Jurnal Dinamika
Dinamika adalah jurnal ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja yang menyajikan berbagai tulisan ilmiah dalam bentuk ringkasan hasil penelitian, artikel ilmiah, dan resensi buku dibidang Ilmu Sosial dan Politik. Redaksi mengundang para pakar, praktisi, akademisi, peneliti dan siapa saja yang peduli dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diterbitkan secara berkala dua kali dalam satu tahun
Articles
36 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[Goestyari Kurnia Amantha]]>;
<![CDATA[Putri Rahmaini]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.657 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.766
<![CDATA[Lanjut Usia (lansia) merupakan kelompok usia yang rentan dan perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Menurut data dari 267 juta penduduk Indonesia (BPS,2019), terdapat 12,6 juta lanjut usia (lansia) terlantar (DTKS, Kemsos 2019). Saat ini Lansia yang bekerja masih cukup besar terutama di desa, namun tidak punya jaminan kesehatan, hari tua dan pensiun karena miskin. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) proyeksi penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung pada tahun 2020 bahwa persentasi lanjut usia (lansia) Provinsi Lampung yaitu sekitar 9,27 % dari total penduduk. Pandemi covid-19 yang terjadi di tahun 2020 ini sangat berdampak pada setiap segi kehidupan masyarakat tidak terkecuali lanjut usia (lansia) yang merupakan usia rentan terpapar karena faktor kesehatannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana Efektifitas Kebijakan Pemerintah terhadap Kesejahteraan Lanjut Usia (lansia) Provinsi Lampung Tahun 2020 melaui kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST). Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan pengambilan data dari hasil wawancara dan dokumetasi dari informan yang paham dan menguasai pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan kategori Lanjut Usia sangat efektif hal ini dinilai dari 1. Tujuan dan sasaran kebijakan tepat guna dan tepat sasaran, 2 penggunaan anggaran telah sesuai target-target atau kepentingan publik. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) kategori lanjut usia (lansia) di Provinsi Lampung sudah berjalan efektif.]]>
<![CDATA[POTRET REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Marratu Fahri]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (103.977 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.767
<![CDATA[Dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjadi suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat. Akan tetapi, kritik yang sering diberikan kepada birokrasi pemerintah selama ini adalah kecenderungan birokrasi menempatkan dirinya lebih sebagai agen kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan. struktur birokrasi yang sangat hirarkhis dan proses kerja yang sangat berorientasi pada kontrol ditambah dengan kepatuhan yang berlebihan pada prosedur dianggap sebagai penyebabnya. sosok birokrasi pemerintah masa depan haruslah professional, efisien, peduli pada kepentingan publik, serta mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya democratic governance membutuhkan perubahan yang mendasar dalam peraturan perundangan, struktur, sistem kepegawaian dan penggajian, budaya birokrasi dan system akuntabilitas public. Untuk itu diperlukan visi reformasi birokrasi yang holistis dan terintegrasi, diikuti upaya yang konsisten untuk melembagakan reformasi birokrasi sebagai sebuah gerakan yang berkelanjutan. Gerakan reformasi birokrasi harus mencakup perubahan menyeluruh, sistematis, dan terkelola dengan baik pada semua aspek.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN RETRIBUSI DALAM PENDEKATAN EKONOMI POLITIK ]]>
<![CDATA[Ayu Nadia Pramazuly]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.548 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.768
<![CDATA[Analisis kebijakan retribusi menggunakan kajian ekonomi politik. Tujuan analisis sebagaimana adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan retribusi dalam pendekatan ekonomi politik. Merkantilisme merupakan sebuah pendekatan yang memandang bahwa elit-elit politik merupakan aktor utama dalam pembangunan negara modern. Pandangan utama dalam pendekatan merkantilisme adalah ekonomi merupakan alat politik yang digunakan sebagai dasar kekuasaan politik. Untuk itu setiap daerah memiliki kewenangan dan kebijakan yang berbeda berdasarkan terapan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan secara mandiri. Penerapan kebijakan di Kota Bandar Lampung dapat menjadi sebuah rujukan untuk kabupaten dan kota lainnya.]]>
<![CDATA[PEREMPUAN DALAM BUADAYA POLITIK PATRIAKHI ]]>
<![CDATA[Achmad Zahruddin]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.149 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.769
<![CDATA[The condition of parlement thougt that has gradually been canging from traditional thought into the more modern one sometimes result various demands to appear. How the participation in patriarchy culture that have domination one each ather. These demands include the wider people’s participation, in politics. In only rural people are pursuin this wider participation, another ‘marginalized’ group souch as the women’s group, is also showing their desire to get in volve actively in this field. This wider participation is viewed by women of the process to improve their sanity and involvements in polics without exeption or without any segregation. According to the number of female representation in parliament is far from the ideal condition, just 3%-11,5% women regislator from the total seat of regislator in the parliament. Ironically, one side women have 30% quota is realitation of affirmative action, but just 3%-11,5% the women regislator seat in the parliament. Unfortunetelly; the result shows contradiction the female representatives are not quite capable to perform the mandate with maximum 1156% seat from the total seat of the legislator.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS ]]>
<![CDATA[Tia Marlinda Sari]]>;
<![CDATA[Lucky Salilana]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.105 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.770
<![CDATA[One of attraction icon in Lampung Province is Way Kambas National Park, East Lampung. The issue of road infrastructure as well as the general facilities less attention to the goverrnment’s attention, especially the East Lampung Regency Tourism Office while such public facilities are one of the convenience factors of local travelers and foreigners. This study uses a qualitative analysis method in a descriptive way, namely by conducting interviews, observation and documentation by focusing on the role and barriers of the East Lampung Tourism Office in the management of Way Kambas National Park. The result showed has been a significant increase in the number of visitors coming to Way Kambas National Park thanks to the promotion activities that were intensively carried out by the East Lampung Tourism Office. The distance that must be taken to get to the tourist area. Lack of awareness of the surrounding community to protect the environment around tourist attractions so that there is still a large amount of scattered waste which is one of the obstacles in the management of Way Kambas National Park that has not been resolved.]]>
<![CDATA[PERAN SOSIAL MEDIA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Rakhmat Saleh]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.744 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.771
<![CDATA[This purpose of this research is to know how to use the social media non-government that is to become one of the benchmarks for government performance. Based on instagram account @palembng.update, as social media that has 308K followers, it is often the place for complaints by net citizens regarding incidents in the city of palembang. The result showed a government official who actively uses social media uses the @plembang.update account as a place to get information to be followed up as part of his work. This shows that the use of social media can be a platform for the government to connect with the community quickly and help with the efficiency of this work.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI KENAKALAN PELAJAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN ]]>
<![CDATA[Rosidah Rosidah]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 1 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (346.134 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i1.772
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada lima hal pokok mengenai peran yang menjadi perhatian peneliti yaitu : (1) Keterlibatan dimana terdapat sub indikator berupa mengambil dan menjalankan keputusan. (2) Bentuk Kontribusi dimana terdapat sub indikator berupa seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. (3) Organisasi Kerja dimana terdapat sub indikator berupa bersama setara berbagi peran. (4) Penetapan Tujuan dimana terdapat sub indikator berupa ditetapkan kelompok bersama pihak lain. (5) Peran Masyarakat dimana terdapat sub indikator berupa sebagai subyek. Dan hambatan dalam mengatasi kenakalan pelajar diantaranya perubahan kurikulum, peran orang tua dan guru serta sarana dan prasarana. Hasil dari peneliti ialah proses peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajardi Lampung Selatan berdasarkan lima hal pokok sebagai dasar dari penelitian ini adalah berjalan cukup baik. Cukup baik dikarenakan meningkatnya pelajar yang taat dengan aturan dan tata tertib sekolah, akan tetapi masih ada kekurangan yaitu dapat dilihat dari masih kurangnya personil yang bertugas sebagai Tim Kabupaten dilapangan sehingga masih ada keterlambatan dalam mengawasi pelajar dan menangulangi]]>
<![CDATA[MOTIVASI PEREMPUAN BERGABUNG DALAM PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Alip Susilowati Utama]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 2 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (335.942 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i2.1133
<![CDATA[Democracy as a political system has necessitated the spirit of equality and togetherness in order to achieve the common good, in the form of state and community life, participation is needed as a form of togetherness and inclusion in the political process. Specifically for women to fulfill the policy requirements of Law Number 10 Year 2008 which requires politics to include a representation of women of at least 30% both founders and central level management. The fact is that based on data from the National Unity and Politics Agency, the presence of women in parliament, especially the Ogan Komering Ulu District DPRD, has decreased from 4 in the 2014-2019 period to 2 in the 2019-2024 period. The purpose of this study was to determine the motivation of women to join political parties. This study used a descriptive qualitative method with a research approach and research focus. This research was conducted at the Office of the United Development Party and the Democratic Party of Ogan Komering Ulu. Primary data sources and secondary data, data collection techniques by interview, observation and documentation. Based on the results of data prosessing in the field about the motivation of women in political parties has been successful because it has fulfilled the needs of political parties, but in a political party there are still thos who use a family or dynastic interest system. The suggestions that can be given to political elites have steps so as not tu use the dynastic system in political parties.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERIZINAN PENDIRIAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG ]]>
<![CDATA[Ayu Nadia Pramazuly]]>;
<![CDATA[Rosidah Rosidah]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 2 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.665 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i2.1134
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah mengenai perizinan pasar modern. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, telah melahirkan pandangan pentingnya penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Menurut Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu perkembangan usaha ritel modern masih mendominasi perekonomian masyarakat. Belum ada usaha yang berhasil secara signifikan memberdayakan para pedagang tradisional agar siap bersaing merebut pasar potensial yaitu konsumen. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum efektif karena masih ada minimarket yang tidak taat aturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI KAB. OGAN KOMERING ULU ]]>
<![CDATA[Nurlailah Nurlailah]]>
<![CDATA[ JURNAL DINAMIKA Vol 1 No 2 (2021): JURNAL DINAMIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (389.934 KB)
|
DOI: 10.54895/dinamika.v1i2.1135
<![CDATA[To reduce the number of Covid-19 cases, in addition to carrying out health protocols, it is necessary to carry out special protective measures, namely vaccination. The purpose of this study is to describe the implementation of the COVID-19 vaccination policy in Ogan Komering Ulu Regency, with a theoretical approach Implementation policy of George C. Edward III viewed from 4 aspects. 1) Communication: Communication in the implementation of the Covid-19 vaccination policy in Ogan Komering Ulu Regency has gone well, both in terms of transmission and clarity. But there are inconsistencies in the requirements for vaccine recipients, which can confuse the public. 2) Resources: Human resources, budgetary resources, equipment resources and authority resources, although the numbers are still lacking, they are adequate and have good performance. 3) Disposition: The implementer of the Covid-19 vaccination policy who is highly dedicated and has skill standards has been selectively selected in the implementation of the vaccination policy in Kab. OKU. However, the provision of incentives is not balanced with the number of personnel implementing vaccinations in the field. 4) Bureaucratic Structure: the vaccination policy in OKU District uses the bureaucratic structure of OKU District Health Office. In its implementation, it already has an SOP, and with a wide area coverage, more intensive coordination is needed, so that the Covid-19 vaccination policy in Kab. OKU can be implemented properly.]]>
