cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PERANAN DAN KEDUDUKAN KURATOR DALAM MENGURUS DAN MEMBERESKAN HARTA PAILIT Moch Fitroh Arif Hidayatulloh
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.093 KB)

Abstract

Abstrak Akibat timbulnya banyak permasalahan mengenai kepailitan, maka Undang-Undang mengatur lembaga yang memiliki kewenangan dan tanggung dalam wilayah pengurusan dan pemberesan harta pailit, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 69 ayat (1) bahwa “tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kedudukan kurator tentunya lebih tinggi dibanding debitur artinya kurator sepenuhnya memiliki hak untuk mengatur pengurusan dan pemberesan harta yang pailit apabila telah terjalin sebuah kerjasama yang artinya Debitur sudah mempercayakan segala bentuk proses pada kurator. Kurator bukan saja bertanggung jawab pada satu pihak namun juga dua belah pihak dan apabila ada kesalahan karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian. Setiap perbuatan kurator yang merugikan harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditor, baik secara disengaja maupun tidak disengaja oleh kurator maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.Kata kunci : kedudukan dan tanggung jawab curator dalam perkara kepailitan Abstract As a result of many problems regarding bankruptcy, the Law regulates institutions that have authority and responsibility in the area of management and bankruptcy assets,  as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations of Debt Payment Article 69 paragraph (1)that "the task of the curator is to manage and / or deposit bankrupt assets. The position of the curator is certainly higher than that of the debtor, meaning that the curator fully has the right to regulate the management and settlement of bankrupt assets if a partnership has been established which means that the debtor has entrusted all forms of process to the curator. The curator is not only responsible for one party but also for two parties and if there is offence due to an act done intentionally, but also because of negligence.Every act of a curator that harms bankrupt assets or in the sense of harming the interests of the creditor, either intentionally or unintentionally by the curator, the curator must be accountable for the actions.Keywords: position and responsibility of curators in bankruptcy cases
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Husyaimah Husyaimah
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (515.903 KB)

Abstract

 Terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang di dasari oleh orang tua yang sudah merasa anaknya beranjak dewasa dan pantas berkeluarga maka anaknya langsung di nikahkan walaupun anak tersebut tidak memasuki katagori cukup umur yang sudah ditetapkan oleh  Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian anak tersebut di nikahkan pada usia 12 tahun (haid pertama yang mana usia tersebut jauh dari batas usia minimum perkawinan yang di amanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Maka tujuan diadakannya penelitian ini untuk mengetahui pandangan hukum adat, hukum islam, dan undang-undang No 1 tahun 1794 tentang adanya pernikahan di bawah umur serta untuk mengetahuai factor-faktor yang mempengaruhi dan upaya pencegahan nikah di bawah umur.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis empiris atau sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis yang artinya penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam bermasyarakat atau suatu penelitian hukum yang ingin mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga data utama adalah data primer yang bersumber dari masyarakatBerdasarkan hasil penelitian maka dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Dalam ketentuan hukum adat masyarakat Madura khususnya di Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak memberikan batasan pasti tentang batas minimal usia diperbolehkannya menikah, Pernikahan dilaksanakan selama mempelai  dianggap mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, selanjutnya pandangan hukum islam  tentang batasan usia minimal seseorang yang ingin kawin adalah baligh, yang secara eksplisit terdapat dalam Al-qur’an pada surat An-Nur ayat 32, dimana dapat ditafsirkan bahwa apabila telah memasuki usia baligh, setiap laki-laki maupun perempuan dapat melakukan ikatan perkawinan sesuai dengan yang diinginkan.Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu perkawinan diusia dini, diantaranya : faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sosial dan kebudayaan, faktor kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dari keluarga, terakhir faktor kekhawatiran atau ketakutan yang dimiliki oleh orang tua terhadap anakanya tidak memiliki pasangan hidup dikemudian hari.Upaya yang dapat dilakukan beberapa hal diantaranya dengan melakukan pemberdayaan terkait informasi, pelatihan keterampilan anak-anak muda, Serta memberikan edukasi terhadap orang tua atau masyarakat secara umum untuk menumbuhkan pemikiran positif serta visioner. Kemudian perlu adanya peran pemerintah pemerintah setempat dalam menegakkan UU No 1 tahun 1974 terkait batas usia minimal perkawinan. Underage marriage commonly occurs in Madurese community, especially in Pancor village, Ketapang District, Sampang Regency, is based on parents who feel their son or daughter is growing up and deserve to have a family, so the son or daughter is married even though he or she does not categorize the sufficient age as stipulated by Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, thus marrying someone at the age of 12 years (the first menstrual age which is far from the minimum age of marriage is mandated by Act No. 1 of 1974 on Marriage.So the purpose of this study is to find out the views of indigenous law, Islamic law, and Law No. 1 of 1794 concerning the existence of underage marriage and to find out the factors that influence and efforts to prevent underage marriage.The methodology used in this study is empirical juridical methodology or often referred to sociological law research which means written positive law research on the behavior of community members in society or a law research that wants to find laws that exist in society, so primary data is primary data sourced from the community.Based on the results of the study, in provision 7 verse (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which states that "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years". In the provisions of the Madurese customary law, especially in the Pancor Village, Ketapang District, Sampang Regency, there is no definite limitation about the minimum age for marriage, marriage is carried out as long as the bride is considered capable of meeting her own needs, which is explicitly contained in Al-Qur'an, An-Nur's verse 32, where it can be interpreted that if you have reached the age of baligh (baligh is a term in Islamic law that shows someone has reached maturity), any male or female can make a marriage as what he or she wants.There are several factors that influence the occurrence of a marriage at an early age, including: family economic factors, social and cultural environmental factors, lack of awareness about the important education from the family, the last factor is worry or fear that is had by parents for their son or daughter does not have a life partner in the future.Efforts that can be made are several things including empowering information related, training young people's skills, and providing education to parents or the general public to foster positive thinking and visionary. Then needing the role of the local government in enforcing Law No. 1 of 1974 regarding the minimum age limit for marriage.
EFEKTIFITAS PERATURAN KBPN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN Muhammad Fatikhuddin
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.162 KB)

Abstract

 Abstrak Permasalahan pertanahan semakin hari semakin kompleks  banyak konflik tanah terjadi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus yang perlu penangan secepatnya, juga tidak kalah pentingnya masalah pelayan kepada masyarakat yang ingin mempunyai status hukum tentang kemilikan tanahnya. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga publik telah berusaha untuk meningkatkan pelayanannya  dalam pendaftaran tanah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kualitas standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo kepada masyarakat, sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan dan pengaturan pelayanan  di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, dan bagaimana tingkat kesesuaian antara kinerja standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dengan harapan masyarakat di Kantor Pertanahan Probolinggo.Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendeketan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, kuisoner dan studi pustaka, serta penelitian di lokasi obyek penelitian, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan cara kualitatif.Kantor Pertanahan Kota Probolinggo mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan di bidang pelayanan publik. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pelayanan dan pengaturan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah baik. Dengan demikian, kepentingan unit pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah penting. Kenyamanan pelayanan merupakan unsur yang dianggap paling penting oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Dan tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sudah sangat sesuai. Hal tersebut disimpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa hasil penelitian yang sudah ada.Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Kbpn Nomor 1 Tahun 2010.    Abstract Problems land is increasingly complex, many of the land conflicts occurred in Indonesia, which amounted to thousands of cases that need handling presently possible, no less important problem of the public servant who wishes to have the status of law about the ownership of the land.The National Land agency as a public institution has attempted to improve services in land registration. The formulation of the problem posed, namely:  how the quality of service standards and regulation of land given the Land Office in Probolinggo to the society, the extent to which the level of people's satisfaction with the standard of service and setting of service in the Land Office in Probolinggo, and how the level of conformity between the execution of the service standards and the regulation of land with the expectations of the society in the Land Office of Probolinggo.  This research has been done in the Land Office Probolinggo.  The research of the study included yuridis empires and used yuridis sociology as an approach method. There are three kinds of data collection technique: interview, questionnaire, and literature study. in this research, the researcher used qualitative design. the land office probolinggo has some strengths and weaknesses in public service but the satisfaction of the society of the public service of the Land office Probolinggo is good.Thus, the interests of the service unite in the Land Probolinggo is importance. The convenience of the service is an important thing in society in the Land office Probolinggo. And the level of conformity between the performances of public services in the land sector in the Land Office Probolinggo is very appropriate. It is concluded from the results of research conducted by the author with analyzing the results of research that already exists.Key word : Effectiveness, the regulation of Kbpn No.1 on 2010
ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PRINSIP KESEIMBANGAN DALAM ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI TAKAFUL Malik Hariyanto
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.395 KB)

Abstract

AbstrakPerkembangan usaha perasuransian di Indonesia telah menunjukan perkembangan yang pesat bahkan sejak sekitar tahun 1994 telah lahir usaha asuransi yang berbasis syariah yang di kenal dengan asuransi takaful. Hal ini disebut di latar belakangi oleh mayoritas penduduk Indonesia yang memelul agama Islam sehingga di perlukaan adanya suatu lembaga yang berlandaskan syariah Islam.Seiring dengan perkembangan perasuransian itu banyak pengusaha asuransi konvensional yang juga membuka devisi atau unit syariah. Asuransi syariah merupakan bentuk perjanjian (akad) dimana suatu perikatan asas dasar kesepakatan /persetujuan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin antara satu dengan yang lain dalam menghadapi kemungkinan suatu peristiwa dalam asuransi berbasis syariah ini. Penanggung (perusaan asuransi) sebagai pengelola dana yang berasal dari pembayaran premi yang di bayarkan oleh peserta asuransi syariah.Di dalam asuransi takaful (syariah) di kenal adanya prinsif keseimbangan (indemniteit) yang merupakan salah satu karakteristik dari asuransi takaful (syariah), itu sendiri, sehingga dalam menjalankan usaha asuransi takaful terhindar dari unsur-unsur gharar, maisir dan ribaAda terdapat mekanisme pengolaan dana pada asuransi syariah yang juga terkait dengan prinsif keseimbangan (indemniteit) tersebut, dan hal tersebur akan dibahas dalam skiripsi ini.Dalam membahas masalah prinsif keseimbangan (indemniteit) pada perusahaan asuransi takaful penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (liberary research), kemudian menganalisis data-data yang telah dikumpulkan tersebut untuk memperoleh sebuah kesimpulan.data-data yang dianalisis adalah data-data yang relevan dan mendukung penulisan skiripsi ini yang terdiri dari teori hukum dan ekonomi dalam asuransi takaful. Data tersebut di dapat melalui berbagai sumber yang antara lain buku-buku, majalah, dan internet.Dalam asuransi kerugian, pada dasarnya adalah mekanisme ganti rugi akibat terjadinya suatu musibah. Jaminan ini tertuang didalam polis. Mekanisme ganti rugi diatur dalam prinsip Indemnity , yaitu penanggung akan memberikan ganti rugi. Kata kunci: perjanjian, peransuransian, prinsip keseimbangan.  AbstractThe development of insurance business in Indonesia has shown rapid development even since around 1994 a sharia-based insurance business was born known as takaful insurance. This is referred to in the background by the majority of the Indonesian population who embraced Islam so that in the injury of the existence of an institution based on Islamic sharia.Along with the development of insurance there are many conventional insurance entrepreneurs who also open sharia divisions or units. Sharia insurance is a form of agreement (contract) in which an agreement is the basic principle of mutual agreement / agreement between a group of people to mutually guarantee each other in the face of the possibility of an event in this sharia-based insurance. Insurer (insurance company) as fund manager originating from premium payments paid by sharia insurance participants. In Takaful insurance (sharia) there is a principle of balance (indemniteit) which is one of the characteristics of Takaful insurance (sharia), itself, so that in running an Takaful insurance business it avoids the elements of gharar, maisir and ribaThere is a mechanism for managing funds in Islamic insurance which is also related to the principle of balance (indemniteit), and this issue will be discussed in this skiry.In discussing the issue of the principle of balance (indemniteit) in takaful insurance companies the author will use the method of library research (liberary research), then analyze the data that has been collected to obtain a conclusion.Data analyzed are data that is relevant and supportive This ski writing consists of legal and economic theory in takaful insurance. The data is obtained through various sources, including books, magazines, and the internet. In insurance, basically is a mechanism for compensation due to an accident. This guarantee is contained in the policy. The compensation mechanism is regulated in the principle of Indemnity, where the insurer will provide compensation. Keywords: agreement, insurance, balance principle.
AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA MELALUI PROSES PENETAPAN PENGADILAN Khusnul Khotimah
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.987 KB)

Abstract

Abstrak Akibat Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Proses Penetapan Pengadilan Studi Kasus Di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak pasal 20 ayat (1) menyebutkan “permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Namun fakta berbeda ditemukan di Desa Sawo Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dimana sebagian dari masyarakat kampung tersebut melakukan pengangkatan anak tetapi tanpa melakukan penetapan di pengadilan sebagaimana seharusnya.Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Dampak Hukum Pengangkatan AnakAbstractLegal consequences of adopting children without going through the process of establishing a court Case Study in Sawo Village, Kutorejo District, Mojokerto Regency Appointment of children according to Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Appointment of Child article 20 paragraph (1) states. “the application for appointment of a child who has fulfilled the requirements is submitted to the court to obtain a court decision. However, a different fact was found in Sawo Village, Kutorejo Subdistrict, Mojokerto Regency, where some of the village communities adopted children but without stipulating in court as they shouldKeywords: Adoption, Legal Impact of Child Appointment
LEGALITAS PERBUATAN FAN-SUBTITLE (FANSUB) YANG MENERJEMAHKAN DAN MENGUNGGAH ANIME MENURUT PASAL 9 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Muchamad Ilham
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.6 KB)

Abstract

Abstrak Fan-Subtitle (Fansub) adalah suatu kegiatan menerjemahkan film anime dalam bahasa selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang) di sediakan berupa subtitle dan mengunggah di beberapa website tertentu. Perbuatan fansub yang menerjemahkan dan mengunggah film anime dalam selain bahasa aslinya (Bahasa Jepang), fansub melanggar pada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun perbuatan fansub melanggar 3 jenis hak cipta, yaitu hak reproduksi (Penggandaan), hak translasi atau adaptasi, dan hak distribusi. Fansub disini sangat berpotensi melanggar hak cipta karena lebih sering melakukan tanpa izin. Adapun sanksi hukum pada fansub dapat diancam pidana pada ketentuan pidana Pasal 113 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Karena melanggar: penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, penggandaan ciptaan, dan pendistribusian ciptaan.Kata kunci: hak cipta, fan-subtitle (fansub), menerjemahkan, mengunggah, anime AbstractFan-Subtitles (Fansub) is an activity of translating anime films in languages other than the original (Japanese) provided in the form of subtitles and uploading on certain websites. The fansub act that translates and uploads anime films in addition to the original language (Japanese), fansub violates Article 9 Paragraph (3) of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The fansub act violates 3 types of copyright, namely reproductive rights (doubling), translation or adaptation rights, and distribution rights. Fansub here has the potential to violate copyright because they often do without permission. The legal sanctions on fansub can be subject to criminal sanctions in the criminal provisions of Article 113 Paragraphs (2) and Paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Because it violates: translation of creation, adaptation, duplication of creation, and distribution of creation.Keywords: copyright, fan subtitles (fansub), translate, upload, anime
EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK AKTIFITAS MENGEMIS M. Giri Sunandar
Dinamika Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.553 KB)

Abstract

 Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dalam keluarga yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi nilai-nilainya. Sudah sewajarnya sebuah Negara menjamin dan melindungi hak-hak anak, baik sipil, sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Namun pada kenyataannya baik keluarga maupun Negara belum bisa mewujudkan kesejahteraan yang layak bagi anak secara menyeluruh.Penelitian hukum berjudul: Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Malang) dari sudut tujuannya adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan agar dapat membantu dalam teori-teori lama atau di dalam penyusunan teori-teori baru.Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan eksploitasi anak untuk mengemis baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun oknum-oknum tertentu,serta untuk mengetahui seberapa banyaknya kekerasan dalam bentuk eksploitasi anak untuk mengemis dalam kurun waktu tiga tahun terahir ini yang terjadi di Kota Malang dan juga bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang dalam menanggulangi kasus eksploitasi Anak untuk aktifitas mengemis yang kerap terjadi di Kota Malang.Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan peneliti berkesimpulan bahwa dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis terdapat aturan-aturan yang mengatur hal itu, salah satunya Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun di dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana tindakan mempekerjakan anak sebagai pengemis ini digolongkan sebagai tindakan eksploitasi anak secara ekonomi dan dapat digolongkan sebagai kejahatan perdagangan orang. Kata Kunci: (Eksploitasi Anak, Perlindungan Anak) Children are a mandate as well as a gift in the family given by God Almighty who must always guard our dignity, dignity and rights as human beings whose values must be upheld.  It is only natural for a State to guarantee and protect children's rights, both social, political, cultural and economic civil.  But in reality both families and countries have not been able to realize proper welfare for children as a whole.Legal research entitled: Exploitation of Underage Children for Begging Activities (Study at the Social Service Office of Malang City) from the point of view is a type of descriptive research.  The research intended is to provide data that is as accurate as possible about humans, circumstances in order to be able to help in old theories or in the preparation of new theories.The problems in this study are limited to any factors underlying the act of exploiting children to beg for both their own parents and certain individuals. And to find out how much violence is in the form of exploitation of children to beg for the past three years.  what happened in Malang City and also how the efforts of Malang City Government in overcoming cases of exploitation of Children for begging activities that often occur in Malang City.Based on the results of the research and discussion the researchers concluded that in the case of exploitation of children as beggars there are rules governing it, one of which is Law No. 35 Knowing 2014 Amendments to Law No.23 of 2002 concerning Child Protection.  The Act No.21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons where the act of employing children as beggars is classified as an act of exploitation of children economically and can be classified as a trafficking crime.Keywords: (Exploitation of Children, Child Protection)

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue