cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rian Prayudi Saputra
Contact Email
jurnalpahlawan@gmail.com
Phone
+6282386219797
Journal Mail Official
rianprayudi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pahlawan
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 26155583     EISSN : 26155583     DOI : https://doi.org/10.31004/jp.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pahlawan aims to Facilitate Scientific Discussions about the Latest Developments in Legal Issues in Indonesia and to Publish Innovative and Modern Legal Research on Law. The Focus and Scope of this Journal Are Legal Issues in the Field of Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, State Administrative Law, Business Law, International Law, Islamic Law, Customary Law and Philosophy of Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN" : 4 Documents clear
PENGARUH LEMBAGA LEGISLATIF DAN YUDIKATIF TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA (KAJIAN BUKU ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA, PENGARANG IKHSAN DARMAWAN) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.85 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.911

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem politik itu sendiri, hal ini dikarenakan adanya kewenangan yang besar untuk lembaga legislatif membuat semua aturan perundang-undangan. Selain itu lembaga yudikatif khususnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang besar terhadap sengketa pemilihan umum, sehingga partai politik yang mengusung penguasa akan mencerminkan sistem politik yang ada di Indonesia. Kata kunci: Lembaga Legislatif, Yudikatif, Sistem Politik Abstract Amendments to the 1945 Constitution have a major influence on the political system itself, this is due to the large authority for the legislative body to make all statutory rules. In addition, the judiciary, especially the Constitutional Court, has great authority over general election disputes, so that the political parties that carry the rulers will reflect the existing political system in Indonesia. Keywords: Legislative, Judiciary, Political System
PENYIDIKAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TELAH DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN DITEMUKANNYA ALAT BUKTI BARU GUNTOR NEGARA
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.054 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.939

Abstract

Tesis ini mengupas permasalahan perbedaan penafsiran tentang penyidikan kembali oleh para ahli hukum yang berdampak pada implementasi penegakan hukum, sehingga perlu diperjelas terkait pengaturan dan mekanisme penyidikan kembali serta konsep ideal penyidikan kembali berdasarkan ditemukannya alat bukti baru. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menyarankan perlunya mekanisme penerbitan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang transparan guna berkepastian hukum, revisi frasa “tidak cukup bukti” pada pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau menyarankan pengaturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang terkait penyidikan kembali. Kata Kunci: Penyidikan, Penghentian, Penyidikan Kembali, Kejaksaan. . Abstract This thesis explores the problem of different interpretations of the re-investigation by legal experts that has an impact on the implementation of law enforcement, so it needs to be clarified in terms of the regulation and mechanism of re-investigation as well as the ideal concept of re-investigation based on the discovery of new evidence. This type of research is a normative legal research that suggests the need for a transparent mechanism for issuing Termination of Investigation Notice for legal certainty, revision of the phrase "insufficient evidence" in article 109 paragraph 2 of the Criminal Code and and / or recommending clear and firm arrangements in the law laws regarding reinvestigation. Keywords: Investigation, Termination, Re-Investigation, Prosecutor's Office
PENERAPAN KONSEP STRICT LIABILITY DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLDA RIAU Irwandy Hasoloan Turnip
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.126 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.1141

Abstract

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Terjadi di Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Polda Riau bahwa Kepolisian khusunya Polda Riau dalam melakukan penyidikan tidak menemukan alat bukti yang menyatakan PT. Rimba Lazuardi bersalah telah melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena kebakaran hutan dan lahan diarea konsesi milik PT. Rimba Lazuardi, bukanlah dilakukan oleh pihak PT. Rimba Lazuardi, namun disebabkan oleh masyarakat itu sendiri yang ingin membuka lahan perkebunan, dan dari keterangan ahli di lapangan bahwa sumber titik api bukanlah berasal dari PT. Rimba Lazuardi, tetapi dari luar areal PT. Rimba Lazuardi. asas strict liability dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan strict liability terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Penerepan asas strict liability terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerapan strict liability dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kata kunci: Konsep Strict Liability, Penyidikan, Tindak Pidana, Kebakaran Hutan Dan Lahan Abstract Law Enforcement Against Criminal Acts Of Forest and Land Fires That Occur in the Area of Industrial Forest Timber Forest Product Utilization Permits (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Lazuardi in Indragiri Hilir Regency by the Riau Police that the Police, especially the Riau Police, did not find any evidence stating that PT. Rimba Lazuardi was guilty of burning forests and land, because of forest and land fires in the concession area belonging to PT. Rimba Lazuardi, was not done by PT. Rimba Lazuardi, but it was caused by the community itself who wanted to clear plantation land, and from the expert's information in the field that the source of the hotspots was not PT. Rimba Lazuardi, but from outside the PT. Blue jungle. The principle of strict liability is considered applicable in the future to criminal acts of burning land by revising Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, in order to accommodate the application of strict liability for criminal acts of forest and land burning. The application of the principle of strict liability to the crime of burning land is carried out with the consideration that the application of strict liability can facilitate the handling of very complicated criminal cases, and can guarantee a sense of justice and legal benefit for the community. Keywords: Concept of Strict Liability, Investigation, Crime, Forest and Land Fires
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 NOMOR 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA rian prayudi saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.108 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i2.1707

Abstract

Dasar Pertimbangan Kepolisian, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Kepolisian melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimilik aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan aktivitas berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Pelaksanan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Kepolisian adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang diberupaya yang berbentuk terciptanya suatu perdamian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah bermanfaat korban dan pelaku serta keluarga mereka. Kata kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Abstract Basic Consideration Police, Victims and Perpetrators of Domestic Violence Conduct Penal Mediation, based on the desire to be reconciled for reasons of love and concern for the future of their children, avoiding a long legal process and avoiding large costs, for the perpetrator to avoid punishment. And after that the basis for the police's consideration of conducting penal mediation is due to discretion, namely the authority of the police apparatus to act or not to take action based on their own personal judgment in the context of their obligation to maintain, maintain order and maintain public security. Penal Mediation in Resolving criminal acts related to Domestic Violence What husbands do against wives at the Police are at the investigation stage, if the reported party and the reporter agree to conduct penal mediation, a penal mediation process is held by summoning both parties with a mediator who originating from the investigator and continued in the following stages until the results of the mediation of penalties are obtained in the form of the creation of a peace between the two parties involved in cases of domestic violence. With mediation in the settlement of domestic violence crimes, the family life of victims and perpetrators will be better. The children and their extended family welcomed the peace between husband and wife. Mediation or peaceful efforts greatly benefit victims and perpetrators and their families. Keywords: Settlement, Crime, Domestic Violence, Mediation

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN More Issue