Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Widya : Jurnal Hukum

KW
Website

Published by Universitas Panji Sakti

ISSN : 24072427 EISSN : 29628431 DOI : https://doi.org/10.37637/kw.v10i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Kertha Widya : Jurnal Hukum is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Panji Sakti. This journal is published twice a year in August and December. It contains scientific writings on the results of research or conceptual thoughts in the context of developing law and justice.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2016)" : 8 Documents clear

PERAN SERTA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG Ketut Bayu Rumana Sugangga; Saptala Mandala
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng, yang merupakan leading sector dalam bidang perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pencegahan maupun penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini meneliti tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah merencanakan dan mewujudkan adanya sistem transportasi yang baik di antaranya dengan dengan menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan, dan menjamin kelaikan kendaraan wajib uji yang digunakan dijalan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, antara lain: keterbatasan anggaran yang tersedia, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan jalan dan perlengkapannya, kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng antara lain meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor, merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

PENETAPAN PENGAKUAN ANAK DI LUAR PERKAWINAN PADA PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Sri Mukti Sari; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pengesahan seorang anak luar kawin adalah alat hukum (rechts middle) untuk memberi kepada anak itu kedudukan (status) sebagai anak sah. Pengesahan itu terjadi dengan dilangsungkannya perkawinan orang tua anak atau dengan surat pengesahan, setelah anak tersebut diakui lebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Penelitian ini meneliti proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini sebagai berikut. Proses penetapan pengakuan anak di luar perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: pemohon mengajukan pendaftaran permohonan, disertai dengan bukti-bukti pendukung. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk membayar uang panjar perkara, Ketua Pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara permohonan termaksud. Selanjutnya, persidangan akan dilaksanakan sesuai jadwal untuk memeriksa bukti-bukti surat, saksi, dan alat-alat bukti yang lain, untuk menentukan apakah atas permohonan tersebut dapat ditetapkan pengakuan anak yang lahir di luar perkawinan. Pengakuan anak di luar perkawinan oleh orang tuanya yang telah ditetapkan dengan penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua, sama seperti anak kandung yang lahir di dalam perkawinan yang sah.

PELAKSANAAN KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/ 2010 KHUSUSNYA MENGENAI KEDUDUKAN WANITA BALI DALAM KELUARGA DAN PEWARISAN DI DESA PAKRAMAN PATEMON, KECAMATAN SERIRIT, KABUPATEN BULELENG Putu Indra Lesmana; I Nyoman Lemes
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Posisi pria dalam hukum adat Bali jauh lebih berkuasa dengan garis purusa yang diberikan kepadanya. Setelah lebih dari 110 tahun berlaku, sebuah perubahan besar telah terjadi. Tepatnya ketika Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) yang menghimpun Desa Adat di seluruh Bali menggelar Pasamuhan Agung III pada 15 Oktober 2010. Dalam keputusan dengan Nomor 01/KEP/PSM- 3/MDP Bali/X/2010 disepakati adanya hak waris bagi perempuan. Penelitian ini meneliti: pelaksanaan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Awig-Awig Desa Pakraman Patemon belum mengadopsi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Perarem yang mendukung juga belum ada. Tokoh masyarakat mendukung Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Dalam prakteknya anak perempuan sering memperoleh pemberian dari harta guna kaya orang tuanya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Keputusan Majelis Utama Desa pakraman Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 khususnya mengenai kedudukan Wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan di Desa Pakraman Patemonadalah: faktor awig-awig belum mendukung, padahal jika terjadi sengketa, awig-awig masih menjadi acuan penting bagi krama di desa Desa Pakraman Patemeon, faktor tokoh masyarakat mendukung, dan faktor aturan hukum memenuhi persyaratan yuridis, sosiologis, dan filosofis.

PELAKSANAAN PENGAWASAN KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN BULELENG OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA Ketut Suryawati; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Pelaksanaan pengawasan terhadap TKA merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena keberadaanya di Indonesia merupakan hal yang tidak terhindarkan, serta ada hal-hal menguntungkan yang dapat diperoleh oleh masyarakat termasuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Melalui pelaksanaan pengawasan terhadap TKA, diharapkan dapat dikurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan dapat dioptimalkan dampak positif akibat keberadaan TKA tersebut di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap TKA di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam Tim yang dibentuk bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resort Buleleng, Komado Distrik Militer Buleleng, dan Kejaksaan Negeri Buleleng. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam pelaksanaan pengawasan terhadap TKA yang ada di Kabupaten Buleleng, di antaranya: keterbatasan tenaga; kekurangan sarana pendukung berupa kendaraan, tidak adanya rumah detensi.

PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Luh Putu Lilis Yunita Dewi; Putu Sugi Ardana
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Umumnya perebutan hak asuh anak diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini dikarenakan baik dari pihak ayah maupun ibu dari anak tersebut sama- sama tidak rela untuk kehilangan hak asuh anaknya. Melalui jalur hukum ditentukan kepada siapa hak asuh anak itu diberikan. Penelitian ini meneliti penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dan akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penetapan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian orang tuanya di Pengadilan Negeri Singaraja dilakukan melalui persidangan sesuai dengan tata cara persidangan dengan menempatkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai ketentuan khusus. Penetapan hak asuh anak dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Akibat hukum dari orang tua asuh berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja yang lalai melaksanakan kewajiban adalah dapat dicabutnya hak asuhnya. Pencabutan hak asuh anak ini dan penggantinya ditetapkan melalui sidang pengadilan.

PELAKSANAAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BULELENG Ni Made Suastari; Wayan Rideng
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor, harus mampu menjamin adanya daya jangkau dan pelayanan dengan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini meneliti tentang akibat hukum apabila kendaraan wajib uji tidak diuji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal, khususnya dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dapat dilakukan penyitaan atas tanda bukti lulus uji disertai perintah tertulis kepada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan untuk melakukan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan yang tidak dipenuhi. Dalam hal kendaraan bermotor belum memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan, petugas pemeriksa dapat melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor. Wajib retribusi yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor retribusi diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).Tidak ada kendala-kendala yang sangat berarti yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng.

PERANAN BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BULELENG DALAM MENEGAKKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 11 TAHUN 2013 I Made Damriasa; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Dalam usaha penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) yang mengemban tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah (perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Penelitian ini meneliti peranan dan tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2013, serta upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peranan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng dalam penegakan Peraturan Daerah adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Tolok ukur yang dipakai dalam melakukan evaluasi atas kinerja Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari program pemeliharaan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. dan dengan memperhatikan apakah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Upaya yang dilakukan Bidang Penegakan Per Undang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng adalah mengusulkan penambahan personil, kepada Kepala Daerah sepanjang dimungkinkan oleh ketersediaam anggaran dan formasi kepegawaian dan mengoptimalkan kinerja personil yang ada.

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL Ni Ketut Swantini; I Nyoman Surata
Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal diundangkan untuk menjadi dasar hukum pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, dalam kenyataannya fungsi terminal maupun retribusi yang dipungut belum dapat dilakukan secara maksimal. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng dan upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 di Kabupaten Buleleng.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah faktor adanya aturan hukum yang dijadikan dasar pemungutan, faktor petugas, faktor sarana prasarana yang tersedia di terminal, faktor kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya, dan menurunnya penggunaan angkutan umum secara drastis oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pemungutan retribusi terminal di Kabupaten Buleleng adalah: meningkatkan pelaksanaan tugas pemungut maupun pengawas, memelihara terminal dan sarana prasarana yang ada, meningkatkan kesadaran sopir, dengan melakukan sosialisasi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 1 (2023): Agustus 2023 Vol 10, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 1 (2013) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name I Nyoman Surata

Contact Email kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone +6287863150060

Journal Mail Official kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location Kab. buleleng, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
I Nyoman Surata

Contact Email
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Phone
+6287863150060

Journal Mail Official
kerthawidyajurnalhukum@gmail.com

Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Jl. Bisma No. 22, Banjar Tegal, Singaraja, Bali, Indonesia - 81125

Location
Kab. buleleng,

Bali

INDONESIA