Bacarita Law Journal
BACARITA LAW JOURNAL Adalah jurnal Yang Diterbitkan Oleh Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kepulauan Aru, Dua Kali Setahun Pada Bulan April Dan November. Tujuan Jurnal Ini Adalah Untuk Menyediakan Tempat Bagi Akademisi, Peneliti Dan Praktisi Untuk Menerbitkan Artikel Penelitian Asli Atau Artikel Ulasan. Jurnal Ini Menyediakan Akses Terbuka Langsung Ke Kontennya Dengan Prinsip Bahwa Membuat Penelitian Tersedia Secara Bebas Untuk Mendukung Pertukaran Pengetahuan Global Yang Lebih Besar. BACARITA LAW Tersedia Dalam Versi Cetak Dan Online. Bahasa Yang Digunakan Dalam Jurnal Ini Adalah Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris. Ruang Lingkup Artikel Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Ini Membahas Berbagai Topik Ilmu Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Dan Hukum Internasional
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat ]]>
<![CDATA[Anna Salamor]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (308.205 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4650
<![CDATA[Pada zaman dahulu penyelenggaraan rumah sakit berorientasi pada kemurnian rasa kasih sayang, kesadaran sosial dan naluri untuk saling tolong menolong diantara sesama, serta samangat keagamaan yang tinggi dalam kehidupan umat manusia. Pemerintah seharusnya lebih tanggap dengan kondisi ini, mahalnya biaya pelayanan kesehatan dapat mengakibatkan kematian. Upaya preventif sebenarnya sangat perlu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mencegah timbulnya penyakit, kematian ibu dan atau bayi. Masyarakat miskin biasanya rentan terhadap penyakit dan mudah terjadi penularan penyakit karena berbagai kondisi seperti kurangnya kebersihan lingkungan dan perumahan yang saling berhimpitan, perilaku hidup bersih masyarakat yang belum membudaya, pengetahuan terhadap kesehatan dan pendidikan yang umumnya masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap penolakan pasien dalam keadaan darurat.metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil yang didapat menunjukan bahwa setiap pasien dalam keadaan darurat yang butuh tindakan medis secepatnya. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk tindakan medis tanpa memandang ada atau tidaknya keluarga pasien yang mendampingi saat itu. apabila rumah sakit menolak pasien yang membutuhkan pertolongan medis tetapi tidak dilakukan pelayanan medis oleh rumah sakit akan mendapatkan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia ]]>
<![CDATA[Ronald Fadly Sopamena]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (504.037 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4665
<![CDATA[Debt is something that is common in today's society. The level of income that is not proportional to the level of need is the reason why someone has to go into debt. Among the existing debt facilities, fiduciary is one of the most popular institutions in the community. But fiduciary itself is not without a problem. There are often forced withdrawals made by debt collectors who do not hesitate to use violence both physically and verbally on debtors who are in arrears in paying their installments. The research method used is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. The result of the research is that finance companies are allowed to use the services of a third party by entering into a cooperation agreement that is contained in a stamped written agreement. The third party who collects is a legal entity that has permission from the competent authority and human resources who already have a professional certificate in the field of billing from an institution appointed by the association of Indonesian finance companies. In carrying out their duties as the party executing the fiduciary guarantee, the debt collector must meet several conditions. debt collectors are required to bring a number of documents such as identity cards, letters of assignment from finance companies, proof of debtor default documents, copies of fiduciary guarantee certificates. In addition, collection officers are required to bring a professional certificate in the field of billing from a professional certification agency in the field of financing registered with the Financial Services Authority.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENELANTARAN ANGGOTA KELUARGA ]]>
<![CDATA[Astuti Nur Fadillah]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.047 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4666
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penelantaran terhadap anggota keluarga, penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Penelantaran anggota keluarga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk penelantaran orang dalam rumah tangga sangatlah beragam, yaitu bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak, bisa dilakukan oleh suami terhadap istri dan bisa juga dilakukan oleh anak terhadap anggota keluarga lainnya dalam rumah tangga yang menjadi tanggungjawabnya. Upaya penal dan non penal dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penelantaran anggota keluarga agar perlindungan bagi hak-hak setiap anggota keluarga dapat dilindungi.]]>
<![CDATA[Pulsa Data Internet Sebagai Barang Bukti Pencurian ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.545 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4669
<![CDATA[tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan pulsa data internet sebagai alat bukti tindak pidana pencurian, metode penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, dan hasil penelitian pulsa data internet merupakan barang bukti elektronik, dan dapat dibawah ke hadapan pengadilan untuk dinilai keasahannya, hal ini sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perluasan barang bukti ini juga terlihat dalam kasus “arrest listrik” tahun 1921, Hoge Raad memberlakukan pasal 310 N.W.v.S. (pasal 362 KUHP) yang secara jelas menunjuk istilah ’’barang‟ (goed) di dalam rumusan kaidahnya. Kata Kunci Pulsa Data Internet, Bukti, Elektronik]]>
<![CDATA[Pertangungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Illegal Logging Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth ]]>
<![CDATA[Erwin Ubwarin]]>;
<![CDATA[Eivandro Wattimury]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.389 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4674
<![CDATA[tujuan penelitian ini menemukan bentuk dari pertangungjawab Vicarious Liability atau Strict Liability dalam bagaimana pertangungjawaban korporasi dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth, metode /penelitian adalah yuridis normatif, dan hasil penelitian ini CV. Sumber Berkat Makmur kemudian diperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. Bukan pribadi, jadi seharusnya Jaksa tidak tepat menerapkan Pasal 87 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf k Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Pasal 12 huruf k; dan/atau Pasal 96 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; tidaklah tepat karena tidak menerapkan pertangungjawaban penganti, terdakwa IQ alias Yongki harusnya didakwakan dengan Pertanggungjawaban korporasi terhadap kejahatan illegal logging pada Pasal 109 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Desa di Negeri Suli ]]>
<![CDATA[Natanel Lainsamputty]]>;
<![CDATA[Benyamin Charel Picauly]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (608.667 KB)
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.4686
<![CDATA[This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the vagueness of norms, using the approaches: statute approach, conceptual approach, and analytical approach, and the results of this paper regulate that village consultations are the authority of the Village Consultative Body, or what is called the Negeri Suli Government. namely Saniri authority. The Village Deliberation is a deliberation related to strategic matters so that it cannot be ruled out, the fact that has occurred over a period of 7 years since the Village Fund was disbursed, the Negeri Suli Government has neglected the stages of the Village Deliberation, and this has greatly impacted the sub-optimal development process. in the Suli country. Village deliberations aim to maximize the aspirations of the community which will be implemented through targeted government work programs]]>
<![CDATA[Legal Aspects of Government Action in the Indictment of the Corruption Eradication Commission Public Prosecutor ]]>
<![CDATA[Garciano Nirahua]]>;
<![CDATA[Erick Stenly Holle]]>;
<![CDATA[Victor Juzuf Sedubun]]>
<![CDATA[ Bacarita Law Journal Vol 2 No 1 (2021): Agustus (2021) Bacarita Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30598/bacarita.v2i1.8074
<![CDATA[Law of the Republic of Indonesia number 19 of 2019 concerning the second amendment to law number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission was formed with the aim of increasing the efficiency and effectiveness of efforts to eradicate corruption. In carrying out its duties, the Corruption Eradication Commission was given the authority to conduct investigations, investigations, and prosecutions (indictments) of corruption crimes involving law enforcement officers, state administrators, and other people related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators.]]>
