cover
Contact Name
Muchtar A H Labetubun
Contact Email
mahlabetubun@gmail.com
Phone
+6285243175321
Journal Mail Official
bacaritalawjournal@gmail.com
Editorial Address
Ir. M. Putuhena Campus Poka-Ambon
Location
Kota ambon,
Maluku
INDONESIA
Bacarita Law Journal
Published by Universitas Pattimura
ISSN : -     EISSN : 27759407     DOI : 10.30598/bacarita
Core Subject : Social,
BACARITA LAW JOURNAL Adalah jurnal Yang Diterbitkan Oleh Program Studi Hukum, Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Pattimura di Kepulauan Aru, Dua Kali Setahun Pada Bulan April Dan November. Tujuan Jurnal Ini Adalah Untuk Menyediakan Tempat Bagi Akademisi, Peneliti Dan Praktisi Untuk Menerbitkan Artikel Penelitian Asli Atau Artikel Ulasan. Jurnal Ini Menyediakan Akses Terbuka Langsung Ke Kontennya Dengan Prinsip Bahwa Membuat Penelitian Tersedia Secara Bebas Untuk Mendukung Pertukaran Pengetahuan Global Yang Lebih Besar. BACARITA LAW Tersedia Dalam Versi Cetak Dan Online. Bahasa Yang Digunakan Dalam Jurnal Ini Adalah Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris. Ruang Lingkup Artikel Yang Diterbitkan Dalam Jurnal Ini Membahas Berbagai Topik Ilmu Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Hukum Keperdataan, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Administrasi Negara, Dan Hukum Internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak Ronald Fadly Sopamena
Bacarita Law Journal Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/bacarita.v3i1.6729

Abstract

There are times when the bank blocks the customer's account so that the customer cannot access the money stored in the bank. This will certainly harm the customer because his money is unilaterally detained by the bank. This writing aims to discuss legal aspects and protection for customers against unilateral blocking by banks. The research method used in this research is normative juridical or what is known as legal research which is carried out by reviewing and analyzing the substance of legislation on the subject matter or legal issue in its consistency with existing legal principles. Blocking of customer accounts can be done based on the request of law enforcement if the funds are suspected to be the result of a crime. Blocking of a customer's account can also be done if the account holds assets belonging to customers who are declared bankrupt so that the curator has the authority to secure the assets. Customers who are harmed due to unilateral account blocking by the bank can take dispute resolution either outside the court or through the court.
SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI DISERTAI PENCUCIAN UANG A. Djoko Sumaryanto
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.667 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2787

Abstract

Sistem pembalikan beban pembuktian (reversal burden of proof/omkering van het bewisjlash) dalam sistem hukum di Indonesia merupakan sistem pembuktian diluar kelaziman, namun dalam pengungkapan kasus pidana yang sulit pembuktiannya sudah menunjukkan hasil yang signifikan, maka bagaimana menguji sistem tersebut terhadap pengungkapan kasus korupsi yang disertai pencucian uang. Penelitain ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, terhadap bahan hukum (primer dan sekunder) yang diperoleh melalui kepustakaan dan penelusuran melalui internet, dengan menggunakan metode analisis diskripsi (deskriptif analitis) dihasilkan pembahasan bahwa penggunaan sistem pembalikan beban pembuktian terhadap kasus Korupsi disertai pencucian uang, melalui pembuktian di sidang pengadilan terhadap terdakwa Bahasyim Assifie, dan terdakwa Argandiono, ketika terdakwa tidak mampu membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang halal, maka hakim dapat memutus perkara dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda dan menyita serta merampas harta terdakwa yang berasal dari korupsi. Sistem pembuktian terbalik seperti ini dapatlah diterapkan pada kasus serupa dimasa yang akan datang.
KAJIAN JURIDIS DAMPAK POLIGAMI TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA Barzah Latupono
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.529 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2788

Abstract

Undang-undang perkawinan membuka ruangbagi para pihak yang hukum agamanya menghendaki melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam hukum agama maupun hukum negara. Yang terjadi poligami dilakukan tidak sesuai tujuan poligami yang diamanatkan hukum agama sehingga akan mengakibatkan tanggungjawab berupa pemenuhan hak perdata maupun hak ekonomi yang harus dilakukan seorang ayah atau suami tidak dilakukan sebagimana mestinya, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian pada istri-istri maupun anak-anak. Untuk itu pemerintah harus lebih memperketat aturan tentang poligami dan perlindungan terhadap hak anak dari ayah yang melakukan poligami sehingga dapat dimintai pertanggungjawab hukumnya.
PERGAULAN SEHAT SECARA ISLAMI DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MAHASISWA La Ode Angga
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.077 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2789

Abstract

Tidak ada mahluk yang sama persis di dunia ini. Semuanya diciptakan ALLAH SWT berbeda-beda.Meski ada persamaan, tapi tetap semuanya berbeda.Begitu halnya dengan manusia.Lima milyar lebih manusia di dunia ini memiliki ciri, sifat, karakter, dan bentuk khas. Karena perbedaan itulah, maka sangat wajar ketika nantinya dalam bergaul sesama manusia akan terjadi banyak perbedaan sifat, karakter, maupun tingkah laku. ALLAH SWT mencipatakan manusia dengan segala perbedaannya Ta’aruf, tafahum, dan ta’awun telah menjadi bagian penting yang harus kita lakukan. Tapi, semua itu tidak akan ada artinya jika dasarnya bukan ikhlas dan mahabbah karena ALLAH SWT. Ikhlas dan mahabbah kepada ALLAH SWT harus menjadi sesuatu yang utama, termasuk pada saat ingin mengenal, memahami, dan saling menolong sebagai wujud keagungan dan Kekuasaan ALLAH SWT (Tuhan yang maha Kuasa).
DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL MINING BATU CINNABAR Erwin Ubwarin; Elias Zadrack Leasa; Valentino Demitry Soplantina
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.995 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2790

Abstract

Putusan hakim Pengadilan Negeri Ambon harus menunjukan aspek keadilan dan kepastian hukum, bukan kepastian hukum saja Jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian diskriptif, sumber bahan hukum primer,sekunder dan tresier, teknik analisa kuantitatif. Tujuan penelitian menganalisa dan membahas tentang Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar dan Keadilan Substantif Dalam Putusan Hakim Terhadap Perkara Illegal Mining,serta sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tresier. Analisis bahan hukum adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian menujukan bahwa Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar adalah pertimbagan yuridis sesuai dengan yang tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap perkara Illegal Mining menurut penulis memenuhi keadilan substantif karena kedua putusan diatas menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya merkuri sangat berbahya bagi kehidupan masyarakat.
PEMENUHAN HAK PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUSAHAAN Yosia Hetharie; Arter Lukas Tulia
Bacarita Law Journal Vol 1 No 1 (2020): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.383 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i1.2791

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mejawab permasalahan dalam penelitian ini. Pemenuhan hak pekerja perempuan dalam peraturan perusahaan sebagai diamanatkan dalam UU Ketenakerjaan belum dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan. Hak-hak pekerja perempuan yang seharusnya di penuhi oleh pengusaha termasuk di dalam peraturan perusahaan tidak dilaksanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja oleh pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan masih belum efektif. Oleh sebab itulah, diharapkan peran pemerintah melalui fungsi pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi hak pekerja perempuan sebagaimana ditentukan dalam UU Ketenagakerjaan.
KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWAJIBAN MANTAN SUAMI MENAFKAHI MANTAN ISTRINYA PASCA PERCERAIAN Barzah Latupono
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.903 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3613

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mereka melangsungkan perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik, demikian juga akan timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Dalam kehidupan rumah tangga tentu saja ada riak-riak yang kalau tidak bisa diupayakan perbaikan tentu akan membawa para pihak kearah perpisahan atau perceraian, dan jika terjadi, maka suami harus tetap membiayai kebutuhan anak sampai mereka dewasa dan juga dapat memberikan nafkah kepada mantan istri, bila suami yang menggugat cerai istri dimana istri tidak dalam keadaan durhaka terhadap suami.
Pengaturan Hukum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku Yared Hetharie; Arter Lukas Tulia
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.226 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang usaha mikro, kecil, dan menengah di Provinsi Maluku pada prinsipnya merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya Pembangunan di Provinsi Maluku. Kewenangan terhadap usaha mikro masih diatur sebagai kewenangan dari Pemerintah Provinsi Maluku, padahal kewenangan Usaha mikro tersebut merupakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seharusnya Pemerintah Provinsi Maluku hanya memiliki kewenangan terhadap Usaha Kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daera, hal ini akan mencerminkan timbulnya dominasi kewenangan yang besar karena mengambil peran dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Akibat yang ditimbulkan dari adanya perihal ini adalah tidak adanya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, selain itu akan berpengaruh pada efektifitas pengaturan hukum terkait UMKM di Provinsi Maluku, sehingga diharapkan dengan adanya Harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan di Provinsi Maluku, maka akan terwujud Peraturan Daerah tentang UMKM yang dapat menjawab Permasalahan UMKM di Maluku.
KRIMINOLOGI DAN PERSPEKTIF SOSIAL DALAM MEBANGUN KEMBALI SEMANGAT GENERASI MUDA UNTUK MENGATASI ANCAMAN RADIKAL, TERORISME, NARKOBA DAN EFEK NEGATIF DI MEDIA SOSIAL La Ode Angga
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.495 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3615

Abstract

Masalah radikalisme dan terorisme saat ini sedang terjadi dimana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme, yang merupakan pemahaman baru yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu atas suatu hal, seperti agama, sosial dan politik, tampak semakin pelik karena bercampur dengan aksi terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai aksi teror yang memakan korban seolah menjadi sarana dan senjata utama para aktor radikal dalam menyampaikan pemahamannya dalam upaya mencapai suatu perubahan. Dalam hal ini, tentunya tidak hanya pemerintah yang harus berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangannya, tetapi seluruh masyarakat juga harus turut serta dalam upaya tersebut, terutama kaum muda. Hal ini dikarenakan generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa ini sekaligus ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kedua masalah tersebut yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak menjadi penyebab tindakan otoritas yang paling besar. Hal yang mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah tersebut adalah generasi muda, seperti mahasiswa yang menjadi agen perubahan bangsa ini. Seperti halnya anak-anak yang masih dalam taraf, sehingga membutuhkan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret paham radikalisme dan aksi terorisme.
PRAKTER RENTENIR BERKEDOK KOPERASI SIMPAN PINJAM PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Yosia Hetharie
Bacarita Law Journal Vol 1 No 2 (2021): Bacarita Law Journal
Publisher : Programs Study Outside the Main Campus in Law Pattimura University ARU Islands Regency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.5 KB) | DOI: 10.30598/bacarita.v1i2.3616

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam di masa pandemik covid-19 ditinjau dari aspek hukum perjanjian. Dampak dari pandemik covid-19 inilah yang mengakibatkan sangat sulitnya pendapatan atau penghasilan dari masyarakat, sehingga muncul perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pengahasilan tersebut. Salah satunya dengan berhutang pada sistem koperasi simpan pinjam yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu pada rentenir. Penelitian ini bersifat normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan “statute approach” dan menggunakan pendekatan konseptual “conceptual approach”untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ada. Perjanjian yang dibuat dalam praktek rentenir berkedok koperasi di masa pandemik covid-19 merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar itikad tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya. Praktek rentenir berkedok koperasi simpan pinjam tersebut merupakan perbuatan ilegal yang belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian yang muncul dari prakltek rentenir yang berkedok koperasi melanggar esensi syarat sah perjanjian yang ke empat yang ada dalam Pasal 1320 point 4 yaitu harus didasarkan pada suatu sebab yang tidak dilarang.

Page 1 of 3 | Total Record : 27