cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
hardianto.djanggih@gmail.com
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Generalis (JLG)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 2722788X     EISSN : 27227871     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)" : 4 Documents clear
Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Syafaruddin Bani; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.908 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Polres Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat; (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana. The research objective to analize the effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption at the Education and Culture Office by the Sidrap Police and the influencing factors. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public; (2) The factors that influence the investigation of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.
Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap di Indonesia Hardianto Hardianto; Mohammad Arif; Dachran S Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.878 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis perjanjian kemitraan initi plasma Kelapa Sawit manajemen satu atap sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan yang dilakukan oleh KPPU sebagai pengawas pelaksanaan kemitraan di Indonesia dan proses penegakan hukum pengawasan kemitraan yang dilakukan oleh KPPU dengan sanksi yang diberikan terhadap pelaku usaha yang melanggar. Penelitian ini disusun dengan tipe normatif melalui inventarisasi dan pencermatan terhadap bahan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) KPPU melakukan pengawasan pada Perjanjian Kemitraan Inti Plasma Kelapa Sawit Manajemen Satu Atap agar dengan prinsip-prinsip kemitraan di Indonesia adalah perjanjian antara perusahaan inti dengan plasmanya yang posisi tawar kedua belah pihak setara, tidak terdapat unsur menguasai/memiliki oleh perusahaan inti dan kerjasama kedua belah pihak saling mempercayai, saling menguatkan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan (2) Perusahaan inti yang menguasai dan atau memiliki plasmanya adalah bentuk pelanggaran sesuai Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga dikenakan sanksi denda dan pencabutan izin usaha. The research objective to analize the the one-roof management Palm Oil plasma initi partnership agreement that is in accordance with the partnership principles carried out by KPPU as a supervisor for the implementation of partnerships in Indonesia and the law enforcement process of partnership supervision carried out by KPPU with sanctions given to business actors who violate it. This research is structured with a normative type through an inventory and scrutiny of legal materials. The results of this study indicate that: (1) KPPU supervises the One-Stop Management Palm Oil Plasma Core Partnership Agreement so that with the principles of partnership in Indonesia there is an agreement between the nucleus company and its plasma in which the bargaining position of both parties is equal, there is no element of control/ owning by the core company and the cooperation of the two parties trusting each other, strengthening each other, needing each other and benefiting each other 20 of 2008 concerning Micro, Small, and Medium Enterprises so that they are subject to fines and revocation of business licenses.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Penyerobotan Hak Atas Tanah Di Kota Makassar Hardjoko Hardjoko; Sufirman Rahman; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.51 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses penyidikan pada Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah dalam proses pada penyidikan pada Polrestabes Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah. Hasil penelitian telah menemukan fakta bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah kurang efektif dalam proses penyelidikan maupun penyidikan pada Polrestabes Makassar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana oleh penyidik Polrestabers Makassar terhadap pelaku penyerobotan hak atas tanah, yaitu faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas serta faktor kesadaran hukum. The research objective to analize the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police and the influencing factors. The type used in this research is sociological legal research with the aim of knowing and analyzing the application of criminal sanctions against perpetrators of usurping land rights in the investigation process at the Makassar Police Station against perpetrators of usurping land rights. The results of the study have found the fact that criminal law enforcement against perpetrators of usurping land rights is less effective in the process of investigation and investigation at the Makassar Polrestabes. The factors that influence the enforcement of criminal law by Makassar Police investigators against perpetrators of usurping land rights, namely the legal substance factor, legal structure factor, facilities and facilities factor and legal awareness factor.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengambilan Paksa Jenazah Pasien COVID-19 I Komang Mahendra Deputera
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.08 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengaturan dan penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual. Kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pengaturan tindak pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, serta Telegram Kapolri Nomor: ST/1618/VI/Ops.2/2020. Penerapan sanksi pidana terhadap pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 tetap mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mana dalam ketentuan tersebut telah memuat pertanggungjawab, sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19. The research objective to analize the regulation and application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients. This type of research is normative juridical. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. Then do the analysis of description, argumentation, interpretation and systematization. The results of the author's research find that: The regulation of criminal acts against forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients is based on the Criminal Code, Law Number 6 of 2018, and the Telegram of the Chief of Police Number: ST/1618/VI/Ops.2/2020 . The application of criminal sanctions against the forced retrieval of the bodies of Covid-19 patients still refers to the Criminal Code, Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine which in this provision contains responsibility, criminal sanctions against the perpetrators of the crime of forced removal of corpses. Covid-19 patient.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 12 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 11 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 10 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 8 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 7 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 5 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 4 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 12 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 11 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 10 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 7 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 6 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 5 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 4 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 7 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 6 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 5 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 4 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG) More Issue