cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 3 (2022): Dinamika" : 8 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (Noodweer Exces) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA STUDI PUTUSAN NO.09/PID.B/2013/PTR Kartika Widyaningsih
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.893 KB)

Abstract

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran Norma dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana.Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan dan akibat. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan satu pidana. sebagaimana telah diancamkan tergantung dari melakukan perbuatan yang mempunyai kesalahan. Sebab dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan . Pembelaan terpaksa merupakaan pembelaan hak pada ketidak adilan sehingga seorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh undang-undang dimaafkan karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) yang melatarbelakangi penulis ini adalah: 1. Apakah Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwah Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Sudah Sesuai Dengan Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Terdakwa? 2. Apakah  Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Dalam Diri Terdakwa Tidak Ditemukan Adanya Alasan Pemaaf Sudah Sesuai Dengan Fakta Hukum Yang Terungkap Dalam Persidangan?. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti ini yaitu penelitian hukum yuridis normatife. Yang mana menggunkan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer,sekunder,tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menganalisisi secara deskriptif yaitu dengan menguraikan lalu kemudian disimpulkan hasil dari peneliti ini adalah berdasarkan putusan hakim tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas melainkan pembelaan darurat yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak terpenuhinya unsur kegoncangan jiwa yang hebat pada diri terdakwa, terhadap terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN SUSPEND YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN GRAB TERHADAP MERCHANT DAN DRIVER Amalia Savira Khuseini
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.887 KB)

Abstract

ABSTRACTGrab has tied to merchant and driver through a partnership agreement. In a gone case grab is judged often to make the rule unilaterally out of agreed-upon agreement, it refers to the hanging done grab against the partner. Suspend an against the background is a violation the code of ethics, which does Grab upon can be said to be legitimate and not against the law when grounded on The rules listed both and out of the treaties binding upon merchant and driver. The analysis of suspend theory can only be done if it is sprained on the agreement. Because the legal tools used in analysis on this research are the agreement itself. Where binding treaties can beget achievements. In this analysis suspension done grab not immediately without cause, where theren’t binding rule outside the agreement. That's what's a reference an deliberative grab in doing action One-sided against merchant and driver.Keyword: Law Analysis, Grab, Suspend, Merchant, Driver.             ABSTRAKGrab telah mengikatkan diri dengan merchant dan driver melalui perjanjian kemitraan. Dalam perlaksanaanya Grab dinilai sering kali membuat aturan secara sepihak diluar perjanjian yang telah disepakati, hal ini merujuk pada suspend yang dilakukan Grab terhadap mitra. Tindakan suspend dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran kode etik, dimana suspend yang dilakukan Grab terhadap mita dapat dikatakan sah dan tidak melawan hukum apabila dilandaskan pada peraturan yang tercantum didalam maupun diluar perjanjian yang mengikat terhadap merchant dan driver.Analisis mengenai suspend secara teori hukum hanya dapat dilakukan jika analisis perjanjian sudah tergambar secara kongkrit. Hal ini dikarenakan alat hukum yang digunakan dalam analisa pada penelitian ini adalah perjanjian itu sendiri. Dimana perjanjian yang mengikat mampu melahirkan prestasi. Dalam analisis ini bahwasanya suspend yang dilakukan Grab tidak semerta-merta dilakukan tanpa sebab, dimana ada sebuah peraturan yang mengikat diluar perjanjian tersebut. Hal itulah yang menjadi acuan sebagai pertimbanagan Grab dalam melakukan tindakan sepihak terhadap merchant dan driver.Kata Kunci : Analisis Hukum, Grab, Suspend, Merchant, Driver
PELAKSANAAN PUTUSAN CERAI TALAK ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG (Studi Putusan Nomor 5410/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg) Anas Makruf Maulidi
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.43 KB)

Abstract

ABSTRACTMarriage is a covenant that binds the birth and mind on the basis of faith. In terms of worship, marriage is an important and sacred event in human life that contains the value of worship. One of the things you want with a marriage is to live together. Divorce is a legal act that will certainly bring certain legal consequences. In accordance with the provisions of Article 144 compilation of Islamic law (KHI), divorce can occur due to talaq from the husband or divorce lawsuit made by the wife, the divorce can only be done on the basis of the judge's decision in front of the Religious Court hearing. The court may oblige the ex-husband to provide the cost of livelihood and or determine something obligation to his ex-wife. Obligations of ex-husbands in the form of mut'ah, iddah bread (if his wife is not nusyus) and a living for children. In this case, even in the absence of a demand from the wife, the judge can punish the ex-husband to pay to the ex-wife in the form of mut'ah, iddah bread and child's livelihood. Based on the description that has been stated in the background above, then the problem in writing this thesis is how the implementation of divorce rulings on the livelihood of wives and children in the Malang Regency Religious Court and how to resolve it if the verdict is not implemented. Empirical juridical research is a legal study that uses secondary data as its initial data, which is then followed by primary data or field data, examining the effectiveness of a law and research that wants to find a relationship (correlation) between various symptoms or variables as a data gathering tool consisting of document studies, observations ( observations ), and interviews . Authority by law burdens the husband to provide a living iddah and mut'ah to the wife. The wife is also given the right to file a counterclaim for the child's livelihood, iddah and mut'ah. If the divorce is sued from the wife, in addition to filing a divorce lawsuit at the same time applying for a living for the wife (yourself / plaintiff) and the child's livelihood. The wife's application for a living, child maintenance costs, and marital property can also occur during the examination process, religious courts can determine the amount adjusted to the husband's abilities and not burden him.Key words: marriage, divorce, Talaq Divorce VerdictABSTRAKPerkawinan.adalah suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar keimanan. Dari segi ibadah, perkawinan adalah suatu kejadian yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia yang mengandung.suatu.nilai ibadah...Salah satu hal yang diinginkan dengan adanya pernikahan adalah hidup bersama. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut’ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak dalam di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan bagaimana penyelesaiannya jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). kewenangan oleh undang-undang membebani suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri. Istri juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan balik untuk nafkah anak, iddah dan mut’ah. Jika cerai gugat dari istri, disamping mengajukan gugatan percerai an sekaligus mengajukan nafkah untuk istri (diri sendiri/penggugat) dan nafkah anak. Permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan dapat juga terjadi selama proses pemeriksaan berlangsung, pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya.kata kunci: pernikahan, perceraian, putusan cerai talak
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI HEWAN DOMESTIK (KUCING DAN ANJING) DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Di Beberapa Negara (Indonesia–Amerika Serikat-Turki) Niken Cindy Esya Wardani
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.672 KB)

Abstract

ABSTRACTAs God's creatures, animals also have human rights that must be protected and respected like humans. Cats and dogs that are often found in people's lives are often tortured and mistreated to death. Based on that, how are domestic animal rights (cats and dogs) arranged and the differences and similarities regarding the regulation of the protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia, the United States, Turkey. Normative juridical law research uses the types of statutory approaches, Conceptual Approaches, and Comparative Approaches. The protection of domestic animal rights (cats and dogs) in Indonesia is regulated in Article 302 of the Criminal Code and Article 406 paragraph (2) of the Criminal Code. The United States has the Animal Welfare Act as a law to protect animal rights but prioritizes jurisprudence as a reference for the protection of animal rights. Turkey has The Animal Protection Bill Law No. 5199 which has been amended by The Animal Protection Bill Law No. 7332 as a rule that regulates animal rights, including domestic animal rights (cats and dogs).Keyword: Legal Protection, Animal Rights, Domestic Animals, Several CountriesABSTRAKSebagai makhluk ciptaan Tuhan, hewan pun memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati seperti manusia. Kucing dan anjing yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat pun tak jarang disiksa dan dianiaya hingga mati. Berdasar hal itu bagaimana pengaturan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) serta perbedaan dan persamaan tentang pengaturan terhadap perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia, Amerika Serikat, Turki. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan perbandingan. Perlindungan hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing) di Indonesia diatur dalam pasal 302 KUHP dan pasal Pasal 406 ayat (2) KUHP. Amerika Serikat memiliki Animal Welfare Act sebagai undang-undang perlindungan hak asasi hewan tapi mengutamakan yurisprudensi sebagai acuan perlindungan terhadap hak asasi hewan. Turki memiliki The Animal Protection Bill Law No. 5199 yang telah diamandemen dengan The Animal Protection Bill Law No. 7332 sebagai aturan yang mengatuhak asasi hewan termasuk hak asasi hewan domestik (kucing dan anjing)Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Asasi Hewan, Hewan Domestik, Beberapa Negara
TANGGUNGJAWAB DIREKSI APABILA PERSEROAN TERBATAS JATUH PAILIT (Analisis Putusan Pengadilan Niaga No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG) LINTANG DIAN KUSUMAWARDHANI
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.132 KB)

Abstract

Abstract This study discusses how the Board of Directors is responsible for the Bankrupt Limited Liability Company and how the legal protection for the Board of Directors whose assets are confiscated for the Bankrupt Limited Liability Company. The research method that will be used in this research is normative juridical. The research approach uses a legal approach, a conceptual approach. The results of this study indicate the responsibility given to the Board of Directors if a Limited Liability Company experiences Bankruptcy, and the protection of the assets/assets of the Directors which are confiscated to be used as a debt repayment of the Company by analyzing the decision of the commercial court No. 5/Pailit/2012/PN/NIAGA .SMG with Wahyu Hanggono as the Board of Directors of PT. Indonesian Antique.Keywords: Liability, Limited Liability Company, Bankrupt Abstrak Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Tanggungjawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas yang Pailit dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Direksi yang Asetnya disita bagi Perseroan Terbatas yang Pailit. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan pertanggungjawaban yang di berikan kepada Direksi apabila suatu Perseroan Terbatas mengalami Pailit, dan perlindungan harta/aset Direksi yang di sita untuk digunakan sebagai penulasan hutang Perseroan dengan melakukan analisis pada putusan pengadilan niaga No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG dengan Wahyu Hanggono selaku Direksi dari PT. Indonesia Antique.Kata Kunci : Tanggungjawab, Perseroan Terbatas, Pailit
SANKSI HUKUM BAGI PENGEDAR KOSMETIK BERBAHAYA YANG MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL NADIATUN NURIS AS-SOLIKHAH
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.114 KB)

Abstract

ABSTRACT            the author lifted the sanctions theme about dangerous cosmetics that had not been registered at BPOM and circulated on social media by revealing from the side of the crackdown. In this case, trying to see a lot of dangerous online cosmetic sellers, but the registers on the packaging aren't officially registered at the National Food and Drug Agency / BPOM. In this thesis, the author used normatif yuridis approach using statuapproaches (statue approach). The material obtained is then described with the purpose of explaining, classifying, and sharpening. The type of research used in writing this study is qualitative, a study method that refers to the legal norms found in legislation. According to the above research methods, the authors have found the answer to the question, that the perpetrators of the sale of malicious cosmetics on social media were caught in article 196 in 2009 of the health act and are exposed to the 28 verses (1) the act on consumer losses in online transactions. Keywords: circulation, hazardous cosmetics, sanctions.ABSTRAK          Dalam kasus ini mencoba untuk melihat banyaknya penjual kosmetik online yang berbahaya, akan tetapi nomor register yang terdapat di kemasan kosmetik tersebut tidak terdaftar secara resmi di BPOM. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Bahan-bahan yang diperoleh kemudian di uraikan dengan tujuan menjelaskan, menggolongkan, menajamkan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan terhadap penelitian ini adalah bersifat Normatif, yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya dimedia sosial terjerat pada Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Kesehatan dan juga terkena Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang kerugian konsumen di dalam Transaksi Online.Kata Kunci: Peredaran, Kosmetik Berbahaya, Sanksi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN SDA) adelia rizki wijayanti
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.306 KB)

Abstract

ABSTRACTTrafficking in people is a criminal act against humanity. Based on empirical evidence, women and children are the group that are the most victims of human trafficking. Therefore, the author examines cases of people trafficking crimes with the formulation of the problem of how to consider the judge's law and services to victims of trafficking crimes. This research method uses normative legal studies, namely research conducted by examining library materials or secondary data as basic materials for research. The judge's legal considerations not only base their verdicts on legal facts, witnesses, evidence and criminal sanctions provisions applied in the Act but also consider on matters that mitigate and burden criminal sanctions and the high number of TPPO, it is necessary to get a comprehensive response and service for the recovery of victims. This service is not only in terms of law enforcement, but also other aspects related to the recovery of victims.Keywords : Trafficking in Persons, Legal Considerations, Service. ABSTRAKPerdagangan orang yaitu tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagngan orang. Oleh karena itu penulis tertatik meneliti kasus  tindak pidana perdagangan orang dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dan layanan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Pertimbangan hukum hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada fakta hukum, saksi, alat bukti maupun ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam Undang-Undang melainkan juga mempertimbangkan pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana dan tingginya angka TPPO, perlu untuk mendapatkan respon dan pelayanan yang menyeluruh bagi pemulihan korban. Pelayanan ini tidak hanya dari sisi penegakan hukum semata, namun juga aspek lainnya yang berkaitan dengan pemulihan korban.Kata Kunci : Perdagangan Orang, Pertimbangan Hukum, Pelayanan.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN PANGGILAN VIDEO SEKS (VIDEO CALL SEX) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA Rilla Dwi Oktarisa
Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.645 KB)

Abstract

ABSTRACT The purpose of this study is understand the regulation of criminal act of video call sex (VCS) according to criminal law in Indonesia and to know the form of crimial liability for criminal act subject of Video Call Sex (VCS). The result of the research regarding the regulation of video call sex are for video call sex service providers violating Article 30 juncto Article 4 paragraph (2) of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography which regulates ther prohibition of providing pornographic service and for users of video call sex violating provisions of Article 45 juncto Article 27 paragraph (1) Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The crimial act of Video Call Sex ini Indonesia is compared with the Section 2907.32 Pandering Obscenity Revised Code Ohio 2006.  Keywords : Pornography, Video Call Sex, VCS ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks menurut hukum pidana di Indonesia dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan Panggilan Video Seks. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks adalah bagi penyedia jasa Panggilan Video Seks melanggar Pasal 30 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mengatur tentang larangan menyediakan jasa pornografi dan bagi pengguna jasa Panggilan Video Seks melanggar ketentuan pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tindak pidana Panggilan Video Seks di Indonesia tersebut dapat dibandingkan dengan Kode Revisi tahun 2006 Negara Ohio Bagian 2907.32 tentang Perdagangan Cabul. Kata Kunci : Pornografi, Panggilan Video Seks, VCS

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue