cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
prodi.htn@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Journal of Islamic and Law Studies (JILS)
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 26568683     EISSN : 26568683     DOI : 10.18592/jils.v5i1.4577
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Journal of Islamic and Law Studies is a multi-disciplinary publication dedicated to the scholarly study of all aspects of science and of the Islamic in Indonesia. Particular attention is paid to works dealing with history geography political science economics anthropology sociology law literature religion philosophy international relations environmental and developmental issues as well as ethical questions related to scientific research. The Journal seeks to place Islam and the Islamic tradition as its central focus of academic inquiry and to encourage comprehensive consideration of its many facets; to provide a forum for the study of Islam and Muslim societies in their global context; to encourage interdisciplinary studies of the Islamic world that are crossnational and comparative; to promote the diffusion exchange and discussion of research findings; and to encourage interaction among academics from various traditions of learning.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 86 Documents
 1   2   3   4   5 
Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Muhammad Rasyid Hidayat; Amelia Rahmaniah
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.716 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3247

Abstract

AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang etika bisnis islam dalam berdagang di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis.  Hasil penelitian menemukan bahwa para pedagang di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin sebagian telah menerapkan etika bisnis Islam ketika mereka berdagang, hal ini bisa dilihat bahwa mereka tidak menyembunyikan cacat dan adil dalam timbangan, mereka tidak memaksa pembeli untuk membeli dan tidak melarang pedagang lain untuk berjualan yang sama di samping mereka, mereka menepati janji dan bertanggungjawab atas kwalitas barang dagangannya, dan mereka memberikan kelonggaran waktu bagi pelanggan yang berutang. Di samping itu penelitian ini juga menemukan adanya pedagang yang melalaikan sholat wajib dan adanya pedagang yang tidak ramah terhadap pelanggan.Kata kunci:  Perilaku Pedagang, Prinsip Bisnis Islam. AbstractThis research will discuss Islamic business ethics in trading at Antasari Sentra Market, Banjarmasin, South Kalimantan. This research is a field (field research) with qualitative methods which are done descriptively analysis. The results of the study found that traders in the Banjarmasin traditional market, Antasari Sentra partly have implemented Islamic business ethics when they trade, it can be seen that they do not hide flaws and are fair in the scales, they do not force buyers to buy and do not prohibit other traders to sell the same next to them, they keep their promises and are responsible for the quality of their merchandise, and they provide respite for customers who owe. Besides, this study also found that there were traders who neglected the obligatory prayer and the presence of traders who were not friendly to customers.Keywords: Trader Behavior, Islamic Business Principles.
Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Mutasyabihat Ruslan Ruslan
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.941 KB) | DOI: 10.18592/jils.v6i1.6829

Abstract

Abstract: The study of mutasyabihat verses in relation to Islamic law looks rather unusual. This is because the assumption built by the scholars is "the mutasyabihat verses concentrate more on the field of aqidah (al-ahkam al-I'tiqadiyah)". Meanwhile, the verses regarding halal-haram law include the muhkamat verse (the meaning is clear); as opposed to the mutasyabihat verse. This paper attempts to present the content of Islamic law (shara' law) in mutasyabihat verses. The result actually strengthens the existence of mutasyabihat verses on musykil, musytarak, and mubham pronunciations. The themes of the verse become clearer when viewed with a substantive approach, for example the law of marriage polygamy, the tradition of destroying the back wall of the house after Umrah or Hajj, the law against polytheists, the meaning of quru' for women who have lost their husbands, the law on coalitions of Muslims and non-Muslims. , and others tend to say that the legal verses are actually more mutasyabihat. The aim is allegedly to strengthen faith in Allah and so that the universality of the Qur'an is maintained Abstrak: Kajian tentang ayat-ayat mutasyabihat dalam hubungannya dengan hukum Islam terlihat agak tidak lazim. Hal ini karena asumsi yang dibangun para ulama   “ayat-ayat mutasyabihat lebih berkonsentrasi pada bidang akidah (al-ahkam al-I’tiqadiyah)”. Sementara ayat-ayat tentang hukum halal – haram termasuk ayat muhkamat (jelas maknanya); sebagai lawan ayat mutasyabihat. Tulisan ini berusaha mengemukakan  kandungan hukum Islam (hukum syara’) dalam ayat-ayat mutasyabihat. Hasilnya justuru menguatkan adanya ayat-ayat mutasyabihat  pada lafal-lafal musykil, musytarak, dan mubham. Tema-tema ayat pun menjadi lebih jelas ketika dilihat dengan pendekatan substantif misalnya hukum poligami perkawinan, tradisi merusak tembok belakang rumah  setelah  umrah atau  haji, hukum memerangi orang musyrik,  makna quru’ bagi wanita yang ditinggal mati suami, hukum koalisi muslim dan non-muslim,  dan  lain- lain cenderung dikatakan ayat-ayat hukum justru lebih banyak mutasyabihatnya. Tujuannya diduga untuk mengokohkan keimanan kepada Allah dan agar universalitas Alquran  tetap terpelihara
Peran Mahasiswa dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Melalui Sektor Pendidikan dan Ekonomi Muhammad Torieq Abdillah; Anwar Hafidzi; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.724 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i1.4563

Abstract

Abstract: The presence of the pandemic of Covid-19 in the world, especially in Indonesia create a new issue on all fronts of human life especially education sector and the economy. The problem faced is complicated enough that the government can't run itself for the sake of overcoming the spread of Covid-19. The presence of students surely make them are required in order to assist the government in addressing the problems of this new. The purpose of this study is to find out what is the role given by the student to assist the government in addressing the spread of Covid-19, especially in the education sector and the economy. This research uses the descriptive qualitative method. Data collection techniques in the form of a literature study. The results of this study show that the students have the idea that is very helpful and can be applied at this time so a little bit or the number able to help the government to confront Covid-19 so as not to spread widely. Abstrak: Hadirnya pandemi Covid-19 di dunia, terutama di Indonesia membuat masalah baru di semua lini kehidupan manusia terutama sektor pendidikan dan ekonomi. Masalah yang dihadapi cukup rumit sehingga pemerintah tidak bisa berjalan sendiri demi mengatasi penyebaran Covid-19. Adanya mahasiswa tentunya menjadikan mereka dituntut agar bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan baru ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran yang diberikan oleh mahasiswa untuk membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 terutama dalam sektor pendidikan dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki gagasan yang sangat membantu dan bisa diterapkan saat ini sehingga sedikit atau banyaknya mampu membantu pemerintah untuk menghadapi Covid-19 agar tidak menyebar secara luas.
PRAKTIK JUAL BELI LISENSI PADA MITRA PAYTREN DI BAN-JARMASIN Muhammad Haris; Miswari Miswari
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.632 KB) | DOI: 10.18592/jils.v1i2.2611

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi dari aplikasi PayTren yang dapat diaktifkan secara gratis dan dapat dioperasikan secara penuh tanpa mengikuti bisnis Multi Level marketing (MLM), sedangkan pembelian lisensi merupakan syarat untuk dapat memasarkan barang dan meraih bonus, lalu tujuan utama orang untuk membeli lisensi ini adalah untuk ikut MLM serta meraih bonus yang dijanjikan, dalam layanan aplikasi tersebut terdapat beberapa layanan yang tidak dapat dinikmati oleh pembeli karena belum adanya kerjasama antara perusahaan PayTren dengan perusahaan daerah setempat, namun penjual tidak menjelaskan hal tersebut ketika jual beli berlangsung, dan harga dari lisensiaplikasi yang dijual lebih mahal dari pada aplikasi sejenis yang lain, padahal manfaat dari kegunaan aplikasinya sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli lisensipada mitra PayTrendan pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli lisensi pada mitra Paytren di Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan datang langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan penggalian data ke Mitra PayTren, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama, transaksi tujuan utama pembelian  adalah  untuk peluang bisnis namun sah saja karena ini salah satu manfaat dari pembelian aplikasi, ketika menjual kembali menjelaskan kelebihan dari aplikasi tanpa menjelaskan secara rinci kekurangan aplikasi, pada kasus ini terdapat garar namun hanya garar ringan yang tidak mempengaruhi akad yang terdapat pada pelengkap akad saja bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, jadi rukun dan syarat jual beli masih terpenuhi. Kedua, transaksi dilakukan karena manfaat lisensi sebagai alat untuk mengaktifkan aplikasi dan menjelaskan kelebihan maupun kekuranan aplikasi makarukun dan syarat jual beli telah terpenuhi.Ketiga, transaksi tujuan utama pembelian  adalah  untuk peluang bisnis besar namun sah saja karena ini salah satu manfaat dari pembelian aplikasi, pada penjualan terdapat garar namun hanya garar ringan yang tidak mempengaruhi akad yang terdapat pada pelengkap akad bukan pada inti akad yaitu tidak dijelaskannya secara rinci layanan pada aplikasi PayTren, mereka mengangap bahwa tidak ada kekurangan sama sekali pada PayTren, harga dari lisensi tidak termasuk mark up yang berlebih karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, jadi rukun dan syarat jual beli terpeuhi. Kata Kunci: Jual Beli, Lisensi, PayTren
Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia Wahyu Wibowo; Yusuf Setyadi; Surajiman Surajiman
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 6 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.835 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i2.5791

Abstract

Abstract: This journal discussing enforcement of law regarding human rights in Indonesia according to UU Number 39 in 1999. Reason of choosing this title is condition of law enforcement until now related to human right in Indonesia has not been fully applied. Main problems in this article are: the way judicial applicating of the law to human rights violations in Indonesia; the institutions that presecutes human rights violators; meaning of settlement used for variation of human right violations in Indonesia that was indicated by law number 26 in 2006, containing human right courts and mentioning ad hoc courts used to judge human right violators. To resolve human rights cases that occurred in the territory of Indonesia, namely through the ad hoc court when the occurrence of human rights beore law number 26 in 2000. It law concern human rights court and the process of resolving. These human rights could also be resolved by alternative settlements through Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi that has been established before. In this article, author use normative research which used descriptive methodology with normatif judicial approach based on valid law and regulations in Indonesia. Abstrak:Kajian mengenai penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagian menggunakan undang-undang nomor 39 tahun 1999. Sejak Indonesia secara hukum berdiri dengan pelbagai perubahan perundang-undangan, beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia belum dilaksanakan secara maksimal. Penulis akan mengelaborasi lebih jauh mengenai penegakan hukum Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dengan beberapa subjek permasalahan, yaitu cara penerapan hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, Kelembagaan dan wewenangnya dalam penegakan pelanggaannya, serta sarana yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Mnusia di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum teradap pelanggar HAM di Indonesia mengikuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, yang berisi ihwal pengadilan ad hoc yang digunakan untuk mengadili pelanggar Hak Asasi Manusia di wilayah Indonesia. Sebelum undang-undang ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia diselesaikan melalui peradilan HAM atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metodologi penelitian normatif, yaitu melalui penjelasan deskritptif dengan pendekatan yuridis melalui peraturan dan regulasi yang berlaku. 
Pendekatan Sosiologi Hukum terhadap Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Nurul Hasna; Rusdiyah Rusdiyah; Arie Sulistyoko
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.433 KB) | DOI: 10.18592/jils.v3i2.3087

Abstract

AbstractThis study discusses the legal discussion of followers' buying sales that took place in the city of Banjarmasin. This research uses field research. The researchers tried to examine the sample that would be made material to find a pattern, buy supernatural and have the same goal, namely mutual happiness (‘an taraadhin). This research is descriptive qualitative to answer the findings produced by informants in Banjarmasin as part of the system or the concept of supernatural buying and selling. This study found that the concept of buying and selling offered was memorable to have a vague purpose for the goods sold. Buying this buying buy pattern will bring up the questionable nature and have no clear legal basis.Keywords: Sociology, Law, buying and selling, followers, social media AbstrakPenelitian ini difokuskan pada pendekatan sosiologi hukum terhadap jual beli followers yang terjadi di kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan pendekatan field research peneliti mencoba menelaah sampel yang akan dijadikan bahan untuk menemukan pola instrumen jual beli yang bersifat ghaib dan memiliki tujuan yang sama, yakni saling senang (‘an taraadhin).Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menjawab temuan yang dihasilkan dari informan yang ada di Banjarmasin sebagai bagian dari sistem atau konsep jual beli ghaib. Penelitian ini menemukan bahwa konsep jual beli yang dilarang berkesan memiliki ketidakjelasan tujuan dari pokok barang yang dijual. Sehingga pola jual beli seperti ini akan memunculkan sifat menipu dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas.Kata Kunci: Sosiologi, Hukum, jual beli, followers, media sosial 
Hukum Pidana Dalam Perspektif Qur’ani Rahmat Sholihin
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol. 5 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1351.175 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i3.6047

Abstract

Abstract: The implementation of punishments in the Criminal law, according to Islam, is aimed to bring peace among the society fairly and universally. By following the instructions from the Qur'an and Hadith, it can be understood that the implementation of legal punishment is considered effective as a mean to minimize crime.The Qur'an and Hadith has clearly regulated and ordered the criminal acts against the perpetrators of: adultery, accusing adultery (qadzaf), drinking liquor, theft (sariqah), robbery / security disturbance (hirabah), apostasy (riddah), rebellion, murder and persecution. All these crimes are subject to severe legal punishments, such as: qisas, cutting off hands, stoning and the like.Finally, the execution of the perpetrators of the crime, so as to prevent others to do so, also to serve as curative/restorative action for perpetrators who regret of the mistakes they have previously made. Abstrak: Hukum pidana dalam pemberlakuan sanksi menurut Islam adalah bertujuan untuk melindungi ketentraman masyarakat secara universal dan berkeadilan.  Melalui petunjuk Al-Qur’an dan Hadits dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan sanksi hukum dianggap efektif sebagai sarana untuk meminimalisir tindak kejahatan. Diantara tindak  pidana yang secara lugas, tegas dan jelas diatur dalam Al-Qur’an dan Hadits yaitu tindak pidana terhadap pelaku:  zina, menuduh zina (qadzaf), meminum minuman keras, pencurian (sariqah), perampokan/pengacau keamanan (hirabah),  murtad (riddah), pemberontakan,  pembunuhan dan penganiayaan. Semua tindak pidana itu mendapatkan sanksi hukum yang cukup berat, seperti: qisas, potong tangan, rajam dan yang seumpamanya.Eksekusi terhadap pelaku tindak kejahatan itu disamping berfungsi sebagai tindakan preventif  bagi orang lain yang ingin mencoba melakukannya, juga berfungsi sebagai tindakan kuratif bagi pelaku yang bertaubat dari kesalahan yang pernah dilakukannya.
Rekontruksi Hak Memilih Dalam Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia Muhammad Addi Fauzani; Aldinto Irsyad Fadhlurahman
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.416 KB) | DOI: 10.18592/jils.v4i2.4152

Abstract

Penelitian ini didasarkan atas fenomena menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Penelitian ini memiliki rumusan masalah, pertama, apa urgensi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?; kedua.  bagaimana konsep rekonstruksi hak memilih dalam prespektif kaidah mashlahah mursalah di Indonesia?. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 (tiga) model pendekatan yang terdiri atas pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa urgensi rekonstruksi hak memilih yaitu: pertama, guna meraih manfaat (jalbul mashalahah) bahwa wakil rakyat yang dipilih di parlemen adalah benar-benar hasil aspirasi rakyat. Kedua, mencegah madharat (dar-ul mafsadah) menurunnya partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara yang dikhawatirkan merusak negara. Konsep rekonstruksi hak memilih dengan menjadikan makna “hak memilih” dalam konstitusi diartikan dengan “negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu” dan mengatur kewajiban memilih dalam pemilu dan pemilihan presiden (pilpres). Sanksi dapat diberikan kepada pelanggar berupa denda proporsional yaitu disesuaikan dengan konsep pajak bagi warga negara yang tidak memilih. Hasil denda dapat dialokasikan untuk operasional pemilu. Saran yang dapat diberikan kepada DPR dan presiden adalah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak memilih dengan merekonstruksi makna “hak memilih” dalam konstitusi diartikan dengan “negara memberikan aksesibilitas yang layak dalam pemilu” dan mengatur kewajiban memilih dalam Pemilu dan Pilpres.
KONSEP DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM TAFSIR AYAT SIYASAH Q.S AN-NISA AYAT 83 DAN Q.S AL-MAIDAH AYAT 49 DAN 57 Nuril Khasyi’in; Muhammad Saman; Ahmad Syahrani
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (751.857 KB) | DOI: 10.18592/jils.v1i1.2553

Abstract

Abstract: Election is a process of democracy that must be implemented to choose leaders, both as representatives of the legislative body (ahl al-halli wa al-'aqdi) as well as the President and his representative in Islam called the caliphate. For that every citizen is obliged using their right to vote, and especially for Muslims to choose the best Muslims. This study is conducted by studying the verses of the Qur'an and this type of research is included in the library research category (library research). The subject of this study is the Qur'an, while the object is Tafsir Ayat Siyasah QS An-Nisa verse 83 and QS Al-Maidah paragraphs 49 and 57. This research deals with Tafsir verse siyasah related to the theme of the Election Concept in the view of Tafsir Al-Misbah , Tafsir Al-Qurthubi, and Tafsir Ibnu Katsir. This study finds that Islam is very concerned about the issue of leaders. The leader in Islam is referred to as the caliph whose leader must be a person who possessed the qualities of shidiq, trust, tabligh, and fathanah in order to use his power to uphold the laws of God in society. Abstrak: Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun Presiden dan wakilnya yang dalam islam disebut dengan khalifah.Untuk itu setiap warga negara wajib menggunakan hak pilihnya, dan khusus bagi umat Islam wajib memilih orang-orang Islam yang terbaik. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an dan jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research). Subjek penelitian ini ialah Al-Qur’an, sedangkan objeknya yaitu Tafsir Ayat Siyasah Q.S An-Nisa ayat 83 dan Q.S Al-Maidah ayat 49 dan 57. Penelitianini membahas tentang Tafsir ayat siyasah yang berkaitan dengan tema Konsep Pemilu menurut pandangan Tafsir Al-Misbah, Tafsir Al-Qurthubi, dan Tafsir Ibnu Katsir. Penelitian ini menemukan bahwa Islam sangat memperhatikan tentang masalah pemimpin. Pemimpin di dalam islam itu disebut sebagai khalifah yang mana pemimpin  tersebut haruslah seseorang yang memiliki sifat shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah agar dapat menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan hukum-hukum Allah di masyarakat. 
Diskursus Zakat Produktif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Fathullah Munadi; Muhammad Nur Effendi
JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.174 KB) | DOI: 10.18592/jils.v5i1.4827

Abstract

Abstract: Sheikh Arsyad's conception of productive zakat was deduced from Kitāb al-Zakāt in Sabilal. This conception became a hot discourse when several academics claimed that this conception was a new ijtihad from Sheikh Arsyad. The claim criticized by Muslich Shabir on research using intertextual analysis, 2004.This paper is written as a review of the discourse that occurs around Sheikh Arsyad's productive zakat, especially regarding differences of opinion on the position of the concept of productive zakat in ijtihad. The above discourse is then withdrawn to determine the position of this productive zakat concept in the local discourse of the archipelago.From this discussion it can be concluded that Syekh Arsyad in this theme is in line with his predecessor, this shows that he is consistently guided by the basis of law-making which is more dominant and applies universally. On the other hand, he can also be considered as the pioneer of the inclusion of the discourse of productive zakat in fiqh works which use the Malay language. Abstrak: Konsepsi zakat produktif Syekh Arsyad disimpulkan dari Kitāb al-Zakāt dalam Sabilal. Konsepsi ini menjadi wacana yang hangat ketika beberapa akademisi yang melakukan klaim bahwa konsepsi ini merupakan ijtihad baru dari Syekh Arsyad. Pernyataan ini kemudian mendapat kritik dari Muslich Shabir melalui penelitian menggunakan analisis intertekstual, tahun 2004.Tulisan ini ditulis sebagai review terhadap diskursus yang terjadi sekitar zakat produktif Syekh Arsyad, terutama terhadap perbedaan pendapat dalam posisi konsep zakat produktif dalam ijtihad.  Dari wacana di atas dapat ditarik kesimpulan tentang posisi konsep zakat produktif ini dalam wacana lokal nusantara.Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Syekh Arsyad dalam tema ini sejalan dengan tokoh pendahulunya, ini menunjukkan bahwa ia konsisten berpedoman kepada dasar pengambilan hukum yang lebih dominan dan berlaku secara universal. Di lain pihak ia juga dapat dianggap sebagai pelopor masuknya wacana zakat produktif ini dalam karya fiqh yang menggunakan bahasa Melayu.

Page 1 of 9 | Total Record : 86

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2023) Vol. 6 No. 2 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol. 5 No. 2 (2021) Vol. 5 No. 1 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2017) More Issue