Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Pertukaran Sumberdaya Multi-Aktor dalam Mitigasi Bencana ]]>
<![CDATA[Avrina Dwijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2610.77 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.23
<![CDATA[Mitigasi memegang peranan yang sangat vital dalam manajemen bencana sebab jika ancaman bahaya berhasil dicegah maka tidak perlu ada lagi respon bencana berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode komparatif dimana objek kajiannya adalah pelibatan dan pertukaran sumberdaya antar aktor dalam langkah mitigasi di wilayah yang memiliki potensi bencana alam serta pernah mengalami kejadian bencana dengan menggunakan perspektif adaptive governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan struktur dan jaringan yang ada dalam kerangka multistakeholder secara langsung mempengaruhi pertukaran sumber daya dimana masing-masing sumber daya tidak berhasil didistribusikan secara ideal. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi konsensus dan komitmen masing-masing stakeholder dalam mensinergikan kegiatannya dengan kerangka mitigasi bencana.]]>
<![CDATA[Pelayanan Keagamaan di Wilayah Perbatasan ]]>
<![CDATA[Sabara Nuruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7373.903 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.25
<![CDATA[This study focuses on the description of religious services in border communities in Sebatik Tengah District. what about religious services carried out by the ministry of religion in the Sebatik Tengah District and the problems in providing these religious services? Religious services referred to in this study are religious services facilitated by the ministry of religion as the service provider which includes; KUA service tasks and functions, religious counseling services, religious education services and religious harmony services. Religious services provided are still very limited due to the lack of facilities and service resources. KUA services are still in the KUA North Sebatik District working area and are still focused on marriage registration services and prospective bride courses. Religious education services are carried out by the private sector facilitated by the ministry of religion in the form of Raudhatul Atfaldan Madrasah Ibtidaiyah and Diniyah. Religious healing services are served by four non-PNS Islamic religious instructors who are still very limited in their range of services. Religious harmony services through FKUB Subdistrict where the head of the KUA also doubles jon as the leader and involves figures from three religions (Islam, Catholicism and Christianity) in the District of Sebatik Tengah. The main problems in the provision of religious services are service infrastructure, service provider human resources and lack of budget]]>
<![CDATA[Potret Pelayanan Kesehatan serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangan atas Kejadian Stunting pada Balita di Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul ]]>
<![CDATA[Anastasia Nuniek Susetyowati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (7071.453 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.29
<![CDATA[Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam penyiapan generasi yang sehat, cerdas, produktif dan kuat adalah permasalahan stunting, Desa Terong Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul di tahun 2019 ditetapkan sebagai salah satu lokus stunting oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak balita stunting serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan balita stunting di Desa Terong. Data primer dilakukan dengan instrumen kajian kejadian stunting pada balita di Desa Terong, sementara data sekunder berisi catatan-catatan hasil pelaksanaan kegiatan pementauan pertumbuhan bulanan balita bulan februari 2019. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa stunting pada balita di Desa Terong dengan prevalensi 12.54 persen banyak terjadi pada usia 24 bulan ke atas. Intervensi yang dilakukan selama ini belum bisa meningkatkan status gizi balita. Pemantauan status gizi balita yang dilakukan rutin setiap bulan oleh kader di Posyandu tidak dapat mengidentifikasi kejadian stunting. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak yang belum sesuai target. upaya pencegahan dan penanggulangan masalah stunting pada balita di Desa Terong belum optimal dan difokuskan pada masalah stunting]]>
<![CDATA[Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ]]>
<![CDATA[Hadi Arnowo]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5543.977 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.30
<![CDATA[Perkembangan kehidupan masyaakat di Indonesia mengarah pada demokratisasi dalam berbagai tatanan sosial kemasyarakatan. Pada era reformasi, harapan masyarakat semakin tinggi untuk memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan perlunya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di setiap sektor pembangunan. Sektor pertanahan sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai modal utama baik untuk beraktivitas maupun untuk tempat bermukim. Persoalan pertanahan sangat kompleks dan memerlukan pendekatan penyelesaian yang bersifat komprehensif. Penyelesaian masalah pertanahan harus didasari dari adanya kepastian hukum hak atas tanah baik yang dimiliki masyarakat maupun badan hukum. Konsep penyelenggaraan negara memuat salah satu azas yaitu kepastian hukum sehingga penyelesaian masalah pertanahan merupakan bentuk perwujudan asas kepastian hukum. Salah satu upaya mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan adalah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL dilaksanakan untuk seluruh desa dan kelurahan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.. Pelaksanaan kegiatan PTSL juga melibatkan seluruh unsur yang terkait sehingga data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan. Masalah yang diangkat adalah bagaimana penerapan asas pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL. Pembahasan masalah berupa penelaahan peraturan yang berlaku dan deskripsi empiris. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk implementasi tata pemerintahan yang baik di dalam kegiatan PTSL.]]>
<![CDATA[PENGARUH KEDISIPLINAN KERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN TERHADAP KOMITMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA ]]>
<![CDATA[Arham Muis]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6883.786 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.32
<![CDATA[Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 telah mengatur sanksi atas pelanggaran kedisiplinan kerja. Meski telah ada sanksi yang mengatur namun penegakan disiplin kerja di Kabupaten Gowa masih belum maksimal. Sejalan dengan penegakan disiplin kerja, di awal tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan reward dalam bentuk tunjangan tambahan penghasilan. Tujuannya tidak lain agar pegawai mampu mendedikasikan dirinya pada organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen Aparat Sipil Negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer dengan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, angket (kuesioner), wawancara, dan analisa dokumentasi. Populasi yang dijadikan sebagai target penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen Aparat Sipil Negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa sejumlah 91 orang, dan seluruhnya menjadi responden dengan menggunakan model analisis regresi linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedisiplinan kerja dan tunjangan tambahan penghasilan berpengaruh terhadap komitmen aparatur sipil negara di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa. Besar pengaruh kedisiplinan kerja terhadap komitmen aparatur sipil negara sebesar 10,5 persen, sementara pengaruh tunjangan tambahan penghasilan terhadap komitmen aparatur sipil negara sebesar 21,3 persen.]]>
<![CDATA[Meninjau Ulang Coaching Pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ]]>
<![CDATA[Johan Tarru]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6960.203 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.33
<![CDATA[Mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana tersaji dalam pembukaan UUD 1945, serta menjawab tantangan perubahan jaman. Maka perubahan wajah birokrasi di Indonesia sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu seluruh fase manajemen kepegawaian negara harus diakselerasi agar semuanya terpapar konsep sistem merit. Saat ini, semua rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sehingga menjamin keadilan, transparansi dan akuntabilitas dalam menjaring calon-calon PNS. Demikian halnya dengan kurikulum pelatihan bagi para CPNS ini, telah disusun sedemikian rupa sehingga kinerja nyata para CPNS ini diuji. Kinerja nyata tersebut berupa aktualisasi gagasan perubahan yang dilakukannya di tempat kerja masing-masing. Dalam merancang dan mengaktualisasikan gagasan perubahannya ini, masing-masing CPNS didampingi oleh seorang coach. Dengan menggunakan sampel 41 orang peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Hukum dan Ham Kantor Wilayah Sulawesi Selatan berkerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, Lembaga Administrasi Negara, ditahun 2018. Penelitian ini mencoba menganalisis peran coaching dalam pelatihan dasar CPNS. Dengan menggunakan paradigma kuantitatif, data dianalisis dengan uji Korelasi Spearman. Hasilnya tampak bahwa coaching memiliki korelasi positf atas pencapaian tujuan aktualisasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing peserta pelatihan.]]>
<![CDATA[Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ]]>
<![CDATA[irham]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5293.254 KB)
|
DOI: 10.52316/jap.v15i2.34
<![CDATA[Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek keterlibatan masyakat dalam musrenbang di Kecamatan Tempe hanya sebatas pada jenjang partisipasi informasi. Masyarakat sedikit terlibat dalam proses penyusunan dan perumusan kegiatan, walaupun masyarakat dapat memberikan usulan, namun masyarakat tidak memiliki kekuasaan dalam menentukan keputusan akhir. Pengambilan keputusan tetap di tangan pemerintah, selain itu tidak ada kontrol dan pangawasan dari masyarakat. Sedangkan keterlibatan pemerintah pada proses musrenbang di Kecamatan Tempe lebih bersifat partisipasi fungsional, dimana hal tersebut berarti pemerintah masih memegang peran yang kuat terhadap proses pelaksanaan musrenbang. Hal itu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melaksanakan musrenbang dan menjadi penanggung jawab jalannya kegiatan musrenbang.]]>
