cover
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 27, No 18 (2021): Dinamika" : 5 Documents clear
Analisis Kebijakan Asimilasi Bagi Anak di Masa Pandemi COVID 19 Menurut Perspektif Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Chandra Surya Saputra
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.178 KB)

Abstract

Abstrak Berlakunya Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan sebuah upaya hukum ditengah suasana kedaruratan yang dapat mengancam jiwa seluruh umat manusia karena Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan Narapidana, but will if count from the number Narapidana Dewasa/Anak yang dikeluarkan melebihi jumlah pelanggaran yang sangat kecil. Perlu dilakukan analisis keberadaan asimilasi anak di masa pendemi COVID 19 ini dengan perlindungan prinsip anak.Kata Kunci : Asimiliasi, Anak, COVID 19       AbstrakPenetapan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid-19 merupakan upaya hukum dalam di tengah situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan seluruh umat manusia akibat Covid-19, meskipun masyarakat menilai dengan berbagai tanggapan terkait banyaknya pelanggaran berulang yang dilakukan narapidana, namun jika dihitung dari jumlah narapidana dewasa/anak yang dibebaskan dibandingkan dengan jumlah pelanggaran, itu sangat kecil. Perlu dianalisa keberadaan asimilasi anak di masa pandemi COVID-19 dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan anak. Kata Kunci : Asimilasi, Anak, COVID 19
EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN DANA DESA GUNA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA MALINAU SEBERANG KEC. MALINAU UTARA KAB.MALINAU KALIMANTAN UTARA) Novanda Cahya Agustin
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.929 KB)

Abstract

ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the effectiveness of the allocation of village funds related to village development in order to improve the community's economy, to find out the obstacles that occur in the effectiveness of the allocation of village funds in Malinau Seberang Village, Kec. North Malinau Kab. Malinau, North Kalimantan, as well as to find out efforts to resolve the obstacles that occur in the allocation of village funds. The research method uses juridical empirical research, and the research approach used is a sociological juridical approach. The data used are primary and secondary data, then the data analysis technique uses qualitative analysis methods. The results of research on the effectiveness of the allocation of village funds to improve the community's economy based on article 72 of law no. 6 of 2014 in Malinau Seberang Village indicate that it is quite optimal, the implementation of the effectiveness of Malinau Seberang village fund allocation is the result of the work spirit shown by the village government, supervision and anticipation of the misappropriation of village funds by the village government as well as the participation of the community who are cooperating in trying to build the village economy. The inhibiting factors are the difficulty of providing understanding to the community about the aims and objectives of the Clean RT program, the lack of ability of the RT management to coordinate all residents, difficulties in obtaining superior fish seeds and the diversion of funds taken from RT operations and staff. Then the efforts made by the village government are to provide understanding through socialization, ordering fish seeds in another place or city and not reducing the funds used for the RT Bersih program but taking funds from RT operations and staff.Keywords: Effectiveness, Village, Village Economy.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitasan dari pelaksanaan pengalokasian dana desa terkait pembangunan desa guna peningkatan perekonomian masyarakat, mengetahui hambatan yang terjadi dalam keefektifitasan pengalokasian dana desa di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau Kalimantan Utara, serta untuk mengetahui upaya penyelesaian dari hambatan yang terjadi dalam pengalokasian dana desa. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, selanjutnya teknik analisa data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai efektifitas pengalokasian dana desa guna peningkatan perekonomian masyarakat berdasarkan pasal 72 undang-undang no.6 tahun 2014 di Desa Malinau Seberang menunjukkan bahwa cukup optimal, terlaksananya efektifitas alokasi dana desa Malinau Seberang adalah hasil semangat kerja yang ditunjukkan oleh pemerintah desa, pengawasan dan antisipasi akan adanya penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa serta partisipasi dari masyarakat yang turut bekerjasama dalam berusaha membangun perekonomian desa. Faktor penghambat mengenai sulitnya memberikan pemahaman masyarakat tentang program RT Bersih, kurangnya kemampuan pengurus RT dalam mengkoordinir seluruh warga, kesulitan mendapatkan bibit ikan unggulan dan adanya pengalihan dana yang diambil dari operasional RT dan Staff. Kata kunci: Efektifitas, Desa, Perekonomian Desa.
Kecelakaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Satlantas Malang Kota) Dimas Dicky Permana
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.017 KB)

Abstract

Kasus kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia khususnya di Kota Malang masih menjadi suatu hal yang sering terjadi. Berdasarkan data penelitian dari Satlantas Malang Kota di tahun 2018 hingga 2019 terdiri dari bagaimana perkembangan kasus kecelakaan kendaraan bermotor, faktor penyebab turunnya kasus kecelakaan dan proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perkembangan kecelakaan kendaraan bermotor di tahun 2018-2019 mengalami penurunan. Faktor yang bisa menyebabkan penurunan kasus kecelakaan adalah dengan melakukan kontrolling rambu dan marka,menambah penerangan jalan,perbaikan jalan dan melakukan penataan kota dengan baik. Proses penyelesaian kasus kecelakaan kendaraan bermotor bisa di tempuh secara litigasi maupun non-litigasi.
TINJAUAN YURIDIS HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERKARA NOMOR 5657/Pdt.G/2020 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG Reva Andriani
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.53 KB)

Abstract

ABSTRACTResearch on the legal consequences of divorce, namely child custody, the application of case studies in the Religious Courts of Kab.Malang Number 5657/Pdt.G/2020. The formulation of the research problem is: 1.Determination of Child Custody according to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.2.Legal considerations on child custody in case number 5657/Pdt.G/2020. The research method uses normative legal research. Discussion on the Determination of Custody of Minors in the Marriage Law No.1 of 1974 has been amended by Law No. 16 of 2019 concerning Law No. 1 of 1974 concerning Marriage in Article 41 of Law Number 1 of 1974. Custody of Minors in Compilation Islamic Law Articles 105 and 106. Legal considerations in the Religious Court Decision Number 5657/Pdt.G/2020 related to child custody giving control and maintenance of children to their mothers because the child is still 1 year old and not yet mummaayiz(age less than 12 years).Key words: Child Custody, Underage, Religious Court.ABSTRAK Penelitian dari akibat hukum perceraian yaitu hak asuh anak penerapan studi kasus di Pengadilan Agama Kab. Malang Nomor 5657/Pdt.G/2020. Rumusan masalah penelitian yaitu:1.Penetapan Hak Asuh Anak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.2.Pertimbangan hukum terhadap hak asuh anak dalam perkara nomor 5657/Pdt.G/2020. Metode penelitian mengunakan penelitian hukum normatif. Pembahasan Penetapan Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina pada Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974. Hak Asuh Anak dibawah umur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Nomor Perkara 5657/Pdt.G/2020 terkait hak asuh anak memberikan penguasaan dan pemeliharaan anak kepada ibunya karena anak masih usia 1 tahun belum mummaayiz(usia kurang dari 12th).
Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetis Kain Jarik Indah Iftiati
Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.996 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis raises the issue entitled Legal Certainty Against Criminal Actors Who Have Sexual Deviance Related to the Case of the Batik Cloth Fetish. This writing is motivated by the case of the sexual deviation of the kain jarik fetish whose regulations in the Act have not been clearly and specifically explained. There are many cases of sexual harassment that occur today, both verbally and non-verbally and require legal certainty for perpetrators of decency crimes who have sexual deviations. In positive law in Indonesia, namely in the Criminal Code concerning crimes against decency, only about obscenity, but in reality, crimes against decency are not only about obscenity.Based on the background that has been briefly described above, this study raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the chronology of the modus operandi of the perpetrator in committing the crime of sexual harassment of the cloth fetish?, 2. What are the evidence and evidence in the cloth fetish case? Jarik ?, 3. How is the legal certainty for criminals who have sexual deviations from the cloth fetish?. In the preparation of this paper, the author uses normative legal research methods, namely research that studies and examines legal norms that are applied to legal events that are currently happening.The results of this study indicate the chronology of the modus operandi carried out by the perpetrators to carry out their crime plans. Then the evidence used by the perpetrator to carry out his action and other evidence as evidence that the perpetrator had committed a criminal offense was found and In this criminal act contained in this research the perpetrator was charged with Article 45 paragraph (4) jo. with Article 27 paragraph (4) Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 82 paragraph (1) jo. with Article 76E of Law Number 17 of 2016 jo. Law Number 35 of 2014 jo. Law No.23 of 2002 concerning Child Protection and other regulations related to these crimes.Key Word : Legal Certainty, Sexual DevianceABSTRAKSkripsi ini mengangkat permasalahan yang berjudul Kepastian Hukum Tehadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Penyimpangan Seksual Terkait Kasus Fetis Kain Jarik. Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus penyimpangan seksual fetis kain jarik yang peraturannya dalam Undang-Undang belum dijelaskan secara tegas dan spesifik. Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini baik secara verbal maupun non verbal dan membutuhkan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan kesusilaan yang memiliki penyimpangan seksual. Dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap kesusilaan hanya mengenal tentang pencabulan namun pada kenyataannya kejahatan terhadap kesusilaan bukan hanya tentang pencabulan. Maka dari itu dibutuhkannya kepastian hukum.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan secara singkat di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana kronologi modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pelecehan seksual fetis kain jarik ?, 2. Apa saja barang bukti dan alat bukti dalam kasus fetis kain jarik ?, 3. Bagaiamanakah kepastian hukum bagi pelaku tindak pidana yang memiliki penyimpangan seksual fetis kain jarik ?. Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mempelajari dan mengkaji norma-norma hukum yang diterapkan terhadap peristiwa hukum yang sedang terjadi.Hasil penelitian ini menunjukkan kronologi modus operandi yang dilakukan oleh pelaku  untuk melakukan rencana kejahatannya. Kemudian ditemukkannya barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya dan alat bukti lainnya sebagai pembuktian bahwa pelaku telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana dan Dalam tindak pidana ini yang terdapat pada penlitian ini pelaku dijerat Pasal Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.Kata kunci : Kepastian Hukum, Penyimpangan Seksual

Page 1 of 1 | Total Record : 5


Filter by Year

2021 2021


Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue