Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
445 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Nikah Siri & Akibat Hukumnya Terhadap Hak Waris Istri & Anak: Studi Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Ilyas Ilyas]]>;
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.867 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.62
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan nikah siri dan akibat hukumnya terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar dan menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan nikah siri yang berakibat hukum terhadap hak waris istri dan anak di Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sampel penelitian ini pelaku nikah siri, Pegawai KUA, Advokat, dan Anggota Masyarakat yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah siri di Kota Makassar masih sering terjadi yang mengakibatkan tidak adanya akta nikah sebagai bukti autentik dari pelaksanaan suatu perkawinan yang berimplikasi pada tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum Istri dan anak sehingga mereka akan kesulitan dalam pemenuhan hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab nikah siri antara lain karena aturan tentang pencatatan perkawinan belum tegas, faktor pegawai pencatat nikah, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor KUA, faktor kesadaran hukum masyarakat dan faktor budaya masyarakat. The purpose of this study is to: analyze and explain the implementation of Siri marriage and its legal consequences on the position of inheritance rights of wives and children in Makassar City; analyze and explain the factors that influence the implementation of Siri marriage which has legal consequences on the position of inheritance rights of his wife and children in the city of Makassar. This research method uses the type of empirical legal research. The nature of this research is analytical descriptive. The sample of this research is perpetrators of Siri marriage, KUA employees, lawyers, and community members who are selected by purposive sampling. The results of this study indicate that the implementation of Siri marriage in Makassar City still often occurs which results in the absence of a marriage certificate as authentic evidence of the implementation of a marriage which implies that there is no guarantee of certainty and protection of the legal status of his wife and children so that they will have difficulty in fulfilling their rights. certain rights arising from marriage such as inheritance rights, the right to obtain birth certificates and others. Factors causing siri marriage, among others, are because regulations governing marriages have not been explicitly stated, factors of marriage registrar, facilities and infrastructure factors owned by the KUA Office, factors of legal awareness of the community and cultural factors of the community]]>
<![CDATA[Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Agung Riyadi]]>;
<![CDATA[Abdul Agis]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.356 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.63
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk: Untuk mengetahui implementasi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya di daerah hokum Kejaksaan Negeri Sragen, dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam praktek penjatuhan pidana ambahan berupa uang pengganti, serta memberikan solusi mengenai kendala-kendala yang dihadapi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sragen, kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Hukum pidana materil terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi adalah adanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan dan kedudukan, begitu pula dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penyalahgunaan kewenangan pada tindak pidana korupsi dapat dipertanggungjawabkan dengan dua cara konsep hukum yaitu konsep hukum administrasi negara dan hukum hukum pidana. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.]]>
<![CDATA[Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Studi Putusan Pengadilan Negri Kelas IA Khusus Makassar ]]>
<![CDATA[Farhana Putri Utami]]>;
<![CDATA[Hambali Thalin]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.812 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.67
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan dan kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar . Sifat penelitian yang merupakan penelitian kriminologi hukum dengan penerapan sanksi terdahap pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus pencegahannya di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan dan kebijakan hukum dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang sudah sesuai dengan UU No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dengan factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah : Faktor kemiskinan, kurangnya keahlian dan keterampilan yang dimiliki, rendahnya Pendidikan, minimnya kesempatan kerja, budaya konsumtif, pernikahan dini. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 ]]>
<![CDATA[Fatmi Nuryanti]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.792 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.73
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan Untuk Untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Murabahah. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian murabahah dengan akad istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Hak mitra (mustashni) menjadi kewajiban bagi (Shani) dalam perjanjian murabahah. Hak mitra adalah Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan, Hak Mendapatkan Perlakukan yang Adil, Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Handal, Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data, Hak Mengajukan Aduan. Sedangkan kewajiban mitra (mustashni) menjadi hak bagi (shani) dalam perjanjian murabahah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administrative. Para Pihak dalam Perjanjian Murabahah dengan Akad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum. Akan tetapi pihak shani tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak Mustashni. This study aims to analyze and explain the rights and obligations of the parties in the Murabahah agreement. To analyze and explain the legal protection of the parties in the murabahah agreement with the istishna contract. 001 / BMT-NH / PSY / 2019. Based on an analysis of the data and facts the author concluded that the rights of partners (mustashni) become an obligation for (Shani) in the murabaha agreement. Partner rights are the Right to Get Transparent Information, the Right to Get Fair Treatment, the Right to Get Reliable Services, the Right to Get Data Privacy and Security Protection, the Right to File a Complaint. Whereas the obligation of the partner (mustashni) becomes the right for (shani) in the murabahah agreement that is to pay installments in an orderly manner every month until the period ends and meet all administrative requirements. Parties to the Murabahah Agreement with the Istishna Agreement 'No. 001 / BMT-NH / PSY / 2019 have the same position in legal protection. But the shani may not force the will on the Mustashni side.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana: Studi Di Kejaksaan Negeri Wajo ]]>
<![CDATA[Andi Kalsum]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.703 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.74
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) untuk menganalisis efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Faktor hukum, Faktor Penegak hukum, Faktor kebudayaan, Faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan Faktor masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo. 2) Efektifitas penerapan hak-hak tersangka/terdakwa berdasarkan faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan faktor masyarakat dalam proses penyidikan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Wajo terlaksana kurang efektif. The research aims to: To find out the implementation of the imposition of a criminal payment of substitute money as an additional crime in handling cases of corruption, especially in the jurisdiction of the District Attorney Office , and provide solutions regarding the obstacles encountered. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Sragen District Attorney's Office, then conducted a qualitative descriptive analysis. The research results of the authors find that: Material criminal law against the abuse of authority in corruption is the element to benefit oneself or others and also the abuse of authority, opportunity or means available because of position and position, as well as can harm the country's finances or the economy country. Abuse of authority in corruption can be accounted for by two legal concepts, namely the concept of state administrative law and criminal law.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ]]>
<![CDATA[Arie Chandra]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>;
<![CDATA[Hardianto Djanggih]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.925 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.75
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetatahui dan mengalisis pelaksanaan fungsi jaksa dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dan ingin memahami serta mengalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian, jika dilihat dari segi tipenya maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pengambilan data dilakukan di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan dan data sekunder. Dan an keluarganya termasuk korban dan pelaku serfta advokat dengan jumlah keseluruhan 20 responden dengan tehnik pengumpulan datanya adalah menggunkan kuisioner dan wawancara untuk data primer dan untuk data sekunder adalah menelaah buku-buku serta dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Dengan demikian data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif yaitu memaparkan data tersebut apa adanya kemudian menyimpulkan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan fungsi jaksa dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum kurang efektif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi jaksa dalam penerapan diversi tderhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. The purpose of this research is to know and analyze the implementation of the prosecutor's function in implementing diversion of children in conflict with the law. And want to understand and analyze the factors that influence the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law. The research method, when viewed in terms of type, this research is empirical legal research. Data is collected at the Makassar District Attorney and the Court and secondary data. And his family including victims and serfta advocates with a total of 20 respondents with data collection techniques is using questionnaires and interviews for primary data and for secondary data is to review books and documents relevant to this study. Thus the data that has been collected will be analyzed descriptively that is to describe the data as it is then conclude. The results illustrate that the implementation of the prosecutor's function in applying diversion to children in conflict with the law is less effective. And the factors that influence the function of prosecutors in applying diversion to children in conflict with the law are, the substance of the law, the structure of the law, and the legal culture.]]>
<![CDATA[Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar ]]>
<![CDATA[Abdurrahim Abdurrahim]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nur Fadhillah Mappaseleng]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.21 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.76
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The research aims to: 1) To find out and analyze the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders, and 2) To find out and analyze the factors that influence the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Makassar District Attorney and Makassar District / Corruption Court, then quantitative descriptive analysis is conducted.The results of the study the authors found that: The role of the Public Prosecutor in prosecuting corruption perpetrators that the public prosecutor in prosecuting corruption is sufficient to prove the elements of corruption which have been violated by the defendant due to the act committed.Factors affecting the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture. Where the legal substance, legal structure and legal culture are related to the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption which has been running optimally and in accordance with applicable laws and regulations.]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Perkawinan Dibawah Umur: Studi Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng ]]>
<![CDATA[Junaedi Junaedi]]>;
<![CDATA[Andi Risma]]>;
<![CDATA[Dachran S Busthami]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.237 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.80
<![CDATA[Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah Penelitian yang dilakukan dengan menghubungkan teori dan hasil penelusuran di lapangan berkaitan dengan efektivitas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan beda agama studi di Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dihubungkan dengan perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng kurang efektif. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur di kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng adalah faktor struktur hukum, budaya hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat. The aims are: (1) o review and explain and analyzes the effectiveness of the law number 1 of 1974 about the marriages connected by marriage under the age of in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. (2) To review and explain and analyzes factors influencing the marriage under the age at in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The approach research is empirical legal research, The law is empirical research conducted by linking the theory and the results of the investigation in the field pertaining to the effectiveness of the law number year 1974 1 about the marriages are linked by marriage different religious studies in Pajukukang district and Bantaeng Subdistrict. The result of the research: (1) Act no 1 1974 years about the marriages are linked by marriage under age in pajukukang district bantaeng less effective; (2) Factors influencing the marriage under age at district is a factor in pajukukang bantaeng, legal structure culture and knowledge of the laws of society the laws of society.]]>
<![CDATA[Implementasi Fungsi Lurah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Studi Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Masteriyadi Baharuddin]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>;
<![CDATA[Abdul Qahar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.175 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.83
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 serta mengetahui dan menganalisa faktor-faktor berpengaruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate dengan mengambil sampel pada Kelurahan Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung Merdeka dan Barombong. Dengan jumlah populasi 50 responden yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, Camat dan staf 8 orang, Lurah dan staf 20 orang, dan 21 orang tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Lurah di Kota Makassar kurang efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya pelimpahan wewenang sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk enam fungsi Lurah yang sangat mendasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Walaupun menurut hukum pelimpahan wewenang tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur hokum yang ada. Lurah selaku pengambil kebijakan dikelurahan selalu dihadapkan pada situasi dimana kebijakan harus selalu selaras dengan kebijakan Walikota, demikian pula dengan dukungan sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang belum memadai karena masih ada tenaga sukarela dan honorer dari pada pegawai negri sipil dalam setiap kepengurusan administrasi pemerintahan kelurahan. This study aims to identify and analyze the functions of village heads in the implementation of regional autonomy by Government Regulation No. 73 of 2005 as well as identify and analyze the influential factors. The research was conducted in the district Tamalate by taking samples at Village Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung merdeka and Barombong. With a population of 50 respondents, namely The Head Of Community Development 1 person, district head and staff of 8 people, village heads and staff of 20 people, and 21 Community leaders. From the result showed that the village chief in the District Tamalate function less effectively, it is caused due to lack some of the authority delegated to the ward district to handle most matters of regional autonomy, including six of the very basic functions of village heads in accordance with Government Regulation Number 73 year 2005 about village. Although by law the delegation of authority has been run in accordance with existing legal procedures. Headman in the village as policy makers as always faced with situation in which the policy must be in harmony with regents policy, as well as support for human resources at village level is not adequate because there are many volunteers from the civil administration in the management of each urban village.]]>
<![CDATA[Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Sunggumina ]]>
<![CDATA[Sholihin Halafah]]>;
<![CDATA[Hamza Baharuddin]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.328 KB)
|
DOI: 10.52103/jlg.v1i1.86
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : (1) mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa; 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tipe dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas IA dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (tahun 2017-2019) terlaksana kurang efektif adalah substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan sarana atau fasilitas. This Research is done with the aim of: (1) to know and analyze how the effectiveness of execution of civil litigation that has remained legal force in Sungguminasa District Court; (2) to know and analyze the factors affecting efektivity execution of the ruling of the civil lawsuit that has been fixed in the Sungguminasa District Court. The type in This research is Empirical Law research. The results of this research show that: (1) the effectiveness of execution of civil litigation that has remained in the Sungguminasa District court within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively based on prevailing laws and regulations; (2) Factors affecting the execution of a civil lawsuit that has been legally fixed in the Sungguminasa District court in class IA within the last 3 years (year 2017-2019) is carried out less effectively is the substance of law, legal structure, legal culture, and means or facilities.]]>
