cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rian Prayudi Saputra
Contact Email
jurnalpahlawan@gmail.com
Phone
+6282386219797
Journal Mail Official
rianprayudi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Tuanku Tambusai No 23 Bangkinang
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal Pahlawan
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 26155583     EISSN : 26155583     DOI : https://doi.org/10.31004/jp.v4i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pahlawan aims to Facilitate Scientific Discussions about the Latest Developments in Legal Issues in Indonesia and to Publish Innovative and Modern Legal Research on Law. The Focus and Scope of this Journal Are Legal Issues in the Field of Criminal Law, Civil Law, State Administrative Law, State Administrative Law, Business Law, International Law, Islamic Law, Customary Law and Philosophy of Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN" : 4 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS IB NOMOR: 08/PID.SUS/ANAK/2019/PN.BKN Rian Prayudi Saputra
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.321 KB) | DOI: 10.31004/jp.v5i1.5831

Abstract

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Ditinjau dari tingkat usia, tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dilakukan oleh kelompok usia dewasa. Tetapi mereka yang berusia anak-anak sering melakukan tindak pidana. Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan keresahan dalam masyarakat. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan Perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan tergantung, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 2 hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam putusan nomor:8/pid.sus/anak/2019/pn.bkn dan mengapa dengan barang bukti 2 (dua) karung plastik yang berisikan berondolan buah sawit kasus ini masuk ke pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah penerapan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Serta perlindungan seperti apa yang akan di berikan terhadap pelaku tindak pidana yang pencurian yang di lakukan anak di bawah umur. Kedua adalah Penerapan sanksi dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jerah bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.
IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TERHADAP HAK PILIH PEMILIH KHUSUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAMPAR Hafiz Sutrisno
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.6181

Abstract

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa “Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib” pada ayat (5) dinyatakan “Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar sertaApakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya yang kedua tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.
POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT Yuli Heriyanti; Aminoel Akbar N.M
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena perdagangan secara online ini, pada saat sekarang belum ditemukan aturan yang jelas untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahn yang ada. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan perangkat hukum dengan aturan yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa nantinya. Indonesia sebagai Negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim diharuskan dan berkewajiban melakukan perlindungan terhadap konsumen muslim tersebut. Secara filosofi keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini sesuai dengan azaznya yang tercantum dalam Pasal 2 undang-undang ini berbunyi “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.” Perlindungan terhadap konsumen di Indonesia yang sebagian besar berasal dari masyarakat muslim sangat penting dikarenakan masyarakat muslim dalam menjalani hidup dan bermasyarakat diatur juga oleh syari’at Islam (Hukum Islam) selain Hukum Nasional.
BENTUK PENGUKUHAN IDENTITAS NASIONAL DITINJAU BERDASARKAN SUDUT PANDANG HUKUM Anang Dony Irawan; Kaharudin Putra Samudra
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i1.6885

Abstract

Kewarganegaraan transformatif merupakan wacana krusial yang harus diwujudkan baik dalam kehidupan sipil maupun politik untuk mewujudkan negara bangsa. Membangun kewarganegaraan transformatif berarti membentuk warga negara yang kritis dan aktif pada isu-isu yang muncul dan sadar akan peran dan fungsinya dalam kehidupan politik. Salah satu hal terpenting adalah partisipasi mereka dalam sistem peradilan. Menurut Lawrence Friedman, unsur-unsur sistem hukum meliputi struktur hukum, materi hukum, dan budaya hukum. Hukum budaya adalah elemen paling langka yang menjadi perhatian besar para pemangku kepentingan saat menyusun undang-undang. Mengingat keragaman agama, ras, dan budaya lokal seperti Indonesia, ini merupakan upaya yang sulit untuk menyusun hukum nasional. Oleh karena itu, penerapan hukum budaya menjadi penting untuk mencapai tujuan hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 2 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 4 No. 1 (2021): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 2 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN More Issue