cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 19 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Syaiful Bahri
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.635 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perlunya hak kekayaan intelektual Merek yang harus dilindungi dan harus didaftarkan. Isu hukum penelitian ini yaitu 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimana akibat hukum bagi Pemilik merek yang tidak terdaftar berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.  Perlindungan Preventif yaitu pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Perlindungan hukum preventif Merek  diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis yakni dengan melakukan pendaftaran Merek.Sementara perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek. Akibat Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yakni jika suatu Merek tidak didaftarkan yaitu Pemegang Merek tidak mempunyai landasan hak untuk menikmati hasil Merek tersebut. Hak atas Merek kepada Merek yang tidak terdaftar secara yuridis dan ekonomis dianggap tidak pernah ada.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran, MerekABSTRACKThis research is motivated by the need for trademark intellectual property rights that must be protected and must be registered. The legal issues of this research are 1). What is the form of legal protection for unregistered trademark owners based on Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? 2. What are the legal consequences for the owner of a mark that is not registered under Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications? This research method is a normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis of legal materials uses descriptive qualitative analysis. Forms of Legal Protection for Unregistered Mark Owners. Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications there are 2 (two) namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive Protection is protection before a crime or law violation occurs against well-known marks and marks. Preventive legal protection for Marks is regulated in the Trademark Law & Geographical Indications, namely by registering a Mark. While repressive legal protection is legal protection of a trademark when there is a trademark crime or violation of trademark rights. Legal Consequences for Unregistered Trademark Owners Based on Law no . 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely if a Mark is not registered, the Mark Holder does not have the right to enjoy the results of the Mark. Rights to Marks for Marks that are not legally and economically registered are deemed to have never existed. So that the name of the Mark Holder is also considered to never exist, because the Mark is not registered. In addition, a Mark that is not registered will cause a trademark dispute or trademark infringement that will occur later.More about this source textSource text required for additional translation informationSend feedbackSide panels.Keyword : Legal Protection, Registred, Merk
PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA PERDAGANGAN RETAIL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELIDUNGAN, PEMBINAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kota Batu) Yuli Eka Yanti
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.475 KB)

Abstract

ABSTRCTThe step towards supervision of trading business licensing is a step to reduce violations of the provisions of trading business licensing. The existence of a unified administrative system starting from the central government to the regions, will have an influence on the unity of the form of licensing services and supervision of licensing which leads to meeting the needs of the community. Retail entrepreneurs are also expected to be able to resolve licensing issues in order to run their business properly. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the process of supervising retail trade business permits based on the Batu City Regional Regulation Number 2 of 2019 in Batu City. Constraints in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. As well as efforts to overcome obstacles in the implementation of supervision of retail trade business permits in Batu City. This research is an empirical type of research, using a sociological juridical approach. Collecting legal materials through library research and field studies using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.Keywords: Retail Trade, Licensing, Supervision.ABSTRAKLangkah terhadap pengawasan perizinan usaha dagang merupakan langkah untuk mengurangi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha perdagangan. Adanya kesatuan sistem administrasi mulai dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, akan membawa pengaruh terhadap kesatuan bentuk pelayanan perizinan dan pengawasan perizininan yang bermuara kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk para pengusaha retail juga diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah perizinan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, Proses pengawasan izin usaha perdagangan retail berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Batu. Kendala Dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Serta upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha perdagangan retail di Kota Batu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Kata Kunci: Perdagangan Retail, Perijinan, Pengawasan.
MEKANISME PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI LELANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik) zul zulkifli
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.054 KB)

Abstract

ABSTRACTThe choice of the theme is motivated by the many processes of buying and selling land through auctions that occur in the community, so it is necessary to know about the mechanism for the transfer of property rights to land and to seek things that become obstacles to the transition process. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What is the mechanism for transferring ownership rights to land through auction based on Government Regulation Number 24 of 1997 at the National Land Agency of Gresik Regency? 2. What are the obstacles in the transfer of land ownership rights through auctions and what are the efforts to overcome them? The method used by the author is empirical juridical with a sociological approach. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out through field techniques by means of interviews, observations, and documentation and data analysis techniques using qualitative analysis. The mechanism for the transfer of land ownership rights is divided into nine stages by fulfilling predetermined conditions, and if there are obstacles there are several steps that can be taken.Key words: Land Ownership, Auction, Land RegistrationABSTRAKPilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya proses jual beli tanah melalui lelang yang terjadi dimasyarakat, sehingga perlunya diketahui tentang mekanisme peralihan hak milik atas tanah serta mengupayakan hal-hal yang menjadi penghambat proses peralihan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme peralihan hak milik atas tanah melalui lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik? 2. Apa saja hambatan dalam peralihan hak milik atas tanah melalui lelang dan bagaimana upaya untuk mengatasi hal tersebut? Metode yang digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik lapangan dengan cara wawancara, observasi, serta dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Mekanisme peralihan hak milik atas tanah dibagi menjadi sembilan tahap dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, dan apabila terjadi hambatan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Kata kunci : Hak Milik Atas Tanah, Lelang, Pendaftaran Tanah
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN NOMINEE YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING ATAS HAK KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Yulianto Iyung Yulianto
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.068 KB)

Abstract

ABSTRACT The author raises the issue of the legal consequences of a nominee agreement made by a foreign citizen on land ownership rights from a positive legal perspective with the formulation of the problem 1. How is the validity of the nominee agreement made before a notary according to law 2. What are the legal consequences of the nominee agreement if one of the parties commits default. The research method used is normative juridical by taking a statutory approach and a concept approach. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. The technique of collecting legal materials is done by studying existing legal materials. While the analysis of the legal material is carried out by qualitative analysis.The results of this study explain that the validity and binding strength of the nominee agreement cannot be separated from the provisions of Article 1320 of the Civil Code. In the Civil Code there are 2 types of agreements, namely nominee agreements (known in the Civil Code) and innominate agreements (not yet known in the Civil Code). All of these agreements are recognized for their existence and their strength is recognized in the Indonesian laws and regulations. in other words, it does not conflict with the provisions contained in Article 1320 of the Civil Code. The legal consequences of the nominee agreement Article 26 paragraph (2) of the BAL stipulates the legal consequences of transferring ownership rights to land directly or indirectly to foreigners, including: a. The agreement is null and void b. The land that is the object of the agreement falls to the state c. The payment for the land cannot be reclaimed. d. Ownership rights are nullified.Keyword: Nominee Agreement, Legal Consequences, Positive Law ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Nominee yang dilakukan warga Negara asing atas Hak Kepemilikan Tanah perspektif Hukum Positif dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah keabsahan perjanjian nominee yang dibuat di hadapan notaris menurut hukum 2. Apa akibat hukumnya dari perjanjian nominee tersebut apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber bahan hukum yang digunakan ialah sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang ada. Sedangkan analisis bahan hukumnya dilakukan dengan deskriptif kualitatif.Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian nominee tidak terlepas dari ketentuan pasal 1320 kitab undang-undang Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata terdapat 2 macam perjanjian yaitu perjanjian nominat (dikenal dalam KUHPedata) dan perjanjian innominat (belum dikenal dalam KUHPerdata). Semua perjanjian tesebut di akui keberadaan dan diakui kekuatanya dalam hukum peraturan yang berlaku indonesia. dengan kata lain tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum dari perjanjian nominee pasal 26 ayat (2) UUPA mengatur akibat hukum dari perpindahan hak milik atas tanah secara langsung maupun secara tidak langsung kepada WNA antara lain: a.Perjanjian batal demi hukum b.Tanah yang menjadi obyek perjanjian jatuh kepada negara c.Pembayaran atas tanah tersebut tidak dapat dituntut kembali d.Hak milik menjadi hapus.Kata Kunci: Perjanjian Nominee, Akibat hukum, Hukum Positif       
UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Daimanul Hasani Hasani
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.354 KB)

Abstract

ABSTRACTEfforts to protect child labor rights have existed for a long time, both in the form of legislation and in their implementation. However, these efforts have not shown adequate results in accordance with the needs and development of social communities. The role of government and society as well as social organizations that are still lacking in fulfilling the rights of a child, especially in child labor who are still vulnerable to human rights violations, must be seriously considered. The problem of human rights violations in the industrial sector is currently rife in Indonesia related to poverty and underdevelopment. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection of human rights for child labor in a positive legal perspective and the government's efforts to prevent child labor. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.Keywords: Children, Human Rights, Work.ABSTRAKUsaha perlindungan hak asasi pekerja anak sudah ada sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan pekembangan masyarakat sosial. Peran pemerintah dan masyarakat serta organisasi sosial yang masih kurang dalam pemenuhan hak seorang anak, khsusnya dalam pekerja anak yang masih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, harus benar-benar diperhatikan. Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam sektor industrial dewasa ini marak terjadi di indonesia berhubungan dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja anak dalam perspektif hukum positif serta, upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.Kata Kunci: Anak, HAM, Pekerjaan.
Analisis Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang) Hudan Al Muttaqien
Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.497 KB)

Abstract

ABSTRACT            The marriage of minors has recently been rife among the community in general, it often occurs in rural areas. This is caused by many factors, one of the factors that often occurs is an accident (pregnant out of wedlock) and several other factors. Marriage of minors is contrary to Law no. 16 of 2019 in the formulation of the law explains that the age limit for getting married is 19 (nineteen). However, it is different from the provisions in Islamic law where the age limit for marriage is determined by the age of a person. The formulation of the problem at this time are: 1). What are the factors that cause the marriage of minors in Pakis Subdistrict, Malang Regency 2) How is the marriage of minors according to the perspective of Islamic Law 3). How is the marriage of minors according to the perspective of Law no. 16 of 2019. The method used this time is empirical juridical or it can also be called field research. The result of this discussion is that the provisions of the Law and Islamic Law are different           Keywords : Mariage, minors ABSTRAKPerkawinan anak dibawah umur akhir-akhir ini marak terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya sering terjadi di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang sering terjadi ialah kecelakan (hamil di luar nikah) dan beberapa faktor lainya. Perkawinan anak dibawah umur ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 didalam rumusan UU tersebut menjelaskan bahwa batas usia melangsungkan perkawinan adalah 19 (Sembilan belas). Namun berbeda dengan ketentuan di dalam Hukum Islam yang batas usia perkawinan ditentukan oleh balighnya seseorang itu.  Rumusan masalah pada kali ini yaitu : 1). Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Pakis Kabupaten Malang 2) Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut persprektif Hukum Islam 3). Bagaimana perkawinan anak dibawah umur menurut persprektif Undang-Undang No. 16 tahun 2019. Metode yang digunakan kali ini yaitu yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun hasil pembahasan kali ini yaitu ketentuan UU dan Hukum Islam berbeda Kata kunci : Perkawinan, anak dibawah umur

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue