cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURN DISIPLIN ANGGOTA POLRI Angelia Rahma Puspita
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.132 KB)

Abstract

Abstrak Sebagai bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terbentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dimana materi peraturan tersebut pada dasarnya disusun dengan tujuan untuk menegakkan disiplin anggota Polri. Hasil penelitian yang diperoleh adalah, Pertama, Upaya penegakan disiplin anggota Polri di kesatuan Polres Lumajang adalah dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Polri dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin sebagai upaya penegakan hokum. Kedua, Pada dasarnya tidak ada kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 di Polres Lumajang.Kata Kunci :  disiplin, Polri, Polres Lumajang. Abstract As a form of implementation of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Discipline Regulations of Polri Members was formed, where the material of the regulation was basically prepared with the aim of upholding the discipline of Polri members. The results of the research are: First, the efforts to enforce the discipline of Polri members in the Lumajang police unit are by referring to the provisions of Government Regulation Number 2 of 2003. Police officers who violate the Polri Discipline Regulation are sanctioned in the form of disciplinary measures and / or disciplinary measures. law. Second, Basically there are no obstacles or obstacles in the implementation of Government Regulation Number 2 of 2003 at Lumajang Police Station.Keywords: discipline, National Police, Lumajang Police.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN Rissa Amelia
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.649 KB)

Abstract

AbstrakPertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan dakwaan, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan juga hal-hal yang meringankan dan memberatkan para terdakwa. Kata kunci: hakim, hukum, pertimbanganAbstract Judge considerations in making decisions in this case the panel of judges considered the charges, demands of the public prosecutor, witness statements, and the defendant's statement, besides that the Judges also considered the elements of offense and also things that alleviated and burdened the defendants.Keywords: judge, law, consideration
TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Anggri Firdausi
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga disebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja, belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Atau yang dikenal dengan ungkapan Unus Tetis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi). Maksudnya, jika alat bukti yang ada hanya terdapat seorang saksi saja tanpa didukung dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, atau hanya terdapat “kesaksian tunggal” maka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Saksi mahkota tidak didefisinikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : satu saksi bukan saksi, saksi mahkota, tinjauan yuridis Pasal 185 paragraph (2) of the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, also states that the testimony of a witness alone cannot be used as sufficient evidence to prove the defendant's fault. Or what is known as the phrase Unus Tetis Nullus Tetis (one witness is not a witness). That is, if the evidence is only a witness without the support of other witness statements or other evidence, or there is only a "single testimony" then it cannot be considered as sufficient evidence to prove the defendant's fault. Crown witnesses are not clearly defined in the Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)..Keyword :one witness is not a witness, Crown witnesses, juridical review 
KEPASTIAN HUKUM JUAL BELI TANAH ADAT DENGAN PELEPASAN ADAT (STUDI DI KOTA JAYAPURA) Muhammad Amin Tomu
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.097 KB)

Abstract

AbstrakHasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum jual beli tanah adat dengan pelepasan adat di kota jayapura dalam proses perkembangannya semakin membaik, dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemda Papua, pada dasarnya seseorang yang sudah memiliki surat pelepasan adat mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih terjamin daripada orang yang tidak memiliki bukti surat pelepasan adat, dan surat pelepasan adat merupakan bukti terkuat dalam jual beli tanah adat dengan pelepasan adat di Kota Jayapura.Kata Kunci :jual beli tanah adat, pelepasan adat, surat bukti pelepasan adat,  perlindungan hukum, ondoafi, masyarakat adat.AbstractThe results of this study indicate that legal certainty sale and purchase of customary land with the release of customs in the city of Jayapura in its development process is getting better, with the regulations issued by the Government of Papua, basically someone who already has a release of their customary legal protection is more secure than those who do not have evidence of customary release letter, and the letter of the customary release of the strongest evidence in customary land purchase with the customary release in Jayapura.Keywords: Buy Sell Indigenous Lands, Indigenous release, Proof of Indigenous release, Legal Protection, Ondoafi, Indigenous Peoples.
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI Partini Partini
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.221 KB)

Abstract

AbstrakRumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera. Bentuk – bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat,seperti : memukul,menampar, mencekik dan sebagainya. Dalam perkara putusan No. 302/Pid.Sus/2018/PN.Lm bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam bentuk fisik dayang mengkibatkan korban mengalami luka memar pada pipi kiri, pipi kiri bagian bawah, bibir atas dan bibir bawah, akibat persentuhan/ atau kekerasan benda tumpul berdasarkan hasil visum et Repertum nomor : VER/FD/98/RSBLUMAJANG.Kata kunci: kekerasan domestik, korban, kekerasan seksual AbstrackA household is a living structure or network which is a reduced realm of human intercourse which is shown to perpetuate offspring which will later form a family. He is not just a place to live. But the household as a symbol of a safe place, which can reassure the soul, as a suitable training place to adapt, as a strong fortress in fostering a family and is a comfortable arena for people who want a happy, peaceful and prosperous life. Forms of criminal acts of domestic violence can be divided into four, namely physical violence, psychological violence, sexual violence, and domestic neglect. Domestic violence in the form of physical violence, this violence has the meaning of actions that cause pain, or serious injuries, such as: hitting, slapping, strangling and so on. In the case of decision No. 302 / Pid.Sus / 2018 / PN.Lm that the defendant committed violence in the form of a woman's maid caused the victim to experience bruising on the left cheek, lower left cheek, upper lip and lower lip, due to contact / or blunt force based on the results of post mortem et Repertum number: VER / FD / 98 / RSBLUMAJANG.Keywords: domestic violence, victim, sexual violence
KEBERLAKUAN HUKUM WARIS ADAT BALI DI KARANGASEM BALI DENGAN HUKUM WARIS ADAT BALI PADA SUKU TENGGER Syukron Zam Zami
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.524 KB)

Abstract

Abstrak          Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris,tentang harta warisan,pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itudialihkan pengua dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. masyarakat Indonesia yang menganut berbagaimacam agama dan kepercayaan yang berbrda-bedamempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda sistem keturanan ini nampak pengaruhnya dalam sistemkewarisan hukum adat. Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat disimpulkan Penerapan atau pembagian harta waris oleh masyarakat Bali yang ada di Bali dan masyarakat Bali yang ada di luar bali berbeda karna di bepengaruhi oleh faktor- faktor,dari factor sosial, dan faktor kemajuan pendidikan.Kata kunci: penerapan, hukum, adatAbstractCustomary inheritance law is a law that contains lines of provisions concerning the system and principles of inheritance law, regarding inheritance, heirs and inheritance and how the inheritance is transferred by the owner and owner from the heir to the inheritance. Indonesian society that adheres to various kinds of religions and beliefs which have different forms of kinship with the offspring system that differ in this system of security appears to have an influence in the system of inheritance of customary law. Based on the results of the author's research, it can be concluded that the application or division of inheritance by Balinese people in Bali and Balinese people outside Bali is different because it is influenced by factors, from social factors, and educational progress factors.Keywords: aplication, law, Customary
PEMAKSAAN MELAKUKAN PEKAWINAN MENURUT UU NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN UNDANG –UNDANG NOMER 39 TAHUN 1999 Arif rahman harun
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.12 KB)

Abstract

AbstrakAbstrak Praktek pemaksaan perkawinan saat ini masih umum, alasan pemaksaan pernikahan juga berkisar dari perjodohan, melunasi hutang, keinginan orang tua dan sebagainya. Perkawinan paksa ini dilakukan tanpa mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek pernikahan paksa juga dilakukan tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia itu sendiri, pasangan yang melakukan pernikahan paksa secara paksa dinikahkan oleh orang tua mereka, yang berarti bahwa orang tua mereka telah melanggar hak asasi manusia mereka yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam kehidupan pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian.Kata kunci: pernikahan paksa, hak asasi manusia, Abstract Today's practice of marital coercion is still common, the reasons for marriage coercion also range from matchmaking, paying off debts, the wishes of parents and so forth. This forced marriage is carried out without observing the Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The practice of forced marriage is also carried out without considering human rights themselves, couples who make forced marriages are forcibly married by their parents, which means that their parents have violated their human rights which are contained in Law Number 39 of 1999 which resulting in the inconsistency of married life and can lead to divorce.Keywords: Forced Marriage, human rights,
JAMINAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Husain Hafaz Nahumarury
Dinamika Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Perilaku penyelengara negara khususnya penegak hukum di indonesia sudah banyak menimbulkan berbagai polemik dalam  pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, Ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang sektor publik dengan bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan  itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. akibat dari sistem penyelengaraan pemerintahan yang dimana tidak lagi tertata secara tertib dan tidak terawasi dengan baik karena landasan hukum yang digunakan juga banyak mengandung banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasianya. Didukung oleh sistem chek end balances yang lemah diantara kekuasaan itulah maka korupsi sudah hampir melembaga yang hampir sulit dihapuskan.[1]sehingga aparatur negara dalam menjalankan tugas dan kewenganya dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Abstract The behavior of state officials, especially law enforcers in Indonesia has caused many polemics in eradicating corruption in Indonesia. It was confirmed later that corruption always begins and develops the public sector with clear evidence that with that power public officials can suppress or extort justice seekers or they who need services from the government. the result of a governance system that is no longer organized in an orderly and poorly controlled manner because the legal basis used also contains many weaknesses in its implementation. Supported by a weak check end balances system among those powers, corruption is almost institutionalized, which is almost difficult to eliminate. so that the state apparatus in carrying out their duties and authority can cause legal consequences, namely the determination of suspects is illegal and null and void by law.[1]Romli Atmasamita, Sekitar Masalah Korupsi Nasional Dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung: 2004, hlm ,1. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue