Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

4.433

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Metafora: Education, Social Sciences and Humanities Journal JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Khatulistiwa Law Review Media of Law and Sharia Pancasila and Law Review Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman (JURIDIKSIAM) Jurnal Pahlawan Jurnal Citizenship Virtues Ahmad Dahlan Legal Perspective Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial The Journal Of Socio Legal and Islam Law

Anang Dony Irawan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Author-ID : 2572074

Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

KEPEMILIKAN TANAH BAGI WARGA NEGARA ASING DITINJAU DARI HUKUM TANAH INDONESIA Ega Permatadani; Anang Dony Irawan
Khatulistiwa Law Review Vol 2 No 2 (2021): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v2i2.356

Abstrak Di Indonesia, tanah bagian dari tanggung jawab secara nasional untuk terwujudnya penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah. Tanah merupakan modal dalam pembangunan suatu bangsa dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negara. Seiring perkembangan global, banyak WNA yang datang ke Indonesia baik dalam rangka wisatawan, hubungan perkawinan, maupun urusan bisnis yang berlokasi di Indonesia sehingga membuka kesempatan bagi WNA untuk dapat memiliki alas hak atas tanah. Oleh karena itu, tujuan penulisan artikel ini untuk menelaah hak-hak atas tanah yang dapat dikuasai oleh WNA di Indonesia. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, WNA dapat menguasai tanah melalui hak pakai atau hak sewa untuk bangunan. Di beberapa regulasi lain WNA juga dapat mendirikan rumah di atas tanah hak pakai, dapat juga memperoleh tanah yang berasal dari hasil perkawinan dengan WNI setelah adanya perjanjian pemisahan harta. Namun, sifat hak milik sebagai hak terkuat menjadi incaran para WNA dengan melakukan penyelundupan hukum, sehingga pada praktiknya sering terjadi WNA dan WNI melakukan perjanjian hak milik atas tanah melalui perjanjian nominee trustee agreement. Oleh karena itu, maraknya praktik tersebut harus direspon dengan penguatan hukum pertanahan agar WNA tidak dengan mudah melakukan penyelundupan hukum dalam memperoleh hak atas tanah. Abstract In Indonesia, the land is part of the national responsibility for realising land tenure, use and ownership. The land is the capital in the development of a nation. It can be used for the welfare and prosperity of citizens. Along with global consequences, many foreigners who come to Indonesia for tourists, marital relations, and business affairs are located in Indonesia, thus opening up opportunities for foreigners to have land rights. Therefore, the purpose of writing this article is to examine land rights that foreigners in Indonesia can control. According to the Basic Agrarian Law, foreigners can control land through usufructuary rights or rental rights for buildings. In several other regulations, foreigners can also build houses on land with usufructuary rights and acquire land from marriages with Indonesian citizens after an agreement on the separation of assets is made. However, the nature of property rights as the most vital right has become the target of foreigners by conducting legal smuggling. In practice, foreigners and Indonesian citizens often enter into land ownership agreements through a nominee trustee agreement. Therefore, the rampant practice must be responded to by strengthening the land law so that foreigners do not easily carry out legal smuggling in obtaining land rights.

Penentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Pemilihan Umum Serentak 2019 Anang Dony Irawan
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2019): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v3i2.1888

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang putusannya bersifat final. Putusan itu menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Umum seterusnya dilaksanakan secara serentak. Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2019 tentu akan membawa dampak politik, baik secara nasional maupun daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tentu membawa dampak dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dalam memperbaiki sistem pemilu yang lebih baik. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu serentak 2019 sebagai upaya mewujudkan Pemilih Berdaulat Negara Kuat. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil studi terdapat ketimpangan hukum yang mewajibkan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan perolehan kursi atau perolehan suara sah nasional pada Pemilu 2014. Kesimpulan yang dihasilkan adalah penentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu serentak 2019 berdasarkan perolehan kursi atau perolehan suara sah nasional partai politik pada Pemilu 2014. Rekomendasi yang dihasilkan adalah dihapuskannya aturan hukum yang mengatur tentang syarat pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019 bagi partai politik berdasarkan hasil Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi Covid-19 Fitrah Agung Sabda Pamungkas; Anang Dony Irawan
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2021): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v5i1.3390

Covid-19 significantly affected nearly all companies in which many were forced to discontinue the working relationship against excuse of force majeure, proper action was required to protect the rights of worker so that a center point could be avoided the decision of termination if the working relation ship. This assessment uses the nomadic yuidis method of judging where it will use law approaches and several sources such as books, journal and others. According to public opinion, government are obligated to reserve human rights against workers in order to keep economy in society.It is vital that prevention against layoffs be made to reduce Indonesia’s unemployment rate, there is also the right of the workers to make the best contributions to boost productivity and turnover to the company. The government is expected to provide better jobs as well as relevant competency programs for reducing Indonesia’s unemployment rates.

SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL UNTUK MENGHADAPI COVID-19 DALAM KONTEKS PANCASILA DAN KONSTITUSI Supriyono Supriyono; Anang Dony Irawan
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman Vol. 7 No. 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN SOSIAL KEBERAGAMAN
Publisher : Jurusan P. IPS, FKIP, Universitas Mataram

ABSTRAKPancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis, konstitusi pemerintahan negara Indonesia saat ini. Pancasila dengan UUD 1945 keduanya saling berkaitan erat. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri memiliki fungsi dan arti yang sangat luas dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan negara Indonesia telah tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Banyaknya berita hoax, ujaran kebencian, perundungan (bullying), tindakan intoleransi, konflik sosial, radikalisme, terorisme dan lain-lain menjadi bukti bahwa Pancasila dan UUD 1945 mengalami degradasi nilai. Namun pada saat pandemi Covid-19 seperti saat ini dapat kita lihat masyarakat bahu-membahu saling membantu, sebagai bentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan wujud impelementasi dari nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pancasila yang merupakan dasar falsafah hidup bangsa Indonesia tidak boleh ditinggalkan demi tercapainya nilai-nilai sila yang terkandung dalam Pancasila terlebih pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu penelitiankualitatif, dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, membaca dan mencatat serta menganalisis. Pancasila menjadi satu ideologi atau pandangan hidup yang paling tepat, karena Pancasila memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

PENDIDIKAN PEMILIH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 Anang Dony Irawan
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 1 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013 in the test case of Law Number 42 of 2008 concerning General Elections of the President and Vice President whose decisions are final states that the holding of the 2019 General Elections and subsequent General Elections shall be held simultaneously. The holding of a simultaneous General Election in 2019 will certainly bring political impacts, both nationally and regionally. The birth of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections has had a major impact and challenge for the Indonesian people in improving the electoral system and the implementation of better democracy. The purpose of this study is to find out how to realize political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections. This study is a juridical normative approach to legislation. From the results of the study there is a legal vacuum that requires the General Election Commission to conduct Socialization, Voter Education, and Community Participation in the 2019 Elections. The resulting conclusion is that political education for voters ahead of the 2019 concurrent elections is very important to carry out, as an effort to realize the Sovereignty of a Strong State. The resulting recommendation is to make a legal rule regarding the obligation to carry out political education for voters ahead of the 2019 simultaneous elections in an effort to realize the Strong Sovereign State Voters in the 2019 Election along with the threat of sanctions for election administrators in an Act intensifying political education for voters ahead of the Election in an effort to realize voters sovereignty in the next general election along with the existence of technical rules regarding sanctions for election administrators in a law. Communities need to be encouraged to be actively involved in updating their population data to the relevant offices that handle population administration.Keywords : 2019 Election, Voter Education, Strong Sovereign State Voters, Constitutional Court, General Election Commission.

Pemulihan Ekonomi Terkait Kebijakan Karantina Wilayah Akibat Adanya Penerapan Regulasi Penanggulangan Pandemi COVID-19 Yanuar Ramadhana Fadhila; Sri Bintang Ayu Ningrat; Titi Mahira A’dawiyah; Nur Azizah Hidayat; Anang Dony Irawan; Al Qadar Purwo Sulistyo
Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Wabah Covid-19 terjadi hampir di seluruh penjuru dunia yang kemudian muncul kebijakan tentang karantina wilayah yang ada di seluruh dunia. Indonesia juga menjadi salah satu Negara yang menerapkan kebijakan karantina wilayah tersebut. Tentu hal ini berdampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat yang salah satunya pada sektor ekonomi. Dengan melihat kondisi seperti itu, kami mencoba untuk melakukan studi kasus untuk mengetahui dampak dan solusi serta dasar hukum yang ada untuk menyelesaikan dampak ekonomi, termasuk efektivitas kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak yang disebabkan penyebaran wabah Covid-19 ini. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu mengkaji dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pokok penelitian ini. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi dari kebijakan Pemerintah atas penanggulangan dampak Covid-19 agar tidak semakin meluas dengan salah satunya menerapkan karantina wilayah, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa taraf efektivitas karantina wilayah membaik seiring berjalannya waktu. Namun tidak akan turun hingga ke titik nol dengan cepat dan masih memerlukan proses yang relatif panjang.

Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19 Faisal Azis Muttaqien; Anang Dony Irawan
Media of Law and Sharia Vol 2, No 4: September 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat, memberikan kemudahan mencari dan menemukan berbagai macam informasi, mendekatkan jarak yang jauh dan mempersingkat waktu untuk melakukan komunikasi. Selain memberikan perubahan positif kemajuan teknologi informasi juga memberikan perubahan yang negatif. Bahkan, penyebaran berita bohong atau Hoax yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa menyebabkan kegaduhan hingga terjadi konflik. Seperti masa pandemi sekarang ini, sering kali ditemukan berita bohong mengenai pandemi covid-19 yang tersebar di jaringan media sosial contohnya seperti facebook, instagram, twitter, youtube dan masih banyak lagi. Penyebaran berita bohong atau Hoax mengakibatkan keraguan terhadap informasi yang diterima. Hal seperti ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk menebarkan kebohongan dan juga kepanikan demi kepentingan tertentu. Oleh sebab itu perlu diketahui tentang tindak kejahatan pidana penyebaran berita bohong atau Hoax dan implementasinya. Dimuat pada pasal 45A ayat (1) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Aulia Virgistasari; Anang Dony Irawan
Media of Law and Sharia Vol 3, No 2: March 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Sexual harassment is an abuse of power from male sexuality, so that harassment can occur because it starts from a position that places the throne of men higher than women, crimes against women often experience unfair treatment and violations of their rights. This sexual crime does not only take place in the private room, the family environment, the playing environment, the office environment, or the company. But it can also happen in a college environment. The formulation of the problem in this paper is first, whether victims of sexual harassment in a university environment can get legal protection. And second, what is the form of legal protection for victims of sexual harassment in universities. The purpose of the study was to find out how the legal protection of victims of sexual harassment in the university environment is and also to analyze the forms of legal protection that are reviewed in Permendikbud Number 30 of 2021. The research method used is normative juridical research. With the presence of Permendikbud Number 30 of 2021, there is no longer any reason for universities not to prevent and handle sexual violence. The reason for the issuance of this regulation is because the cases of sexual harassment in universities are becoming more and more disturbing. If sexual harassment is not prevented then what will be the fate of human civilization, because the source of its civilization itself is not given protection and handling, how can justice be fully served if the victims of these crimes are instead blamed.

Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Ahmad Khoirun Ni'am; Anang Dony Irawan; Chaeruli Anugrah Dewanto
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Kapolri telah menetapkan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa, aturan tersebut untuk mengatur pengamanan-pengamanan swakarsa yang ada di Indonesia salah satunya tenaga satuan pengamanan. Penjabaran Satpam di dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa menggolongkannya sebagai Profesi perkerjaan, hal ini merupakan upaya Kapolri dalam mewujudkan pemuliaan profesi Satpam. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, proses perekrutan, golongan kepangkatan, pelatihan dan kompetensi, secara detail tidak mengatur regulasi khusus tenaga satuan pengamanan yang mengedepankan kesejahteraan Satpam dan kepastian hukum dalam ketenagakerjaan. Tenaga Satuan Pengamanan atau yang biasa kita kenal dengan istilah Satpam termasuk suatu profesi yang kurang dilirik, profesi tersebut merupakan suatu profesi yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti yang dilihat dilapangan jika tenaga kerja Satpam digaji rendah, tidak ada jenjang karir, bahkan masa depan tenaga Satpam tidak menjanjikan. Namun apabila jika kita pahami mengenai fungsi serta tugas satpam merupakan suatu pekerjaan yang berat tanggung jawabnya. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan kajian ini secara umum dijalankan dengan tujuan untuk melihat landasan hukum terhadap Satpam dan kedudukan status ketenagakerjaannya. Jenis kajian ini ialah jenis kajian normatif serta metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Hasil kajian ini menunjukkan jika lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia terhadap Satpam dalam pemuliaan profesi Satpam terutama terkait perlindungan hukum dan status ketenagakerjaannya. Karena bagi mereka perlindungan hukum sangat dibutuhkan para anggota Satpam.

The Validity of the Execution Auction of Booty of Motor-vehicle Theft by the State Prosecutors Office Andreanto Andreanto; Supriyono Supriyono; Anang Dony Irawan
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 3, No 1 (2022): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v3i1.6244

This study aims to determine the role of the state prosecutor's office in the management of evidence and looted goods and to determine the validity of the auction process for the execution of motor vehicle theft stolen goods by the state prosecutor's office. This research is a normative juridical research using a statutory approach. From the results of the study, it can be seen that the execution auction of the booty of motor-vehicle theft carried out by the state prosecutors is considered valid if it meets the prerequisites, namely the existence of a "confiscated" order in a court decision that has been inkracht and fulfills the principle of publicity and fulfills the provisions as stated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 10 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Attorney General R.I. No. PER-002/A/JA/05/2017 concerning Auctions and Direct Selling of Confiscated Goods or State confiscated Goods or Executed Confiscated Goods.

Co-Authors Ahlulfatrah Abdurrahman Batjo Ahmad Khoirun Ni'am Al Qadar Purwo Sulistyo Al Qodar Purwo Sulistyo Aldiansah Pratama Andreanto Andreanto Aulia Virgistasari Bintang Aulia Hutama Chaeruli Anugrah Dewanto Devy Afriska Widyasari Ega Permatadani Fadli Fadli Faisal Azis Muttaqien Farikatul Imayah Fitrah Agung Sabda Pamungkas Grace Sharon Ida Ayu Rosida Ida Ayu Rosida Kaharudin Putra Samudra Kaharudin Putra Samudra Levina Yustitianingtyas Meiliana Nurcahyani Moh. Rizki Maulana Moh. Sihabudin Muhammad Nur Hidayat Nur Azizah Hidayat Nur Qomariyah Rifda Ayu Akmaliya Rosita Indriani Satria Kurniawan Putra Shintia Ananda Polisya Siti Nur Qoimah Sonia Amelia Sri Bintang Ayu Ningrat Supriyono Supriyono Titi Mahira Aâ€™dawiyah Titi Mahira A’dawiyah Yanuar Ramadhana Fadhila

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search