cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR ( Studi Kasus Di Desa Madapolo Kecamatan Obi) Afifa Eka Putri
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.58 KB)

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TERMASUK TANAH TERLANTAR (Studi Kasus di Desa Madapolo Kecamatan Obi)Afifa Eka PutriFakultas Hukum Universitas Islam MalangJL. MT. Haryono 193, Kota MalangE-mail : afifaekaputri98@yahoo.comAbstractNeglect of land in Indonesia is still a massive thing, in the performance report of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning or the National Land Agency (BPN) it is stated that until the end of 2014 there were four million hectares of abandoned land in Indonesia. As happened in Madapolo Village, Obi Subdistrict often experiences neglected land with various factors. The formulation of the issues raised is the factors that affect a neglected land, and how the form of legal protection of the holder of a certificate of land rights abandoned in Madapolo Village, Obi District. In this study the authors use a type of empirical juridical research, which is a legal research method that functions to see the effectiveness of existing legal regulations and their application in the community, the aim of which is to determine the extent of Legal Protection for Certificate of Rights of Land Holder, including Abandoned Land. The sample in this study was abandoned land data in Madapolo Village, Obi District. The conclusion from this study shows that the legal protection of certificate holders of land rights, including abandoned land, is already in a good level with legal protection both preventive and repressive that protects the rights of certificate holders on land that includes abandoned land.Keywords: Legal Protection, Abandoned Land, Land Rights Certificate.ABSTRAKPenelantaran tanah di Indonesia masih menjadi hal yang masif, dalam laporan kinerja Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) disebutkan bahwa hingga akhir tahun 2014 terdapat empat juta hektar area tanah terlantar di Indonesia. Seperti yang terjadi di Desa Madapolo kecamatan Obi sering mengalami tanah terlantar dengan berbagai faktor. Rumusan masalah yang diangkat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suatu tanah diterlantarkan, dan baaimana bentuk perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah yang diterlantarkan di Desa Madapolo Kecamatan Obi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat efektifitas peraturan hukum yang ada dan penerapannya di masyarakat, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Termasuk Tanah Terlantar. Sampel dalam penelitian ini adalah data tanah terlantar di Desa Madapolo Kecamatan Obi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang sertifikat hak atas tanah yang termasuk tanah terlantar sudah dalam taraf yang baik dengan adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif yang melindungi hak-hak pemegang sertifikat atas tanah yang termasuk tanah terlantar. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Terlantar, Sertifikat Hak Atas Tanah.
PENERAPAN PASAL 8 AYAT 1 HURUF (i) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA TANPA LABEL PANGAN (STUDI DI KOTA PASURUAN) Liviana Faiza
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.887 KB)

Abstract

ABSTRACTMany frauds of home industry food business that harm consumers necause they don’t attach food labels on their products. The following issues is: 1. How implementation of Article 8 Paragraph 1 Letter (i) Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels on Household Industrial Food Product in Pasuruan. 2. How the implementation of supervision by relevant agencies of food labels on household industrial food product in Pasuruan. 3. How is sanction for business action for household food production without food labels in Pasuruan.This study uses an empirical juridical method that sees how the law works in the community, with a sociological juridical approach. The results of this study indicate that the implementation of Article 8 Paragraph 1 letter (i) of Law Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection of Food Labels in the Household Food Industry Products in Pasuruan has not been implemented because there are still found several business actors who don’t put food labels.Implementation of supervision by relevant agencies in Pasuruan, is carried out by Food and Beverage Supervision Coordination Team (TKP2MM). Legal sanctionsfor household industrial product isonly administration restrictionsKeywords:Consumer Protection, Household Food Industry Product, Food Label.ABSTRAKKecurangan pelaku usaha Pangan Industri Rumah Tangga yang merugikan konsumen salah satunya tidak mencantumkan label pangan pada hasil produksinya. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait terhadap label pangan pada produk Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan, Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku usaha terhadap produk Pangan Industri Rumah Tangga tanpa label pangan di Kota Pasuruan. Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Penerapan Pasal 8 ayat 1 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap label pangan pada Pangan Industri Rumah Tangga di Kota Pasuruan belum diterapkan karena beberapa pelaku usaha tidak mencantumkan label pangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Makanan dan Minuman (TKP2MM). Sanksi hukum yang diberikan berupa tindakan administratif.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pangan Industri Rumah Tangga, Label Pangan.
TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Abd. Basid
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.126 KB)

Abstract

ABSTRACTThe use of children as perpetrators of narcotics misuse is a very extraordinary crime because it threatens the life and development of child development. The current narcotics abuse crime is not only a problem of countries in the world but has become a very serious problem for the country and nation of Indonesia, the perpetrators of the crime of narcotics abuse not only occur in adults but now it has happened to children. Children are used by unscrupulous persons to be used as intermediaries to get a large profit from these crimes. Various forms of narcotics abuse crimes involving children as perpetrators or as intermediaries in criminal acts of narcotics abuse, including children used by persons who are not responsible as intermediaries for buying and selling narcotics or as narcotics couriers, narcotics trafficking involving children and even those who are very the serious problem is children become victims in this case becoming drug users and addicts, the state through the government must be present to provide protection for children's rights, because children are the next generation of the nation and the state must be fostered well in order to have a noble character.Keywords:Crime, Narcotics, Children, Positive Law.ABSTRACTPemanfaatan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa karena mengancam kehidupan dan perkembangan pembinaan anak. Kejahatan penyalahgunaan narkotika saat ini bukan hanya menjadi persoalan negara-negara dibelahan dunia tetapi sudah menjadi persoalan yang sangat serius bagi negara dan bangsa indonesia, pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya terjadi pada orang-orang dewasa akan tetapi saat ini sudah terjadi pada anak. Anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawa untuk dijadikan perantara memperoleh keuntungan yang besar dari kejahatan tersebut. Bermacam bentuk kejahatan penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku atau sebagai perantara dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, diantaranya anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai perantara jual beli narkotika atau sebagai kurir narkotika, peredaran gelap narkotika yang melibatkan anak dan bahkan yang yang sangat menjadi persoalan yang serius adalah anak menjadi korban dalam hal ini menjadi pemakai dan pecandu narkotika, negara melalui pemerintah harus hadir untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus dibina dengan baik agar memiliki karakter yang mulia.Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Anak, Hukum Positif
AKIBAT HUKUM DARI PENERAPAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN TANAH PERTANIAN TERHADAP BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI) Ardan Setiadi
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.46 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Government established Regulation of the Minister of Agrarian and Space/Head of the National Land Agency of Republic of Indonesia Number 18 year of 2016 concerning Control of Agricultural Land Authority. The background of this paper is that there are people who still have land that exceeds the maximum limitation and the research problems are How is the implementation of regulation? What are the inhibiting factors and efforts to overcome it? and How is the law consequences for people who violate these regulations? This research is an empirical legal research using a sociological approach. Data collection is conducted through data in the field, with primary data and secondary data. In Kunjang Sub-district, Kediri Regency, this regulation has not yet been implemented because there are still people who have land that exceeds the maximum limitation. There are inhibiting factors that occur which are the lack of supervision and the lack of understanding from the community who violate the regulations, the land will be redistributed in accordance with applicable regulations.Keywords: Maximum limitation of Agricultural Land Authority, Implementation of Regulation, Land RedistributionABSTRAKPemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian. Latar belakang karya tulis ini yaitu masih ada masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum dan rumusan masalah penetian ini yaitu bagaimana penerapan dari peraturan tersebut?, apa faktor penghambat dan upaya untuk mengatasinya? dan akibat hukum bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data melalui data dilapangan, dengan data primer dan data sekunder. Di Kecamatan Kunjang Kabupaten Kediri peraturan tersebut masih belum diterapkan karena masih terdapat masyarakat yang memiliki tanah yang melebihi batas maksimum. Terdapat faktor penghambat yaitu kurang pengawasan dan kurangnya pemahaman dari masyarakat. Yang melanggar peraturan, tanahnya akan dilakukan redistribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kata Kunci : Batas maksimum kepemilikan tanah pertanian, penerapan peraturan, redistribusi tanah
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PT. KALTIM BANUA ETAM DI SANGATTA UTARA TERHADAP PEKERJA YANG MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 Nani Kartika
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.507 KB)

Abstract

ABSTRACTPT. Kaltim Banua Etam is a company that supports mining activities engaged in services or labor supply. The risk of work accidents is very high, therefore a system of control and supervision of workers is carried out based on Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety. Work accidents are something that cannot be avoided so we have to known the causes of work accidents to workers and how the company acts as a form of responsibility in accordance with applicable law. This research uses empirical with sociological juridical approach. Data involves primary and secondary data, data obtained by conducting interviews and studying literature based on law and experts, then analyzed descriptively. The results showed that in the process of applying OSH was still not implemented properly due to lack of awareness of workers on the application of OSH. To support the successful implementation of more effective OSH, the solution is always to re-evaluate OSH.Key Words: Occupational Safety and Health, Work Accidents, PT. Kaltim Banua EtamABSTRAKPT. Kaltim Banua Etam merupakan perusahaan yang mendukung kegiatan pertambangan yang bergerak dalam bidang jasa atau Labour supply. Tentunya resiko kecelakaan kerja sangat tinggi, oleh karena itu dilakukan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja namun, kecelakaan kerja masih kerap terjadi dikarena kelalaian yang dilakukan oleh pekerja. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja terhadap pekerja dan bagaimana perusahaan bertindak selaku bentuk tanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu, jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dengan melibatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan mempelajari literatur berdasarkan hukum dan para ahli, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penerapan K3 masih kurang dilaksanakan dengan baik karena kurangnya kesadaran dari pekerja atas penerapan K3. Untuk menunjang keberhasilan penerapan K3 yang lebih efektif maka solusinya selalu melakukan evaluasi ulang terhadap pekerja mengenai K3.Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kecelakaan Kerja, PT. Kaltim Banua Etam
AKIBAT HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM Siska Dwi Novitasari
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.231 KB)

Abstract

ABSTRACTIn the current era of globalization, there are still many Indonesian people, especially in rural areas whose level of education is still low and do not know more clearly the benefits of the itsbat marriage. Therefore, people need to understand how the implementation procedures and legal consequences of marriage law according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic law. The method of study used is a normative research method that contains a description of what kind of research type of research, research approaches, types and sources of legal materials, techniques of obtaining legal materials, and legal material analysis techniques. So that it can be concluded the procedure of implementing itsbat marriage, namely making a request letter, registering an application letter to the registration counter to determine the SKUM court fee, the summons of the parties, the trial, and the reading of the decision. The legal consequence of the marriage is that marriage is considered legal by the State.Key words: itsbat marriage, religious courts, marriage, islamic law.ABSRAKDi era globalisasi zaman sekarang masih banyak masyarakat Indonesia khususnya di daerah-daerah Pedesaan yang tingkat pendidikannya masih rendah dan belum mengetahui lebih jelas manfaat-manfaat dari adanya itsbat nikah. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bagaimana prosedur pelaksanaan dan akibat hukum dari itsbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang memuat uraian tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Sehingga dapat disimpulkan prosedur pelaksanaan itsbat nikah yaitu membuat surat permohonan, mendaftarkan surat permohonan ke loket pendaftaran agar ditentukan SKUM biaya panjar perkara, pemanggilan para pihak pemohon, persidangan, dan pembacaan putusan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari itsbat nikah adalah perkawinan dianggap sah oleh Negara.Kata Kunci: Itsbat Nikah, Pengadilan Agama, perkawinan, hukum Islam.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DI DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER (P2P) LENDING (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta) Arief Syaifudin
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (167.032 KB)

Abstract

ABSTRACTThis resourch takes a law protecting problem for fintech peer to peer lending service user. This resource takes a problem about law protection for peer to peer service user. That problem is based on many new problems happening because of peer to peer lending service. Even peer to peer lending service gives many new inovations at money transaction which at are hoped to be able to give amenity, efficiency, and speed on transtraction, but many risks will happend to service user. The formula problem of this research is about three things. Those are how  loan mechanism is done by using fintech peer to peer lending, how the law protection will be given for loan lending if loan receiver doing a default, and how the protection low is being for loan receiver at his safety data. This research uses the kind of yuridis empiris with using sosiological yuridis approach. The result shows that service operator must give the law protection for fintech peer to peer lending service user.Keywords : Financial Technology, Peer To Peer Lending, The Law Protection   ABSTRACTPenelitian ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan hukum bagi para pihak penggun layanan peer to peer lending. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh banyak lahirnya permasalahan baru akibat adanya layanan peer to peer lending.  Meskipun layanan peer to peer lending memberi banyak inovasi baru dalam transaksi keuangan, yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, efisiensi dan kecepatan dalam bertaransaksi, namun banyak risiko bagi pengguna layanan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi tiga hal yaitu : bagaimana mekanisme pinjam meminjam dalam fintech peer to peer lending?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman melakukan suatu wanprestasi?, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak penerima pinjaman dalam hal keamanan data pribadi?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris  dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pihak penyelenggara layanan wajib memberikan perlindungan hukum bagi pengguna layanan fintech peer to peer lending.Kata Kunci : Financial Technology, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum.
PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) Rosma Yeti
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.676 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this research is to find out about the death penalty in the perspective of Islamic law and human rights. In Islamic law, capital punishment is known as qishash which means that the perpetrators of the crime are reprised as they do, if they kill then they are reprised by being killed and if they cut off a limb then they are also cut off their body. repetition of violations of the law both by the perpetrators and the general public to maintain life and survival. Whereas capital punishment in the view of Human Rights in the Constitution of the Republic of Indonesia, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Capital punishment for some modern societies considers that capital punishment violates human rights. Since human rights are basic rights brought by humans since birth as a gift from God Almighty, it is necessary to understand that human rights cannot be reduced. Keywords: Death Penalty, Islamic Law, Human Rights ABSTRAK Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penjatuhan pidana mati dalam perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dalam hukum Islam, pidana mati dikenal dengan qishashberarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya, Pemberian pidana mati dalam Islam bukan semata-mata karena ingin balas dendam melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum baik oleh pelakunya maupun masyarakat umumuntuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup. Sedangkan pidana mati dalam pandangan Hak Asasi Manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan UUNomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pidana mati bagi sebagian masyarakat modern menganggap bahwa pidana mati itu melanggar hak asasi manusia. Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia tersebut tidak bisa di kurangi. Kata Kunci: Pidana Mati, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL Yunita Rahayu Kurniawati
Dinamika Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.87 KB)

Abstract

ABSTRACTThis research is motivated by the misuse of social media which is one of the agendas of crime in cyberspace (cyber crime) which then raised the crime of spreading lying news (hoaxes). The legal issues in this research are the form of criminal liability of spreading hoaxes and the modus operandi on social media. This research is a legal research by using statute approach and case approach. The materials are collected through literature study method, with primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials are analyzed and processed to be arranged systematically. The research shows that the criminal liability of spreading lying news (hoaxes) was imprisonment and fines, while the modus operandi was carried out by spreading hoaxes and hate speech in the form of insults, defamation, unpleasant acts, provoking and inciting.Keywords : Criminal Liability, Lying News, Hoaxes, Social Media. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan media sosial yang menjadi salah satu agenda dari kejahatan dalam dunia maya (cyber crime) yang kemudian memunculkan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax). Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) dan modus operandinya di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi literatur. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa dan diolah untuk disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (hoax) adalah pidana penjara dan denda, sedangkan modus operandinya dilakukan dengan menyebarkan berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi dan menghasut.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Hoax, Media Sosial.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue