cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2021)" : 7 Documents clear
Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Fathullah Munadi; Muhammad Nur Effendi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.174 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4827

Abstract

Abstract: Sheikh Arsyad's conception of productive zakat was deduced from Kitāb al-Zakāt in Sabilal. This conception became a hot discourse when several academics claimed that this conception was a new ijtihad from Sheikh Arsyad. The claim criticized by Muslich Shabir on research using intertextual analysis, 2004.This paper is written as a review of the discourse that occurs around Sheikh Arsyad's productive zakat, especially regarding differences of opinion on the position of the concept of productive zakat in ijtihad. The above discourse is then withdrawn to determine the position of this productive zakat concept in the local discourse of the archipelago.From this discussion it can be concluded that Syekh Arsyad in this theme is in line with his predecessor, this shows that he is consistently guided by the basis of law-making which is more dominant and applies universally. On the other hand, he can also be considered as the pioneer of the inclusion of the discourse of productive zakat in fiqh works which use the Malay language. Abstrak: Konsepsi zakat produktif Syekh Arsyad disimpulkan dari Kitāb al-Zakāt dalam Sabilal. Konsepsi ini menjadi wacana yang hangat ketika beberapa akademisi yang melakukan klaim bahwa konsepsi ini merupakan ijtihad baru dari Syekh Arsyad. Pernyataan ini kemudian mendapat kritik dari Muslich Shabir melalui penelitian menggunakan analisis intertekstual, tahun 2004.Tulisan ini ditulis sebagai review terhadap diskursus yang terjadi sekitar zakat produktif Syekh Arsyad, terutama terhadap perbedaan pendapat dalam posisi konsep zakat produktif dalam ijtihad.  Dari wacana di atas dapat ditarik kesimpulan tentang posisi konsep zakat produktif ini dalam wacana lokal nusantara.Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya fiqh yang menggunakan bahasa Melayu.
Perlindungan Konsumen Jual Beli Properti Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli Aulia Muthiah; Yogabakti Adipradana Setiawan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.053 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4829

Abstract

Abstract: House is fundamental needs of every family, since house has a function as a shelter for all family members. Sometimes house is also a reflection of the owner’s economy, so they compete to show the best house.  This is an interesting opportunity for developers. They offer houses to the public, but the houses they offer are usually just a land without buildings. Consumers who want the house must order previously with the developers. The ordering process must include a down payment, as proof that the consumer wish for the house.Buy and sell will become quite an interesting conversation among fiqh experts. It is feared that it will harm consumers so that the fiqh of buying and selling thoroughly reviews the law of buying and selling like this. There is a difference of opinion among the scholars of the mazhab. Opinions from the Hanafi, Hanbali and Maliki mazhab of buying and selling houses between consumers and developers where the house does not exist at the time the contract is allowed. Contemporary scholars allow property transactions even though the goods used as objects of sale and purchase do not yet existProperty transactions in Indonesia do not have the majority of objects, so in this case Islamic law must provide protection. However, legal protection is not binding because it is only regulated in the kompilasi hukum syariah fiqh in the form of khiyar ru'yah. Abstrak: Rumah adalah kebutuhan dasar setiap keluarga, sebab rumah mempunyai fungsi sebagai tempat bernaung semua anggota keluarga. Terkadang rumah juga menjadi cerminan ekonomi penghuninya, sehingga mereka berlomba-lomba menampilkan rumah terbaik. Hal ini menjadi peluang yang cukup menarik oleh para developer. Mereka menawarkan rumah-rumah kepada masyarakat, namun rumah yang mereka tawarkan biasanya hanya berupa lahan kosong tanpa bangunan. Para konsumen yang menghendaki rumah tersebut harus terlebih dahulu memesan kepada para developer. Proses pemesanan harus menyertakan uang muka, sebagai bukti bahwa konsumen benar dipastikan menginginkan rumah tersebut.Jual beli dengan objek akan ada menjadi perbincangan yang cukup menarik dikalangan para ahli fiqih. Sebab dikhawatirkan akan merugikan konsumen sehinga fiqih jual beli mengulas tuntas tentang hukum jual beli seperti ini. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama mazhab. Mazhab Syafi’i secara keras melarang transaksi demikian, sedangkan Pendapat dari mazhab Hanafi, Hanbali dan Maliki jual beli rumah antara konsumen dengan developer dimana rumah itu belum ada pada saat akad diperbolehkan. Mereka berpendapat hukum jual beli diperbolehkan sebab diketahui jenis dan sifatnya oleh konsumen.  Ulama-ulama kontemporer memperbolehkan transaksi properti walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual belinya belum ada.Transaksi properti di indonesia mayoritas objeknya belum ada, maka dalam hal ini hukum Islam harus memberikan perlindungan. Akan tetapi wujud perlindungan hukumnya tidak bersifat mengikat sebab hanya diatur di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ilmu fiqih dalam bentuk khiyar ru’yah
Apakah Mungkin Pada Masa Yang Akan Datang Lahirnya Seorang Mujtahid Sarmiji Asri
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.993 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4840

Abstract

Abstract: the door of ijtihad is not closed, with the door of ijtihad not closing then the possibility of mujtahid exists in the present. The problem of ijtihad is actually not a question of whether you want it or not, but a question of being able or not. Forcing people who are unable to perform ijtihad invites danger. Ijtihad in the legal context continues to use various legal approaches in order to find cases within the framework of novelty. In practice, the pattern of ijtihad continues to be debated because of the assumption that Islamic law is clearly based on the texts of the Qur'an and hadith, without re-interpretation. This is what distinguishes it from other researchers.The method used in this study is a literature review that discusses the Ijtihad hadith in a legal approach. The results of this study prove that the agreed pattern of ijtihad continues to grow with the original law approach to determine branch law. The door of ijtihad in the context of modernity continues to develop with the maslahah mursalah approach   Abstrak: pintu ijtihad tidak tertutup, dengan tidak tertutupnya pintu ijtihad maka kemungkinan mujtahid itu ada pada masa sekarang. Masalah ijtihad sebenarnya bukan masalah mau tidak mau, tetapi persoalan mampu tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya.  Ijtihad dalam konteks hukum terus menggunakan berbagai pendekatan hukum agar menemukan kasus dalam bingkai kebaruan. Pada praktinya, pola ijtihad terus diperdebatkan karena asumsi bahwa hukum islam itu sudah jelas berdasarkan nas al-qur’an dan hadist, tanpa interpretasi ulang. Hal ini lah yang membedakan dengan peneliti lainnya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang membahas tentang hadits Ijtihad dalam pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pola ijtihad yang disepakati terus berkembang dengan pendekatan hukum asal untuk menentukan hukum cabang. Pintu ijtihad dalam konteks modernitas terus berkembang dengan pendekatan maslahah mursalah. 
Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami ‘Urang’ Banjar Rahmat Fadillah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.297 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4718

Abstract

Abstract: Marriage is something sacred and has a binding and lasting impact on husband and wife, sometimes there is a husband's desire to have polygamy. In various countries where people adhere to Islam, it is justified to practice polygamy by Islamic law. However, from a polygamous relationship can cause problems, many of which are about inheritance. If a polygamous husband dies, then the distribution of the husband's inheritance becomes a confrontation for the wives who are left behind if the procedure for the distribution is unclear, whether to use Islamic law or use customary law. An example of this confrontation can be found in the Banjar community of South Kalimantan. By examining cases in the banjar community, it is hoped that we can find out what the phenomenon looks like, what laws are used by them and what is the perspective of Islamic law on the confrontation of this polygamous widow's inheritance. By using a normative literature method and a few interviews and observations in the field, this research finally gets the results that if a custom in Indonesia is against the law and ethics in sharia, it is no longer necessary to defend it. Because the position of god's law (sharia) is a very high and eternal law. This is following the reception a contrario theory. The importance of socialization and understanding to the public about legal knowledge in the field of inheritance, be it customary inheritance, positive legal inheritance, and Islamic inheritance, needs to be considered by various parties with various perspectives. And a good marriage is a marriage that from the beginning was intended to strengthen a lasting bond (mitshaqon ghalizon) so that the efforts in the process of achieving it are carried out as well as possible, according to the guidance of Islam which is rahmatan lil 'alamin.Abstrak: Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan memberikan dampak yang mengikat serta abadi bagi pasangan suami isteri, terkadang ada keinginan suami untuk berpoligami. Diberbagai negara yang masyarakatnya menganut agama Islam dibenarkan untuk melakukan poligami oleh Hukum Islam. Akan tetapi dari sebuah hubungan poligami dapat menimbulkan permasalahan yang banyak diantaranya yaitu tentang harta warisan. Jika suami yang berpoligami meninggal maka tidak sedikit pembagian harta warisan suami tersebut menjadi pertentangan penetapan hukum yang digunakan bagi isteri-isterinya yang ditinggalkan jika tata cara pembagiannya tidak jelas, apakah menggunakan Hukum Islam atau menggunakan Hukum Adat. Contoh Pertentangan ini dapat ditemui pada masyarakat banjar kalimantan selatan. Dengan kita meneliti kasus di masyarakat banjar ini diharapkan dapat mengetahui seperti apa fenomenanya, Hukum apa yang digunakan oleh mereka dan bagaimana persfektif Hukum Islam terhadap pertentangan warisan janda poligami ini. Dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dan sedikit wawancara serta observasi di lapangan maka akhirnya penelitian ini mendapatkan hasil bahwa apabila suatu adat istiadat di Indonesia ini bertentangan dengan hukum dan etika dalam syariah maka tidak perlu lagi untuk dipertahankan. Karena posisi hukum tuhan (syariah) adalah hukum yang sangat tinggi dan eternal. Hal ini sesuai dengan teori reception a contrario. Pentingnya sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan hukum dalam bidang waris baik itu waris adat, waris hukum positif, dan waris Islam, perlu diperhatikan oleh berbagai pihak dengan berbagai sudut pandang. Dan pernikahan yang bagus adalah pernikahan yang sejak awal di niatkan dalam meneguhkan ikatan yang abadi (mitshaqon ghalizon) sehingga upaya dalam proses pencapaiannya itu di laksanakan sebaik-baik mungkin, sesuai tuntunan agama Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Reinterpretasi Persepsi Keagamaan tentang Kekerasan terhadap Perempuan (Perspektif Maqashid al-Syariah) Budi Rahmat Hakim; Herlinawati Herlinawati
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.872 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4577

Abstract

Abstract: Conceptually, the existence of religion is actually an alternative for the creation of a reality without violence, especially against women. Islam introduces the concept of preventing violence against women which refers to substantive verses (ushuliyah), as well as a general purpose / basis of sharia (maqashid al-syariah). In the context of married life, there are some basic rules put forward by the Al Quran as a guarantee for the benefit of a wife to avoid physical and psychological violence in relation to fulfilling her rights as a woman. This paper seeks to analyze and find the idea of benefit outlined by sharia in its relevance to efforts to prevent violence in a broad sense as upholding the principles of justice, human rights, and protection of life as the embodiment of maqashid al sharia. In understanding several verses, it is often questioned that the interpretation tends to give priority to men and downplay metaphors. In fact, these verses do not mean to denigrate women, they only refer to social roles and roles based on gender (gender roles), even generally having a history of sabab al-nuzul, so they are very historical. Generally verses like this are intended to support and realize the general purpose (maqashid) of the essential verses (ushul) which are also the central theme of the Quran. Abstrak: Secara konsep, keberadaan agama sesungguhnya menjadi alternatif bagi terciptanya realitas tanpa kekerasan khususnya terhadap perempuan. Islam memperkenalkan konsep pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang mengacu pada ayat-ayat subtantif (ushuliyah), sekaligus menjadi tujuan umum/dasar syariah (maqashid al-syariah). Dalam konteks kehidupan berumah tangga terdapat beberapa aturan dasar yang diketengahkan Al Quran sebagai jaminan kemaslahatan bagi seorang istri untuk terhindar dari tindakan kekerasan fisik maupun psikis dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-haknya sebagai perempuan. Tulisan ini berupaya menganalisis dan menemukan gagasan kemaslahatan yang digariskan syariat dalam relevansinya dengan upaya pencegahan tindak kekerasan dalam makna yang luas sebagai penegakkan prinsip keadilan, hak asasi, dan perlindungan hidup sebagai perwujudan maqashid al-syariah. Dalam memahami beberapa ayat, sering dipermasalahkan penafsiran yang cenderung memberi keutamaan kepada  laki-laki dan mengecilkan perumpuan. Padahal sesungguhnya ayat-ayat ini tidak bermaksud  merendahkan kaum perempuan, ia hanya merujuk pada fungsi dan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (gender roles), bahkan umumnya mempunyai riwayat sabab al-nuzul, jadi sifatnya sangat historis. Umumnya ayat-ayat seperti ini dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan tujuan umum (maqashid) ayat-ayat esensial (ushul) yang juga menjadi tema sentral Al Quran.
Analisis Hukum Menghadiri Walimatul Ursy Saat Pandemi Covid 19 Rina Septiani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.76 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4743

Abstract

bstract: This study discusses legal analysis both from the perspective of Islamic law and positive law related to the law of attending walimatul ursy during the COVID-19 pandemic, this research will focus on the law of attending a wedding during the pandemic. The method used is literature study with a normative-comparative analysis approach, data analysis used is from qualitative data to secondary data. The results of the study found that the law of attending walimatul ursy during a pandemic, both Islamic and positive, is not mandatory, but permissible if those invited are in good health and are ready to carry out health protocols that have been set by the government, but if those invited are not healthy or confirmed. Corona virus, attendance is haram because it will cause greater fade if the person concerned is present.Abstrak: Penelitian ini membahas tentang analisis hukum baik dilihat dari segi hukum islam maupun hukum positif terkait dengan hukum menghadiri walimatul ursy saat pandemic covid 19, penelitian ini akan focus pada hukum menghadiri pesta pernikahan saat pandemic. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis normatif-komparatif, analisis data yang digunakan adalah mulai dari data kualitatif sampai dengan data skunder. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum menghadiri walimatul ursy saat pandemic baik secara hukum islam maupun positif tidak menjadi wajib melainkan di perbolehkan jika yang diundang dalam keadaan sehat serta siap melakukan protocol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, namun apabila yang diundang dalam keadaan tidak sehat atau terkonfirmasi virus corona maka menghadirinya menjadi haram karena akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar jika yang bersangkutan hadir.
Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia Ichwan Ahnaz Alamudi; Ahmadi Hasan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.581 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4749

Abstract

Abstract: This study will disclose that the construction of legal legislates in the Islamic area is influenced by a sharia-based law polit. This is because community elements are Muslim majority. This study's method is more likely to be a legal-normative study with a legal-political approach. The government's function as a legislator in the establishment of Sharia economic law, according to this study, cannot be separated from the participation of users, the majority of whom are Muslims. Abstrak: Penelitian ini akan mengungkap bahwa pembentukan legislasi hukum bidang Syariah di Indonesia dipengaruhi oleh politk hukum berbasis Syariah. Hal ini dikarenakan factor masyarakat yang mayoritas muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih cenderung pada kajian yuridis-normatif dengan pendekatan politik hukum.Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah sebagai legislator dalam pembentukan hukum ekonmi Syariah tidak terlepas dari peranan pengguna, yang mayoritasnya beragama Islam.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue