cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 545 Documents
 3   4   5   6   7 
TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDY KASUS DI POLRES SAMPANG) ubaidillah al akhror
Dinamika Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.062 KB)

Abstract

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Adapun suatu kejahatan yang dilakukan dengan korban seorang anak, yang tergolong masih di bawah umur, semestinya mereka diperlakukan dengan kasih sayang, pembimbingan serta pembinaan, hingga dewasa namun yang terjadi malah sebaliknya.perlindungan terhadap hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak terhadap anak, hal yang utama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial dalam kehidupan masyarakat tak jarang kita sering mendapati suatu kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban.hak-hak anak pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 diatur dalam pasal 4 sampai pasal 19 Sedangkan perlindungan anak diatur dalam UU nomor 23 tahun 2002 BAB IX tentang perlindungan anak Bagian khusus pasal 59Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan juridis normatif. menggunakan pendekatan pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical approach).Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pemenuhan hak-hak anak yang diatur dalam UU No.23 Tahun2002 tentang anak sebagai korban kejahatan seksual di polres sampang berjalan dengan baik dan sesuai.Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual dikota sampang berdasarkan data 3 tahun terakhir yang diberikan oleh sat reskrim polres sampang serta dinas keluarga berencana, perempuan pemberdaya dan perlindungan anak memberikan pelayanan terbaik dengan cara yang dipaparkan oleh Syamsul hidayat melalui wawancaranya memaparkan bahwa memeberikan bentuk perlindungan seperti : Bantuan Rehabilitasi · Pendampingan · Konseling · Bantuan Psikolog/Psikiater · Merahasiakan identitas korban · Penyampaian mengenai hak-hak korban · Pemberian informasi mengenai Satuan Pekerja sosial · PencegahanKata Kunci: tindak pidana pencabulan anak menurut undang-undang
UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR Mohammad Malik Fajar
Dinamika Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.839 KB)

Abstract

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan  yang dilakukan oleh para pihak, dan dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui dan menganalisis macam-macam wanprestasi yang timbul dan juga bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di NMC Rent Car Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis kemudian dalam hal pengumpulan data digunakan cara pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Kata Kunci; perjanjian, sewa menyewa, wanprestasi.             Leasing agreements give rise to rights and obligations between the lessee and the lessee. Although it has been clearly regulated but there are still deviations made by the parties, and in the agreement this is commonly known as default. The purpose of this research is to find out and analyze the kinds of defaults that arise and also how the efforts to resolve the implementation of the lease agreement to rent a car rental at NMC Rent Car Malang. The type of research used is Juridical Empirical and the approach method used by sociological juridical then interms of data collection used methods of data collection, interviews, and documentation.            Keywords; agreement, lease, default.
POSISI STRATEGIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN DESA GOGODESO Anis Rahayu Ningsih
Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.122 KB)

Abstract

Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa adalah sejajar dengan Kepala Desa, Kedudukan Badan Permusyawaratan desa (BPD) mempunyai peran ganda yakni sebagai pengawas dan sebagai mitra. Peran keduanya memang sangat penting, maka dari itu harus terjalin sinergritas dan komunikasi yang baik. The position of the Village Institution in the Village Government is equal to that of the Village Head. The position of the Village Institution has a dual role, namely as a supervisor and as a partner. The role of both is very important, therefore, synergy and good communication must be established.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP SUPORTER “HOLIGANISME” DALAM SEPAKBOLA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 170 KUH PIDANA Ihza Mohamad Assegaf
Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.864 KB)

Abstract

ABSTRACTThis writing is motivated by cases of violence against Hooliganism supporters whose regulations intersect in Article 170 concerning Violence in Public. This writing raises the formulation of the problem: How is the crimonological review of the violent actions of the Hooliganism supporter group?, What is the mode that causes the Hooligans Group to riot?,  What are the efforts to prevent Hooligans fans from committing acts of continuous rioting?, The results of the study have shown that when there is a criminological review carried out by Hooligans supporters in football, then legal responsibility will be imposed on Hooligans supporters or perpetrators of Violent Crimes who take responsibility for their actions. Perpetrators or supporters who commit violent crimes are charged with Article 170 of the Criminal Code. The mode that causes riots to supporters is because of the triggers of the riots that cause conflicts between supporters to become violent, the influencing factor that causes riots is low education. People with low education are easily provoked. , and Preventive.Keyword : Hooliganism, Violence, Football ABSTRAK Penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus kekerasan terhadap supporter Hooliganisme yang peraturannya bersinggungan dalam Pasal 170 tentang Kekerasan dimuka Umum. Penulisan ini mengangkat rumusan masalah Bagaimana tinjauan krimonologis terhadap tindakan kekerasan kelompok suporter Hooliganisme? , Apa modus yang menyebabkan Kelompok Hooligans melakukan tindakan kerusuhan?, Bagaimana upaya Pencegahan suporter Hooligans agar tidak melakukan tindakan kerusuhan yang terus-menerus. Hasil maka pertanggungjawaban hukum akan dikenakan kepada suporter Hooligans atau pelaku Tindak Pidana Kekerasan melakukan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Pelaku atau suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan dijerat dengan Pasal 170 KUHP. Modus yang menyebabkan kerusuhan kepada suporter karena adanya pemicu dari kerusuhan yang meyebabkan konflik antar supporter menjadi rusuh, faktor mempengaruhi yang membuat kerusuhan yaitu Pendidikan yang rendah Orang yang berpendidikan rendah mudah diprovokasi.Upaya yang dilakukan oleh kelompok supporter Hooligans yang sering membuat kerusuhan Berupa preventif, Represif, dan Preventif.Kata Kunci : Holiganisme, Kekerasan, Sepakbola
PELAKSANAAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI KARYAWAN SALES MARKETING PADA PT. EKAJAYA MOTOR MALANG Taufiq Nur Hidayat
Dinamika Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.68 KB)

Abstract

ABSTRACTAlong with the competition in the business world, companies are required to maintain and improve the quality and quantity of work services. In improving the quality and quantity of service, working time has an important role for the continuity of the company in achieving success. But not a few companies are pushing more work time in the interest of the company without regard to the prevailing laws and regulations. Therefore, the purpose of this research is to know the time and rest of the company in one of the companies related to implementation, problems, and settlement in accordance with the reality that occurs in the field. The study included empirical research or in field research and used a sociological juridical approach, which is descriptive in its presentation.Keywords : Working time, workforce, company.ABSTRAKSeiring dengan melesatnya persaingan dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut harus menjaga serta meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kerja. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, waktu kerja mempunyai peran penting untuk kelangsungan perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Namun tak sedikit perusahaan yang menekan waktu kerja lebih banyak demi suatu kepentingan perusahaan tanpa memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui kententuan waktu kerja dan waktu istirahat pada salah satu perusahaan terkait pelaksanaan, permasalahan, serta penyelesaian sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau dalam penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif dalam penyajiannya.Kata Kunci : Waktu kerja, tenaga kerja, perusahaan.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang) Chandra Eka Asprilla
Dinamika Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.865 KB)

Abstract

ABSTRAK Sistem keamanan di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan. Tugas pengamanan ini dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan, yaitu unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.Terkait dengan latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin mengangkat beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan  Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?; 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan  Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?; dan 3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Permenkumham RI Nomor 33 Tahun 2015 dalam meningkatkan keamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen dan literatur yang terkait untuk menjawab masalah penelitian. Selanjutnya hasil penelitian dianalisa dengan pendekatan induktif guna menjawab isu yang menjadi pokok penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan pengamanan di LAPAS Perempuan Klas IIA Malang sudah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 33 Tahun 2015 adalah: a) kendala teknis; b) bentuk dan ruang bangunan LAPAS; c) jumlah dan kualitas personil pengamanan; d) pengunjung; dan e) penyelundupan obat-obatan terlarang oleh pengunjung kepada penghuni LAPAS. Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah: a) mengajukan anggaran ke Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta; b) memaksimalkan ruang dan bangunan yang ada; c) maksimalisasi personil petugas pengamanan; d) antisipasi pengunjung; dan e) koordinasi dengan instansi terkait. Kata Kunci : Penerapan Peraturan,  Pengamanan, Lembaga Pemasyarakatan  ABSTRACTThe security system in correctional institutions is regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Prisons and State Detention Centers. Security is all forms of activities in the framework of preventing, taking action and restoring any disturbance of security and order in a prison or detention center. This security task is carried out by the Security Unit.In relation to the aforementioned background, the researcher wants to raise several issues as follows: 1. How is the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in Women's Prison of Malang?; 2. What are the obstacles in the application of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in Women's Prison of Malang?; and 3. What are the efforts made to overcome the obstacles to the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 in improving security in the Women's Prison in Malang?This research is an empirical juridical research with a sociological approach. Primary data collection was carried out by interview and secondary data was obtained from related documents and literature to answer research problems. Furthermore, the results of the study were analyzed using an inductive approach in order to answer the issues that were the subject of this research. The results showed that the security implementation system at Women’s Correctional Institution Class IIA of Malang was in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 concerning Security in Prisons and State Detention Centers. The obstacles faced in implementing the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 33 of 2015 are: a) technical constraints; b) the shape and space of the LAPAS building; c) number and quality of security personnel; d) visitors; and e) the smuggling of illegal drugs by visitors to residents of Women’s Correctional Institution Class IIA of Malang. Meanwhile, the efforts taken to overcome the obstacles are: a) submitting a budget to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Jakarta; b) maximizing existing space and buildings; c) maximizing security personnel; d) anticipation of visitors; and e) coordination with related agencies. Keywords: Implementation of Regulations, Security, Penitentiary
PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA Muhammad Fadli Efendi
Dinamika Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.428 KB)

Abstract

AbstrakSeorang Kepala Desa Sonowangi telah menjalankan peranannya dalam membuat regulasi hukum yakni Peraturan Desa, akan tetapi secara prosedur tahapan Pembentukan Peraturan Desa, Pemerintah Desa Sonowangi berjalan kurang sesuai dengan amanah Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ada beberapa tahapan yang telah dilompati selama proses Pembentukan Peraturan Desa, seperti: tidak adanya penyerahan Rancangan Peraturan Desa kepada Bupati setelah penyusunan dan pembahasan untuk mendapatkan evaluasi, tidak adanya pencatatan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa setelah Rancangan Peraturan Desa tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan telah diundangkan. Beberapa hal yang disebutkan diatas dikarenakan adanya kendala SDM yang memang kurang memahami berbicara di bidang Hukum dan partisipasi masyarakat yang minim dalam menyupport Pembentukan Peraturan Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa pun kurang begitu efektif.Kata Kunci : Kepala Desa, Peraturan Desa AbstractA Village chief of Sonowangi has played a role in making legal regulations, namely the village regulation, but according to the procedures for the formation of village regulations, the government of the Sonowangi has a lack of compliance with Article 69 of Law No. 6 of 2014 concerning villages there have been several stages which have been skipped during the formation of village regulations, such as the absence of the village regulations drafting to the district head after the preparation and discussion to obtain an evaluation, the absence of records in the gazette village and village head after the village arrangement design was decided. Village regulations and promuigated some of the things mentioned above, due to the contraints of human resources who do not really understand about speaking in the field of law and the lack of communities participation in supporting the establishment of village regulations and the implementation of village regulations are not very effective.Keywords: Village Head, Village Regulations
PEMBERIAN GANTI RUGI AKIBAT PEMUTUSAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Muafi Muafi
Dinamika Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.667 KB)

Abstract

ABSABTRAKHukum perjanjian merupakan suatu ilmu dan pengertiannya di dalam KUH Perdata pasal 1313 mengatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. perjanjian sewa menyewa yang sudah disahkan melalui notaris akan memberikan kepastian hukum sehingga jika terjadi peristiwa hukum yang mengakibatkan putusnya perjanjian sewa menyewa maka harus berpedoman dengan isi perjanjian yang sudah disepakati dan para pihak harus menghormati layaknya undang-undang. Ganti rugi untuk mengganti kenikmatan yang belum dinikmati adalah hal harus diberikan dalam perjanjian sewa menyewa. Selama masih diatur di dalam perjanjian untuk dilakukan pemutusan perjanjian dengan pemberian ganti rugi maka sah secara hukum perdata.Kata kunci: sewa menyewa, pemutusan perjanjian, ganti rugiABSABTRAKCovenant law is a science and its understanding in Article 1313 of the Civil Code states that an agreement is an act by which one or more parties bind themselves to one or more people. The lease agreement that has been ratified through a notary will provide legal certainty so that if a legal event occurs that results in the termination of the lease agreement, it must be guided by the contents of the agreement that has been agreed upon and the parties must respect the law. Compensation to replace the enjoyment that has not been enjoyed is something that must be provided in the rental agreement. As long as it is still regulated in the agreement to terminate the agreement with the provision of compensation, then it is legal in civil law.Keywords: lease, termination of agreement, compensation
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN RD. A. Faqih Al Kamili
Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.444 KB)

Abstract

ABSTRACTUnderage marriage in the context of social society has its problems and impacts, one of which is an individual who holds a marriage. In Islamic law itself, the issue of the age limit for marriage in the Qur'an and Hadith is not specifically explained, while in the context of the legal system of marriage, the protection of minors, especially to women as wives, can only be done if the marriage is carried out consciously in accordance with the law. with the Marriage Law, one of the conditions is that the marriage is carried out by being registered in accordance with the applicable laws and regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely, the legal consequences of child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. As well as efforts to tackle child marriage according to the perspective of Islamic Law and Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. This research is a type of normative juridical research, using a statutory approach, a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach.Keywords: Children, Islamic Law, Marriage.ABSTRAKPerkawinan di bawah umur dalam konteks masyarakat sosial terdapat problematika serta dampak yang terjadi, salah satunya adalah seorang individu yang melangsungkan perkawinan. Dalam hukum islam sendiri permasalahan batas usia perkawinan dalam al-Qur’an maupun Hadis tidak dijelaskan secara spesifik., sedangkan dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan terhadap anak di bawah, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan UU Perkawinan, yang salah satu syaratnya adalah perkawinan dilakukan dengan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, akibat hukum perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Serta upaya menanggulangi perkawinan anak di bawah umur menurut perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatifKata Kunci: Anak, Hukum Islam, Perkawinan.
STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA MALANG DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Esty Kusuma Anggraini
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.83 KB)

Abstract

AbstrakPemerintah pusat memiliki Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) di tahun 2012 yang bergerak dalam bidang Sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan pengolahan air limbah dalam bentuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal. Diantara beberapa lokasi yang menerima program tersebut dalam bentuk pembangunan IPAL Komunal yaitu Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang, namun program ini dirasa kurang maksimal. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Kota Malang No. 27 Tahun 2016 terkait tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Air Minum dan Air Limbah, partisipasi masyarakat Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang dalam pengelolaan IPAL, kendala tidak maksimalnya pengelolaan limbah cair dan strategi kedepan dalam upaya pengelolaan air limbah domestik.Kata Kunci: pemerintah, DPUPR, IPAL komunal AbstractThe central government has Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) program in 2012 engaged in the sanitation sector, that stop open defecation and increasing wastewater management with the construction of IPAL Communal. Some of the locations that were given by that program in the construction of IPAL Communal, that are Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District. However, this program is not working optimal. Therefore, in this research will explain:  1) To what extent is implementation of policy regulate the main point of task and function Public Works and Spatial Planning Departement (DPUPR) 2)Society participation in the management of IPAL in the Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District 3) To know the obstacles that cased the inproper liquid waste management and future strategies to manage domestic wastewater. Keyword: Government, Public Works and Spatial Planning Departement, IPAL Communal  

Page 5 of 55 | Total Record : 545

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue