cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muafi Muafi
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.667 KB)

Abstract

ABSABTRAKHukum perjanjian merupakan suatu ilmu dan pengertiannya di dalam KUH Perdata pasal 1313 mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. perjanjian sewa menyewa yang sudah disahkan melalui notaris akan memberikan kepastian hukum sehingga jika terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya perjanjian sewa menyewa maka harus berpedoman dengan isi perjanjian yang sudah disepakati dan para pihak harus menghormati layaknya undang-undang. Ganti rugi untuk mengganti kenikmatan yang belum dinikmati adalah hal harus diberikan dalam perjanjian sewa menyewa. Selama masih diatur di dalam perjanjian untuk dilakukan pemutusan perjanjian dengan pemberian ganti rugi maka sah secara hukum perdata.Kata kunci: sewa menyewa, pemutusan perjanjian, ganti rugiABSABTRAKCovenant law is a science and its understanding in Article 1313 of the Civil Code states that an agreement is an act by which one or more parties bind themselves to one or more people. The lease agreement that has been ratified through a notary will provide legal certainty so that if a legal event occurs that results in the termination of the lease agreement, it must be guided by the contents of the agreement that has been agreed upon and the parties must respect the law. Compensation to replace the enjoyment that has not been enjoyed is something that must be provided in the rental agreement. As long as it is still regulated in the agreement to terminate the agreement with the provision of compensation, then it is legal in civil law.Keywords: lease, termination of agreement, compensation
PRINSIP ASAS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH Adinda Yustika Maulida
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.728 KB)

Abstract

ABSTRACTClean water is a necessary things for life, so the government provides the Clean Water Company called PDAM. However, people as consumers are still complaining about the services of PDAM for fulfilling the clean water to people. Therefore, the problem that will be dicussed is why should PDAM be responsible for the fulfillment of clean water for consumers? and How is the PDAM’s principal liability for giving compensation in perspective of Consumer Protection Law?. This research uses a juridical-normative method with conceptual and statutory approach. From that, we knows that PDAM as business actor have a responsibilities to do as regulated in Constitution Number 8 of 1999 about Consumer Protection. Futhermore, the  principal liability of PDAM for giving compensation is using the presumption of liability principal which is the modification from liability based on fault principal.Keywords: Liability, Consumer Protection, Clean Water ABSTRAKAir bersih merupakan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah memberikan pelayanan berupa Perusahaan air bersih (PAM/PDAM). Namun, masih banyak yang mengeluhkan pelayanan PDAM dalam hal pemenuhan air bersih. Oleh karena itu, permasalahan yang akan penulis bahas yaitu mengapa PDAM harus bertanggung jawab terkait pemenuhan air bersih bagi konsumen? dan bagaimana prinsip tanggung jawab PDAM mengenai ganti rugi dalam perspektif hukum perlindungan konsumen?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat diketahui bahwa PDAM sebagai pelaku usaha, maka harus bertanggungjawab dan melaksanakan kewajiban selaku pelaku usaha yang telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab PDAM mengenai ganti rugi yakni menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab yang merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan pembuktian terbalik.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, Air Bersih
AKIBAT PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KLIEN DAN VENDOR PADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (STUDI KASUS DI VENDOR SHOFI WEDDING ORGANIZER) Fitrotul Izmi
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.237 KB)

Abstract

ABSTRACTA wedding organizer is someone who helps plan and organize a wedding, in an agreement between a shofi wedding organizer vendor and a client that was canceled due to the covid 19 pandemic, many clients who in the agreement had paid an advance for a wedding reception had to be canceled by the wedding organizer. The public's lack of understanding about the coercive situation makes the community reluctant about canceling the agreement, as a result, the people who carry out the canceled agreement ask for compensation for the cancellation. This writing is motivated by the existence of problems, namely, what are the legal consequences of the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. And how is the legal settlement due to the cancellation of the cooperation agreement between the vendor and the client by the shofi wedding organizer vendor. The type of research in this paper is a type of empirical juridical research. While the approach in this study is to use a sociological juridical approach.Keywords: Agreement, Covid-19, Wedding Organizer.ABSTARKWedding organizer adalah seseorang yang membantu merencanakan dan mengorganisir pesta pernikahan, dalam perjanjian antara vendor Shofi wedding organizer dan klien yang dibatalkan karena pandemi covid 19, Banyak klien yang pada perjanjian telah membayar uang muka untuk resepsi pernikahan terpaksa harus dibatalkan oleh pihak wedding organizer. Ketidakpahaman masyarakat mengenai keadaan memaksa membuat masyarakat enggan mengenai pembatalan perjanjian, akibatnya masyarakat yang melaksanakan perjanjian yang dibatalkan meminta ganti rugi atas pembatalan tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana akibat hukum pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Dan bagaimana penyelesaian hukum dari akibat pembatalan perjanjian kerjasama antara vendor dan klien oleh pihak vendor Shofi wedding organizer. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Perjanjian, Covid-19, Wedding Organizer.
ANALISIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Sumenep) Tri Anjas Andi Prasetiyo
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.542 KB)

Abstract

ABSTRACTLegal protection for children in conflict with the law must really be prioritized by law enforcement officials. Through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, there is a need to uphold justice for children in conflict with the law by implementing Diversion as a method of solving child cases in Indonesia. Diversion seeks to provide justice to children who are facing the justice system as a result of having already committed a criminal act. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how is the application of Diversion in the case of criminal acts of theft committed by children at the Sumenep District Court and what are the obstacles in implementing Diversion in criminal acts of theft committed by children in the Sumenep District Court. The type of research in this writing is a juridical empirical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach.Keywords: Diversion, Theft, ChildrenABSTRAKPerlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus benar-benar di prioritaskan oleh aparat penegak hukum. Lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didalamnya terdapat sebuah keharusan untuk menegakkan suatu keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara penerapan Diversi sebagai salah satu metode penyelesaian perkara anak di Indonesia. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada anak yang sedang berhadpan dengan sistem peradilan akibat terlanjur melakukan tindak pidana. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimanakah penerapan Diversi dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep dan apa yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Sumenep. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Diversi, Pencurian, Anak
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 22/PUU-XV/2017 TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA Izza Zahrotun Nafisah
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.49 KB)

Abstract

ABSTRACTThe provisions minimum age of marriage in Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage raise various problems,namely the occurrence of inequality position in the law, discrimination, and also unfulfillment of constitutional rights of the state to the Applicants. Based on that, in this thesis the author takes the formulation of the problem is: 1. How is the juridical analysis Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017 on the marriage age limit? 2. How is the influence marriage age limit of minors after the Decision of the Constitutional Court Number: 22/PUU-XV/2017? This research is normative juridical research using conceptual approach and statutory approach. Collection of legal materials through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. There is a change minimum age of marriage in women is 19 years. As mentioned in Marriage Constitution.Keywords: Juridical Analysis, Marriage Age Limit, Preventing, Child MarriageABSTRAK            Ketentuan batas usia minimal perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu terjadinya ketidaksamaan kedudukan dalam hukum, diskriminasi, dan juga tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional negara kepada para Pemohon. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan ?  2. Bagaimana pengaruh batas usia perkawinan anak dibawah umur pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-XV/2017 ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adanya perubahan batas usia minimal  perkawinan pada perempuan yaitu 19 tahun. Sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Kata Kunci: Analisis Yuridis, Batas Usia Kawin, Mencegah, Perkawinan Anak
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) iklil zabda mujtaba
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.1 KB)

Abstract

ABSTRACTThe Village Consultative Body or what is called by another name is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population. The Village Consultative Body is very important to oversee how existing funds are used in accordance with what has been regulated by the Village and to oversee the process of realizing programs that are being or are planned. The BPD is also expected to be able to create compliance, so that it can supervise and control the Formation of Village Regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely how the authority of the Village Consultative Body in implementing village level regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What are the factors that hinder and support the Village Consultative Body to play a role in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What efforts can be made by the Village Consultative Body in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. The research method carried out in this paper uses empirical juridical methods, and uses field research with a case approach.Keywords: BPD, Regulation, AuthorityABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol dalam Pembentukan Peraturan Desa. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan peraturan tingkat desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan penelitian lapangan dengan pendektan kasus.Kata Kunci: BPD, Peraturan, Kewenangan
TANGGUNGJAWAB HOLDING COMPANY TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG PAILIT Sofiatul Istiqomah
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.014 KB)

Abstract

ABSTRACK The author raises the issue of the holding company responsibility for a bankrupt subsidiary. The choice of title departs from legal norms that have not regulated the holding company responsibility for the bankrupt subsidiary.Based on this background, this paper raises a problem. 1 What is the responsibility of the holding company for a bankrupt subsidiary.2. What the relationship between the subsidiary and the parent company? This research is a normative juridicial study using a statutory approach and a conceptual approach.The result of this study indicate the responsibility of the holding company towards a bankrupt subsidiary, including, among other things, the parents company also signed an agreement made by the subsidiary with a third party, the subsidiary.The relationship between the parent company and the subsidiary includes the relationship, ownership of the parent company I the shares of the subsidiary, general meeting of shareholders, placement of members of the board of directors and/or the board of commissioners of the subsidiary, linkages through mutual rights aggrements, linkages through contracts. Keyword : holding company, enterprise, bankruptABSTRAK           Penulis mengangkat permasalahan tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan norma hukum yang mengatur tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit belum ada. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat permasalahan1. Bagaimana tanggung jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit? 2. Bagaimana hubungan hukum perusahaan induk dengan anak perusahaan? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya analisis bahan hukum hukum menggunakan analisis deksrptif kualitatif. Kesimpulan daripenelitian ini adalah Tanggng jawab holding company terhadap anak perusahaan yang pailit meliputi anatara lain: Induk perusahaan  turut menandatangani perjanjian yang dilakukan anak perusahaan dengan pihak ketiga anak perusahaan, induk perusahaan bertindak sebagai corporate guarantee atas perjanjian anak perusahaan dengan kreditur,Induk perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga dari anak  Hubungan induk perusahaan dengan anak perushaan meliputi antara lain: kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan, rapat umum pemegang saham, Penenempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, keterkaitan melalui perjanjian hak bersama, keterkaitan melalui kontrak Kata kunci: Tanggung jawab, anak perusahaan, pailit 
HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Ari Wicaksono
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.726 KB)

Abstract

AbstractImplementation of the right of immunity of DPR-RI member to date still raises several questions in the community. The number of cases of members of the DPR-RI who act in the name of immunity rights is one form of the need to be given firm and clear boundaries so that there is no misunderstanding on the part of both the community and members of the DPR-RI. This study is intended to further examine the urgency and limitations of the immunity rights of members of the DPR-RI granted by the 1945 Constitution and Law no. 2 of 2018. The granting of immunity rights for members of the DPR-RI is needed to carry out their functions and duties as representatives of the people so that it is hoped that with the right of immunity, members of the DPR-RI have a legal umbrella that brings benefits to members of the DPR-RI in carrying out their duties.. While related to the implementation of the right of immunity by members of the House of Representatives-RI then must consider the rules of the Code and Code of Ethics of the House so that no collision occurred.                                                   Key words: Limitations, Urgency, Immunity Rights, Member of DPR-RI. AbstrakPemberian hak imunitas kepada anggota DPR-RI sampai saat ini masih menimbulkan beberapa pertanyaan dimasyarakat. Banyaknya kasus anggota DPR-RI yang mengatas namakan hak imunitas menjadi salah satu bentuk perlunya diberi batasan yang tegas dan jelas supaya tidak ada kesalah fahaman baik dari pihak masyarakat maupun anggota DPR-RI. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih jauh mengenai hal-hal yang menjadi urgensi dan batasan hak imunitas anggota DPR-RI yang diberikan oleh UUD 1945 maupun UU No. 2 Tahun 2018. Yang mana pemberian hak imunitas anggota DPR-RI ini diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat sehingga diharapkan dengan adanya hak imunitas, anggota DPR-RI memiliki payung hukum yang membawa kemaslahatan bagi anggota DPR-RI dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan terkait batasan hak imunitas oleh anggota DPR-RI maka harus memperhatikan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPR sehingga tidak terjadi pelanggaran.Kata kunci: Batasan, Urgensi, Hak Imunitas, Anggota DPR-RI
PEMIDANAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA (Studi Terhadap Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg) Windi Adila
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.45 KB)

Abstract

ABSTRACT               Problems have broad and complex dimensions. Both from the point of medical, psychiatry, mental health, and psychosocial. One of the problems that have plagued the enforcement of ASN discipline lately is related to narcotics by ASN. Therefore, a problem was raised, namely the modus operandi of ASN in carrying out the law in decision number 251/Pid.Sus/PN MLG and the imposition of sanctions for ASN. Using a statutory, conceptual and case approach. The technique of collecting legal materials is by using literature and document study methods. Conclusion The modus operandi of ASN abuses Narcotics in Decision Number 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. The defendant YONO WINARTO bin SLIPER (late) bought the methamphetamine by ordering it from Fajar Muslimin Alias Gogon using the defendant's cellphone and being punished with imprisonment of 7 years 6 (six) months and paying a fine of Rp. 1,000,000,000.00 ( one billion rupiah). Keyword : Abuse;  State Civil Apparatus; Narcotics ABSTRACKMasalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks. Baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, maupun psikososial. Salah satu issu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Maka dari itu diangkatlah suatu permasalahan yaitu modus operandi ASN yang menyalahgunakan narkotika dalam putusan nomor 251/Pid.Sus/PN MLG dan pemberian sanksi bagi ASN. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan metode studi pustaka dan dokumen. Kesimpulan Modus operandi ASN menyalahgunakan Narkotika dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Mlg. Terdakwa YONO WINARTO bin SLIPER (Alm)  membeli shabu tersebut dengan cara memesan kepada Fajar Muslimin Alias Gogon dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa dan pemberian sanksi dengan pidana penjara 7 tahun 6 (enam) bulan  dan membayar pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata Kunci : Penyalahgunaan; Aparatur Sipil Negara; Narkotika

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue