Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora accomodates original research, or theoretical papers. We invite critical and constructive inquiries into wide range of fields of study with emphasis on interdisciplinary approaches: Humanities and Social sciences, that include: Educational and social humaniora
Articles
13 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 7: Mei 2023"
:
13 Documents
clear
<![CDATA[PEMBENTUKAN KARAKTER PROFIL PELAJAR PANCASILA BERUPA BERIMAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YME MELALUI KEGIATAN PEMBIASAAN DI SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Isna Putri Azizah]]>;
<![CDATA[Nadifha Nisrina Putri Ridwan]]>;
<![CDATA[Umi Rohayati]]>;
<![CDATA[Arita Marini]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Kegiatan pembiasaan di sekolah dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang berfokus pada penggunaan literatur pada jurnal-jurnal penelitian yang serupa. Berdasarkan literature review, diperoleh hasil penelitian berupa kesimpulan bahwa setiap penelitian yang menerapkan kegiatan pembiasaan dapat membentuk karakter yang baik berupa beriman bertaqwa kepada Tuhan YME.]]>
<![CDATA[PERANAN SINTAKSIS BAGI SISWA SEKOLAH DASAR ]]>
<![CDATA[Maguna Eliastuti]]>;
<![CDATA[Meliana]]>;
<![CDATA[Supian Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sebagai makhluk hidup, manusia butuh berinteraksi dengan manusia lainnya guna memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya. Selama proses interaksi tersebut berlangsung, bahasa memegang peranan penting dalam rangka mempermudah interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Penggunaan bahasa yang baik dan tepat akan membuat manusia saling memahami maksud dan tujuan yang akan disampaikan sehingga dapat meminimalisir kesalahpahaman yang terjadi. Dalam dunia bahasa ditemukan istilah sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu Bahasa yang mempunyai objek kajian berupa frasa, klausa, kalimat sebelum menjadi sebuah wacana. Sintaksis dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dimaksudkan sebagai proses memberi rangsangan belajar berbahasa kepada siswa dalam upaya siswa mencapai kemampuan berbahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur berdasarkan jurnal, buku, dan artikel-artikel terkait.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN KERJA BAGI MONTIR (Studi Kasus Di Bengkel Mobil Berkah Motor Sragen) ]]>
<![CDATA[Nur Fikih Anas Rohkim]]>;
<![CDATA[Yudhi Widyo Armono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa ketengakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menghapus sistem perbudakan dan menjaga agar para tenaga kerja lebih dimanusiakan. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup tenaga kerja dan hidup layak sebagai manusia. penelitian mempunyai tujuan Untuk mengetahui sistem jaminan keselamatan kerja montir bengkel mobil berkah motor di Sragen.Untuk mengetahui tinjauan hukum menurut undang-undang No.13 tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan montir bengkel mobil berkah motor di Sragen. rumusan masalah pada penelitian ini Bagaimana sistem jaminan keselamatan kerja Montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?, Bagaimana tinjauan hukum menurut undang-undang No. 13 Tahun 2003 terhadap sistem jaminan keselamatan kerja montir Bengkel Mobil Berkah Motor di Sragen?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengamati hasil dari perilaku manusia. Penelitian ini dilakukan di Bengkel Mobil Berkah Motor di Kabupaten Sragen melakukan wawancara pada tanggal 3 Mei 2023. Hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Bagi Montir Dalam pasal 86 Undang-Undang No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Wujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja khususnya montir dalam sistem ketenagakerjaan tentunya senantiasa menjadi harapan bersama, baik kepada para pelaku usaha atau majikan dan juga oleh para pekerja. Cita hukum ketenagakerjaan sebagai wadah untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan bersama bagi para pihak-pihak yang terkait dalam sistem tenaga kerja itu sendiri harusnya bisa untuk diwujudkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dari pekerja atau buruh dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha itu sendiri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[ANALISIS EFEKTIVITAS MODEL CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DENGAN ALAT PERAGA GUNA MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENALARAN MATEMATIS SISWA SMP ]]>
<![CDATA[Chandra Sagul Haratua]]>;
<![CDATA[Rita Widiyaningsih]]>;
<![CDATA[Saifi Faizah]]>;
<![CDATA[Lilis Hidayati]]>;
<![CDATA[Intan Kusuma Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) menggunakan alat peraga terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 3 Sragi Tahun Pelajaran 2015/2016. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah simple random sampling dengan siswa kelas VIIIC sebagai kelas eksperimen yang menggunakan CTL sebagai model pembelajarannya dan siswa kelas VIIID sebagai kelas kontrol yang dikenai model pembelajaran ekspositori. Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas diketahui bahwa data berdistribusi normal dan varians homogen kemudian dilanjutkan dengan uji ketuntasan dan uji perbedaan dua rata-rata. Hasil penelitian pada uji ketuntasan diperoleh (3,708) > (2,045) maka dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen mencapai KKM. Hasil uji perbedaan dua rata-rata diperoleh (2,454) > (2,00) yang berarti bahwa rata-rata kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen lebih baik dari pada rata-rata kemampuan komunikasi matematis kelas kontrol.]]>
<![CDATA[MEKANISME PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DI KANTOR NOTARIS ANDREAS PRASETYO SENOADJI, S.H., M.KN ]]>
<![CDATA[Hasan Baihaqi]]>;
<![CDATA[Fatma Ayu Jati Putri]]>;
<![CDATA[Febri Atikawati Wiseno Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jaminan dalam perjanjian kredit dibuat dalam suatu akta jaminan yang meliputi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) maupun akta jaminan fidusia sebagai akta pelengkap pada akta perjanjian kredit. Di luar jaminan pokok yaitu jaminan hak tanggungan, terdapat banyak pihak yang menyertakan akta jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan atas kekurangan nilai dari jaminan pokok tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui proses pembuatan dan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn Sukoharjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang berupa wawancara dengan pihak Notaris Andreas Prasetyo Senoadji, S.H., M.Kn dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta Jaminan Fidusia di Kantor Notaris Andreas Prasetyo Senoadji dilakukan dengan cara sebagai berikut: pertama, Pembuatan akta jaminan fidusia antara pemberi fidusia (pemegng hak atas objek jaminan fidusia) dengan kreditur atau penerima fidusia. Kedua, penerbitan salinan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk keperluan pendaftaran jaminan fidusia pada aplikasi ahu online (ahu.go.id). ketiga, karyawan notaris berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu yang dibuat oleh penerima fidusia mendaftarkan akta jaminan fidusia dengan akun notaris pada aplikasi ahu online dengan mengisi data-data sebagai berikut: Identitas pemberi fidusia; Identitas penerima fidusia; Identitas akta jaminan fidusia (meliputi: nomor akta, tanggal akta, nama notaris kedudukan notaris); Data perjanjian utang piutang (meliputi: isi perjanjian, satuan utang nomor dan tanggal perjanjian, jangka waktu perjanjian); Uraian objek jaminan fidusia; Nilai penjaminan (meliputi nilai penjaminan dan kategori nilai penjaminan); Nilai objek jaminan. Setelah data terisi lengkap kemudian system menerbitkan kode billing PNBP secara otomatis yang wajib dilunasi.]]>
<![CDATA[PERSEPSI GURU SD NEGERI 3 TA TENTANG IMPLEMENTASI GERAKAN LITERASI SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Sudarto Sudarto]]>;
<![CDATA[Abd. Kadir]]>;
<![CDATA[A.Fheny Amalia Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran persepsi guru SD Negeri 3 Ta tentang implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi guru mengenai GLS adalah: keberadaan program GLS penting dalam menumbuhkan budaya literasi pada peserta didik dengan bentuk-bentuk implementasi gerakan literasi sekolah yang masih perlu disempurnakan, yang meliputi : kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, pemanfaatan pojok baca, ada taman baca, ada apohon literasi, da perpustakaan, ada kegiatan literasi dalam pembelajaran, dan mengadakan lomba yang mendukung kegiatan. Kegiatan GLS berdampak positif terhadap kemampuan literasi peserta didik.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG DINILAI BERBAHAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Anggraini Dwi Karismaningrum]]>;
<![CDATA[Yudhi Widyo Armono]]>;
<![CDATA[Hanita Mayasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kecantikan merupakan bagian terpenting dari gaya hidup manusia khususnya para wanita, bisa dibilang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap kalangan wanita. Semua wanita pasti ingin terlihat cantik dan sempurna didepan orang lain, hal itu yang dapat membuatnya menambah rasa percaya dirinya untuk tampil didepan umum, biasanya wanita melakukannya dengan cara merias diri dan merawat diri menggunakan berbagai macam produk kosmetika. Atas dasar tersebut, banyak industri kosmetik terus berusaha memenuhi kebutuhan konsumen akan kosmetik dengan berbagai macam inovasi produk yang disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen, setiap hari semakin banyak ragam produk kecantikan yang ada, baik skin]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt) ]]>
<![CDATA[Henggar Rahmawati]]>;
<![CDATA[Sumarwoto]]>;
<![CDATA[Hanita Mayasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Kontak antar budaya, suku, ras, agama di masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari menimbulkan suatu fenomena dalam masyarakat yaitu berupa perkawinan beda agama. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkawinan beda agama dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca dan memperoleh bahan-bahan tertulis seperti buku ilmiah atau peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data seteliti mungkin, hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam penyusunan teori baru. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perkawinan beda agama yang dilakuakan oleh pasangan Alvian Adi Dewantara yang beragama Kristen meskipun di KTP tertulis beragama Katholik dan Findila Ariyanis yang beragama Islam dalam putusan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 253/Pdt.P/2019/PN.Skt). Alvian dan Findila memutuskan untuk menikah dengan memilih bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Akan tetapi permohonannya ditolak karena adanya perbedaan keyakinan yang terdapat ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Alvian dan Findila mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Agar perkawinannya dapat dilaksanakan dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Dalam Hukum Islam dan Hukum di Indonesia sudah dijalaskan bahwa pernikahan beda agama dilarang, akan tetapi Hakim dalam putusannya mengijinkan pernikahan beda agama dilangsungkan dan sah dimata agama dan negara dengan ketentuan adanya Undang-Undang yang mengatur kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Dengan berdasarkan keterangan saksi dan disertai barang bukti yang diajukan oleh para pemohon serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu, sebelum Hakim memberikan putusan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberikan keadilan bagi para pemohon terhadap putusan ini.]]>
<![CDATA[PERANAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN PERTANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT (Studi Kasus di Kantor Notaris / PPAT Rury Damayanti, SH, M.Kn)n J ]]>
<![CDATA[Liany Fitria Ramaadanni]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[: Pada dasarnya globalisasi sekarang sudah semakin berkembang dan sangat mendorong adanya peranan perkembangan ekonomi yang juga semakin berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari adanya lembaga – lembaga ekonomi yang membutuhkan suatu kepastian hukum khususnya bagi lembaga pemberi piutang seperti bank dan lembaga keuangan lainnya untuk bisa menjamin kembali haknya yang bisa dijaminkan dalam perhutangan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Dalam kaitannya dengan Hak Tanggungan, Hak Tanggungan merupakan jaminan dari suatu benda yang tidak bergerak yang ketentuan mengenai Hak Tanggungan ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 1996 dengan adanya keputusan dikeluarkannya Undang – Undang No 4 Tahun 1996). Dasar dari Undang – Undang ini adalah Undang – Undang tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yaitu Undang – Undang No 5 Tahun 1960.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK BAGIAN PROTOKOL KOMUNIKASI DAN ADMINISTRASI PIMPINAN ( Studi Penelitian Di Pemerintahan Kota Surakarta ) ]]>
<![CDATA[Rudy Arif Apriyanto]]>;
<![CDATA[Supriyono, Muhammad Rizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 2 No. 7: Mei 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bajang Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujutnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya]]>
