Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Ilmu Hukum

JIH
Website

Published by Universitas Riau

ISSN : 20878591 EISSN : 26543761 DOI : http://dx.doi.org/10.30652/jih.v11i2.8306

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau (UR). Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 242 Documents

1 2 3 4 5

Pergeseran Peran Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22-24/PUU-VI/2008 Junaidi '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

In section 214 UU number 10 year 2008 about general election legislative member determine chosen candidate stipulating determined by minimum boundary of acquirement voice 30% gratuity of common denominator elector ( BPP), if the threshold is not reached then further selected based on the determination of candidate sequence numbers. Based on the decision of the Court Number 22-24/PUU-VI/2008 article is repealed. With this decision, the role of political parties is reduced to the determination of candidates elected in the general election. Party only the sharing to present its legislative candidate in candidate list, whereas determining chosen or is not chosen by elector.

PERLINDUNGAN TERHADAP KEADILAN ANTAR GENERASI DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: STUDI PUTUSAN PENGADILAN Raffles Raffles; Bunga Permatasari
Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan terhadap keadilan antar generasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Adapun metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Negara bertanggung jawab dalam melindungi keadilan generasi akan datang dalam pemanfaatan atas opsi, kualitas, dan akses dari lingkungan terhadap sumber daya alam. Environmental economic model merupakan model yang paling tepat digunakan dalam hubungan antar generasi dalam konteks keadilan antar generasi guna menikmati sumber daya alam. Oleh karena itu, intra generasi memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa generasi akan datang dapat menikmati pula kekayaan sumber daya alam. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakui keberadaan atas perlindungan keadilan antar generasi. Sayangnya jika dibandingkan dengan Philipina, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum mengatur tentang hak gugat antar generasi.

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DALAM PUTUSAN M.A.R.I NOMOR: 3124K/Pdt/2016 Martha Hasanah Rustam
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThis research focused on two matters of the problem which included how was the Juridical Review of The Binding Sale and Purchase Agreement of Land contained in the Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 and How is the Judge's consideration in the Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016. The research method used normative legal research where data is compiled and processed qualitatively to obtain a truth by deciphering the data that has been collected so that the solution can be made of a problem associated with existing theories. The results of this research can be concluded that the Juridical Review of the The Binding Sale and Purchase Agreement on land contained in Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 is SHM number 311 which has been converted into Property Rights Certificate Number 639/Rumbai bukit which is used by Hayatunnupus as collateral at PNM (Persero) is not against the law because the land of the object in accordance with Property Certificate Number 311 is still in the name of Hayatunnupus and has not been declared to switch to Dahniar because there is no evidence of The Binding Sale and Purchase Agreement until it reaches the deed of Sale and Purchase as proof of transfer of land rights repaid and regarding the Judges' Judgments in Decision of Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 3124K/Pdt/2016 is to grant a request for cassation from the applicant for the appeal of I HAYATUNNUPUS and Appellant II of PT PNM (Persero) and cancel the Decision of Pekanbaru High Court Number 167/PDT/2015/PT. PBR dated 18 December 2015 which corrected the Pekanbaru District Court Decision Number 174/Pdt.G/2014/PN.PBR dated April 23, 2015. Keywords: Agreement, Sale and Purchase, Land, Decision of Supreme Court AbstrakPenelitian ini difokuskan pada dua hal rumusan masalah yang meliputi Bagaimana Tinjauan Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang terdapat dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016 dan Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normative dimana data disusun dan diolah secara kualitatif untuk mendapat suatu kebenaran dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dapat dilakukan pemecahan dari suatu masalah dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual beli tanah yang terdapat dalam Putusan M.A.R.I Nomor: 3124K/Pdt/2016 adalah SHM nomor 311 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 639/Rumbai bukit yang dijadikan Hayatunnupus sebagai agunan di PNM (Persero) tidak bertentangan dengan hukum karena tanah objek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik nomor 311 masih atas nama Tergugat I Hayatunnupus dan belum dinyatakan beralih kepada Dahniar karena tidak adanya bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli hingga sampai ke Akta Jual Beli sebagai bukti pengalihan hak atas tanah yang sudah dilunasi dan mengenai Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan M.A.R.I Nomor : 3124K/Pdt/2016 adalah mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi I HAYATUNNUPUS dan pemohon Kasasi II PT PNM (persero) serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 167/PDT/2015/PT.PBR tanggal 18 Desember 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 174/Pdt.G/2014/PN.PBR tanggal 23 April 2015. Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Tanah, Putusan Mahkamah Agung

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF suparto suparto
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan pemilihan kepala daerah dalam perspektif hukum progresif. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan UUD dan Undang-Undang mempunyai kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk didalamnya adalah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Yang dimaksud dengan perselisihan hasil adalah perselisihan terkait dengan hasil penghitungan suara pasca pemilihan. Namun dalam putusan No. 45/PHPU D-VIII/2010 tentang sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa hasil penghitungan suara saja melainkan juga memeriksa prosesnya dan menetapkan pemenangnya. Mahkamah berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelengaraan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena pemilihan kepala daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat ditemukan adanya pelanggaran sejak awal proses pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif, maka Mahkamah Konstitusi membatalkan pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang dan menetapkan pasangan calon yang kalah sebagai pemenang pemilihan kepala daerah. Hal ini merupakan sesuatu yang luarbiasa dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia mengingat selama ini hakim hanyalah dianggap sebagai corong undang-undang. Walaupun oleh sebagian pihak dianggap kontroversial karena dianggap melampaui kewenangannya dan melanggar undang-undang, keputusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan langkah terobosan dalam rangka menegakkan hukum progresif. Hukum progresif bertujuan untuk tercapainya keadilan substansif bukan hanya keadilan prosedural atau kepastian hukum. Hukum tidak dapat lagi ditempatkan sebagai sebuah dokumen absolut dan otonom. Kreatifitas manusia penegak hukumnya harus diberikan kesempatan untuk berimprovisasi dalam penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Kata kunci : Putusan ; Mahkamah Konstitusi ; Hukum Progresif.ABSTRACT This study aims to find out about the Constitutional Court Ruling on regional head election disputes in the perspective of progressive law. The Constitutional Court of the Republic of Indonesia based on the Constitution and the Law has the authority to decide on disputes about the results of general elections including the disputes over the results of regional elections. The result of a dispute over results is a dispute related to the results of the post-election vote count. But in decision No. 45 / PHPU D-VIII / 2010 concerning the dispute over regional head elections in Kotawaringin Barat District, Central Kalimantan Province, the Constitutional Court not only examined the results of the vote count but also examined the process. The Court make an opinion that there should be no party who benefits from the vote due to violations of the constitution and the principle of justice in the implementation of regional head elections. Regional head elections must be carried out democratically and do not violate the principles of general elections, namely direct, general, free, confidential, honest and fair. Because the election of regional heads in Kotawaringin Barat Regency found violations from the beginning of the implementation process which was carried out in a systematic, structured and massive manner, the Constitutional Court canceled the candidate pairs determined by the General Election Commission (KPU) and transferred their votes to the losing candidate and set it as a winner. This is something extraordinary in the development of the legal system in Indonesia, considering that so far the judges have only been considered as the mouthpiece of the law. Although some parties are considered controversial because they are considered to exceed their authority and violate laws, this Constitutional Court decision is a breakthrough step in order to enforce progressive law. Progressive law aims to achieve substantive justice not only procedural justice or legal certainty. The law can no longer be placed as an absolute and autonomous document. Human creativity in law enforcement must be given the opportunity to improvise in law enforcement in order to achieve justice. Keywords: Verdict ; Constitutional Court ; Progressive Law.

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA DI RIAU DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY Lady Diana
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Perlu ada Persiapan tenaga kerja dan Pemerintah Riau dalam menghadapi pelaksanaan ASEAN Economic Community 2015 dengan melakukan Sosialisasi, Pemberian pembekalan keahlian pada Tenaga Kerja untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Mutu Kualitas Barang, Mengajak Masyarakat untuk dapat Memakai dan Mencintai Produk Dalam Negeri. Pemerintah Provinsi Riau sudah proaktif dan responsif dalam memberikan Perlindungan hukum tenaga kerja di Riau dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yakni dengan membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang perlindungan tenaga kerja lokal dalammenghadapi MEA.

IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH NOPYANDRI '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Esensi otonomi daerah adalahkemandirian daerah. Untukmewujudkan kemandiriandaerah dalam hal keuangandaerah ini maka PemerintahDaerah diharapkan lebihmampu menggali sumbersumberkeuangan secaramaksimal khususnya untukmemenuhi kebutuhanpembiayaan pemerintahan danpembangunan di daerahnyamelalui Pendapatan Asli Daerah(PAD).Pajak daerah danretribusi daerah yang menjadiunsur PAD yang utama.Pemberlakuan Undang-undangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah diharapkan dapat lebihmendorong peningkatanpelayanan kepada masyarakatdan kemandirian daerah.berlakunya Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah, menimbulkan implikasiterhadap keberlakuanperaturan daerah tentang pajakdan retribusi daerah yang lamadan penyiapan peraturandaerah tentang pajak daerahdan retribusi daerahberdasarkan undang-undang ini.Kata Kunci : Implikasi, UU 28/2009, Pemerintahan Daerah

Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan UU NO. 5 Tahun 1960 Ulfia Hasanah
Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

With the enactment of Law No. 5 of 1960 concerningthe Basic Agrarian fundamental changes to the agrar-ian law in Indonesia, especially in the area of land.As for the legal basis for the conversion of land rightsis the second part of the Act concerning the provisionsof the conversion consists of nine chapters that gov-ern the conversion of three types, namely: the conver-sion of land resulting from Indonesia’s rights, con-version rights to land former Autonomous and con-version of land rights from the rights of the west.

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH MEMASUKKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI SEBAGAI DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Ali Imran Nasution
Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

The purpose of this study is to analyze the legal basis for the authority to form Joint Ministerial Regulations and how the legality of Regional Regulations that incorporate Joint Ministerial Regulations as the legal basis for establishing regional regulations. The research method used is normative legal research with statutory approach and conceptual approach. The results showed that the establishment of a Joint Ministerial Regulation did not have attribution or delegation authority. Thus, according to the formal principle of the formation of statutory regulations, Regional Regulations that put Joint Ministerial Regulations as a legal basis for the formation of legislation are formally unlawful.

PENATAAN LEMBAGA NON STRUKTURAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA Muslim Kasim; Andi Pangerang Moenta; Ahmad Ruslan
Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

AbstractThis study aims to analyze (1) the position and duties of Non-Structural Institutions (NSI) in the institutional structure of the Republic of Indonesia and (2) the arrangement of NSI in the framework of administering the government of the Republic of Indonesia. The research method was used in the research is normative research method. The type of this research was primary and secondary data. Techniques of collecting data through literature study through books, journals, and other documents required and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) the growth of non-structural institutions is high but ironically it has not been accompanied by significant improvements in efficiency, effectiveness and performance as well as: (2) institutional growth and fragmented arrangement creates institutions to overlap in tasks and the function of inter-governmental agencies as well as raising high costs of government birocracy. Keywords: Effectiveness, Government, Non-Structural Institution AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan dan tugas Lembaga Non Struktural (LNS) dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia dan (2) penataan LNS dalam rangka penyelengaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka melalui buku, jurnal, serta dokumen lain yang diperlukan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kedudukan LNS dalam Negara Republik Indonesia bersifat independen atau mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta berada diluar struktur kementerian negara maupun lembaga pemerintah lainnya,.serta: (2) pentaan LNS dilakukan dalam bentuk melakukan kegiatan tertentu secara khusus dan membantu tugas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintahan, Lembaga Non-Struktural

KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) MUKHLIS R '
Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, meskipun dalam perkembangan dewasa ini kejahatan korupsi semakin meningkat dan menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. dalam Politik criminal sebagai bagian dari politik hukum pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan criminal antara UU No.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001,terdapat hal hal baru sebagai berikut: pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus,adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentian, serta mengakui alat bukti elektronik.

Page 1 of 25 | Total Record : 242

1 2 3 4 5

Filter by Year

2010 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020): JIH FH UNRI, Vol 9 No 2: 2020 Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) Vol 1, No 2 (2010) Vol 1, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hayatul Ismi

Contact Email hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone +6281268116279

Journal Mail Official hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address Jl. Patimura No.9

Location Kota pekanbaru, Riau INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hayatul Ismi

Contact Email
hayatul.ismi@lecturer.unri.ac.id

Phone
+6281268116279

Journal Mail Official
hayatul.ismi@lecture.unri.ac.id

Editorial Address
Jl. Patimura No.9

Location
Kota pekanbaru,

Riau

INDONESIA