cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 2693/PDT.G/2017/PA.JBG TENTANG PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI UNTUK MENCEGAH KONFLIK KELUARGA Yuni Fili Aningrum
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.175 KB)

Abstract

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu (poligami), masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, kemudian Mejelis Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam pertimbangan hukumnya memberi izin suami berpoligami dan menetapkan harta bersama sudah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan adanya penetapan harta bersama yang diberikan oleh hakim membuat harta istri terdahulu memiliki kepastian dan kekuatan hukum.
PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DI POLRESTA MALANG KOTA theo primadani
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.956 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik Profesi Kepolisian di Polresta Malang Kota. Untuk mengetahui penerapan faktor penghambat dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri di Polresta Malang Kota, untuk mengetahui implementasi upaya mengatasi kendala dalam penegakan Kode Etik Profesi Polti di Polresta Malang Kota. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pelaksanaan peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri di Polresta Malang Kota belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011, masih ada beberapa yang bertentangan dengan isi Peraturan Kapolri yaitu pada Pasal 21 ayat 3 dan juga proses Peradilan. Di Polresta Malang Kota, kasus pelanggaran meningkat dari tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2016 terdapat 2 kasus tahun 2017 mwningkat menjadi 3 kasus yang dilakukan oleh 3 oknum anggota. Penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, di Polresta Malang Kota, untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPP berkomitmen akan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar
PENANGGULANGAN TINDAK PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Di Polres Kepanjen Kabupaten Malang) Noer Halizah
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.14 KB)

Abstract

ABSTRACTSexual harassment is an unwanted physical or non-physical act by taking pictures, peeping, giving sexual requirements, asking someone to do such an act on himself, sexual organs either directly or using technology, transmitting sexually content. and do physical touch. The Kepanjen Police are one of the police agencies in Indonesia, precisely in Malang Regency, which have perpetrators of sexual harassment. The research objective is the act of sexual harassment between the victim and the perpetrator of the action and efforts to overcome sexual abuse against children in Malang Regency and to see the form of legal protection for the child victims of sexual abuse. The research method used in this research is juridical-empirical research with a juridical-sociological approach and the legal materials used include primary, secondary, and tertiary standards. The role of the police and community groups in tackling sexual abuse against children. Problems found in overcoming sexual abuse against children include the victim covering up the incident, the child feeling traumatized, and the perpetrator running away, and the perpetrator's family does not accept it if the child is reported because they consider both the victim and the perpetrator of the act consensual.Keyword: sexual harassment, victim, legal protection.ABSTRAKPelecehan seksual merupakan perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan tekhnologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik. Polres Kepanjen merupakan salah satu lembaga kepolisian di Indonesia tepatnya di Kabupaten Malang yang berwenang menangkap pelaku pelecehan seksual. Tujuan penelitian ini yaitu perbuatan pelecehan seksual antara pihak korban dengan pihak pelaku dan upaya untuk menanggulangi pelecehan seksual terhadap anak di wilayah Kabupaten Malang serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis dan bahan hukum yang digunakan meliputi baku primer, sekunder, dan tersier. Peran kepolisian dan kelompok masyarakat dalam penanggulangan tindak pelecehan seksual terhadap anak. Problematika yang ditemukan dalam penanggulangan tindak pelecehan seksual terhadap anak yaitu korban menutupi kejadian, anak merasa malu, anakmerasa trauma, dan pelaku melarikan diri, serta keluarga pelaku tidak terima jika anaknya dilaporkan karena telah menganggap baik korban maupun pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka.Kata Kunci: pelecehan seksual, korban, perlindungan hukum.
KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Nikmatul Azizah
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.773 KB)

Abstract

 Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ialah seseorang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil barang bukan miliknya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat atau menggunakan jabatan tertentu. Sehingga hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi. Putusan Nomor: 770/Pid.sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal demi hukum karena anak tidak dapat dipidana karena dalam UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengguanakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengguanakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak AbstractTheft with a weighting done by a child is someone who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who takes his non-property with the intention of having that item against the law by 2 (two) people or more so by using fake keys, breaking down, climbing or using certain positions. So that the judge uses the Criminal Code as a reference in determining sanctions. Decision Number: 770 / Pid.sus / 2012 / Pn.Mlg can be said to be null and void because children cannot be convicted because the SPPA Law does not regulate child criminal law or in other words there are no regulations that regulate it. This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. Collecting legal materials through literature studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is reviewed and analyzed by the approaches used in this study. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak ialah seseorang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengambil barang bukan miliknya dengan maksud ingin memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar, memanjat atau menggunakan jabatan tertentu. Sehingga hakim menggunakan KUHP sebagai acuan dalam menentukan sanksi. Putusan Nomor: 770/Pid.sus/2012/Pn.Mlg dapat dikatakan batal demi hukum karena anak tidak dapat dipidana karena dalam UU SPPA tidak mengatur tentang hukum pidana anak atau dengan kata lain tidak ada peraturan yang mengatur. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan mengguanakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan mengguanakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Anak AbstractTheft with a weighting done by a child is someone who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old who takes his non-property with the intention of having that item against the law by 2 (two) people or more so by using fake keys, breaking down, climbing or using certain positions. So that the judge uses the Criminal Code as a reference in determining sanctions. Decision Number: 770 / Pid.sus / 2012 / Pn.Mlg can be said to be null and void because children cannot be convicted because the SPPA Law does not regulate child criminal law or in other words there are no regulations that regulate it. This research is a normative juridical legal research using a normative juridical approach. Collecting legal materials through literature studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The collection of legal materials is reviewed and analyzed by the approaches used in this study.Keywords: Crime, Theft, Children
Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Terhadap Pemutusan Perjanjian Yang Disebabkan Franchisor Pailit Shobahatun Nisa
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.577 KB)

Abstract

This study departs from the problem of terminating the agreement on the franchisee caused by the bankrupt franchisor. There are three problem formulations in this writing, namely how the characteristics of the franchise, how to arrange sanctions on the franchisor who breaks the franchise agreement against the franchisee due to bankruptcy, and what form of legal protection for franchisees due to bankrupt franchisor.               The method of writing in this research is normative juridical. The sources of law that the authors use are primary, secondary, and tertiary sources of law. Approach to research through a conceptual approach (conceptual approach), a statutory approach (statute approach), and a historical approach (historical approach). Then the legal material analysis technique uses a qualitative descriptive technique.               A franchise must have characteristics in the form of business characteristics, proven to be profitable, have standards for services and goods and / or services offered that are made in writing, easy to teach and apply, have continuous support, and must have Intellectual Property Rights (IPR). ) that has been registered. The franchisor who breaks the franchise agreement against the franchisee as a result of bankruptcy is considered to have committed an unlawful act that harms other people so that he must compensate for the loss due to this, in accordance with what is regulated in Article 1365 of the civil code book As for the form of legal protection for franchisees due to the bankrupt franchisor, the franchisee can ask for assurance from the curator regarding the continuation of the franchise agreement and can claim compensation by acting as a concurrent creditor. Key Words: Legal protection, franchisee, termination of agreement, franchisor, bankruptcy.
PENERAPAN SANKSI PELANGGAR PHYSICAL DISTANCING DAN PENGGUNAAN MASKER BERDASARKAN PERWALI BATU NOMOR 78 TAHUN 2020 Erwin Dwijaryantaka Kusuma
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.857 KB)

Abstract

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019 or Covid-19 is a global pandemic that threatens human life as a whole. Starting early 2019, the virus has been found in Indonesia. Until now, the virus has put a black record in this country. Policies to break the chain of Covid-19 transmission have been made, from the Central Government to the Second Level Regions. Particularly in Batu City, the issuance of Mayor Regulation Number 78 of 2020 concerning Application of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Corona Virus Desease 2019. The application of sanctions given to health protocol violators is the efforts of the Batu City local government to reduce health protocol violators such as violations not wearing masks and who do not carry out physical distancing. The sanctions given are in the form of written warning to administrative sanctions in the form of fines.Key words : Application, Sanctions, Covid-19, Batu CityABSTRAKCorona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan pandemi global yang mengancam kehidupan manusia keseluruhan. Mulai awal tahun 2019, virus tersebut sudah ditemukan di Indonesia. Hingga kini, virus tersebut telah memberi catatan hitam di negeri ini. Kebijakan-kebijakan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 telah dibuat, dari Pemerintah Pusat hingga Daerah Tingkat II. Khususnya di Kota Batu, telah diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelanggar protokol kesehatan merupakan upaya-upaya pemerintah daerah Kota Batu untuk mengurangi pelanggar protokol kesehatan seperti pelanggaran tidak memakai masker dan yang tidak melaksanakan physical distancing. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administratif berupa denda.Kata kunci : Penerapan, Sanksi, Covid-19, Kota Batu
ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 Marita Lely Rahmawati
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.625 KB)

Abstract

ABSTRACT  The emergence of Corona Virus Disease 2019 or COVID-19 which can be transmitted quickly from one person to another at close range and in severe cases can result in death, causing several countries to take preventive steps to control the spread of this virus. Several steps were taken to close access to social mobilization of the community and physical human interactions by quarantining areas or known as “Lockdown” in several European, American and Asian countries. In the Indonesian Laws and Regulations, the term Regional Quarantine and Large-Scale Social Restrictions are known, which essentially have the same goal as Lockdown. The President then issued Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 as an implementing regulation of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 which is used as the legal basis for implementing Large-Scale Social Restrictions. However, the formation of this Government Regulation does not fulfill several provisions in the formation of Laws and Regulations stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 Jo. Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019. As the result, this Government Regulation can not function properly.Keywords : Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020,  Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011, Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019.  ABSTRAK  Kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 yang dapat menular dengan cepat dari satu orang ke orang lain dalam jarak dekat dan pada kasus yang berat dapat mengakibatkan kematian, menyebabkan beberapa negara melakukan langkah-langkah preventif dalam mengendalikan laju penyebaran virus ini. Beberapa langkah diambil untuk menutup akses mobilisasi sosial masyarakat serta interaksi fisik manusia dengan mengkarantina wilayah atau dikenal dengan istilah “Lockdown” di beberapa negara-negara Eropa, Amerika dan Asia. Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia dikenal istilah Karantina Wilayah dan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada intinya memiliki tujuan yang sama dengan Lockdown. Presiden kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang digunakan sebagai dasar hukum penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, pembentukan Peraturan Pemerintah ini tidak memenuhi beberapa ketentuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019. Akibatnya, Peraturan Pemerintah ini tidak dapat berfungsi dengan baik.Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019.
PENERAPAN CARA PENDAFTARAN SPORADIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Desa Brani Wetan Kabupaten Probolinggo) Frischa mela yunita
Dinamika Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.655 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study aims to find out how sporadic land registration is conducted in Brani Wetan Village, Maron District, Probolinggo Regency. What are the factors supporting and inhibiting the implementation of sporadic land registration in Brani Wetan Village, Maron Kabupatn District, Probolinggo. Efforts made by the government to overcome supporting factors and inhibit the implementation of land registration in Brani Wetan Village Probolinggo Regency. The purpose of this research is to find out about the implementation of sporadic land registration and the way people do sporadic land registration and to know the factors of supporting factors and obstacles in the implementation of land registration. The method used in this study is to use empirical juridical methods. The results of research on the implementation of sporadic land registration can be submitted by the rights holder or through the PPAT office. While the way the community in registering land is done sporadic and systematic. For people who register land sporadically can be done directly by the landowner or through the PPAT Office.Keywords: Implementation, Land Registration, SporadicABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran tanah secara Sporadik di Desa Brani Wetan Kecamatan Maron Kabupatn Probolinggo. Upaya yg dilakukan pemerintah untuk mengatasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaraan tanah di Desa Brani Wetan Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dan cara masyarakat melakukan pendaftaran tanah secara sporadik serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian tentang pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik dapat diajukan oleh pemegang haknya ataupun melalui kantor PPAT. Sedangkan cara masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik dan sistematik. Bagi masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik tanahnya ataupun melalui Kantor PPAT.Kata Kunci : Pelaksanaan, Pendaftaran Tanah, Sporadik

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue