cover
Contact Name
Avid Leonardo Sari
Contact Email
eic.jser@gmail.com
Phone
+6281221512892
Journal Mail Official
eic.jser@gmail.com
Editorial Address
Jl. Islamic Centre Makmur Tengah (ICM Tengah) No. B3 Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung
Location
Kab. bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Journal of Social And Economics Research
Published by Ikatan Dosen Menulis
ISSN : 27156117     EISSN : 27156966     DOI : https://doi.org/10.54783/jser.v4i1
Journal of Social and Economics Research (JSER) is a peer-reviewed journal that focuses on critical studies of social and economic research. Investigated the dynamics of teaching and learning of social education, and social and economic problems in society at the primary, senior, and high education levels. Besides focusing on the development of studies on issues of basic education, JSER covered the critical view of, a comprehensive mind in economic and social research. Journal of Social and Economics Research (JSER) is published by Ikatan Dosen Menulis in collaboration with GoAcademica CRP. Publishing twice times a year, ie Issue 1 and Issue 2 in June and December, and already have a registration number p-ISSN: 2715-6117 and e-ISSN: 2715-6966 since 2019.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021" : 6 Documents clear
PERAN NINIK MAMAK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN LOKAL DI KANAGARIAN TIKU SELATAN, TANJUNG MUTIARA, KABUPATEN AGAM Netrivianti
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.983 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.19

Abstract

Peran ninik mamak dalam nagari tidak sedominan pada masa sebelum tahun 1980-an, di mana KAN (Kerapatan Adat Nagari) tidak menentukan lagi dalam pemerintahan nagari, tugas KAN hanya mengurus masalah sako dan pusako artinya mengurus masalah- masalah yang berkaitan dengan adat dan harta pusaka. Pemerintahan Nagari dominan ditentukan oleh wali nagari dan perangkatnya. Ninik mamak hanya dijadikan mitra oleh pemerintahan sehingga untuk menentukan arah kebijakan politik, ekonomi dan pembangunan nagari lebih menjadi wewenang wali nagari dan perangkatnya, sehingga peran ninik mamak mulai terpinggirkan. Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui peran ninik mamak dalam sistem pemerintahan lokal di Kenagarian Tiku Selatan, Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan berdasarkan kriteria dan melakukan observasi langsung terhadap objek peneliti. Populasi yang digunakan adalah semua yang terlibat dalam pemerintahan lokal dan tokoh-tokoh masyarakat dan sampel penelitian sebanyak 14 orang berdasarkan teknik purposive sampling (berdasarkan kriteria). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa nagari tiku selatan mempunyai 28 orang ninik mamak. Secara historis susunan eksekutifnya disebut dengan Basa Nan Barampek yakni Datua Rangkayo Basa, Datuak Rangkayo Kaciak, Datuak Rangkayo Bungsu, dan Datuak Rajo Dilia. Basa Nan Barampek memiliki kekuasan penuh dalam nagari baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik, namun pasca reformasi Ninik mamak disetarakan dengan anak kemanakan dalam ruang politik. Kekuasaan dalam nagari lebih dominan dipegang oleh wali nagari dan perangkatnya, sehingga ninikmamak hanya sebagai mitra wali nagari dalam pelaksanaan pemerintahannya.
IMPLEMENTASI METODE THINK PAIR SHARE PADA MATERI MEMBIASAKAN TOLERANSI DAN MENGHINDARI TINDAK KEKERASAN PADA SISWA KELAS XI SMA EKASAKTI PADANG Slamet Riyadi
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.315 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.20

Abstract

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa KELAS XI SMA EKASAKTI PADANG. Adapun metode yang diimplementasikan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode think pair share. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Metode Think Pair Share (TPS) memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II) yaitu masing-masing 76,6 %, 88,6
PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PADANG Doddie Arya Kusuma; Fonny Andikia
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.036 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.21

Abstract

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah. Seiring berjalannya waktu penyelengaraan pelayanan publik belum berjalan dengan baik dan agak terkesan mempersulit masyarakat. Pada tahun 2000 dibentuklah Komisi Ombudsman Nasional yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang peran ombudsman dalam mencegah maladministrasi di kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran dan fungsi ombudsman di Sumatera Barat adalah mengawasi pelayananan publik, menerima laporan dari masyarakat dan menindak lanjutinya. Dalam upaya pencegahan maladministrasi di kota Padang ombudsman banyak melakukan sosialisasi dan melakukan pertemuan berkala dengan berbagai unsur masyarakat di Sumatera Barat. Ombudsman dalam kinerjanya mendapat respon positif dari berbagai kalangan di Sumatera Barat dari Pemerintah Kota, DPRD, dan juga berbagai LSM. Kendala yang dihadapi ombudsman adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan untuk melapor ke ombudsman dan terkadang pemeritah kota Padang menjalakan apa yang menurut ombudsman itu baik untuk dilakukan
UPAYA POLRES PASAMAN BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE Wellizar; Hendra
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.406 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.33

Abstract

Fenomena judi online yang marak sekarang ditemui di dalam masyarakat terutama di warung-warung internet atau dengan menggunakan laptop adalah judi togel. Permasalahan adalah: 1) Faktor apa yang mendorong Tindak Pidana Perjudian Online? 2) Bagaimana Upaya Polres Pasaman Barat Dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online? 3) Apakah Kendala Yang Dihadapi Polres Pasaman Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online ? Dalam melakukan Penelitian penulis menggunakan metode yuridis empiris yang mencakup data sekunder dan data primer melalui wawancara dan studi dokumen. Lokasi penelitian di Polres Pasaman Barat. Hasil penelitian adalah; 1) Bahwa Faktor yang mendorong pelaku Tindak Pidana judia Online berkaitan dengan Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global; 2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat Dalam Memberantas tindak Pidana Perjudian Online dengan melakukan langkah preventif dan represif yaitu: upaya preventif dengan melakukan kerjasama dengan beberapa ISP (Internet Service Provider) atau penyedia jasa internet untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi bermuatan konten perjudian, Memberikan Himbauan Melalui Iklan Tentang Bahaya Perjudian, dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat), dan Melakukan Operasional dan pemeriksaan Warung Internet. Sedangkan langkah represifnya melalui penegakan terhadap hukum pidana. 3) kendalannya adalah: a) Kurangnya Sumberdaya Manusia; b) Kurangnya sarana dan Prasarana; c) terdapatnya dualisme persepsi hukum, khususnya masalah penetapan sanksi,yaitu KUH dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF TERHADAP KONSUMEN Deni Syaputra; Yusmiarni; Salsabila Syafiah
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.385 KB) | DOI: 10.54783/jser.v3i1.34

Abstract

Sebagai negara hukum (rechtsstaat) antara lain tercermin dari beberapa hal, yang umumnya disebut sebagai ciri negara hukum. Hal tersebut terdapat di dalam Amandemen UUD 1945, yaitu: Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (dan warga negara), Adanya pembagian kekuasaan dalam negara, Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus mendasarkan atas hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam upaya memberikan perlindungan perventif kepada masyarakat juga biasanya diatur dalam undang-undang tersebut dan juga lembaga-lembaga yang dapat memberikan perlindungan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan kepada pemerintah. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hendak mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam mengimplementasikan keseimbangan perlindungan tadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen telah memberi aturan mengenai hak dan Kewajiban, baik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha.
RESTRUKTURISASI KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BPR VII KOTO SUNGAI SARIK Kiki Yulinda; Dora Tiara
Journal of Social and Economics Research Vol 3 No 1 (2021): JSER, Vol 3 Nomor 1 June 2021
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v3i1.43

Abstract

Adanya wabah Corona virus Disease (Covid-19) di Indonesia membawa dampak bukan hanya di sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Lumpuhnya kegiatan ekonomi akibat adanya physical distancing untuk menekan penyebaran virus, menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan kegiatan bisnis perbankan menjadi macet atau bermasalah terutama dalam menjaga kolekbilitas kreditnya. Kondisi seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu Bank. Ketidak mampuan atau menurunya kemampuan dari debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan. Untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Restrukturisasi Kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Restrukturisasi adalah program sebagai suatu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 6