cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 2 (2022): Dinamika" : 7 Documents clear
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA RI ZA L
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTA standard clause is a written contract made by a party, which is often already printed in a certain form and in general the parties can only sign it without any changes in the clause. Problems in the standard clause if the position of the parties is considered balanced. A very clear imbalance occurs when one party has a monopoly position where if someone wants to obtain goods or services, and cannot negotiate sincerely and sincerely the terms according to his own will. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the form of protection for consumers in standard clauses according to the perspective of civil law, and the contents of standard clauses in order to achieve justice for the parties. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, and a conceptual approach. Sources of legal materials, namely, primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of analyzing legal materials is carried out by means of library research and documentation.Keywords: Consumers, Standard Clauses, Civil Law.ABSTRAKKlausula baku merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh suatu pihak, yang seringkali sudah tercetak dalam bentuk formulir tertentu dan pada umumnya para pihak hanya dapat menandatangani tanpa adanya perubahan dalam klausulanya. Permasalahan dalam klausula baku apabila posisi para pihak dianggap seimbang. Ketidak seimbangan yang sangat jelas terjadi apabila salah satu pihak memiliki kedudukan monopoli dimana jika seseorang ingin memperoleh barang atau jasa, dan tidak dapat merundingkan dengan sungguh-sungguh ikhlas syarat-syarat yang sesuai kehendak sendiri. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, bentuk perlindungan terhadap konsumen dalam klausula baku menurut perspektif hukum perdata, dan isi klausula baku agar mencapai keadilan bagi para pihak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.Sumber bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan dan dokumentasi.Kata Kunci: Konsumen, Klausula Baku, Hukum Perdata. 
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM KONTRAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Risqi Kurniawan Risqi
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.842 KB)

Abstract

ABSTRACTBased on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, the requirements for electronic signatures are regulated in the law. In its development, the electronic signature is affixed to the deed. What is the position of electronic signatures according to Indonesian positive law? What is the validity of electronic signatures in contracts according to Indonesian positive law? This paper was prepared using a normative method with a conceptual, statutory and comparative approach. According to the provisions of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. In a deed, when using an electronic signature, it must be confirmed in advance regarding the official authorized to make the deed. Notaries cannot make an authentic deed using an electronic signature, this is based on the principle of the table lionic officium fidaliter excercebo notary in making a deed must be conventional. Non-Notary Officials are not bound by this principle.Key words: Electronic Signature, Deed, Notary, Non-Notary. ABSTRAKBerdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, persyaratan tanda tangan elektronik diatur dalam undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya tanda tangan elektronik dibubuhkan dalam akta. Bagaimana kedudukan tanda tangan elektronik menurut hukum positif Indonesia? Bagaimana keabsahan tanda tangan elektronik dalam kontrak menurut hukum positif Indonesia? Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan komparatif. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada suatu akta apabila menggunakan tanda tangan elektronik harus dipastikan terlebih dahulu terkait pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Notaris tidak dapat membuat akta otentik dengan menggunakan tanda tangan elektronik, hal ini berdasarkan asas tabellionis officium fidaliter excercebo notaris dalam membuat akta harus secara konvensional. Pejabat Non-Notaris tidak terikat pada asas tersebut.Kata kunci  : Tanda Tangan Elektronik, Akta, Notaris, Non-Notaris.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Kutai Timur) Achmad Alhady Muslimin
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.176 KB)

Abstract

ABSTRAK        Pelaksanaan proses perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, mekanisme prosesnya belum diatur secara detail dan lengkap didalam prakteknya belum dapat dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor  Tindak Pidana korupsi dilakukan dengan cara nama atau identitas saksi pelapor disamarkan atau dirahasiakan dengan tujuan agar memberi perlindungan dan rasa aman kepada saksi pelapor beserta keluarganya dan harta bendanya. .Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dugaan tindak pidana korupsi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, masih lemahnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang LPSK, kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas mengenai jaminan terhadap perlindungan hukum saksi dan korban, kurangnya konsistensi dalam melaksanakan sistem perlindungan saksi dan korban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, kurangnya peran LBKH atau LBH dan LSM dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Hambatan lainyaitu hambatan internal yang dihadapi oleh pihak berwajib masih minim peran lembaga sistem peradilan pidana terpadu.Upaya mengatasi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap saksi pelapor  tindak pidana korupsi adalah Sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi harus lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat menjadi berani untuk melaporkan suatu tindak pidana yang sedang terjadi. Kata Kunci: Perlindungan, saksi pelapor, korupsi ABSTRACK           The results of the study explain that the Legal Protection of the Reporting Witness of the Crime of Corruption is carried out by hiding the name or identity of the reporting witness with the aim of providing protection and a sense of security to the reporting witness and his family and property. Barriers to the implementation of legal protection for witnesses reporting alleged criminal acts of corruption are the lack of adequate facilities and infrastructure, weak provisions in the LPSK Law, lack of socialization carried out to the wider community regarding guarantees for legal protection of witnesses and victims, lack of consistency in implement the witness and victim protection system that has been established by law, the lack of role of LBKH or LBH and NGOs in providing understanding to the general public. Another obstacle, namely the internal obstacles faced by the authorities, is still minimal in the role of the integrated criminal justice system. Efforts to overcome obstacles in legal protection of witnesses reporting criminal acts of corruption are socialization to the public about witness protection must be further improved so that the public becomes brave to report an act. ongoing crime.Keywords: Legal protection, witness, corrupt
PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PERKARA GUGATAN SEDERHANA DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG basori basori basori
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.682 KB)

Abstract

ABSTRACTLaw No. 48 of 2009 on the Power of Justice stipulates that the judiciary, which is interpreted as a process carried out in a court related to the task of examining, deciding and adjudicating cases, must be carried out with simple, fast and light costs (Article 2 Paragraph (4).  Simple means that the examination and resolution of cases is done in an efficient and effective way. The fast foundation, a principle that is universal, is concerned with a non-protracted solution time. The principle of light cost means that the cost of the case can be reached by the community.  The simple, fast, and light cost principle as set out in the Judicial Powers Act above in reality is realized optimally. Based on the background of the above problem, the focus of the problem that is used as a concentration of discussion in this study can be formulated as follows:How simple, fast, and light cost simple lawsuits in Sharia economic disputes?Has the simple, fast, and light cost principle in the Islamic Economic Zinc has been realized?Keywords: simple, fast and light cost ABSTRAKUndang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa peradilan, yang dimaknai sebagai suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara[1], harus dilaksanakan dengaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan(Pasal 2 Ayat (4).  Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut.Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.[2]Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatas dalam kenyataannya apakah terwujud secara optimal.Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahan yang dijadikan konsentrasi pembahasan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :Bagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah ?Apakah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Sengeketa Ekonomi Syariah  sudah terwujud ?kata kunci: asas sederhana, cepat dan biaya ringan[1] Hukum online, Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan, http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan, .[2]Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biayaringan.
PERJANJIAN KERJA SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Yuridis Pada Perusahaan Meubel Lindah Pasuruan) Riri Amanda Putri
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.492 KB)

Abstract

ABSTRACTIncreased work opportunities have resulted from the business world's rapid expansion. It will form an employment relationship between the worker and the entrepreneur in the employment agreement. The purpose of this study is to examine how labor law and work copyright law regulate work agreements, as well as whether the Lindah Furniture Company's work agreement complies with labor law.The approach method is sociological juridical, and the sort of research performed is empirical juridical. The study's findings show that in a work agreement, labor law and work copyright law are both regulatory and coercive. There are various elements that are less advantageous for the manpower in the Lindah Furniture Company's work agreement, including overtime wages that are determined internationally by the Lindah Furniture Company.Keywords : Employment agreement, legal protection, employment relationship.ABSTRAK Pertumbuhan dunia usaha yang sangat pesat menyebabkan meningkatnya kesempatan kerja. Dalam perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha maka akan menimbulkan hubungan kerja. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja mengatur tentang perjanjian kerja dan apakah perjanjian kerja di Perusahaan Meubel Lindah sudah sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dan metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja bersifat mengatur dan memaksa dalam suatu perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh Perusahaan Meubel Lindah, ada beberapa hal yang kurang menguntungkan bagi tenaga kerja, yaitu upah lembur dihitung secara global oleh pihak Perusahaan Meubel Lindah.Kata kunci : Perjanjian kerja, perlindungan hukum, hubungan kerja.
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (Studi Di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep) Aqidatul Mustafidah
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.418 KB)

Abstract

ABSTRACTThe transfer of land rights is a legal act that causes the transfer of land rights from the owner to the other party, there are three formulations of the problem that the author raised, namely: How is the process of implementing the transfer of property rights to land through an under-hand purchase agreement in The Village of Pekandangan Barat Sumenep Regency? What is the validity of the agreement to buy and sell the right to land in an under-hand sale agreement in Pekandangan Barat Village of Sumenep Regency? What is the legal protection for people who make the transfer of land rights through under-handed purchase agreements in Pekandangan Barat Village of Sumenep Regency? In this study the authors used empirical juridical research methods. The results of transitional research conducted by the community in the presence of the Village Chief are not in the presence of competent people who are considered legitimate by the community but not legally valid whose legal protection is very weak.Keywords: Land Rights Transition, Agreements, Buying and Selling. ABSTRAKPeralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan  hukum yang menimbulkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik ke pihak yang lainnya, ada tiga rumusan masalah yang penulis angkat yaitu: Bagaimana proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah dengan melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli hak atas tanah dalam dengan melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang melakukan peralihan hak milik atas tanah  melalui perjanjian jual beli di bawah tangan di Desa Pekandangan Barat Kabupaten Sumenep? Dalam penelitian ini  penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian peralihan yang di lakukan oleh masyarakat di hadapan Kepala Desa bukan di hadapan yang berwewenang yang di anggap sah oleh masyarakat akan tetapi tidak sah secara yuridis yang perlindungan hukum sangat lemah karena tidak sesuai dengan peraturan hukum.Kata Kunci : Peralihan Hak Atas Tanah, Perjanjian, Jual Beli.
PELAKSANA PESERTA PEMILU TERHADAP CALON PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG N0 8 TAHUN 2016 TENTANG DISABILITAS Muhammad Sadikin Rahayaan
Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.245 KB)

Abstract

 ABSTRAK This paper discusses the legal protection of political rights for persons with disabilities, with the formulation of the problem of how the implementation of legal protection for election participants with disabilities and the legal consequences of the general election executive committee for disabilities. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research. The results of the research are to show that legal protection of the rights of persons with disabilities is quite difficult to obtain protection of their voting rights. The form of protection is related to the right to vote or political rights in Law No. 8 of 2016 and is chosen especially for persons with disabilities in the process of participation in the democratic party for the regional head election which is contained in Article 27 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely that everyone has the right to receive freedom and have the same rights without any difference and are entitled to legal protection.Keywords: Legal Protection, Rights of Persons with Disabilities             ABSTRAK             Dalam penulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak politik bagi  penyandang disabilitas, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap peserta pemilu penyandang disabilita bagaimana akibat hukum terhadap panitia pelaksana pemilihan umum terhadap disabilitas. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitan adalah untuk menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak kaum penyandang disabilitas yang cukup sulit untuk untuk mendapkan perlindungan terhadap hak pilihnya. Bentuk perlindungan terkait dengan hak memilih atau hak politik dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016  dan dipilih terutama bagi penyandang disabilitas dalam proses partisipasi pada pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yaitu setiap orang berhak mendapatkan kebebasan dan mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Disabilitas

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue