cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 7 (2022): Dinamika" : 8 Documents clear
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK DESAIN INDUSTRI SEBAGAI HARTA BENDA TAK BERWUJUD PADA HARTA (BOEDEL) PAILIT Santi Nur Rakhmawati
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.94 KB)

Abstract

ABSTRACT     The regulation of Industrial Design in Article 31 Paragraph 1 of Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design states that the Right to Industrial Design can be transferred or transferred, as in the case of bankruptcy in which the assets will be subject to general confiscation. If so, can the Industrial Design Right qualify as a bankruptcy estate? And how is the transfer of the Industrial Design Rights in which the designer's exclusive rights are due to the bankruptcy decision? The method used in this research is normative juridical. The conclusion in this study is that the Industrial Design Right fulfills the requirements as an intangible object to be used as a bankrupt property (boedel). However, the curator needs to review several aspects such as the period of protection in considering Industrial Design Rights as bankruptcy assets. Second, the legal consequence of the transfer of industrial design rights due to the bankruptcy decision is that the designer by law will lose his industrial design rights and exclusive rights due to general confiscation.Keywords: Industrial Design Rights, Bankruptcy, Boedel. ABSTRAK      Pengaturan Desain Industri  pada Pasal 31 Ayat 1 UU No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatakan bahwa Hak Desain Industri dapat beralih atau dilahkan, seperti dalam hal kepailitan yang mana hartanya akan dilakukan sita umum. Jika demikian apakah Hak Desain Industri dapat dikualifikasikan menjadi harta (boedel) pailit? Serta bagaimana pengalihan Hak Desain Industri tersebut yang didalamnya terdapat hak eksklusif pendesain akibat putusan pailit?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan pada penelitian ini pertama, Hak Desain Industri  memenuhi syarat sebagai suatu benda tak berwujud untuk dijadikan harta (boedel) pailit. Akan tetapi, kurator perlu meninjau beberapa aspek seperti jakga waktu perlindungan dalam mempertimbangkan Hak Desain Industri sebgai harta pailit. Kedua, Akibat hukum adanya pengalihan Hak Desain industri karena putusan pailit adalah Pendesain demi hukum akan  kehilangan Hak  Desain Industri serta hak eksklusif yang dimilikinya karena dilakukan sita umum.Kata Kunci : Hak Desain Industri, Pailit, Boedel
PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM MENGENAI PEMIDANAAN KDRT DENGAN PENGANIAYAAN BIASA ATAS PELAKU NIKAH SIRI ANTARA PUTUSAN NOMOR 360/PID.SUS/2020/PN MLG DAN PUTUSAN NOMOR 1683/PID.B/2017/PN BKS adelya puspita sari
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.573 KB)

Abstract

ABSTRACTThe household is not just a place to live together but can be symbolized as a safe place, reassuring the soul, is a comfortable place for people who want to live happily and peacefully. When a household problem cannot be resolved properly, an unethical method arises, namely by using violence. Acts of domestic violence usually involve perpetrators and victims among family members in the household. Based on these problems, several problem formulations can be formulated, namely, how to consider the comparison of judges' decisions in deciding decisions on ordinary persecution with domestic violence against unregistered marriages. This research uses a normative juridical approach. It is descriptive analysis.Keywords: domestic violence, judge's decision, unregistered marriageABSTRAK Rumah tangga bukan hanya sekedar tempat tinggal bersama tetapi bisa dilambangkan sebagai tempat yang aman, menentramkan jiwa, merupakan tempat yang nyaman bagi  orang yang ingin hidup bahagia dan tentram. Ketika dalam sebuah permasalahan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara baik ,timbul cara yang tidak beretika yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga biasanya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga tersebut .Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pertimbangan perbandingan putusan hakim dalam memutuskan putusan penganiayaan biasa dengan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap nikah siri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bersifat deskriptif analisis.Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga, putusan hakim, pernikahan siri
KEPASTIAN YURIDIS PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM DALAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDONESIA Diyaul Hakki; Abid Zamzami; Noorhuda Muchsin
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.817 KB)

Abstract

ABSTRACT              After Indonesia's independence, there were various interpretations of juridical certainty and the position of Pancasila, both in the form of understanding that Pancasila is part of the Constitution and understanding that Pancasila is another higher part of the Constitution. The formulation of the problem in this study is 1. How is the juridical certainty of the position of Pancasila as a staatsfundamentalnorm in the Hierarchy Law in Indonesia? and 2. How is the Legis Ratio of Pancasila's position as a staatsfundamental norm in the theory of Legal Science? By conducting a normative study and the approach to legislation (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), and Historical Approach (Historical Approach), as well as by using primary and secondary legal materials. The results show that the juridical position of Pancasila can be interpreted from the word " based on the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which can be interpreted as the State Foundation, then affirmed in TAP MPR No. XVII MPR 1998 as the State Basis, and reaffirmed in Constitutional Court Decision No. 100 PUU-XI 2013 that Pancasila is the basis of the state, in theory Pancasila is domiciled as staatsfundamentalnorm (State Fundamental Norms) because Pancasila is not sourced and based on a higher norm above it.Keywords : Pancasila, State Basic, Staatsfundamentalnorm ABSTRAKSetelah Indonesia Merdeka ada berbagai macam tafsir tentang kepastian yuridis dan kedudukan Pancasila, baik berupa pemahaman Pancasila adalah bagian dari Konstitusi maupun pemahaman Pancasila merupakan bagian lain yang lebih tinggi dari Konstitusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam Hierarki Hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana Ratio Legis kedudukan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm  dalam teori Ilmu Hukum?. Dengan melakukan kajian secara normatif dan pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan Pendekatan Historis (Historical Approach), serta dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan yuridis Pancasila dapat ditafsir dari kata “berdasarkan” dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dapat diartikan sebagai Dasar Negara, kemudian ditegaskan dalam TAP MPR No.XVII/MPR/1998 sebagai Dasar Negara, dan ditegaskan lagi dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XI/2013 bahwa Pancasila Merupakan Dasar Negara, secara teori Pancasila berkedudukan sebagai staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara) karena Pancasila tidak bersumber dan berdasar terhadap Norma yang lebih tinggi lagi diatasnya.Kata Kunci : Pancasila, Dasar Negara, Staatsfundamentalnorm.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH PDAM (Studi Kasus PDAM Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat) zainuddin zain zainuddin
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.654 KB)

Abstract

ABSTRAKThis research raises the issue of clean water distribution by PDAM Kec. Empang Sumbawa Regency, NTB towards its consumers who allegedly have caused problems, namely the water is not suitable for consumption while the community continues to pay the usage fee. This is the background for making this research by raising the formulation of the problem of implementing agreements and legal protection for consumers who are harmed. This study uses a juridical empiricist research method. From the results of the study, it was found that the implementation of the agreement was not as promised by the PDAM. Initially the water consumed by consumers was fine but, after years of consumption the water turned into water that was not fit for consumption. The form of legal protection that can be obtained by consumers in this case is as stated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which has detailed the flow as contained in Chapter X Dispute Resolution.Keyword: Consumers, Legal Protection, PDAM. ABSTRAKPenelitian ini mengangkat isu penyaluran air bersih oleh PDAM Kec. Empang Kabupaten Sumbawa, NTB terhadap konsumennya yang disinyalir telah menimbulkan masalah yaitu airnya tidak layak konsumsi sementara masyarakat tetap membayar biaya pemakaian. Hal ini menjadi latar belakang dibuatnya penelitian ini dengan mengangkat rumusan masalah  pelaksanaan perjanjian dan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis eempiris. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa memang pelaksanaan perjanjian tidak sebagaiman dijanjikan awalnya oleh pihak PDAM. Awalnya air yang dikonsumsi oleh kosumen baik-baaik saja namun, setelah bertahun-tahun konsumsi air tersebut berubah menjadi air yang tidak layak konsumsi. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh konsumen dalam hal yang begini adalah sebagaimana tercantum kedalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah memuat secara rinci alurnya sebagaimana dimuat dalam  Bab X Penyelesaian Sengketa.Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Hukum, PDAM.
EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS VICARIOUS LIABILITY TERHADAP DANA NASABAH YANG DIGELAPKAN OLEH PEGAWAI KOPERASI (Studi Kasus Perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg) Zulkiflia Ainur Rosida
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.276 KB)

Abstract

ABSTRAKTopik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana penerapan asas vicarious liability terhadap perkara No. 45/Pdt.G/2021/PN.Mlg? 2. Bagaimana tanggungjawab manager koperasi swamitra terkait dana nasabah yang digelapkan oleh pegawai koperasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara dan observasi. Analisis data yang dilakukan secara deksriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan asas vicarious liability dapat diterapkan dalam perkara ini . Pertanggungjawaban dalam perkara ini dilakukan oleh atasan koperasi Swamitra sebagai Tergugat I dan PT. Bank Bukopin sebagai Tergugat II dengan cara tanggung renteng membayar bunga dan deposito nasabah sebesar  Rp. 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan  pembebanan biaya perkara sebesar Rp. 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). Kata Kunci : Efektivitas, Asas Vicarious Liability, Dana Nasabah 
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI (CORPORATE CRIME) YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Aida Fitriani Aida
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.129 KB)

Abstract

ABSTRACTEnvironmental damage caused by corporations that corporate crime is known as (corporate crime) has been around for a long time and is not something new. What can be formulated regarding what is the problem in this thesis is the formulation of the problem whether a corporate business that causes environmental damage can be categorized as a crime and how the liability and punishment related to corporations (corporate crime) causes environmental damage. The method used in this research is normative juridical. The results of the research based on the criminalization of corporations that cause environmental damage in Indonesia are contained in several regulations, namely: Law on Environmental Management and Protection no. 32 of 2009 and the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Ways of Handling Criminal Cases by Corporations and on the 2019 Criminal Code Bill.Keywords: Corporate, Environment, Criminal Act.ABSTRAKKerusakan lingkungan yang disebabkan oleh korporasi bahwa kejahatan korporasi dikenal dengan istilah (corporate crime) sudah lama ada dan bukanlah suatu yang baru. Dapat dirumuskan terkait apa yang menjadi permasalahan dalam skrispi ini adalah rumusan masalah apakah bisnis korporasi yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pertanggungjawaban dan pemidanaan yang berkaitan dengan korporasi (corporate crime) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Metode yang  digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif Hasil penilitian berdasarkan pemidanaan terhadap korporasi (corporate crime) yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yaitu: Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 dan pada  Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan pada RUU KUHP Tahun 2019.Kata Kunci: Korporasi, Lingkungan, Tindak Pidana
Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Polres Batu Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (Tidak Memiliki Sim) (Studi Kasus Satuan Lalu Lintas Polres Batu) Melda Ambon
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.06 KB)

Abstract

ABSTRACTBased on the title above, the author raises the following problems: 1. How is the effectiveness of law enforcement by the Batu Police against motorcycle riders who commit traffic violations in Batu? 2. How are preventive actions taken by law enforcement at the Batu Police in tackling the occurrence of traffic violations (Traffic Unit of Batu Police)?. Empirical juridical law research methods. Sociological juridical research approach, document study approach and interviews. Research location in Batu Police. Types of primary data and secondary data. Data collection techniques with interviews and documentation and literature study. Briefly, the data on traffic violations for the last 3 years with a total of 19,514 were committed by motorcyclists. Then preventive actions by the Batu Police are education, socialization, coaching and appeals.Key words: Effectiveness, Law Enforcement, Motorcycle Riders, Traffic ViolationsABSTRAKBerdasarkan judul diatas penulis mengangkat permasalahan, sebagai berikut: 1.Bagaimana efektivitas penegakan hukum oleh Polres Batu terhadap pengendara sepeda motor yang melaukan pelanggaran lalu lintas di Batu? 2. Bagaimana tindakan preventif yang  dilakukan  oleh  penegakan  hukum  Polres Batu dalam menanggulangi  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  (Satuan lalu lintas  Polres Batu)?. Metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis, pendekatan studi dokumen dan wawancara. Lokasi Penelitian di Polres Batu. Jenis data primer dan data sekunder.teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokementasi dan studi kepustakaan. Secara singkat adalah dengan data pelanggaran lalu lintas 3 tahun terakhir dengan jumlah total 19.514 yang dilakukan oleh pelanggaran pengendara sepeda motor. Kemudian tindakan preventif oleh Polres Batu adalah edukasih, sosialisasi, pembinaan dan himbauan.Kata Kunci: Efektivitas, Penegakan Hukum, Pengendara Sepeda Motor, Pelanggaran Lalu Lintas
TINJAUAN YURIDIS ASAS KEPERCAYAAN TERHADAP JUAL BELI DI KANTIN KEJUJURAN UNIVERSITAS ISLAM MALANG PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM bayu pratama
Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.047 KB)

Abstract

ABSTRACKBuying and selling transactions at the honesty canteen are buyers taking the purchased goods, putting their own money at the place of payment, and if there is change, the buyer takes the change himself at the place of payment. With the presence of the transaction model, it is interesting to do research with the formulation of the problem, namely, first,How is buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang based on the perspective of the Civil Code and Islamic law? Second, how is the application of the principle of trust to buying and selling in the honesty canteen of the Islamic University of Malang? The type of research used in this research is empirical legal research (empirical juridical) and sociological juridical approach. The sale and purchase agreement carried out in the honesty canteen is essentially in the essential element of this sale and purchase agreement. If the buyer does not pay the purchase price, the seller can demand the cancellation of the purchase, in accordance with the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Civil Code. Then the buying and selling carried out in the honesty canteen has met the requirements, where the seller is mature and has sense.Keywords: Cheese Canteen, Basic Beliefs, Civil Code, Islamic LawABSTRAKTransaksi jual beli di kantin kejujuran adalah para pembeli mengambil barang pembelian, meletakkan uang sendiri ditempat pembayaran, dan jika ada kembalian, maka pembeli mengambil sendiri kembaliannya ditempat pembayaran tersebut, Dengan hadirnya model transaksi tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang berdasarkan perspektif KUH Perdata dan hukum islam? Kedua, Bagaimana penerapan asas kepercayaan terhadap jual beli di kantin kejujuran Universitas Islam Malang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dan pendekatan yuridis sosiologis. Perjanjian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran intinya berada pada unsur esensialia sebuah perjanjian jual beli ini, Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Kemudian jual beli yang dilakukan di kantin kejujuran ini sudah memenuhi syarat, dimana penjual sudah baligh dan berakal.Kata Kunci: Kantin Kejujuraan, Asas Kepercayaan, KUHPerdata, Hukum Islam

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue