Dinamika
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[SERTIPIKASI TANAH WAKAF DI DAERAH KABUPATEN JOMBANG SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK АGRARIA ]]>
<![CDATA[Bagus Permadi]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (841.698 KB)
<![CDATA[ABSTRACTThe problem contained in this research is the difference between the rules (das sollen) in this case is Article 32 of the Wakaf Law and the reality in the field (das sein) in this case is the existence of wakah land in Jombang Regency that is not registered. This problem needs to be researched and reviewed further to provide solutions so that in the future it will no longer occur. The urgency of this research is to provide legal certainty related to the registration of Wakaf land, especially for the people of Jombang Regency.The results showed that the provisions of Article 32 of the Wakaf Law are still not effectively implemented, especially by the legal structure that takes care of the Wakaf. This is evidenced by the indictuation of the Ministry of Manpower to provide services according to the request of Nazhir so that it often does not carry out registration as recommended by the Law, namely for 7 working days after AIW is signed. In addition, bpn slow to handle Wakaf files that have been submitted to him, as well as not accommodated the implementation of Wakaf land measurement well by BPN. Keywords: Wakaf, Wakaf Land Certification. ABSTRAKPermasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 32 UU Wakaf dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya tanah wakah di Kabupaten Jombang yang tidak didaftarkan. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah wakaf khususnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 32 UU Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif khususnya oleh struktur hukum yang mengurus tentang wakaf tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dapatnya Kemenag memberikan pelayanan sesuai permohonan dari Nazhir sehingga sering kali tidak melaksanakan pendaftaran sesuai yang dianjurkan UU yaitu selama 7 hari kerja setelah AIW di tanda tangani. Ditambah lagi dengan lambatnya BPN untuk menangani berkas wakaf yang telah diajukan kepadanya, serta tidak terakomodirnya pelaksanaan pengukuran tanah wakaf dengan baik oleh BPN.Kata kunci : Wakaf, Sertifikasi Tanah Wakaf]]>
<![CDATA[LAPORAN PALSU KEHILANGAN CEK, BILYET GIRO DENGAN MODUS OPERANDI MENURUT PASAL 266 SUBSIDAIR 263 KUHP ]]>
<![CDATA[Raditya Bagas Yudhistira]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.825 KB)
<![CDATA[ABSTRACT There are 2 types of police reports, namely criminal reports and reports and missing reports (not criminal reports). False reports in reports of loss of goods are not explicitly mentioned such as criminal reports which if the criminal report is false then threatened with article 220 of the Criminal Code. What are the stages of the investigation carried out by the Malang City Police investigator in handling cases of false reports of missing checks, Giro Bilyet in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. What are the obstacles for investigators in investigating cases of false reports of missing checks, bilyet giro in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. Research methods are processes, principles and procedures for solving problems. The research method serves as a guideline tool for conducting research. The purpose of this study is to obtain information about reports of lost securities in the form of check bilyet giro.Keywords: False report, valuable letterABSTRAK Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan ( bukan laporan tindak pidana ). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP.Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek,Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP. Metode penelitian merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan permasalahan . Metode penelitian berfungsi sebagai alat pedoman untuk melakukan penelitian.tujuan penelitian ini agar supaya mendapatkan informasi tentang laporan kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet giro.Kata Kunci: Laporan Palsu, Surat-Surat Berharga ]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK ]]>
<![CDATA[Dina Rahmawati]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (699.123 KB)
<![CDATA[ABSTRACTThis thesis is motivated by the problem of absolute power in the Buy and Sell Bonds that have not been paid off. As for the formulation of the problem, namely the legal certainty in the agreement for sale and purchase of land rights with absolute power and legal protection for the parties in the agreement for sale and purchase of land through absolute power of attorney. This research is a normative juridical research.The result of this research is the legal certainty of absolute power of attorney in the irrevocable agreement of sale and purchase of landsale and purchase agreement rights, in thewhich has not been paid off, only acts as an ordinary power of attorney and can be revoked by the power of attorney. In an effort to protect the law for the parties involved in the sale and purchase agreement using a clause of absolute power and payment in installments, the position of the seller may be threatened.Keywords: Legal Certainty, Sale and Purchase Binding Agreement, Absolute Power of AttorneyABSTRAK Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kuasa mutlak dalam Ikatan Jual Beli yang belum lunas. Adapun rumusan masalahnya yaitu kepastian hukum dalam perjanjian pengikatan jual-beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang melalui kuasa mutlak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian ini adalah kepastian hukum kuasa mutlak pada perjanjian pengikatan jual-beli hak atas tanah yang tidak dapat dicabut kembali, dalam Ikatan Jual Beli yang belum lunas, hanya berlaku sebagai kuasa biasa dan dapat dicabut kembali oleh pemberi kuasa. Dalam upaya perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli yang memakai klausula kuasa mutlak yang pembayaran secara angsuran, kedudukan pihak penjual dapat terancam haknya.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Kuasa Mutlak]]>
<![CDATA[PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A) ]]>
<![CDATA[Seftrian Nur Latifah]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (402.211 KB)
<![CDATA[ABSTRACTMediation is a mandatory process carried out by the parties in the settlement of inheritance disputes in a religious court which requires a third party as a mediator. The obedience of a religious court in the implementation of mediation in accordance with positive law is also one of the factors for the success of mediation, the continuation of the results of mediation as a result of the law has also been regulated in these laws and regulations In this paper, proposes 3 discussions, namely the suitability of PERMA No. 1/2016 and its practice in Malang Religious Court Class 1 A, the role of the mediator during the mediation process and the legal consequences of the results of the mediation. This type of research used in this paper is juridical empirical with the research location in Malang Religious Court Class 1 A. In terms of implementation with positive law is appropriate. A mediator acts as a catalyst, facilitator in the ongoing mediation process and is non-judgmental. As well as the legal consequences obtained when the peace agreement has been strengthened into a peace deed, the peace deed has permanent legal force.Keyword: Mediation, Role of mediators, Perma No.1 Year 2016, Legal Consequences ABSTRAKMediasi merupakan proses wajib dijalankan para pihak dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama yang membutuhkan pihak ketiga sebagai mediator. Ketaatan suatu peradilan agama dalam pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan hukum positif juga menjadi salah satu faktor keberhasilan mediasi, kelanjutan hasil mediasi sebagai akibat hukumnya pun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penulisan ini mengemukakan 3 pembahasan yaitu mengenai kesesuaian antara PERMA No 1/2016 degan prakteknya di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A, peranan mediator pada saat proses mediasi serta akibat hukum dari hasil mediasi tersebut. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu yuridis empiris dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A. Dalam hal antara pelaksanaan dengan hukum positif telah sesuai. Seorang mediator berperan katalisator, fasilitator dalam proses mediasi berlangsung serta tidak bersifat memutus. Serta akibat hukum yang diperoleh ketika kesepakatan damai telah dikuatkan menjadi akta perdamaian, maka akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.Kata kunci: Mediasi, Peran mediator, Perma No 1 Tahun 2016, Akibat Hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DENGAN SARANA SIBER DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 132/PID/B/2012/PN.PWK ]]>
<![CDATA[Faried Sulthon Al-Husna]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.135 KB)
<![CDATA[The development of increasingly sophisticated technology and information in this digital era allows the occurrence of crimes in cyberspace that are increasingly complex, one of which is money laundering crimes committed by cyber means, we can know together that the crime is an extraordinary crime that is detrimental to the stability of the Indonesian nation. Money laundering crimes with cyber means have been regulated in Law No. 8 of 2010 on prevention and eradication of money laundering crimes as an effort of the government in carrying out an anti-money laundering regime. Where strengthened by Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as a solution in terms of digital proofing during the evidentiary process in running the criminal justice system. In the case study of Supreme Court Verdict Number: 132/PID/B/2012/PN.PWK found various considerations of the judge in dropping the verdict, one of which is the fulfilment of all elements of the article charged to the defendant through the grammatical interpretation of the defendant's actions based on the prevailing laws and regulations.Keywords: Money laundering, cyber, economy. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di era yang serba digital ini memungkinkan terjadinya kejahatan di dunia maya yang semakin kompleks pula, salah satunya yakni tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan sarana siber, dapat kita ketahui bersama bahwa tindak pidana tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang bersifat merugikan bagi stabilitas perekenomian bangsa Indonesia. Tindak pidana pencucian uang dengan sarana siber sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan rezim anti money laundering. Dimana diperkuat dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai solusi dalam hal pembuktian secara digital selama proses pembuktian dalam menjalankan sistem peradilan pidana (criminal justice system). Dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 132/PID/B/2012/PN.PWK ditemukan berbagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, salah satunya yaitu terpenuhinya seluruh unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa melalui penafsiran gramatikal terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pencucian uang, siber, ekonomi.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN IJAZAH PALSU OLEH ANGGOTA DPRD DALAM PEMILU LEGISLATIF (Studi di Kabupaten Probolinggo) ]]>
<![CDATA[Winda Wahyuning Tyas]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (27.996 KB)
<![CDATA[ABSTRACT A diploma is a proof that a certain level of education has been completed. A diploma is a valuable item and is used to determine the level of education of a person, and is used to qualify for job applications. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a people's representative institution elected by the people. In order to be elected, it must register itself and one of the conditions is the last certificate. In practice, there are problems that occur when registering to the election, one of which is the use of fake diplomas. Departing from these problems, the formulation of the problem in this study is how the accountability, impact and sanctions on the use of certificate forgery by the Regional People's Representative Council in the election. The research method used is juridical empirical. From the results of the study, it was concluded that criminal liability was imposed if it fulfilled the elements in the article concerning certificate forgery, the impact was divided into internal and external impacts, and the sanction of certificate forgery in accordance with the Criminal Code. Keywords: forgery, diploma, DPRDABSTRAK Ijazah merupakan tanda bukti telah diselesaikannya suatu tingkat pendidikan. Ijazah merupakan barang yang berharga dan digunakan untuk mengetahui sampai tingkat mana pendidikan seseorang, dan digunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, untuk dapat dipilih, ia harus mendaftarkan dirinya dan salah satu syaratnya adalah ijazah terakhir. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi saat hendak mendaftar hingga pemilihan, salah satunya ialah penggunaan ijazah palsu. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban, dampak dan sanksi penggunaan pemalsuan ijazah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilu. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris. Dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal mengenai pemalsuan ijazah, dampak terbagi menjadi dampak internal dan eksternal, dan sanksi pemalsuan ijazah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata kunci: Pemalsuan, ijazah, DPRD ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA (Studi Kasus di Kepolisian Resort Sumenep) ]]>
<![CDATA[Insan Insan Rofiqi Rofiqi]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.136 KB)
<![CDATA[ABSTRACT The application of law enforcement against perpetrators of criminal acts committed by children often gets unpleasant treatment and is not in accordance with the orders stipulated in law. Persecution, case fabrication, and intimidation to seek confession from a suspect are often carried out by police officers. This kind of phenomenon certainly violates statutory regulations and injures the Indonesian National Police. This research aims to find out in detail and in-depth about the form of legal protection and the factors that influence the implementation of legal protection for the child perpetrators of criminal theft in the investigation process. This type of research the writer uses is descriptive research, where the writer provides an overview and describes or describes all the real reasons related to legal protection of children. The results of the research that the author did were the Sumenep Police in carrying out their duties as law enforcer is still guided by or refers to the provisions which is regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children and the Law on Child Protection and Upholds Human Rights. Keywords : Legal Protection, Investigation, Children. ABSTRAK Penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan anak sering mendapat perlakuan tidak menyenagkan dan ketidak sesuaian dengan perintah yang diatur dalam undang-undang. penganiayaan, rekayasa perkara, dan intimidasi untuk mengejar pengakuan dari tersangka sering dilakukan oleh oknom Kepolisian. Fenomena semacam ini tentu menyalahi peraturan perundang-undangan dan mencederai instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara detail dan mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum dan faktor yang mempengaruhi diterapkannya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif, dimana penulis memberikan suatu gambaran dan mendeskripsikan atau memaparkan semua alasan sebenarnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Kepolisian Resort Sumenep dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum adalah tetap berpedoman atau mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidikan, Anak.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SEDARAH DALAM PERSPEKTIF UU No 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Vela Ade Elviana]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.747 KB)
<![CDATA[ABSTRACTMarriage is a relation of physical and mental between a man and a woman as a husband and a wife. Marriages can be canceled if the candidates are not qualified to do it. The case of inbreeding raises several problems that need to be examined related to the position of the child, the legal protection of children who born from the cancellation of the inbreeding. The method is the normative juridical approach, which is a study that emphasizes the science of law, but also tries to examine the legal principles that apply in society.The results showed that the marriage was declared null and void of inbreeding. According to the Marriage Law, if the marriage has been canceled and there is a child, the child is still declared a legal child. And according to the Civil Code, if there is a good faith in carrying out the marriage, even though the marriage has been canceled, it will still have legal consequences for both of them and their children. In terms of child’s right, both parents are still having the obligations. And the child still has the right about legacy and guardianship.Keywords: Cancellation of Marriage, Inbreeding, Child’s Position. ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kasus perkawinan sedarah menimbulkan beberapa masalah yang perlu diteliti terkait dengan kedudukan anak, perlindungan hukum anak yang dilahirkan dari pembatalan perkawinan sedarah tersebut. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dinyatakan batal terhadap perkawinan sedarah. Menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan telah batal, terdapat anak maka anak tersebut tetap dinyatakan sebagai anak sah, menurut KUHPerdata jika terdapat itikad baik dalam melangsungkan perkawinan, meski telah dibatalkan perkawinannya akan tetap memiliki akibat yang sah terhadap mereka berdua serta anaknya. Dalam rangka pemeliharaan anak, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban. Berkaitan dengan perwalian dan juga hak waris anak tetap memiliki haknya .Kata kunci : Pembatalan Perkawinan, Perkawinan sedarah, Kedudukan anak]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Yang Berbeda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata ]]>
<![CDATA[Melia Indah Melani]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.019 KB)
<![CDATA[ABSTRACTIn Islamic Law the difference of religion between the heir and the heir can be a barrier to inherit, but in the civil Code of the difference between the testator and the heir are not a barrier. This paper raised the following problem formulation: 1. How does the division of the inheritance against children of different religions in the perspective of the Compilation of Islamic Law and civil Code? 2. How the comparison of the system of division of inheritance the children of the different religions in the perspective of the Compilation of Islamic Law and civil Code? The method used in this research is juridical normative. Between Islamic Law with the Civil Law there is a clear difference in governing the inheritance rights of different religions, where in Islamic Law the testator and the heirs should be embraced the same religion, namely the religion of Islam while in Civil Law there is no barrier in inherited, though there are differences of religion between the heir and his heir.Keywords: Bequests, Children, Different ReligionsABSTRAKDalam Hukum Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi, tetapi dalam KUHPerdata perbedaan antara pewaris dan ahli waris tidak terdapat penghalang. Karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana cara pembagian kewarisan terhadap anak yang berbeda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata? 2. Bagaimana perbandingan sistem pembagian waris anak beda agama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata? Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Antara Hukum Islam dengan Hukum Perdata terdapat perbedaan yang jelas dalam mengatur hak waris berlainan agama, dimana dalam Hukum Islam pewaris dan ahli waris harus memeluk agama yang sama yaitu agama Islam sedangkan dalam Hukum Perdata tidak ada yang menjadi penghalang dalam mewarisi sekalipun terdapat perbedaan agama antara pewaris dan ahli warisnya.Kata Kunci: Harta Warisan, Anak, Beda Agama]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN TANAH BENGKOK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 1 TAHUN 2016 (Studi Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar) ]]>
<![CDATA[Abi Rival Wicaksono]]>
<![CDATA[ Dinamika Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.113 KB)
<![CDATA[ABSTRACTLand is one of the most important needs in today's society. In traditional village communities, there is still something called Tanah Bengkok. Tanah Bengkok is one of the village's original assets that can be used as additional salaries for the Village Head and Village Officials. Bengkok Soil Management is found at Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. This study was to determine how the management of bent soil in the village of Tegalasri and what are the obstacles to managing bent soil based on these regulations. The author uses this type of juridical empirical research and uses a sociological juridical approach. The management of Tanah Bengkok in Tegalasri Village is in accordance with the Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, it's just that there are a few obstacles because the regulation does not specifically regulate the management of Tanah Bengkok. And there are also regulations that are slightly limiting in the management of crooked land, namely in terms of cooperation with other parties.Key Words : Tanah Bengkok, Village Assets, ManagementABSTRAKTanah merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam masyarakat pada zaman sekarang ini. Dalam masyarakat adat masih terdapat yang namanya Tanah Bengkok. Tanah Bengkok merupakan salah satu kekayaan asli desa yang dapat dipergunakan untuk tambahan gaji bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pengelolaan Tanah Bengkok terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan tanah bengkok di Desa Tegalasri dan apa saja hambatan dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Tegalasri sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, hanya saja ada sedikit hambatan karena di peraturan tersebut belum mengatur secara khusus tentang pengelolaan Tanah Bengkok. Dan juga terdapat pasal yang sedikit membatasi dalam pengelolaan tanah bengkok tersebut yaitu dalam hal kerja sama dengan pihak lain.Kata Kunci : Tanah Bengkok, Aset Desa, Pengelolaan]]>
