cover
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles 75 Documents
PEMANFAATAN AGENDA DIAGNOSTIC READING DALAM PENENTUAN PROYEK PERUBAHAN PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II Anita; Grace Dumalang
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1264.37 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.1

Abstract

Diklat kepemimpinan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahanyang dihadapi organisasi dengan pendekatan-pendekatan yang lebih adaptif. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pamanfaatan peserta terhadap mata agenda diagnosticreading. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif khususnya studi kasus. Teknikpengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen kebijakan. Data dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua jenis pemahaman peserta Diklat KepemimpinanTingkat II terhadap Agenda diagnostic reading yaitu Pemahaman ekstra polation dan Pemahaman interpretation. Sebagian besar peserta tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan agenda diagnostic readingdalam menemukan solusi inovatif pada organisasinya.
BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA GOOD GOVERNANCE MENUJU BIROKRASI BERKELAS DUNIA Dindin Supratman
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (68.154 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.2

Abstract

Budaya kerja adalah wujud dari upaya membangun good governance yaitu suatu penyelengaraanmanajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi danpasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secarapolitik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politicanframework bagi tumbuhnya aktifitas kerja. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yangmengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkansecara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swastabagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Aparatur Sipil Negara berkelas duniasetidaknya memiliki lima kriteri, yakni profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayananyang tinggi, serta memiliki wawasan global.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERNIKAHAN OLEH KUA DI KAWASAN TIMUR INDONESIA Sabara
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.796 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.3

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei untuk mengetahui indeks kepuasanmasyarakat terhadap pelayanan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kawasan Timur Indonesia.Penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket di 10 kota/kabupaten pada 5 provinsi, yaitu; Sulsel,Sulbar, Sultra, Kaltim, dan Maluku. Jumlah sampel dihitung dengan galat duga 0,05, yaitu sebanyak 400responden yang dibagi secara merata berdasarkan lokasi kabupaten/kota (40 per lokasi). Variabel yangdiukur dalam penelitian ini adalah; kualitas SDM petugas KUA, prosedur dan administrasi pelayanan,kualitas layanan, serta ketersediaan dan kualiats sarana dan prasarana.Variabel dijabarkan dalampertanyaan penelitian menjadi 37 pertanyaan. Data dianalisis dengan pendekatan skala indeks 1,00-4,00yang dihitung berdasarkan total skor jawaban responden dibagi jumlah pertanyaan kali jumlah responden.Populasi penelitian adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan sejak berlakunya PP Nomor 48 tahun2014 yang berlaku sejak 1 Agustus 2014 hingga penelitian ini dilakukan. Variabel kualitas SDM memperolehindeks 3,41 (sangat tinggi), prosedur dan administrasi pelayanan indeks 3,29 (sangat tinggi), kualitaslayanan indeks 3,27 (sangat tinggi), serta ketersediaan dan kualiats sarana dan pra sarana 3,09 (tinggi).Mean indeks untuk seluruh variabela dalah 3,28 (sangat tinggi). Berdasarkan provinsi indeks kepuasantertinggi di Sultra (3,35/sangat tinggi), Sulsel (3,30/sangat tinggi), Maluku (3,29/sangat tinggi), Kaltim(3,24/tinggi), dan Sulbar (3,21/tinggi). Dari data-data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secaraumum, masyarakat memberi apresiasi positif terhadap pelayanan pernikahan yang diberikan oleh KUA.
INOVASI ORGANISASI BISNIS: “BELAJAR DARI INOVASI HARIAN JOGJA DI TENGAH ARUS PERUBAHAN TEKNOLOGI Murdiyansyah; Yulisanus Alfonsi Madur; Sunardi
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.459 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.4

Abstract

Tulisan ini akan mengeksplorasi temuan tentang inovasi yang dilakukan Harian Jogja untuk bisa bertahanditengah gempuran teknologi, serta faktor yang mempengaruhi proses inovasi pada Harian Jogja. Menggunakanmetode penelitian kaualitaf, hasilnya menunjukan bahwa Harian Jogja melakukan tiga inovasi untuk bisabertahan, pertama Harian Jogja berinovasi pada desain cover, kedua Harian Jogja melakukan inovasi padarubrik (konten), dan ketiga Harian Jogja berinovasi dengan menciptakan koran anti malaria. Keberhasilaninovasi Harian Jogja dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi, teknis dan organisasi pembelajaran
PENERAPAN PRINSIP CHITIZEN’S CHARTER PADA DPM PTSP KOTA MAKASSAR Anirwan; Rahmatul Hidayat
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.429 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.5

Abstract

Pelayanan perizinan yang berkualitas merupakan tolak ukur kepuasan masyarakat, namun masih banyakterjadi keluhan oleh masyarakat akan pelayanan yang diterima. Olehnya itu tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Citizen’s Charterpada DPM PTSP KotaMakassar.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datadilakukan melalui wawancara, observasi dan telaah dokumen.Informan penelitian sebanyak 8 orang, yakniKepala Dinas, Kepala Bidang 1 orang, Kepala Seksi 3 orang, dan penerima layanan 3 orang.Prosedurpengolahan data dianalisis dengan analisis kualitatif yang dilakukan dengan tahapan-tahapan, yaitu,tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Hasilpenelitian menunjukkan bahwa 1). Visi Misi Pelayanan sasaran, tujuan, kebijakan, dan program yangmengarah pada pencapaian visi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2). Standar Pelayananyang sangat jelas setiap item pelayanan yakni persyaratan, waktu pelayan, biaya pelayanan dengan setiapitem pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang berlaku, 3). Alur Pelayanancukup jelas yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang dimulai dariloket registrasi, kajian teknis, pencetakan izin, pengesahan, dan pengarsipan, 4). Unit Pengaduan Pelayananyang jelas yang dilaksanakan sesuau dengan SOP pengaduan. Dari 116 pengaduan yang masuk semuaditindaklanjuti seusai dengan ketuan yang berlaku, baik pengaduan yang masuk melalui informasi pelayanan,telpon, twiter, facebook, 5). Survey Pengguna Layanan dilakukan setiap tahunnya yang dilaksanakan 2kali periode pertahunnya. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2015, tahun 2016, tahun2017, 2018 mengalami peningkatan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diterimapengguna layanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada periode pertama tahun 2018menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat cukup tinggi dengan nilai IKM 81,09.
PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL: MODAL PEMBANGUNAN BANGSA Thoriq Ramadani
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.813 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.6

Abstract

Karya tulis ini dilatarbelakangi implementasi Peraturan Pemerintah No. 79 tentang Kebijakan EnergiNasional yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi penyediaan dan pemanfaatan energi diperlukanpencapaian sasaran KEN, salah satunya adalah terwujudnya paradigma baru bahwa sumber energimerupakan modal pembangunan nasional. Penilitian ini untuk mengetahui (1) bagaimana pengelolaanenergi yang ada saat ini dan (2) pengelolaan energi seperti apa yang dibutuhkan untuk keberhasilan visiIndonesia 2045. Metodologi penelitian bersifat kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah dataprimer dan sekunder.Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan pengumpulan datasekunder dilakukan melalui studi kepustakaan atau tinjauan literatur. Hasil penelitian ini yaitu (1)pengelolaan energi yang ada saat ini belum optimal dalam implementasi paradigma energi sebagai modalpembangungan nasional, dan (2) pengelolaan energi yang dibutuhkan untuk keberhasilan visi Indonesia2045 adalah kelembagaan yang dapat mengimplementasikan paradigma energi sebagai modal pembangunannasional dengan cara dapat menerjemahkan kebijakan ke dalam implementasi dengan jelas dan konsisten.
INOVASI SIDUKUN 3 IN 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI DKI JAKARTA Moris Pricahyadi; Rahmah Wijayanti; Novriza; Betria Eriani
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17366.03 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.8

Abstract

Karya tulis ini merupakan hasil penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang membuat inovasi kebijakan dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran bayi yang baru lahir di RSUD, dan Kartu Keluarga, serta Pengiriman data kepesertaan BPJS bayi baru lahir, melalui program “SIDUKUN 3 in 1 di RSUD (Sistem Integrasi Layanan Kependudukan 3 in 1 di Rumah Sakit Umum Daerah). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari model implementasi George C. Edwards III, program inovasi SIDUKUN 3 In 1 memang berjalan dengan baik karena keempat aspek yang meliputi struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan juga komunikasi berjalan beriringan. Dalam rangka keberlanjutan dari program ini juga masih membutuhkan perhatian khusus pada beberapa hal dalam proses implementasi inovasi kebijakan yang berkelanjutan.
PENGUATAN KODE ETIK ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN Tri Wahyuni; Ricky Noor Permadi
Jurnal Administrasi Publik Vol 14 No 2 (2018): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1658.16 KB) | DOI: 10.52316/jap.v14i2.9

Abstract

Netralitas merupakan modal penting bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penyelenggara pemerintahan.Namun demikian, tidak mudah mewujudkan asas yang bernama netralitas. Ada beberapa faktoryang meyebabkan para ASN susah untuk bersikap netral. Pertama, jumlah ASN yang masif. Kedua,pemahaman ASN yang baik atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, adanya kewenanganyang dimiliki oleh ASN. Berbagai peraturan mengenai netralitas ASN sudah ditetapkan. Dengan berbagairegulasi yang telah diterbitkan, seharusnya dapat mereduksi berbagai potensi perilaku ASN yang tidaknetral dalam menjalankan perannya. Namun sayangnya, Pilkada serentak di tahun 2015 yang merupakanmomentum pilkada serentak pertama kali memberikan bukti bahwa pelanggaran atas netralitas ASNbanyak ditemukan. Berlanjut hingga di pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.Fungsi kontrol organisasi dalam persoalan netralitas sangat diperlukan. Untuk mewujudkannya dapatdilakukan melalui penyusunan instrumen regulasi organisasi bernama kode etik. Adapun metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Temuan-temuan dalam penelitian ini adalahbeberapa pelanggaran atas netralitas serta kebijakan terkait pelaksanaan kode etik di beberapa organisasipemerintah. Sementara Pengambilan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap berbagaiperaturan perundangan, dokumen kerja pemerintahan daerah, serta tulisan dari media massa. Denganmenggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba memberikan gambaran atas hasil Analisisterhadap upaya mewujudkan netralitas ASN melalui upaya penguatan kode etik.
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP MOTIVASI KERJA DAN KINERJA PEGAWAI PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO Anis Naki
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (11495.074 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.12

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan, budaya organisasi, serta pengaruhnya terhadap motivasi kerja dan kinerja pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang meliputi: (1) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi, (2) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai, (3) pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai (4) pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja, (5) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai (6) pengaruh motivasi kerja pegawai terhadap kinerja pegawai organisasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 pegawai pada Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner serta teknik observasi. Untuk menguji pola hubungan model yang dibentuk, digunakan alat analisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan program Analysis of Moment Structures (AMOS) versi 4.00. Hasil peenlitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh posistif dan signifikan terhadap budaya organisasi dan motivasi kerja namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, sedangkan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini juga menunjukkan gaya afiliasi, gaya kecepatan, gaya demokrasi, dan gaya pelatih akan mempengaruhi para bawahan tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban namun mampu meningkatkan budaya organisasi dan dapat memberikan motivasi terhadap pegawai. Disamping itu penggunaan gaya kepemimpinan yang efektif akan dapat memberikan dorongan kepada pegawai untuk melakukan tindakan guna pencapaian tujuan yang diinginkan. Kata kunci: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja, kinerja pegawai.
EVALUASI KINERJA PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM SATLANTAS SORONG KOTA Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 15 No 1 (2019): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16405.832 KB) | DOI: 10.52316/jap.v15i1.13

Abstract

Gerakan untuk menjadikan keadilan sosial sebagai salah satu nilai penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dimulai sejak lama, yakni hampir empat dekade yang lalu. Dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut, Kepolisian Indonesia sejak beberapa tahun terakhir memiliki Program Promoter guna terwujudnya penegakan hukum yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Program Promoter ini dilaksanakan melalui 11 program prioritas, yang salah satu diantaranya adalah peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu program prioritas mengingat masih banyaknya keluhan terutama saat masyarakat berhadapan dengan loket pelayanan publik, termasuk pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik pada unit layanan SIM pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM Satlantas Sorong Kota. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui data primer dan data sekunder. Ruang lingkup penelitian didasarkan pada Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dari Permenpan-RB Nomor 17/2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan pelayanan yang prima, Satpas Satlantas Polres Sorong Kota hampir sebagian besar telah memenuhi standar pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam aturan. Keywords: Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Promoter, Surat Izin Mengemudi (SIM)