cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PERANTARA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Sumenep) Heppy Trio Ananda
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.828 KB)

Abstract

AbstractNarcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness. Narcotics in their use can provide benefits in health science but can also cause negative impacts if misused. Nowadays narcotics abuse often occurs in society which is also carried out by children as intermediaries, so that then they get prosecution from the Police. The police themselves with their duties as law enforcers with the aim of protecting the interests of the community against criminal acts that violate the life, body, property, honor, independence and violate the legal interests of the community and the state. This study aims to determine the forms of legal protection for children who are narcotics intermediaries at the Sumenep Police, to find out the implementation of legal protection for children as narcotics intermediaries based on Law Number 35 of 2014 at the Sumenep Police, and to find out what are the obstacles in providing legal protection for children who are traffickers of narcotics at the Sumenep Police. The research method in this research is juridical-empirical. The results obtained are: that it is known that there are forms of legal protection for children who are intermediaries of narcotics at the Sumenep Police such as diversion, rehabilitation and child investigators are not fully carried out, that the implementation of law number 35 of 2014 concerning child protection has been carried out properly by the Sumenep Police such as activities to bring in Bapas and P2TP2A, and it is known that after this law was formed and enacted, law enforcers who run it experience obstacles or obstacles, namely short time and inadequate facilities.Keywords: Narcotics, Intermediary, Children, Law. Child protection ABSTRAKNarkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran.Narkotika dalam penggunaannya dapat memberikan manfaat dalam ilmu kesehatan namun juga dapat menimbulkan dampak negative apabila disalahgunakan.Dewasa ini penyalahgunaan narkotika kerap terjadi di masyarakat yang juga dilakukan oleh anak sebagai perantaranya, sehingga kemudian mendapatkan penindakan dari Kepolisian.Kepolisian sendiri dengan tugasnya sebagai penegak hukum dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat terhadap tindak-tindak pidana yang melanggar jiwa, badan, harta, kehormatan, kemerdekaan dan melanggar kepentingan hukum masyarakat dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di Polres Sumenep, mengetahui implementasi dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai perantara narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Polres Sumenep, dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di Polres Sumenep. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: bahwa diketahui adanya bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi perantara narkotika di polres sumenep seperti diversi, rehabilitasi dan penyidik anak tidak dilakukan sepenuhnya, bahwa peimplementasian undang-undang  nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik oleh polres sumenep seperti kegiatan mendatangkan bapas dan P2TP2A, dan diketahui bahwa setelah undang-undang ini dibentuk dan diresmikan, penegak hukum yang menjalankan mengalami hambatan atau kendala yaitu waktu yang singkat dan fasilitas yang tidak memadai.Kata Kunci: Narkotika, Perantara, Anak , Hukum. Perlindungan Anak
Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain oleh massa (studi di desa lepelle kec. robatal kab. sampang) Rahmad Rahmad
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.672 KB)

Abstract

ABSTRACTThe practice of vigilantism that often occurs among the community has developed in villages or big cities. Persecution often occurs by the community against thieves and thieves, giving rise to the perception by the community that persecution has become a common thing for the community. In order to solve this problem, efforts have been made to carry out research on the persecution that caused death. There are three basic questions that become the object of research, First: How is the process of solving cases of persecution that caused the death of other people by the mob of cow thieves in Lepelle village, kec. Robatal canoe. Second: What were the obstacles faced by police officers in handling cases of maltreatment that caused the death of other people by the masses in Lepelle village. Third: What efforts were made to overcome obstacles in the handling of cases of persecution that caused the deaths of other people by the masses in Lepelle Village. This research uses empirical juridical research with a case approach. This research shows that the process of case settlement is carried out through the Criminal Procedure Law process as regulated in Article 102 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. Then the obstacle is due to the lack of cooperation between the community and the police. And the effort made was by forceful action by the police.Keywords: Criminal action, Persecution, Death of People, Mass,ABSTRAKPerbuatan main hakim sendiri yang kerap terjadi dikalangan masyarakat telah berkembang di desa-desa atau kota-kota besar. Sering terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencuri dan maling, menimbulkan anggapan oleh masyarakat bahwa penganiayaan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Untuk memecahkan masalah tersebut upaya yang ditempu dengan melakukan penelitian terhadap penganiayaan yang menyebabkan mati. Terdapat tiga pertanyaan mendasar yang menajdi objek penelitian, Pertama : Bagaimana proses penyelesaian perkara penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain  oleh massa terhadap maling sapi di desa Lepelle kec. Robatal sampan. Kedua : Apakah hambatan yang dialami oleh petugas kepolisian dalam menangani kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. Ketiga : Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain oleh massa di desa lepelle. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris denggan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan bahwa Proses penyelesaiaan perkara  yang dilakukan  melalui proses Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP. Kemudian hambatan karena Kurangnya kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian. Dan upaya yang dilakukan yaitu dengan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Matinya Orang, Massa, 
SANKSI PIDANA BAGI MITRA OJEK ONLINE DAN TAKSI ONLINE YANG TERBUKTI MELAKUKAN ORDER FIKTIF DITINJAU DARI KUHP DAN UU ITE Febrian Firdaus Saputra
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.33 KB)

Abstract

ABSTRAKPerbuatan melanggar hukum dengan melakukan order fiktif dengan maksud menguntungkan diri sendiri termuat di dalam KUHP yakni Pasal 378 (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 (bentuk khususnya) atau yang biasa disebut dengan oplichting, sedangkan Pasal 30 ayat (3) yang termuat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik lebih relevan dengan kejahatan orderan fiktif. , Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), Perbandingan/Komparatif (Comparative Approach). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik library research Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti dengan fokus permasalahan sebagai berikut : Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana? Bagaimana sanksi pidana bagi mitra ojek online dan taksi online yang terbukti melakukan orderan fiktif menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaski Elektronik?ABSTRACViolating the law by making a fictitious order with the intention of benefiting oneself is contained in the Criminal Code, namely Article 378 (main form) and Article 379 (special form). ) or what is commonly referred to as oplichting, while Article 30 paragraph (3) contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction is more relevant to fictitious order crimes. This research is a normative legal research, which is carried out by examining library materials, which are secondary data and statutory regulations as primary legal materials. While the approach method used in this research is the Statute Approach, the Case Approach, the Conceptual Approach, and the Comparative Approach. Then the legal material search technique is to use the research library technique. Based on the description stated above it is interesting to study and research with a focus on the following problems: What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to the Criminal Code? What are the criminal sanctions for online motorcycle taxi and online taxi partners who are proven to have made fictitious orders according to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction?
Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Resort Palu) Anita Putri Kurnia Sari
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.779 KB)

Abstract

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang mengamanatkan bahwa segala bentuk tindakan hukum yang dilakukan kepada tersangka secara prinsip haruslah memperhatikan hak asasi manusia bagi tersangka. Namun dalam kenyataannya banyak sekali ditemukan pelanggaran terhadap hal tersebut. Maka dari itu, menarik untuk diteliti tentang penerapan asas praduga tak bersalah di Kepolisian resort Pal dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, (2) Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?, dan (3) Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Palu?Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pihak Kepolisian Resort Palu telah menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikannya salah satunya dengan tidak menggunakan kekerasan pada tersangka saat melakukan penyidikan. Dalam menerapkan asas praduga tak bersalah pihak kepolisian resort palu seringkali menemukan kendala berupa kurang terbukannya tersangka dalam menerangkan kasus yang sedang dihadapinya sehingga membuat proses penyelesaian perkaranya menjadi lama. Namun hal tersebut dapat ditangani dengan proses pencarian alat bukti laiinya guna membuat terang kasus yang sedang dihadapi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENULISAN DI APLIKASI DIGITAL (WATTPAD) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.824 KB)

Abstract

                                                 ABSTRACT                                                                   In this thesis, the author raises the issue of legal protection against copyright infringement of writing in digital applications (wattpad) based on law number 28 of 2014 concerning copyright. With the background of many ordinary people who commit violations or plagiarism against other people's copyright works in the wattpad digital application.Based on this background, the formulation of the problem is as follows: 1. What is the form of copyright infringement of the written content in the wattpad digital application? 2. How is the legal protection of content owners in the wattpad digital application 3. How are the efforts to resolve disputes if there is a copyright violation in the wattpad application, which is examined juridically normativelyThe results of the research, namely, the form of violations that often occur in the wattpad application is plagiarizing the work of others, preventive efforts to reduce copyright violations in the form of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, repressive protection, final protection in the form of sanctions such as imprisonment. conducted through dispute settlement outside the court Keywords : Legal Protection, Copyright, Wattpad. ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi digital (wattpad) berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. dilatarbelakangi banyak orang awam yang melakukan pelanggaran atau plagiasi terhadap karya cipta orang lain di aplikasi digital wattpad.Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap konten penulisan di aplikasi digital wattpad? 2.Bagaimana perlindungan hukum pemilik konten di aplikasi digital wattpad 3.Bagaimana upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran hak cipta penulisan di aplikasi wattpad,diteliti secara yuridis normatif.Hasil penelitian yaitu, bentuk pelanggaran yang sering terjadi di aplikasi wattpad adalah memplagiat hasil karya orang lain, upaya preventif mengurangi tindakan pelanggaran Hak Cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan represif perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara Upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Wattpad.  
ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota) RAKHMAD ARIF WICAKSONO
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.343 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis, author motivated by the number of cases traffic violations of motorized two-wheeled vehicles for children from 2018-2020 in the jurisdiction of the Malang City Police. So that an effective countermeasure is needed to reduce the number of violations. As for the formulation of the problem: what factors influence the occurrence of traffic violations of two-wheeled motorized vehicles by children and the efforts of the Police in overcoming them in the jurisdiction of Malang City Police?This research is an empirical juridical research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary data collection by means of field studies at Malang City Police, while secondary data through library research. Furthermore, it is processed and studied using descriptive analytical methods. Based on interviews with Baur Tilang Satlantas of Malang City Police, the factors that influence traffic violations by children are internal and external factors. Efforts are made to tackle traffic violations by children, namely pre-emptive, preventive and repressive.Keywords: Violation, Traffic, Child ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua Anak dari tahun 2018-2020 di wilayah hukum Polresta Malang Kota jumlahnya masih cukup banyak. Sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang efektif untuk menekan angka pelanggaran tersebut. Adapun rumusan masalah: faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh Anak dan upaya Kepolisian dalam menanggulanginya di wilayah hukum Polresta Malang Kota?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dengan cara studi lapang di Polresta Malang Kota, sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya diolah dan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan wawancara dengan Baur Tilang Satlantas Polresta Malang Kota faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh Anak adalah faktor internal dan eksternal diri Anak. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh Anak yaitu secara pre-emtif, preventif dan represif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM JARINGAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA INTERNASIONAL Rizky Oktavia Mei Wulandari
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.726 KB)

Abstract

ABSTRACT Women's involvement in narcotics trafficking crimes has many factors, mostly leading to the issue of violence either physically or psychologically. The lack of sensitivity of law enforcement causes the rights that women as victims should have to be lost. The vulnerability of women physically and psychologically serves as the basis of the mode used by narcotics syndicates. Therefore, a problem is raised, namely the modus operandi of narcotics trafficking committed by women and legal protection for women. This research is a normative juridical law research. Using a statutory and conceptual approach. Techniques for collecting legal materials by literature and documentation studies. The modus operandi used is very diverse, but it has the same pattern of using female vulnerabilities. Therefore, a form of legal protection is needed to ensure the safety of Indonesian women abroad and domestically to pay more attention to the background and aspects of violence experienced so as to create a justice in the judicial process. Keywords : Narcotics; Women; Violence; Justice ABSTRAK Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika memiliki banyak faktor, kebanyakan mengarah pada isu kekerasan baik secara fisik atau psikis. Kurangnya kepekaan penegak hukum menyebabkan hak yang seharusnya dimiliki perempuan sebagai korban menjadi hilang. Kerentanan perempuan secara fisik dan psikis dijadikan dasar dari modus yang digunakan oleh para sindikat narkotika. Maka dari itu diangkatlah suatu permasalahan yaitu modus operandi tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan dan perlindungan hukum bagi perempuan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dengan metode studi literature dan dokumentasi. Modus operandi yang digunakan sangat beragam, namun mempunyai pola yang sama yaitu menggunakan kerentanan perempuan. Maka dari itu diperlukan suatu bentuk perlindungan hukum guna menjamin keamanan para perempuan Indonesia di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri untuk lebih memperhatikan latar belakang dan aspek kekerasan yang dialami sehingga tercipta suatu keadilan dalam proses peradilan. Kata Kunci : Narkotika; Perempuan; Kekerasan; Keadilan.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS dea amy rahmawati
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.833 KB)

Abstract

 ABSTRACTThe purpose of this study is to determine the legal protection of the fulfillment of the rights of children with disabilities. This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. Problem Formulation in this study includes two things, namely: How is the Legal Protection of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with Disabilities?, How to Fulfill the Rights of Children with Disabilities Based on Article 5 paragraph (3) of Law Number 8 Year 2016 on Persons with?. The results of this study showed that, Special Protection of Children with Disabilities is a form of protection received by the child to fulfill his rights and get a guarantee of security, against threats that endanger themselves and life in their growth. The results of this study show that the fulfillment of the rights of children with disabilities has been regulated in article 5 paragraph (3) of law number 8 tahum 2016 on persons with disabilities.Keywords: Legal Protection, Fulfillment of Rights, Children with Disabilities. ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini meliputi dua hal yaitu: Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?, Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman, terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas telah diatur dalam pasal 5 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahum 2016 tentang penyandang disabilitas.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Pemenuhan Hak-Hak, Anak Penyandang Disabilitas.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII YANG DIKUASAI OLEH MASYARAKAT (Studi Kasus : Desa Tegalrejo, Pancursari, Kabupaten Malang) LILA SILVIA WATI
Dinamika Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.973 KB)

Abstract

ABSTRACTLand is the most important part in meeting human needs. Land can also influence the dynamics of a country's development. From this information, in everyday life there are often land disputes, one of which is the land use dispute for PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) which is controlled by the people of Tegalrejo Village. The formulation of the problem of this scientific paper is the factor that influences the occurrence of disputes, how the dispute resolution is carried out and how the legal consequences arise after the dispute occurs. This research was conducted at PTPN XII (Teglrejo Village, Pancursari, Malang Regency) with an empirical juridical method, presented in a descriptive description and analyzed so that it can provide an overview according to the field. The results of the author's research are that one of the residents of Tegalrejo Village illegally controls the land. Settlement of land use rights disputes for PTPN XII has been conducted non-litigation, namely by mediation and negotiation. As well as litigation through the courts. The resulting legal consequence is the judge's decision by considering several criminal and civil law regulations.Keywords: Land Use Rights, Dispute Resolution, Legal ConsequencesABSTRAKTanah merupakan bagian terpenting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tanah juga dapat mempengaruhi dinamika perkembangan suatu negara. Dari keterangan tersebut,dalam kehidupan sehari-hari sering kali dijumpai sengketa tanah, salah satunya tentang sengketa tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) yang dikuasai oleh masyarakat Desa Tegalrejo. Rumusan masalah karya ilmiah  ini adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa , bagimana penyelesaian sengketa yang dilakukan dan bagimana akibat hukum yang ditimbulkan setelah terjadinya sengketa. Penelitian ini dilakukan di PTPN XII ( Desa Teglrejo, Pancursari, Kabupaten Malang) dengan metode yuridis empiris, disajikan dalam uraian deskriptif dan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran sesui lapangan.Hasil penelitain penulis adalah bahwa salah seorang warga Desa Tegalrejo menguasai tanah secara ilegal. Penyelesaian sengketa tanah Hak Guna Usaha PTPN XII pernah dilakukan secara non-litigasi yaitu dengan mediasi dan negoisasi. Serta jalur litigasi melalui pengadilan. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah yaitu keputusan hakim dengan menimbang beberapa peraturan hukum pidan dan perdata.Kata Kunci : Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha, Penyelesaian Sengketa, Akibat Hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue