cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 5 Documents clear
ANALISA YURIDIS ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ewit Marhajiatun
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.543 KB)

Abstract

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sangat pesat sehingga menimbulkan suatu gaya baru dalam sistem perdagangan, salah satu bukti dari perkembangan internet adalah transaksi elektronik atau disebut dengan E-commerce. Di Indonesia sendiri kegiatan E-commerce memiliki potensi besar karena E-commerce merupakan proses jual beli yang mana juga memasarkan serta melayani suatu barang, jasa, dan informasi melalui beragam jenis jaringan komputer seperti internet. Oleh karena itu hanya dengan berbelanja online kita dapat secara mudah mencari barang yang kita inginkan, dan dapat memberikan berbagai kemudahan baik bagi pembeli maupun penjual, kita sebagai pembeli juga harus berhati-hati dan harus mempunyai trik khusus dalam memilih pedagang online yang terpercaya diinternet. Sebagai pembeli kita harus melihat bagaimana cara pedagang, mengiklankan, dan mempromosikan barangnya.The development of information and communication technology is currently very rapid, giving rise to a new style in the trading system, one proof of the development of the internet is electronic transactions or so-called E-commerce. In Indonesia, E-commerce activities have great potential because E-commerce is a buying and selling process which also markets and serves goods, services, and information through various types of computer networks such as the internet. Therefore only by online shopping we can easily search for the items we want, and can provide various conveniences for both buyers and sellers, we as buyers must also be careful and must have special tricks in choosing online merchants who trusted in internet. As buyers, we must see how trader advertise, and promote their goods.
ANALISIS YURIDIS TERJADINYA SERTIFIKAT GANDA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DAN AKIBAT HUKUM ( Studi kasus Di Kecamatan Baamang Kota Sampit ) Dwian Abdi Dewantara
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.041 KB)

Abstract

AbstrakSertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Bidang tanah tersebut diuraikan dengan 2 (dua) sertipikat atau lebih yang berlainan datanya. Latar belakang terjadi sertifikat ganda ada beberapa faktor. Faktor dari kantor pertanahan berupa (1) Tidak teliti dan tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan batas-batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat obyek sengketa; dan (2) Kantor Pertanahan tidak melakukan penelitian atau melihat gambar peta pendaftaran tanah yang dimiliki (3) data data yang diberikan oleh kelurahan yang dipalsukan atau tidak jelas asal usulnya.Faktor dari Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah yaitu (1) kurangnya transparansi atau kurang terbukanya pihak BPN kepada masyarakat (2) ada oknum dari pihak BPN terdahulu yang tidak bertanggung jawab dan menyalah gunakan wewenangnya (3) adanya kepemilikan sertifikat yang dibuat dengan cara yang tidak sesuai dari ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997. Sanksi kepada pemilik sertifikat pemilik sertifikat adalah belum adanya kepastian hukum. Sanksi kepada penerbit atau pembuat sertifikat adalah diancam pidana dan pemecatan dari jabatan. Akibat hukum yang terjadi kepada sertifikat yaitu cacat hukum atau tidak sahnya sertifikat kepemilikan tersebut. AbstractA double certificate is a certificate describing the same plot of land. The land area is described with 2 (two) certificates or more in different data. The background for multiple certificates is that there are several factors. Factors from the land office are (1) Inaccurate and inaccurate in conducting an investigation into the history of land parcels and mapping the boundaries of land ownership in the context of issuing certificates of disputed objects; and (2) the Land Office does not conduct research or view the land registration map image owned (3) data data provided by the village that is falsified or unclear in origin. Factors of Land Rights Owners / Holders namely (1) lack of transparency or lack of openness of BPN to the community (2) there are individuals from the previous BPN who are not responsible and abuse their authority (3) ownership of certificates made in ways that are not in accordance with the provisions of PP No. 24 of 1997. Sanctions to the owner of the certificate of ownership of the certificate are lack of legal certainty. Sanctions to the issuer or certificate maker are subject to criminal sanctions and dismissal from office. The legal consequences that occur to the certificate are legal defects or invalid ownership certificates.
PENGATURAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN Fitri Yaniningsih Permatasari
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.281 KB)

Abstract

Abstrak            Pengertian tentang tindak pidana atau dalam bahasa belanda disebut dengan strafbaarfeit yang merupakan istilah dari Wetboek Van Strafrecht (WvS), dan kitab undang-undang hukum pidana yang saat ini yang berlaku di Indonesia, istilah tindak pidana dari pendapat salah satu para ahli hukum yaitu simons, “merumuskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”. Dan dalam bahasa inggrisnya tindak pidana adalah delic (delik) yang artinya suatu perbuatan dimana pelaku dapat dikenakan hukum pidana. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulkan istilah dari peristiwa sama dengan istilah delik, yang pengertian aslinya adalah strafbaarfeit yang artinya pelanggar hukum atau peristiwa pidana atau delik yang mengandung makna sesuatu perbuatan dalam hukum pidana dilarang dan memiliki ancaman sanksi atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar ketentuan larangan tersebut. Maka pengaturan tindak pidana kehutanan adalah suatu peraturan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kehutanan itu sendiri mengenai kerusakan atau pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan hutan.      Kata kunci : Tindak pidana, KUHP, Kehutanan                                                             AbstactThe definition of criminal act in Dutch is called strafbaarfeit which is defined by Wetboek Van Strafrecgt (WvS), in the law of criminal act which currently applies in Indonesia. The definition of criminal act by a law expert, Simons, "Strafbaarfeit is an illegal action which has been done intentionally by a person who has responsibility of it. It also could be punished". In English, criminal act is delic which is defined as an action that can be punished. From the definition above, it can be concluded that the definition of event is as same as the definition of criminal act or delic which defines as an illegal action in criminal act and has punishment for those who has done it based on the law. The law of forrestry criminal act is the laws which manage the frorrestry criminal act which concerns of the damage of the forrest or another illegal action which is elated to forrest.Keywords : criminal act, criminal law, forestry 
TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SIDOARJO Alriza Nurul Ambiya
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.451 KB)

Abstract

ABSTRACT     In the general problems effect of narcotics is very bad for health and social impact. The victims of narcotics will assume psychology and social burden. Agording to practice experience’s people who consume the narcotics starts from social influence.     In this problem the consumens of narcotics and dealers of narcotics has a thin differents mean. Subtance of narcotics that formely showed for medicine, with develope of knowledge and thecnology the kind of narcotics can be prossesed with so many ways and can be misused of hat function.     The level of surveillance and control as effort for wipe out and prevent misused and dark dealers of narcotics very needed. Because the crime in this problem is growing from the kuantity and kuality side. That’s why misused of the narcotic must be get the maintance medical and social. Where in the victims and his family must be make report in order to get a development, surveillance and rehabilitation effort in the medical center, hospital or medical rehabilitation and social rehabititation.
UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI JUDI BOLA PADA ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Di Kabupaten Dompu) Eko Hadi Ramadhan
Dinamika Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.836 KB)

Abstract

AbstrakPerjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam jurnal ini akan memfokuskan pada pembahasan upaya kepolisian dalam menanggulangi judi bola pada anak dibawah umur dan hambatan-hambatannya. Selain itu juga akan membahas bentuk serta faktor penyebab terjadinya judi bola pada anak dibawah umur di Kabupaten Dompu. Kata Kunci: judi, anak dibawah umur. Gambling is one of the crimes (delict) that disturbs the public. Therefore, in Article 1 of Law Number 7 of 1974 concerning gambling  are crimes. In this journal, will focus on discussing police efforts in tackling soccer gambling in minors and its obstacles. Besides it will also discuss the forms and factors of the occurrence of soccer gambling in minors in Dompu Regency. Keywords: gambling, minors.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue