cover
Contact Name
Kholil Syu'aib
Contact Email
kholil_syuaib@uinjambi.ac.id
Phone
+628127682779
Journal Mail Official
alrisalah@uinjambi.ac.id
Editorial Address
Faculty of Sharia Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Raya Jambi - Muara Bulian KM. 15 Simpang Sungai Duren 36361. Telepon: (0741) 582632, 583377
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Core Subject : Economy, Social,
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 19 No 1 (2019): June 2019" : 6 Documents clear
Using Zakâh For The Establishment of Islamic Centers and Maqâṣid Al-Syarî‘ah’s Relativities Busyro Busyro
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.431 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.87

Abstract

One of the people who have the right to receive the zakâh mentioned in the eight aṣnâf is fî sabîlillah (people who are in a jihâd). Jihâd and all the means relating to it are the initial meaning agreed upon by most of ulama. The term fî sabîlillâh has been understood further in the context of the construction of places of worship and Islamic centers. This meaning expansion the term fî sabīlillah certainly needs to be seen in relation to maqâṣid al-syarî‘ah, especially in relation to ‘illat as one of the main instruments of maqâṣid al-syarî‘ah. The discussion by using ‘illat concluded that the development of the meaning of fî sabîlillâh to other than jihâd is permissible as long as it is intended to help individuals who struggle for the sake of the establishment of religion by financing their activities. Furthermore, this meaning is more in line with maqâṣid al-syarî‘ah.
Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Sebagai Objek Pajak Atas Putusan Arbitrase Untuk Pembangunan Nasional Ardiansah Ardiansah; Yetti Yetti; Dini Onasis
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.92 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.146

Abstract

Tulisan ini menganalisis tentang perbedaan persepsi mengenai ganti rugi sebagai objek pajak. Di dalam ketentuan BANI dan KUHPerdata tidak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Sementara di dalam ketentuan IAI dan Dirjen Pajak dijelaskan ganti rugi sebagai objek pajak. Perbedaan persepsi bisa diselesaikan bila ada kesepahaman diantara berbagai lembaga. Bagaimanapun, kepentingan negara harus lebih diutamakan. Dirjen Pajak perlu bekerjasama dengan BANI agar mendapatkan informasi mengenai penyelesaian sengketa bisnis. Seterusnya, Pemerintah perlu membuat aturan khusus mengenai ganti rugi sebagai objek pajak atas putusan arbitrase. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menghilangkan keragu-raguan bagi otoritas pajak untuk melakukan penegakan hukum.
Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia Ishaq Ishaq; Abdul Razak
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (717.505 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.147

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi penganiayaan dalam hukum pidana adat Kabupaten Kerinci dan hukum pidana Indonesia dalam upaya pembaruan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta, penulis menjelaskan bahwa penganiayaan dalam sistem hukum adat Kabupaten Kerinci merupakan tindakan illegal, yang diberikan sanksi adat terhadap pelakunya, berdasarkan pepatah adat “luka berpampas, mati berbangun”, yaitu: dendanya diobati sampai sembuh, bahkan sampai dengan dendanya kambing seekor dan beras seratus gantang beras, dan membayar seekor kerbau dan beras seratus gantang beras, tergantung ringan berat lukanya, tujuannya untuk mengembalikan keseimbangan (magis) yang terganggu di masyarakat. Penganiayaan diatur dalam pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP yang sanksinya bervariasi, yakni diancam pidana dua tahun delapan bulan sampai dengan pidana lima belas tahun, tergantung pasal penganiayaan yang dilanggar dan belum memberikan efek jera. Oleh karena itu, penyusunan KUHP dimasa yang akan datang perlu memasukkan sanksi pidana adat Kabupaten Kerinci sebagai pidana tambahan yang sesuai nilai-nilai sosio-filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.
Zakat As Original Source of Revenue For Aceh Syahbandir Syahbandir; Efendi Efendi; Mahfud Mahfud
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1103.807 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.177

Abstract

Article 180 (1) letter D of Aceh Governance Act No. 11 of 2006 on the Aceh Government articulated that zakat is one of the Aceh Province, regencies, or cities’ original revenue sources. However, the legal basis of collecting zakat in Pidie, Bireuen and Lhokseumawe is very weak as it is only based on the Head of Regency or Mayor Regulation. This research aims to examine Islamic aspects of zakat collection in Pidie Regency, Bireuen Regency and Lhokseumawe City, and whether such collection has been in accordance with existing laws or not. This is normative legal research by examining the collection of zakat from Islamic aspects and existing laws in regard with the collection of zakat within such three regions. The research shows that Pidie Regency does not collect income zakat as it follows Madhhab al-Shāfiʿī which does not recognize it. The collection of this kind of zakat in Bireuen and Lhokseumawe has been in accordance with existing laws.
Analisis Pelaksanaan Akad Ijârah Dalam Sukuk Project Based Sukuk di Indonesia Taufiq Kurniawan; Asmak Ab Rahman
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1488.036 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.254

Abstract

Pada tahun 2012, Indonesia menerbitkan sukuk negara pertama yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Sukuk ini disebut dengan Project Based Sukuk (PBS). Kajian ini dilakukan untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan kontrak ijârah yang telah digunakan dalam produk ini. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan metode perpustakaan. Sumber wawancara adalah para pihak yang berkepentingan di Direktorat Pembiayaan Syariah - Kementerian Keuangan dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara umum, kajian ini memukan bahwa semua aturan dan peraturan kontrak al-ijârah dalam penerbitan produk sukuk PBS sesuai dengan syariah. Ditemukan juga bahwa akad Ijârah al-Maujûdât al-Mau‘ûd Bisti’jarihâ (IMMB) merupakan akad baru hasil ijtihâd DSN-MUI yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan fiqih.
Penggunaan Qiyȃs Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera Yusefri Yusefri
Al-Risalah Vol 19 No 1 (2019): June 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.338 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v19i1.255

Abstract

Sebagai sebuah lembaga fatwa, Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pada beberapa fatwanya menggunakan qiyâs dalam mengeluarkan hukum. Diantaranya, yang menjadi objek kajian ini, adalah fatwa tentang meninggalkan sholat Jumat bagi seseorang yang menjadi saksi dalam penghitungan suara saat PILKADA dan fatwa tentang penetapan usia ideal anak dilatih untuk mulai melaksanakan puasa. Dengan menggunakan pendekatan dan metode analisis uṣûl al-fiqh, kajian ini bertujuan untuk mendiskusikan bagaimana ketepatan penggunaan dalil qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa penggunaan qiyâs oleh Dewan Syariah PKS dalam kedua fatwa tersebut kurang tepat dengan prinsip-prinsip qiyâs atau disebut qiyâs ma‘a al-fâriq.

Page 1 of 1 | Total Record : 6