Articles
159 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN (Studi di BPR Padma Singaraja) ]]>
<![CDATA[Desak Putu Firstia Devi Apriani]]>;
<![CDATA[Ni Ny. Mariadi]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 5, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.262 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v5i1.477
<![CDATA[Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan modal kerja maka jasa perbankan sangat besar peranannya dalam perputaran perekonomian di Indonesia sebelum kredit itu cair maka ada perjanjian kredit antara pihak Bank dan debitur yang merupakan akta perjanjian utang piutang dibawah tangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktik yang ada dilapangan dengan permasalahan 1.Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia di BPR Padma? 2.Bagaimana Kekuatan Akta dibawah tangan terhadap hak kefidusiaan? Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian empiris yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian tertentu. Di dalam penelitian ini diperoleh data primer dan data sekunder. Pada teknik pengumpulan data ini menggunakan studi kepustakaan, wawancara, observasi/pengamatan, dan teknik penyebaran quisioner. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia belum efektif diberlakukan di BPR padma singaraja. Sedangkan kekuatan hukum akta dibawah tangan,tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN YANG PROTOKOLNYA DIALIHKAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH LAIN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG) ]]>
<![CDATA[Ni Luh Juni Wira Astuti Dewi]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>;
<![CDATA[Ni Ny Mariadi]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 10, No 1 (2022): Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (271.936 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v10i1.1037
<![CDATA[PPAT yang berhenti menjabat diwajibkan menyerahkan protokol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini meneliti perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain, kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya kendala-kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan dan lapangan dan jenis data yang digunakan primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain dilakukan dengan mewajibkan PPAT yang akan mengalihkan protokolnya menyelesaikan urusan dengan semua klien, setelah itu baru dilakukan serah terima protokol. Kendala dalam pemberian perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng hanya berkaitan dengan kurangnya informasi mengenai tata cara serah terima protokol. Upaya- upaya yang dilakukan untuk mengatasinya kendala-kendala dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT, sebagai bagian dari bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan.]]>
<![CDATA[PERANAN KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN SAWAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Komang Sri Susanti]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>;
<![CDATA[Saptala Mandala]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 3, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (171.763 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v3i1.445
<![CDATA[Kedudukan kecamatan dalam tata pemerintahan daerah di Indonesia pernah mengalami perubahan. Perubahan ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. Penelitian ini meneliti peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng dan kendala-kendala yang ditemukan oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran Kecamatan Sawan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng Camat adalah sebagai perangkat daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Tidak ada kendala-kendala yang ditemukan oleh Kecamatan Sawan untuk berperan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Buleleng. Jika ada anggapan tentang kurang optimalnya peran kecamatan hal tersebut diakibatkan adanya anggapan yang keliru tentang kedudukan camat yang masih dianggap sebagai kepala wilayah dengan kewenangan yang otonom.]]>
<![CDATA[PERANAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Kadek Robin Yohana]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.562 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v8i1.641
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang Kepala Desa. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Bupati/Walikota membentuk Panitia Pemilihan di Kabupaten/Kota. Panitia ini berperan dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Guna terselenggaranya Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng dapat berjalan lancar aman dan sukses maka diperlukan Peran Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Tentunya terdapat kendala-kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dilakukan di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng. Menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan menguraikan, menjelaskan dan mengambarkan tentang Peranan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten berperan dalam menyelenggarakan Pemilihan Perbekel Serentak dari tahap persiapan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara sampai penetapan Perbekel terpilih dan terdapat kendala yaitu dugaan pelanggaran (politik uang) dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PERJUDIAN YANG DILAKUKAN ANAK-ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA) ]]>
<![CDATA[Komang Wisnu Adnyana]]>;
<![CDATA[Putu Sugi Ardana]]>;
<![CDATA[I Nyoman Lemes]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 2, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.492 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v2i2.436
<![CDATA[Perjudian yang terjadi di masyarakat telah pula secara langsung atau tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak yang merupakan generasi penerus di masa mendatang, yang seharusnya dididik untuk menjadi generasi lebih baik dari generasi sekarang, justru terlibat dalam perbuatan yang akan berpengaruh buruk terhadap mental. Penelitian ini membahas pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja, faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dan kesejalanan putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian dengan upaya pemberantasan tindak pidana perjudian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja berupa pidana pokok dengan masa percobaan. Faktor- faktor yang memberatkan dan meringankan pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah: faktor yang memberatkan: perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merusak perekonomian masyarakat. Hal-hal yang meringankan: terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dan mengaku terus terang serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa adalah masih anak-anak, dan kelak dikemudian hari terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya, selain itu juga terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja terhadap anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana pokok dengan masa percobaan, tanpa tindakan tambahan kurang sejalan dengan semangat untuk memberantas perjudian, khususnya di kalangan generasi muda.]]>
<![CDATA[PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI HAK-HAK ATAS TANAH KARENA RUSAK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[I Putu Wahyu Saputra]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 7, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (173.806 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v7i2.518
<![CDATA[Sertipikat hak atas tanah dapat rusak karena bencana alam, atau kejadian lain, sehingga tidak dapat dengan jelas menyatakan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Dalam keadaan demikian dimungkinkan diterbitkan sertipikat pengganti. Penelitian ini meneliti tentang konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak, pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak-hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan kekuatan hukum sertipikat pengganti hak-hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Konsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan penggantian sertipikat hak atas tanah yang rusak adalah sertipat tersebut tidak dapat lagi membuktikan secara kuat hal-hal yang tidak dapat terbaca dari sertipikat tersebut. Pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti hak- hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dapat dilakukan sesuai ketentuan. Kekuatan hukum sertipikat pengganti hak-hak atas tanah tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah, karena pengertian dan fungsi sertipikat pengganti pada dasarnya tidak berbeda dengan sertipikat hak atas tanah.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PRASARANA JALAN DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERUMAHAN OLEH DEVELOPER DI GRIA KEROBOKAN PERMAI DESA KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Gede Gunawan]]>;
<![CDATA[I Nyoman Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.875 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v4i2.468
<![CDATA[Pengembang menganggap bahwa prasarana jalan adalah investasinya, sehingga dapat menggunakan jalan yang sudah ada untuk pengembangan perumahan lebih lanjut, dan meminta kompensasi jika ada pengembang lain yang menggunakan jalan tersebut. Kerugian umumnya ditanggung oleh pembeli rumah. Pada saat jalan rusak tidak ada bantuan untuk memperbaiki, jika ada pengembangan lebih lanjut, beban jalan akan semakin tinggi. Penelitian ini m,eneliti tentang tanggung jawab pengelolaan prasarana jalan yang ada pada Perumahan Gria Kerobokan Permai Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan akibat hukum jika developer tidak mempertanggungjawabkan kepentingan penghuni perumahan sehubungan dengan prasarana jalan di Perumahan Gria Kerobokan Permai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tanggung jawab pengelolaan prasarana jalan yang ada pada Perumahan Gria Kerobokan Permai, seharusnya telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Sampai saat ini belum diserahkan, sehingga dianggap masih ada pada pengembang, tetapi dalam kenyataannya pengembang tidak melakukan upaya pemeliharaan maupun perbaikan prasarana jalan yang ada di Perumahan Gria Kerobokan Permai. Jika developer tidak mempertanggungjawabkan kepentingan penghuni perumahan sehubungan dengan prasarana jalan seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng meminta developer melakukan penyerahan prasarana jalan yang ada kepada Pemerintah Daerah sesuai Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEBIJAKAN REHABILITASI SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Rosita Dewi]]>;
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>;
<![CDATA[I Gede Surata]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.236 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v9i2.888
<![CDATA[Awalnya narkoba merupakan obat yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit, namun seiring berkembanganya zaman narkoba banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai fenomena terutama dibidang hukum. Pemberian sanksi hukuman terhadap pecandu narkoba tidak cukup untuk mengatasi tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan justru menimbulkan masalah baru seperti over capacity Lapas dan kemungkinan relaps yang tinggi. Sehingga diperlukan adanya sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini meneliti: Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Penerapan kebijakan rehabilitasi di BNNK Buleleng kurang efektif. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi di BNNK Buleleng yaitu minimnya jumlah personel, sarana yang kurang memadai serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BNNK Buleleng untuk mengatasi kendala penerapan kebijakan rehabilitasi di Kabupaten Buleleng yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH BAGIAN DARI PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG HARUS DIJAMIN OLEH NEGARA ]]>
<![CDATA[I Nyoman Gede Remaja]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.68 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v6i1.491
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita memvonis orang lain telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, padahal belum ada atau belum selesai proses hukum yang dijalani oleh orang bersangkutan. Ketika orang ditangkap oleh aparat kepolisian karena diduga telah melakukan suatu pencurian, kita sudah memvonis orang tersebut sebagai pencuri. Cap sebagai penjahat yang diberikan kepada yang bersangkutan tentu akan berpengaruh negatif pada diri orang tersebut. Bagaimana jika yang bersangkutan terbukti tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, siapa yang bisa mengembalikan cap sebagai penjahat terhadap yang bersangkutan. Kebiasaan- kebiasaan seperti ini sering kali terjadi di masyarakat, padahal hukum di Indonesia menganut asas Praduga tak Bersalah (presumption of innocent). Dalam penyelenggaraan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan Hak-hak Asasi dari tersangka. Artinya para pejabat peradilan pada tingkatnya masing-masing tidak boleh berlaku sewenang-wenang di dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Pengaturan mengenai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun penerapan asas praduga tak bersalah sebagai sebuah hak dari tersangka di dalam praktik hukum di masyarakat masih belum optimal. Masyarakat sering kali memberikan vonis duluan sebelum adanya putusan pengadilan, yang seolah-olah orang bersangkutan sudah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Diaturnya Asas Praduga tak Bersalah dalam beberapa peraturan perundang-undangan (hukum positif) di Indonesia maka Hak Atas Praduga tak Bersalah merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh Negara, karena itu setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan melaksanakan asas tersebut di dalam praktik hukum di Indonesia.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG DALAM PENCEGAHAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG ]]>
<![CDATA[Ketut Bayu Rumana Sugangga]]>;
<![CDATA[Saptala Mandala]]>
<![CDATA[ Kertha Widya Vol 4, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Panji Sakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.806 KB)
|
DOI: 10.37637/kw.v4i1.459
<![CDATA[Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Buleleng, yang merupakan leading sector dalam bidang perhubungan, memiliki tanggung jawab dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam pencegahan maupun penanganan kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini meneliti tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, kendala-kendala dan upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Tugas wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng adalah merencanakan dan mewujudkan adanya sistem transportasi yang baik di antaranya dengan dengan menyediakan dan memelihara perlengkapan jalan, dan menjamin kelaikan kendaraan wajib uji yang digunakan dijalan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng, antara lain: keterbatasan anggaran yang tersedia, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki berkaitan dengan jalan dan perlengkapannya, kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kelaikan kendaraan yang dimilikinya perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Buleleng antara lain meningkatkan pelaksanaan uji kelaikan kendaraan bermotor, merencanakan dan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.]]>
