cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 7 Documents clear
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Study Kasus Di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang Ahmad Jazuli
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.619 KB)

Abstract

ABSTRACT            In Islam it is a must in marriage if someone can be said to be capable and is in accordance with the teachings of Islam. Meanwhile, the positive law of Indonesia regulates the age limit for marriage, namely when a man and a woman have reached the age of 19 years. The number of underage marriages in the context of social society creates problems and impacts that occur due to underage marriages. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, what are the factors that cause underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pakak, Malang Regency. Second, what are the legal consequences of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage. Third, how to overcome the occurrence of underage marriage in Gampingan Village, Kec. Pagak, Malang Regency according to Islamic law and the law on marriage. The type of research in this paper is an empirical juridical type. While the research approach used in this study is a sociological juridical approach.Keywords: Marriage, Islam, Children.ABSTARKDalam islam sebuah keharusan dalam perkawinan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah sesuai dalam ajaran agama Islam. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mengatur batas usia perkawainan yakni apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Banyaknya perkawinan dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat perkawinan dibawah umur tersebut. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang. Kedua, bagaimana akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Ketiga, bagaimana upaya menanggulangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kabupaten Malang menurut hukum Islam dan Undang-Undang tentang perkawinan. Jenis penlitian dalam penulisan ini merupakan jenis yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Perkawinan, Islam, Anak.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN ATAS HAK CUTI HAID DAN MENYUSUI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus di PT Bentoel Malang) Syahril Izha Ferri Buldan Firnanda
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.791 KB)

Abstract

ABSTRACTProtection of female workers is a basic right of workers to ensure equality and treatment without discrimination. However, there are still many companies that do not apply the rules that have been set as stated in the legislation regarding legal protection for female workers, such as not providing menstrual leave on the first and second day, the absence of a place to breastfeed or a place to express breast milk for his son. As happened in the provision of legal protection for female workers at PT Bantoel Malang. This writing is motivated by the existence of problems, namely, how to implement legal protection for female workers regarding the right to menstruation and breastfeeding leave at PT Bantoel Malang according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. And what are the obstacles in providing legal protection guarantees for female workers on the right to menstruation and breastfeeding leave at PT Bantoel Malang. the nature of the research used is descriptive research. While the type of approach used is empirical juridical.Keywords: Women, Employment, Menstruation, Breastfeeding.ABSTRAKPerlindungan terhadap tenaga kerja perempuan merupakan hak dasar pekerja untuk menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undang mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan, seperti tidak memberikan cuti haid pada hari pertama dan hari kedua, tidak adanya tempat menyusui ataupun tempat untuk memerah ASI untuk anaknya. Seperti yang terjadi dalam pemberian perlindungan hukum bagi pekerjabu perempuan pada PT Bantoel Malang. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja perempuan tentang hak cuti haid dan menyusui di PT Bantoel Malang menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan apa yang menjadi kendala dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan atas hak cuti haid dan menyusui di PT Bantoel Malang. sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Sedangkan jenis penedekatan yang digunakan adalah yuridis empiris.Kata Kunci: Perempuan, Ketenagakerjaan, Haid, Menyusui.
AKIBAT HUKUM PENGUASAAN TANAH TERLANTAR TERHADAP PROSES PENGUASAAN HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang) Putri Aleydia Ardiana
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.676 KB)

Abstract

ABSTRACTLand plays an important role for human life, as most of human life depends on the land. People make the land as a means of living and to seek sustenance for some people who work in agriculture. But in everyday life we can find problems about the land, one of which is the abandonment of the land. The formulation of this scientific work problem is how the process of land ownership by the people of Jatiguwi Village and how the legal consequences of ownership of abandoned land. This research was conducted in Jatiguwi Village, Sumberpucung District, Malang regency with empirical juridical method, presented in descriptive description and analyzed so as to provide an overview in accordance with the field. The result of the author's study is the process of mastery conducted by the owner of land rights only occurs juridically, but has not been physically done. The legal consequence of the problem of abandoned land is that the object of land will be taken or controlled by the State.Keywords: Land Tenure Process, Legal Consequences, Abandoned Land.ABSTRAKTanah memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Manusia menjadikan tanah sebagai sarana tempat untuk hidup dan untuk mencari rezeki bagi sebagian masyarakat yang berprofesi di bidang pertanian. Namun dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui permasalahan mengenai tanah, salah satunya penelantaran tanah. Rumusan masalah karya ilmiah ini adalah bagaiaman proses penguasaan atas tanah oleh masyarakat Desa Jatiguwi dan bagaimana akibat hukum terhadap pemilikan atas tanah terlantar. Penelitian ini dilakukan di Desa Jatiguwi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan metode yuridis empiris, disajikan dalam uraian deskriptif dan dianalisa sehingga dapat memberikan gambaran sesuai dengan lapangan. Hasil penelitian penulis adalah proses penguasaan yang dilakukan oleh pemilik hak atas tanah hanya terjadi secara yuridis saja, tetapi secara fisik belum dilakukan. Akibat hukum dari permasalahan tanah terlantar yaitu objek tanahnya akan diambil atau dikuasai oleh Negara.Kata Kunci : Proses Penguasaan Tanah, Akibat Hukum, Tanah Terlantar.
TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MALANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA) siskha comaria
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.423 KB)

Abstract

ABSTRACT               Along with the existence of regional autonomy, the decentralization of regional finances or the granting of autonomy in the management of the APBD resulted in high flexibility for regional officials. From here, the formulation of the development of the number of cases, factors, modus operandi, and sanctions given for the corruption in the APBD that occurred in Malang City in 2016-2020 is drawn 2. This study aims to find out what is discussed in the formulation of the problem. This research method is empirical juridical research with sociological juridical approach, case, and qualitative. The source of the data used in this research is the Surabaya Corruption Court. Data collection techniques with field surveys, interviews and documentation. Data analysis techniques by organizing the data. starting from the discussion of the Regional Revenue and Expenditure Budget for Malang City Changes in 2015 the chairman of the Malang City Regional People's Representative Council asked for money from the Mayor of Malang and he agreed to give money in return with the term "pokir money". Keywords: Corruption, Regional Revenue and Expenditure Budget, Malang City. ABSTRAKSeiring dengan adanya otonomi daerah, terjadi desentralisasi keuangan daerah atau pemberian otonomi pengelolaan APBD mengakibatkan fleksibilitas yang tinggi bagi aparat daerah.  Dari sini ditarik rumusan perkembangn jumlah kasus, faktor, modus operandi, serta sanksi yang diberikan  tindak pidana korupsi APBD yang terjadi di Kota Malang pada tahun 2016-2020? 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang di bahas dalam rumusan masalah tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian berjenis yuridis empiris dengan Pendekatan  yuridis sosiologis,  kasus, dan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat diPengadilan Tipikor Surabaya. Teknik pengumpulan data dengan survei lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan cara mengorganisasikan data. berawal dari Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Malang Tahun 2015 ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang meminta uang kepada Walikota Malang dan disetujuinya untuk memberikan uang imbalan dengan istilah“uang pokir”. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kota Malang.  
EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN 2016 YANG MENGATUR PEMINDAHTANGANAN TANAH DESA (Study Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) Kukuh Widodo
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.11 KB)

Abstract

ABSTRACTVillage assets as assets belonging to the village community are not only recognized on a legal basis, but to what extent the benefits can be enjoyed by all village communities. However, one of the challenges faced today is not optimal, such as the transfer of village land. This indicates how mixed the implementation carried out by the village government in Maluku is, the transfer of typical village land that does not match what is stated in existing regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, what is the background of the transfer of village land in Tunjungtirto Village, second, what is the procedure for the transfer of village land in Tunjungtirto Village, third, what are the legal consequences of the transfer of village land according to Article 25 Permendagri No. 1 of 2016 which regulates the transfer of village assets. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Transfer, Village, Land.ABSTRAKAset desa sebagai aset milik masyarakat desa, tidak hanya sekedar pengakuan dengan pendasaran hukum, akan tetapi sejauh mana manfaatnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Namun salah satu tantangan yang dihadapi saat ini belum maksimal sepertihalnya pemindahtanganan tanah khas desa. Hal ini mengindikasikan betapa campur aduknya pelaksanaan yang dilakukan pemerintah desa dalam Malukan pemindahtanganan tanah khas desa yang tidak sesuai yang dicantumkan dalam peraturan yang ada. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, apa yang menjadi latar belakang pemindahtanganan atas tanah Desa di Desa Tunjungtirto, kedua, seperti apa prosedur pemindahtanganan atas tanah desa di Desa Tunjungtirto, ketiga, bagaimana akibat hukum pemindahtanganan tanah desa menurut Pasal 25 Permendagri No. 1 Tahun 2016 yang Mengatur Pemindahtanganan Aset Desa. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Pemindahtanganan, Desa, Tanah.
KEPASTIAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO 24TAHUN 1997 Refo Anam Bagus Pamungkas
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.56 KB)

Abstract

ABSTRAKKepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan untuk mengkaji apakah peralihan hak atas tanah melalui lelang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya. 1. Bagaimana kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997? 2.Bagaimana akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Risalah lelang sebagai bukti yang memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, dan dapat digunakan untuk balik nama kepada pemegang haknya dan nantinya akan digunakan sebagai permohonan sertifikat. Akibat hukum peralihan hak atas tanah kepada pemegang hak atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 yakni beralihnya hak atas tanah kepada pemenang lelang/pemegang hak atas tanah sesuai dengan risalah lelang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.ABSTRACKLegal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997. The choice of title departs from the problem of examining whether the transfer of land rights through auction provides legal certainty to the holder of the right. 1. How is the legal certainty of the transfer of land rights through auction based on Government Regulation no. 24 of 1997? 2. What are the legal consequences of the transfer of land rights to land rights holders through auctions based on Government Regulation No. 24 of 1997? This research is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a case study approach. Minutes of auction as evidence that provides legal certainty to the right holder, and can be used to change the name to the right holder and will later be used as a certificate application. The legal consequence of the transfer of land rights to land rights holders through auction based on Government Regulation No. 24 of 1997 is the transfer of land rights to the auction winner/land right holder in accordance with the minutes of the auction and the provisions of the legislation.Keyword: Legal Certainty, transfer of land rights, auction 
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA PT. SDIC PAPUA CEMENT INDONESIA DENGAN MASYARAKAT MARGA MANSIM (Studi Kasus di Maruni Kabupaten Manokwari) Bisma Aryo Dewanto
Dinamika Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.387 KB)

Abstract

ABSTRACTUlayat rights include all land that is in the area of the legal community concerned, whether it is owned by someone or not. So that in the ownership of ulayat rights there are still problems, such as in the dispute between the Mansim Marga community and PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, where the indigenous people of the Mansim Marga are demanding their rights to the land already occupied by PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. This writing is motivated by the existence of problems, namely, first, the status of customary land ownership which is the object of a dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community. Second, the factors causing the dispute between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. Third, dispute resolution between PT. SDIC Papua Cement Indonesia with the Mansim clan community as the owner of the ulayat land. The type of research used in this paper is empirical juridical research. While the research approach used is a sociological juridical approach.Keywords: Communal Land, Mediation, Dispute.ABSTRAKHak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki oleh seseorang maupun yang belum. Sehingga dalam kepemilikan hak ulayat masih terjadi permasalahan, seperti pada sengketa antara masyarakat Marga Mansim dengan PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia, dimana masyarakat adat Marga Mansim menuntut haknya atas tanah yang sudah di tempati PT. SDIC Papua CEMENT Indonesia. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, pertama, status kepemilikan tanah ulayat yang menjadi objek sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat marga mansim. Kedua, faktor penyebab terjadinya sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Ketiga, penyelesaian sengketa antara PT. SDIC Papua Cement Indonesia dengan masyarakat Marga Mansim sebagai pemilik tanah ulayat. Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Kata Kunci: Tanah Ulayat, Mediasi, Sengketa.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue