cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 Mochamad Rifqi Yahya
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.072 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the juridical review of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974. So there is a need for a discussion on the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on the amendment of Law Number 1 of 1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law Number 16 of 2019 on changes to Law Number 1 of 1974. By using a normative juridical approach research method to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method, researchers can find out in detail about the legal consequences of early marriage based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on amendments to Law No. 1/1974, legal protection for parties who carry out early marriages based on Islamic law and Law No. 16 of 2019 on changes Law No. 1/1974Keywords: Juridical Review, Early Marriage ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tinjauan yuridis pernikahan dini berdasarkan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974,perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974.Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai akibat hukum terhadap pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974,perlindungan hukum terhadap pihak yang melakukan pernikahan dini berdasarkan hukum Islam dan UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun1974Kata Kunci : Tinjaun Yuridis, Pernikahan Dini
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN KASUS PEMERKOSAAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN rekha irma nusa bakti
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (377.666 KB)

Abstract

Pemerkosaan ialah sesuatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela serta melanggar norma dimana yang jadi korban merupakan wanita baik berusia ataupun anak di bwah usia. Perihal tersebut sangat merugikan untuk kalangan wanita dimana harga diri serta kehormatan jadi taruhannya. Pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia( HAM) spesialnya untuk kalangan wanita, sementara itu kita ketahui kalau kehormatan wanita wajib dilindungi sebagaimana sudah di atur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dalam postingan 2 apabila ditinjau bersumber pada pengalaman wanita, pelanggaran hak wanita serta perkosaan diinterpretasikan selaku aksi terlarang. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri kepanjen? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan di pengadilan negeri kepanjen?  Hasil penelitian menunjukan bahwa Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi selaku berikut:‘’ Benda siapa yang dengan kekerasan ataupun dengan ancaman memforsir wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan ia, sebab perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya 2 belas tahun’’.Kemajuan ilmu serta teknologi, pertumbuhan kependudukan serta struktur warga dan pergantian nilai- nilai sosial serta budaya turut pengaruhi serta membagikan akibat yang tertentu kepada motif, watak, wujud, frekuensi, keseriusan, ataupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak aspek secara langsung ataupun tidak langsung turut berikan warna serta akibat tertentu terhadap munculnya kejahatan kekerasan.Kata kunci: Yuridis, Pemerkosaan, Pengadilan.
ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK KRIMINAL PERJUDIAN DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA DI INDONESIA Royyan Sah Imawan
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.83 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, serta untuk mendeskripsikan upaya-upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak kriminal perjudian dalam Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilakukan secara tersistematis dan sengaja oleh jaringan aktor perjudian (botoh) dan terdapat interaksi secara langsung dan tidak langsung dengan kandidat calon. Perjudian politik ini dilakukan secara sengaja di warung-warung dan secara online untuk meningkatkan elektabilitas calon. Terdapat perjudian yang dilakukan dengan motif kebiasaan dan motif ekonomi, seperti investasi. Upaya persuasif dan upaya hukum dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak kriminal perjudian dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Upaya persuasif dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat di dalam menangkap pelaku tindak kriminal perjudian dalam Pilkada dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil dan juga disertai dengan barang bukti. Polisi juga meningkatkan jumlah personel dan melakukan pemetaan titik-titik yang berpotensi didapati tindak kriminal perjudian dalam Pilkada. Upaya hukum juga dilakukan dengan berlandaskan pada KUHP dan aturan di dalam Undang-Undang yang berlaku untuk menjerat para pelaku tindak kriminal perjudian di dalam Pilkada. This research aimed to identify the gambling as the criminal form in the Indonesian election, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), and describe the policy efforts in overcoming this problem. The research shows that the gambling was carried out systematically and on purpose by the gambler actor’s network (botoh). There were many interactions between the botoh and the leader candidates directly or indirectly. The political gambler was conducted on purpose in food courts and online sites to increase the candidate’s electabilities. The motivations were varied, such as economic or investation and habit purposes. The police department conducts persuasive and legal efforts in overcoming this problem. The persuasive efforts are conducted by involving the community to catch the criminal and by giving appreciation. The police department also increases the personnel and does some point mappings in the potential places for gambling. The legal effort is done using the KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) and the Criminal Law (UU, Undang-Undang) to trap the criminals. 
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA FRANCHISEE DAN FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN WARALABA dwi agustinah
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.335 KB)

Abstract

ABSTRACTFranchising is a special right that is owned by an individual or business entity against a business system with business characteristics in order to market goods or services that have proven successful and can be utilized or used by other parties. Franchising is held based on a written agreement between the parties. In Indonesia, there are don’t have regulations that specifically regulatebusiness contracts franchise. The problems in this study are how the legal protection provided to the franchisee and franchisor if one of the parties defaults and how to resolve disputes in case of default caused by one of the parties. This research was conducted using a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The result of this research is that the legal protection provided to the parties is preventive and repressive legal protection. Dispute resolution can use litigation, namely through judicial institutions and non-litigation roads. Keywords: Franchise Agreement, Franchisor, Franchisee ABSTRAKWaralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam memasarkan barang dan/atau jasa dan dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak lain. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara para pihak. Di Indonesia belum terdapat peraturan secara khusus mengatur kontrak bisnis franchise. Sehingga dalam prakteknya masih didasarkan kontrak tertulis dalam bentuk kontrak kerjasama. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada franchise dan franchisorapabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi yang ditimbulkan oleh salah satu pihak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) danpendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalan litigasi yaitu melalui lembaga peradilan maupun jalan non-litigasi.
PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTE DI KABUPATEN SAMPANG pujiati arinda
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.004 KB)

Abstract

ABSTRACT The background of this research is to find out the implementation of the prohibition on absentee ownership of agricultural land in Sampang Regency. So it is necessary to discuss the factors that cause absentee control of agricultural land in Panyepen Village and Taman District Jrengik Sampang Regency, the government's efforts with the presence of Absentee land in control by the community. By using the field research method (FIELDRESEARCH), namely research conducted intensively, in detail, and in depth on the object to be studied, namely the Sampang district land office and related agencies by conducting interviews and document review. It is hoped that with this method researchers can find out in detail about the factors that led to the occurrence of absentee control of agricultural land in Panyepen Village and Taman District Jrengik Sampang Regency, the government's efforts with the existence of Absentee land controlled by the communityKeywords: Land Ownership, Absentee, Community ABSTRAK Penilitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui pelaksanaan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kabupaten Sampang.Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara Absente di Desa Panyepen dan Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang,upaya pemerintah dengan adanya tanah Absentee yang di kuasai oleh masyarakat.Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (FIELDRESEARCH) yaitu penelitian yang dilakukan secara inensif, terperinci, dan mendalam terhadap objek yang akan di teliti yaitu kantor pertanahan kabupaten sampang dan dinas terkait dengan melakukan wawancara dan pengkajian dokumen.Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah pertanian secara Absente di Desa Panyepen dan Taman Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang,upaya pemerintah dengan adanya tanah Absentee yang di kuasai oleh masyarakatKata Kunci :Kepemilikan Tanah, Absentee, Mayarakat
PERANAN POLRI DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU LINTAS (STUDI DI WILAYAH POLRES SAMPANG) Ainul Yakin
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.193 KB)

Abstract

     Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan banyaknya pelanggaran lalu lintas di Wilayah Polres Sampang dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Wilayah Polres Sampang untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis atau Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder  Teknik pengumpulan data yang digunakan Wawancara dan Observasi. Teknik analisa data menggunakan Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ada 4 (empat) penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu Faktor Manusia, Kendaraan, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Jalan serta Faktor Alam/Lingkungan. Di Kabupaten Sampang terjadinya kecelakaan lalu lintas karena kesalahan manusianya yaitu faktor “kelengahan” pengendara. Sebanyak 77,4% pengendara yang terlibat kecelakaan tidak memiliki SIM jadi ada korelasi antara kepemilikan SIM dengan tingkat kecelakaan lalu lintas. Upaya Kepolisian Resort Sampang  agar memperkecil kasus kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Sampang dengan Sosialisasi UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Safety Riding dan Patroli Rutin.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH REMAJA DI KOTA TEPIAN SAMARINDA Dharma Adhy Wicaksana
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.816 KB)

Abstract

ABSTRACTProblems that occurred in the city of Samarinda is the increasing number of cases of drug abuse among adolescents, this is a warning against Police Samarinda to make efforts to overcome the problem. The purpose of this study is to analyze the efforts made by Police Samarinda in overcoming drug abuse among adolescents and obstacles experienced. Efforts that have been made in the form of preventive and repressive efforts. Obstacles experienced by the Police are the limited human resources, infrastructure and communication breakdown. These obstacles can be overcome by the utilization of existing facilities can still be implemented in accordance with the duties and authorities Police Samarinda with always active in conveying shortcomings to the superiors that is, the lack of human resources and infrastructure. Increase socialization in the community in the form of delivery of information about the danger of drugs, in order to occur awareness in society.Keywords: Prevention of Criminal Acts, Drug Abuse, AdolescentsABSTRAKPermasalahan yang terjadi di Kota Samarinda adalah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, hal ini merupakan peringatan terhadap Kepolisian Polresta Samarinda untuk melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polresta Samarinda dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja beserta hambatan yang dialami. Upaya yang telah dilakukan berupa upaya preventif dan represif. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian adalah keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan terputusnya komunikasi. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan fasilitas yang ada dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang Kepolisian Polresta Samarinda dengan senantiasa aktif dalam menyampaikan kekurangan kepada pihak atasan yaitu, kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meningkatkan sosialisasi di kalangan masyarakat berupa penyampaian informasi bahaya narkotika, agar terjadi kesadaran dilingkungan masyarakat.Kata kunci: Penanggulangan Pidana, Penyalahgunaan Narkoba, Remaja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DI KABUPATEN TRENGGALEK NURRIA MASKURIN ULFA
Dinamika Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.494 KB)

Abstract

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) is a virus that has not yet recognize. In a short time, many victims have lost their lives due to this virus. The Central Government gave instructions to the regional government to make efforts to reduce the number of confirmed cases. The problems in this study are how the law enforcement efforts carried out by the Trenggalek Regency Government during the Covid-19 and how to apply the sanctions to health protocol and what efforts made to prevent the spread of the virus reduce violations. In this research, the writer uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. So, the results are legal carried out by law enforcement parties consisting of the police, TNI and Satpol PP. If the community or business actor violates these rules, the sanctions are verbal/reprimand sanctions, written sanctions, social work, administrative sanctions, temporary dismissal, temporary closure.Keywords: Corona, Covid-19, Law Enforcement ABSTRAKCorona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan virus yang belum teridentifikasi sebelumnya. Dalam waktu yang singkat, sudah banyak korban yang kehilangan nyawa akibat virus ini. Pihak pemerintah pusat memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya guna menekan jumlah kasus terkonfirmasi. Adapun permasalahan yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek di masa Pendemi Covid-19 dan bagaimana penerapan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan dalam mengurangi pelanggaran. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sehingga hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu upaya hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, TNI dan juga satpol PP. Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut, sanksi yang akan diberikan dapat berupa sanksi lisan/teguran, sanksi tertulis, kerja sosial, sanksi administratif, sanksi pemberhentian sementara, penutupan sementara.Kata Kunci: Corona, Covid-19, Penegakan Hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue