cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 10 (2022): Dinamika" : 7 Documents clear
TERITORIAL INDONESIA PADA SENGKETA LAUT CHINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Siti Qurrotu A'yun
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.065 KB)

Abstract

ABSTRACTThe North Natuna Islands are Indonesia's border areas that are in direct contact with the South China Sea (LCS) which are unilaterally claimed by the Chinese government, so that this creates tension with countries directly bordering the LCS, including Indonesia. Therefore, the author examines the Indonesian territory in the LCS dispute in the perspective of international law. The research method used in this research is normative legal research, which uses several research methods such as a conceptual approach (statue approach) and a case approach (case approach). This study explains that the LCS conflict has been resolved based on the perspective of International Law with the issuance of a permanent court of arbitration (PCA) decision which states that China is not entitled to the LCS based on the nine dash line claim or based on traditional fishing because it is contrary to the Law of the Sea Convention/UNCLOS 1982, as well as for countries in the LCS region (including Indonesia) can rearrange their maritime claims upon the issuance of the PCA decision.Keywords: International Law, South China Sea (LCS), Indonesian Territory ABSTRAKKepulauan Natuna Utara merupakan kawasan perbatasan Indonesia yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan (LCS) yang di klaim sepihak oleh pemerintah China, sehingga hal tersebut menimbulkan ketegangan dengan Negara-negara yang berbatasan langsung dengan LCS termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu penulis meneliti tentang territorial Indonesia pada sengketa LCS dalam perspektif hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan konseptual (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pada penelitian ini menjelaskan bahwasanya konflik LCS sudah terselesaikan berdasarkan perspektif Hukum Internasional dengan dikeluarkannya putusan permanent court of arbitration (PCA) yang menyatakan bahwa China tidak berhak atas LCS berdasarkan klaim nine dash line maupun berdasarkan traditional fishing karena bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut/UNCLOS 1982, serta untuk negara di kawasan LCS (termasuk Indonesia) dapat mengatur ulang klaim maritimmnya atas dikeluarkannya putusan PCA.Kata Kunci : Hukum Internasional, Laut China Selatan (LCS), Teritorial Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBLIGASI DALAM PASAR MODAL ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN WALI AMANAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL Alfat Hoki Sri Meliana Dewi
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.094 KB)

Abstract

ABSTRACTThis study examines the relationship between bondholders and bond sellers and trustees as well as the legal protection of bondholders for unlawful acts committed by the trustee as a service provider of debt securities in the perspective of investment law and capital markets. The research method in this study is normative legal research, using several research methods such as the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary. The legal material analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique. This study explains that there is a need for regulation regarding bondholders being able to act legally both inside and outside the court regarding the relationship between bondholders and the trustee. However, based on the provisions of Article 53 jo. Article 111 of Law Number 8 of 1995 Bondholders who suffer losses due to the negligence of the trustee can claim compensation from the trustee.Keywords: Legal Protection, Bondholders, Unlawful Acts, Trustee ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang hubungan antara pemegang dengan penjual obligasi dan wali amanat serta perlindungan hukum pemegang obligasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan wali amanat sebagai penyedia jasa pengurusan surat utang dalam perspektif hukum investasi dan pasar modal. Metode penelitian dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa metode penelitian seperti pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Bahan hukum yang digunakan ialah primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan ialah Teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan bahwa perlu adanya pengaturan mengenai pemegang obligasi dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar pengadilan terkait hubungan pemegang obligasi dengan wali amanat. Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 53 jo. pasal 111 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 pemegang obligasi yang mengalami kerugian akibat kelalaian wali amanat dapat menuntut ganti rugi kepada wali amanat.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Obligasi, Perbuatan Melawan Hukum, Wali Amanat
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN KREDIT ONLINE PADA PLATFORM SHOPEE DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN Mochamad Febrian Nurdin
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.518 KB)

Abstract

ABSTRACTObtaining an unsecured loan is very easy and fast in the digital era nowadays. One of the applications that provide these loans is the Shopee application with its service feature called Shopee Paylater. Because it is carried out online, the Paylater loan is very vulnerable to the occurrence of bad faith from the borrower. Therefore, the researcher made a formulation the problem: 1) How to arrange online crediting services on the Shopee platform? and 2) How is the juridical analysis of the precautionary principle of regulating online crediting services on the Shopee platform. This research uses normative juridical research methods, with a statute approach. The results of this study show that Shopee Paylater services have three interrelated legal relationships, and are subject to POJK Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. Furthermore, the juridical analysis of the precautionary principle assessed based on Principles 5C and 5P shows that Shopee Paylater services through its terms and conditions have applied the principle of prudence in providing credit.Keywords : Precautionary Principle, Online Credit, Shopee Paylater. ABSTRAK Diera digital seperti saat ini memperoleh pinjaman tanpa jaminan sangatlah mudah dan cepat, salah satu aplikasi yang menyediakan pinjaman tersebut ialah Shopee dengan fitur layanannya yang bernama Shopee Paylater. Karena dilakukan secara online maka dalam pinjaman Paylater tersebut sangatlah rentan akan terjadinya iktikad buruk dari sipenerima pinjaman. Karena hal tersebut maka peneliti membuat rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan layanan permberian kredit secara online pada platform Shopee? dan 2) Bagaimana analisis yuridis prinsip kehati-hatian terhadap pengaturan layanan pemberian kredit secara online pada platform Shopee. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengaturan layanan Shopee Paylater memiliki tiga hubungan hukum yang berkaitan, dan tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, analisis yuridis prinsip kehati-hatian yang dinilai berdasarkan Prinsip 5C dan 5P menunjukkan bahwa layanan Shopee Paylater melalui syarat dan ketentuannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit.Kata kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Kredit Online, Shopee Paylater.
IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA DAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Adam Ilham Ahmadi
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.533 KB)

Abstract

ABSTRACTThe problem raised is the implementation of the simple principle and the principle of openness in the process of registering land rights through the Complete Systematic Arrow Registration Program implemented by the National Land Agency of Mojokerto Regency. the discussion is about the implementation of the simple principle and openness in the implementation of the PTSL program, what obstacles occur in implementing the simple principle and openness, as well as what are the efforts to handle it. This research is an empirical juridical research. The result of this research is that in its implementation the implementation of the simple principle and the principle of openness in the process of registering land rights through the PTSL program has been implemented by the Land Agency of Mojokerto Regency. In implementing this principle, of course, there are obstacles that hinder it and there are already ways or efforts to handle it.Key words: simple principle and the principle of openness, Complete Systematic Land Registration Program ABSTRAK Permasalahan yang diangkat adalah implementasi asas sederhana dan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mojokerto. Pembahasannya tentang impelemtasi asas sederhana dan keterbukaan dalam pelaksanaan program PTSL, kendala apasaja yang terjadi dalam mengimplementasikan asas sederhana dan keterbukaan, juga apa saja upayanya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya implementasi asas sederhana dan asas keterbukaan dalam proses pendaftaran hak atas tanah melalui program PTSL sudah diimplementasikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto. Dalam mengimplementasikan asas tersebut tentu saja ada kendala kendala yang menghambat juga sudah ada cara atau upaya dalam menanganinya.Kata kunci : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Asas Sederhana, Asas Keterbukaan,
UPAYA BANK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH AKIBAT SKIMMING KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI Novita Gogani
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.849 KB)

Abstract

ABSTRACT               The development of technology is such that in its development also creates a gap for perpetrators of crime in using more sophisticated methods of crime. The development of information technology has led to evolution leading to digital banking services. This technology development not only provides convenience for customers but also coupled with negative aspects, namely creating a new mode in the case of theft of customer funds using the skimming method. Legal arrangements for crime of skimming, namely: based on the Criminal Code, skimming criminals are charged with Article 363 of the Criminal Code. Based on the ITE Law, skimming criminals are charged with Article 30 paragraph 1, paragraph 2 and paragraph 3 of the ITE Law, article 32 of the ITE Law. Keywords: Cyber crime, skimming, banking ABSTRAK Perkembangan teknologi berjalan sedemikian rupa sehingga dalam perkembangannya juga menimbulkan celah bagi pelaku kejahatan dalam menggunakan metode kejahatan yang lebih canggih juga. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan evolusi yang mengarah kepada layanan perbankan digital . Perkembaangan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah tapi juga dibarengi dengan aspek negatif yaitu menimbulkan modus baru dalam kasus pencurian dana nasabah dengan metode skimming. Pengaturan hukum kejahatan skimming, yaitu : berdasarkan KUHP pelaku kejahatan skimming dijerat dengan Pasal 363 KUHP. Berdasarkan UU ITE pelaku kejahatan skimming dijerat dengan pasal 30 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UU ITE, pasal 32 UU ITE. Kata Kunci : Cyber crime, skimming, perbankan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN ARANSEMEN MUSIK TANPA IJIN PENCIPTANYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Luqman Hakim Mauluddin Is'ya
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.073 KB)

Abstract

ABSTRACT            Regulations regarding copyright have been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, in its development copyright has encountered various violations. One of them is regarding changes to the musical arrangement that was changed without permission from the creator of the musical work. The researcher in this case analyzes the legal protection against changes in song arrangements and the form of the mechanism for distributing royalties to musicians who compose songs for works whose musical arrangements have been changed.Losses will be felt by songwriters and copyright holders, in the form of loss of economic rights and other rights and will have a negative impact on the development of copyright in Indonesia. Users who have used the economic rights of the creators are obliged to pay royalties to the songwriters or copyright holders, this is a consequence that must be done because they have used these rights.This research uses a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials uses the literature study method with primary and secondary legal materials. Then the legal material is reviewed by analyzing the research approach to answer legal issues. Keywords: Legal Protection, Music Arrangement, CopyrightABSTRAKPengaturan mengenai hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam perkembanganya hak cipta mendapati berbagai pelanggaran. Salah satunya adalah mengenai perubahan aransemen musik yang dirubah tanpa perizinan dari penciptanya terhadap karya musik tersebut. Peneliti dalam hal ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap perubahan aransemen lagu dan bentuk mekanisme pembagian royalti kepada musisi pencipta lagu terhadap karya yang sudah dirubah aransemen musiknya.Kerugian akan dirasakan oleh pencipta lagu dan pemegang hak cipta, berupa hilangnya hak ekonomi dan hak lainya dan akan menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan hak cipta di Indonesia. Pengguna yang menggunakan hak ekonomi dari pencipta wajib untuk membayar royalti kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta, sebagai konsekuensi yang harus dilakukan karena telah menggunakan hak tersebutPenelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi literatur dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian bahan hukum dikaji dengan analisis pendekatan penelitian untuk menjawab isu hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Aransemen musik, Hak Cipta.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Robin Wawan Wijaya
Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.908 KB)

Abstract

 ABSTRACT                Settlement of inheritance land disputes over ownership of study land rights in Lowokwaru sub-district, Malang city, which often happens to the Camat by way of mediation/settlement by ADR (out of court). With the presence of these problems, it is interesting to conduct research with the formulation of the problem, namely 1. How to resolve inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in Lowokwaru sub-district, Malang city? 2. What are the obstacles in the settlement of inheritance land disputes regarding the ownership of the rights to the study land in the Lowokwaru sub-district, Malang city?. The purpose of this study is to find out how to resolve inheritance land disputes on ownership of study land rights in the Lowokwaru sub-district, Malang city and to find out the obstacles in its implementation. The type of research used is empirical juridical (field research), legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every legal event that occurs in society.               Based on the results of the research obtained, the authors conclude that (1) how to settle inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in the lowokwaru subdistrict, Malang city, which was carried out by the sub-district head using ADR (out-of-court settlement) / mediation (2) What are the obstacles In the settlement of inheritance land disputes regarding ownership of study land rights in the Lowokwaru sub-district, Malang city, there is only one room for mediation, the parties are not there to agree and it is difficult to find documentary evidence.  Keywords : Dispute, Inheritance, ADR (out of court settlement)        ABSTRAK    Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yang sering terjadi untuk dilakukan Bapak Camat dengan cara mediasi/ penyelesaian secara ADR (diluar pengadilan). Dengan hadirnya permasalahan tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang ? 2. Apa saja hambatan di dalam Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang ?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang dan untuk mengetahui hambatannya di dalam pelaksanaannya. Jenis penelitiannya yang digunakan adalah yuridis empiris (penelitian lapangan), penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.   Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa (1) Bagaimana cara Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yang dilakukan Bapak Camat dengan menggunakan ADR (penyelesaian diluar pengadilan) / secara mediasi  (2) Apa saja hambatan di dalam Penyelesaian sengketa tanah waris terhadap kepemilikan hak atas tanah studi di kecamatan lowokwaru kota malang yaitu ruangan untuk mediasi hanya ada satu ruangan, para pihak yang tidak ada untuk sepakat dan sulitnya ditemukan barang bukti surat.  Kata kuci : Sengketa, Waris, ADR (penyelesaian di luar pengadilan)

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue