cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 28, No 8 (2022): Dinamika" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK SHOPEE TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN Meilina Kusumawardani Kusumawardani
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.27 KB)

Abstract

ABSTRACTShopee is an Indonesian online marketplace that sells a variety of common items. In 2015, it was founded. Many Indonesians are currently using the app to complete their online purchases. Despite the benefits of using an online shopping app, there are some drawbacks to consider. The dilemma is phrased as follows based on the previous context: 1. How does Shopee deal with late-paying sellers? 2. Is Shopee providing adequate legal protection to clients who have suffered financial losses? The investigation will be carried out utilizing empirical legal methods and a sociological legal perspective. Shopee's response to delinquent merchants, according to studies, was to limit rights and accounts based on the problem's definition.There are preventive measures in the form of Shopee terms and conditions, as well as repressive measures if they occur, in terms of Shopee's legal protection for buyers who are harmed.Keywords: Action, Legal Protection, Default.ABSTRAKShopee sebagai platform marketplace di Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2015, yang menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Kini banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan aplikasi tersebut untuk berbelanja secara daring. Namun, dibalik keuntungan menggunakan aplikasi berbelanja online tersebut, masih ditemukan kerugian yang dialami. Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak Shopee terhadap penjual yang wanprestasi? 2. Bagaimana perlindungan hukum oleh pihak Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian? Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan rumusan masalah tersebut, bahwa tindakan yang dilakukan Shopee terhadap penjual yang wanprestasi ialah melakukan pembatasan hak, pembatasan akun. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak Shopee terhadap pembeli yang mengalami kerugian yaitu ada bentuk preventif berupa adanya syarat dan kebijakan yang dibuat Shopee, dan represif berkiatan apabila terjadi sengketa.Kata Kunci : Tindakan, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.
TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PELAYARAN TERHADAP BARANG ANGKUTAN ATAS PERISTIWA KECELAKAAN KAPAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (Studi Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/01/I/MP.2020) Silvi Fajar Karunia
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.28 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the civil liability that can be given by shipping companies for ship accidents that cause losses to the owner of the goods. Based on this background, the authors raised the formulation of the problem as follows: 1. What is the responsibility of the Shipping Company as the carrier to the owner of the goods for the sinking of the ship? 2. What is the decision of the Shipping Court to the Shipping Company on the transportation of goods for the sinking of the ship? This research is a normative juridical that uses a statutory and conceptual approach. The results of this study, PT. ASDP is responsible for losses because part of the cargo is destroyed due to the negligence of the captain. The decision of the Shipping Court only imposed an administrative penalty on the captain. If they are not satisfied with the compensation, the aggrieved party can file a lawsuit to the District Court.Keyword: Liability, Shipping Company, Ship Accident, CompensationABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pertanggung jawaban perdata yang dapat di berikan oleh Perusahaan Pelayaran atas peristiwa kecelakaan kapal yang menyebabkan kerugian terhadap pemilik barang. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Pelayaran selaku pengangkut terhadap pemilik barang angkutan atas peristiwa tenggelamnya kapal? 2. Bagaimana putusan Mahkamah Pelayaran kepada Perusahaan Pelayaran terhadap barang angkutan atas tenggelamnya kapal? Penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini, PT. ASDP bertanggung jawab atas kerugian karena sebagian muatan musnah yang disebabkan oleh kelalaian Nahkoda Putusan Mahkamah Pelayaran hanya menjatuhkan hukuman yang bersifat administratif terhadap Nahkoda. Apabila kurang puas atas ganti rugi maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan Pelayaran, Kecelakaan Kapal, Ganti Rugi
Analisis Yuridis Pasal 13a Ayat 2 Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perpres No 99 Tahun 2o2o Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Penolakan Vaksinasi Fauzan Nurdiansyah Fauzan
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.106 KB)

Abstract

ABSTRACTThe research topic with the title above begins with the formulation of the problem, namely: 1. How is the legal protection for people who refuse the covid-19 vaccination in the perspective of human rights? 2. What is the validity of imposing administrative sanctions on people who refuse to carry out vaccinations? In this study, the author uses a normative juridical research method using a conceptual approach and uses primary, secondary and tertiary data types, while the data collection technique uses library research. Data analysis was carried out using grammatical interpretation techniques. The validity of the imposition of administrative sanctions, namely for people who refuse to be vaccinated, the community is not all the same in one thing, for example, people have a phobia or trauma with needles or even a disease in their body, the imposition of sanctions is not valid, but if this community refuses to be vaccinated there will be no congenital disease and eligible to participate in the vaccination but still refuse, especially as the recipient of the legal administrative sanction target.Keywords: Juridical Analysis, Presidential Regulation, VaccinationABSTRAK Topik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dalam perspektif hak asasi manusia? 2. Bagaimana keabsahan penjatuhan sanksi administratif terhadap masyarakat yang menolak pelaksanan vaksinasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan menggunakan jenis data primer,data sekunder dan tersier, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan  library research . Analisis data yang dilakukan secara menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Keabsahan penjatuhan sanksi administratif yaitu bagi masyarakat yang  menolak untuk divaksinasi masyarakat tidak semua sama dalam satu hal semisal masyarakat mempunyai phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya penyakit dalam tubuhnya penjatuhan sanksi itu tidak sah akan tetapi seandainya masyarakat ini menolak untuk divaksinasi tidak ada penyakit bawaan dan layak untuk mengikuti vaksinasi akan tetapi tetap menolak terlebih lagi sebagai penerima sasaran penjatuhan sanksi administratifnya sah.Kata Kunci : Analisis Yuridis, Peraturan Presiden, Vaksinasi
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN SAAT DEVELOPER GANTI KEPEMILIKAN (Studi Di PT Metsuma Anugrah Graha Gresik) Annur Syifak Alfaidzi
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.323 KB)

Abstract

ABSTRACT            In Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, in practice there are still violations of these regulations, and deviations from these regulations, especially in Article 4 Letter (b). Because at the post-transaction stage the promised guarantee is not kept by the business actor, the consumer has the right to obtain the goods and/or services in accordance with the promised guarantee, namely obtaining a Certificate of Ownership (SHM). The purpose of this research in general is to examine how consumers protect consumer rights, the application of Article 4 Letter (b) of the Consumer Protection Act, as well as the obstacles or obstacles experienced by business actors in carrying out their responsibilities to consumers. Based on the results of the research, it can be concluded that the application of Article 4 Letter (b) of the Consumer Protection Act related to the right as a consumer to obtain goods and/or services according to the promised guarantee, which is stated in the contract agreement has not been implemented properly by the developer PT MAG.Keywords : Consumer, Consumer Protection, Consumer Rights, Agreement. ABSTRAKDalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada prakteknya masih terjadi pelanggaran mengenai peraturan tersebut, dan penyimpangan dari peraturan tersebut khususnya pada Pasal 4 Huruf (b). Karena pada tahap purnatransaksi jaminan yang dijanjikan tidak ditepati oleh pelaku usaha, maka konsumen mempunyai hak untuk mendapakan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan jaminan yang dijanjikan yaitu memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM). Tujuan penelitian ini secara umum untuk meneliti bagaimana perlindungan konsumen terhadap hak konsumen, penerapan Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta hambatan-hambatan atau kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimuplan, bahwa penerapan dari Pasal 4 Huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait hak sebagai konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai jaminan yang dijanjikan, yang dinyatakan dalam kontrak perjanjian belum terlaksana dengan baik oleh developer PT. MAG.Kata kunci : Konsumen, Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Perjanjian.
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI JAMINAN HAK TANGGUNGAN Laila Nanda Anggun Dwi Puswandari
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.592 KB)

Abstract

ABSTRACTIn this thesis the author raises the title "Legal Strength of Ownership Certificate for Flats as Guarantee of Mortgage Rights" by raising the following issues: 1. What is the procedure for imposing mortgages on certificates of property rights of flats? 2. What is the legal force of the certificate of ownership of the apartment unit which is used as collateral for the mortgage? This study uses a normative juridical research method, which uses a research approach such as a conceptual approach (statute approach), and a Legislative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is to analyze descriptively and then describe and then conclude. Ownership rights to flat units are new ownership institutions which are material rights that can be owned by individuals over flat units that are used separately, joint rights to parts of the apartment building, joint rights to objects and together on the ground. For each holder of the certificate of ownership of the apartment unit, it is possible to use it as collateral by binding the Mortgage Right.Keywords: Certificate, Flat Unit, Mortgage Guarantee ABSTRAK Dalam skripsi ini penulis mengangkat judul “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun Sebagai Jaminan Hak Tanggungan” dengan mengangkat permasalahan sebagai berikut : 1.Bagaimana prosedur pembebanan hak tanggungan atas sertifikat hak milik satuan rumah susun ? 2. Bagaimana kekuatan hukum sertifikat hak milik satuan rumah susun yang dijadikan jaminan hak tanggungan ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana menggunakan pendekatan penelitian seperti pendekatan konseptual (statute approach), dan pendekatan pendekatan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya yaitu menganalisis secara deskriptif lalu menguraikan kemudian disimpulkan. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan suatu lembaga pemilikan baru yang merupakan hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh perseorangan atas satuan-satuan rumah susun yang digunakan secara terpisah, hak bersama atas bagian-bagian dari bangunan rumah susun, hak bersama atas benda-benda dan hak bersama atas tanah. Bagi setiap pemegang sertifikat hak milik satuan rumah susun dapat dimungkinkannya digunakan sebagai jaminan dengan diikat Hak Tanggungan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Miftach Baitul Izza
Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati yang diperoleh setiap manusia sejak lahir dan bersifat universal. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Berumusan masalah sebagai berikut, Bagaimana perkembangan kekerasan seksual pada periode 2020-2021 di Indonesia? Bagaimana hak-hak korban kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021? Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Pada periode tahun 2020-2021 kekerasan seksual meningkat hingga 21% dari tahun sebelumnya. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Dewasa ini semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi dan banyak korban serta masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengadilan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia sampai saat ini belum terlalu siap untuk memberikan perlindungan bagi korban.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue