cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 5 Documents clear
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi di Wilayah Polres Sampang) Vivi Eka Rista
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.983 KB)

Abstract

Kebijakan pemerntah yang tidak membatasi kepemilikan kendaraan bermotor menambah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tidak sebading dengan sarana dan prasarana lalu lintas. Salah satu konsekwensi dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah banyaknya anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dimana-mana. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab pelanggran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah Polres Sampang, dan bagaimana aparat kepolisian mengatasi maslah tersebut. Beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Sementara upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mengatasi maslah tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum lalu lintas baik ke sekolah maupun pesantren, melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan pesantren, melakukan tindakan represif terhadap pelanggar lalu lintas termasuk anak di bawah umur dan pemasangan benner dan baliho terkait dengan sanksi bagi pelanggar lalu lintas.
IMPLEMENTASI PASAL 170 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG Setiyo Aji Kurniawan
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.286 KB)

Abstract

ABSTRACT Violence that is carried out by collective personnel against people in public is a criminal act, besides that it is also to find out the basis for the consideration of the Malang district court judges in imposing crimes against the perpetrators of criminal acts with the collective labor of committing violence against people in public as regulated in Article 170 of the Criminal Code. . This research was conducted in Malang Regency by selecting the agencies related to this case, namely this research was conducted in Malang Regency District Court. The data collection method used is a qualitative method and is presented in descriptions, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this research, then drawing a conclusion based on the analysis that has been done. From the research conducted, the authors obtained the following results: that the defendant Khasan alias Kembar bin Paino was legally and illegally guilty of committing a criminal act with the collective power of committing violence against people as stipulated in Article 170 of the Criminal Code.Keywords: Implementation, Crime.ABSTRAKKekerasan yang di lakuan dengan tenaga bersama terhadap orang di muka umum merupakan tindak pidana, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri kabupaten malang dalam  menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Malang dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini di lakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.Dari penelitian yang di lakukan penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : bahwa Terdakwa Khasan alias Kembar bin Paino secara sah dan melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.Kata – Kata Kunci : Implementasi, Tindak Pidana.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR NARKOBA Rizki Akbar
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.204 KB)

Abstract

ABSTRAKPenyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi: bagaimanakah bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang ?, dan bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba sebagai wujud penegakan hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang ?Bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang, dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier, rehabilitasi dan after care. Upaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, dilaksanakan dengan penyuluhan masalah narkoba, juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/kalangan, mulai dari: BNN (Badan Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat-tempat hiburan lainnya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi pidana, baik berupa pidana mati, pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun sampai dengan penjara seumur hidup, tergantung pada tindakan apa yang dilakukannya. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkoba.
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DISERTAI HAK ASUH ANAK Albariq Ivan Nanda
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.225 KB)

Abstract

ABSTRACTThe iSociety iis iinseparable ifrom ithe ilaw, iranging ifrom inorms, ivalues, imanners iand ietiquette ito ithe ilaws iand iregulations iin ithe ijudiciary. iDivorce iitself iis ione iform iof ilegal ievents iin ithe icommunity. iThe iformulation iof ithe iproblem iin ithis ijournal iare: i1) iWhat iis ithe ibasis ifor ithe iconsideration iof iMalang iCity iReligious iCourt iJudges ito idecide idivorce icases i? i2) iHow idid ithe iMalang iCity iReligious iCourt iJudge idecide ion ia ichild icustody icase iafter ideveloping ithis iability i? iThe iresearch imethod iof ithis ijournal iis inormative ijuridical. iThe iconclusion iof ithis istudy iis ithat iMalang iCity iReligious iCourt ijudges iin ideciding idivorce icases ieven ithough ibeyond ithe ireasons istated iin ithe ilaw ialways irefer ito ithe ilaws iand iregulations iand ilook iat iother ifactors iunderlying ithe idivorce.Keywords: iDivorce, iChild iCustody, iJudge, iReligious iCourt iof iMalang iCity ABSTRAKMasyarakat itidak ibisa iterlepas idari ihukum, imulai idari inorma, inilai, itata idan ikrama ihingga ihukum iperundang-undangan idalam iperadilan. iPerceraian isendiri imerupakan isalah isatu ibentuk iperistiwa ihukum idi imasyarakat. iRumusan imasalah idalam ijurnal iini iadalah: iApa iyang imenjadi idasar ipertimbangan iHakim iPengadilan iAgama iMalang imemutus iperkara iperceraian i?; iBagaimana iputusan iHakim iPengadilan iAgama iMalang imemutus iperkara itentang iHak iAsuh iAnak i? iMetode ipenelitian ijurnal iini iadalah iyuridis inormatif. iKesimpulan ipenelitian iini iadalah ihakim iPengadilan iAgama iMalang idalam imemutuskan iperkara iperceraian imeski idiluar ialasan iyang iada idalam iundang-undang iselalu iberpatokan idalam iperaturan iperundang-undangan idan imelihat ifaktor ilain iyang imelatarbelakangi isuatu iperceraian itersebut.Kata iKunci: iPerceraian, iHak iAsuh iAnak, iHakim, iPengadilan iAgama iMalang. 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) YANG MENDAPAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ALWI IKSAN ALWI
Dinamika Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.965 KB)

Abstract

ABSTRAKPara Pekerja kontrak dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak lepas dari permasalahan pekerjaan dengan sistem kontrak pada umumnya. Permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjadi hal menakutkan yang timbul dalam setiap diri para pekerja kontrak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai Akibat Hukum terhadap Pekerja PKWT yang mendapat PHK secara sepihak serta Sanksi Hukum terhadap pihak Perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Penelitian ini menggunakan hukum Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dengan pendekatan penelitian Statute Approach dan Socio-legal Approach. PHK dapat dikatakan sah menurut hukum, apabila sudah mendapat Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial ataupun Pengadilan yang berwenang. Apabila tanpa putusan tersebut, maka PHK tersebut tidak sah secara hukum dan dianggap batal demi hukum. Sanksi hukum terhadap pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja PKWT sebelum masa kerjanya berakhir ialah dengan memenuhi hak pekerjanya, yaitu dengan memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang ganti rugi akibat PHK tersebut.ABSTRACTContract workers with certain types of time work agreements (PKWT) are not separated from job problems with the general contractual system. The issue of termination of employment (LAYOFFS) unilaterally becomes a scary thing that arises in each of the workers of the contract. This research aims to know about the consequences of the Law on the PKWT workers who have unilaterally PHK and legal sanctions on the company that conducts termination of employment (LAYOFFS) unilaterally to the workers of a specific time employment agreement (PKWT). This research is used as a sociological law of sociological research and with the research approach of of Approach and Socio-legal Approach. LAYOFFS can be said to be legally valid, if they have been awarded the ruling on the Industrial relations Court or the Court of competent jurisdiction. If without such decision, the LAYOFFS are not legally valid and deemed null and void. Legal sanctions against entrepreneurs who conduct LAYOFFS against the PKWT workers prior to the expiry of their tenure are by fulfilling their employees rights, namely by giving Severance money, award money for the employment, indemnity due to the LAYOFFS.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue