cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Arif Rakhman
Contact Email
agusarifrakhman@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
journal.ifpi@gmail.com
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Published by Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28289153     DOI : 10.55961
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa merupakan media publikasi ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun, periode pertama terbit di Bulan April dan Oktober. JPBJ merupakan media Publikasi online yang dikelola oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022" : 5 Documents clear
Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar Sastyo Aji Darmawan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.82 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.19

Abstract

E-purchasing kini menjadi metode pemilihan yang semakin mengarah mekanisme pasar. Harga barang/jasa yang dicantumkan di dalam katalog elektronik ditetapkan secara sepihak oleh Penyedia Katalog Elektronik dan diasumsikan adalah harga yang berlaku juga di pasar konvensional. Hal ini seharusnya berdampak pada penetapan HPS yang diwajibkan untuk semua metode pemilihan namun dikecualikan pada e-purchasing. Katalog elektronik menjadikan pengadaan barang/jasa Pemerintah unggul dari sisi transparansi. Dari sisi kontrol, katalog elektronik pun memudahkan Pemerintah untuk mengontrol realisasi anggaran dan penggunaan Produk Dalam Negeri. Namun, bagaimana tinjauan dari sisi akuntabilitas? Tinjauan ini penting, karena idealnya, penerapan e-government harus mampu meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance. Ditambah lagi penerapan mekanisme pasar di dalam katalog elektronik. Risiko terjadinya adverse selection akibat dari informasi asimetris yang kerap terjadi di dalam mekanisme pasar seharusnya menjadi perhatian khusus sebelum proses e-purchasing dimulai.
Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi Tindak Lanjut pada Tahap Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah: Studi Kasus : Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta Semester I Tahun Anggaran 2022 Wahyu Riyanto
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.639 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.21

Abstract

Berdasarkan Pasal 13 PERPRES 12 Tahun 2021 salah satu tugas Pokja Pemilihan adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali e-purchasing dan Pengadaan Langsung. Pada tahap awal sebelum pelaksanaan pemilihan terdapat satu tahapan yang penting bagi Pokja Pemilihan yaitu reviu dokumen persiapan pengadaan. Pada jurnal ini akan dibahas terkait permasalahan pada proses reviu dokumen persiapan dengan studi kasus yaitu paket pengadaan barang/jasa Semester I Tahun Anggaran 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan pengolahan data diperoleh hasil bahwa dari 54 (lima puluh empat) paket pengadaan sebesar 48 (empat puluh delapan) paket (88,9%) terdapat permasalahan pada RUP dan Dokumen Teknis, 38 (tiga puluh delapan) paket (70,4%) terdapat permasalahan pada HPS, dan 36 (tiga puluh enam) paket (66,7%) terdapat permasalahan pada Rancangan Kontrak. Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, rekomendasi tindaklanjut yang dapat diusulkan yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta terkait RUP, penyusunan dokumen teknis (spesifikasi teknis, DED), HPS, rancangan kontrak termasuk SSUK, SSKK, dan Surat Perjanjian bekerjasama dengan stakeholder terkait. Upaya lain yaitu dengan menyusun Tim Pendamping dari JF PPBJ yang ditugaskan untuk mengawal tahap persiapan pengadaan. Alternatif lain yang dapat diusulkan yaitu dengan mengoptimalkan website BPBJ Setda Kota Yogyakarta sebagai media informasi terkait SOP, panduan teknis, maupun media penyebaran informasi terkait regulasi pengadaan barang/jasa, selanjutnya dengan pengoptimalan “Klinik Pengadaan Kota Yogyakarta” yang merupakan media atau forum untuk diskusi, konsultasi, dan sharing berkaitan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Mengupas Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Imperatif Pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB): TKDN Pengadaan IT Dewa Dewa Kadek Darmada
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (953.436 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.27

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan IT di Kanwil Kemenkumham NTB dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah lewat Inpres Nomor2 Tahun 2022 tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM dalam rangka mendukung gerakan “Bangga Buatan Dalam Negeri”. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif imperatif, yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadaan IT pada Kanwil Kemenkumham NTB untuk tahun angaran 2022, sudah dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan IT dilaksanakan melalui e-purchasing oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Dalam pengadaan IT Kanwil Kemenkumham NTB, PPK telah memetakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara optimal, yang tersebar dalam persentase beragam diantaranya printer (20,68%), scanner (46,74%), laptop (28,88%), pc unit (26,79%), pc multimedia (27,13%), drone (100%) dan kamera digital (100%). Sedangkan rasio TKDN menunjukan trend yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan produk dalam negeri, yang mana rasio TKDN semkain kecil menunjukan implementasi kebijakan produk dalam negeri semakin baik. Untuk rasio TKDN paling baik terdapat pada item drone (0,47%) dan kamera digital (0,7%) yang mana kedua item tersebut merupakan produk rekomendasi penyedia lokal dari Kementerian Perindustrian.
Mekanisme Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi Pada Tender Pekerjaan Konstruksi Eka Septian
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.999 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.28

Abstract

Tulisan ini mengenai program keselamatan kerja sebagai upaya untuk meminimalisir risiko akibat kecelakaan kerja pada pekerjaan konstruksi yang merupakan salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian bangsa. Perspektif yang digunakan dengan metode deskriptif kualitatif, merupakan tipe penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya mengenai suatu keadaan tertentu, dengan teknik pengumpulan data dengan studi literatur dari regulasi mapun jurnal terkait. Berdasarkan studi yang telah dilakukan, secara statistik industri konstruksi telah menjadi salah satu industri yang paling berbahaya bagi para pekerjanya, pada tahun 2020 periode Januari hingga Oktober BPJS mencatat terdapat 177.161 kasus kecelakaan kerja, meski secara statistik memiliki risiko cukup besar, tetapi dapat diminimalisir dengan adanya program keselamatan kerja konstruksi. Program tersebut di dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimulai saat tahapan persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan sampai dengan pelaksanaan kontrak. Pada tahapan persiapan pengadaan, dilakukan penetapan 1 uraian pekerjaan & 1 identifikasi bahaya oleh PPK. Pada tahapan persiapan pemilihan, dimulai pokja melakukan reviu/kaji ulang dokumen persiapan pengadaan yang disusun PPK dan penetepan persyaratan RKK dituangkan di dalam dokumen pemilihan oleh pokja. Pada tahapan pelaksanaan pemilihan, dilakukan evaluasi terhadap penawaran administrasi, teknis dan harga setelah lulus kualifikasi. Untuk evaluasi teknis, terkait dengan RKK dievaluasi terhadap 5 elemen SMKK & 1 pakta komitmen serta personel K3 yang ditawarkan harus sesuai dengan persyaratan dalam LDP. Pada tahapan pelaksanaan kontrak, setelah selesai dilakukan pemilihan penyedia dilakukan pemutakhiran isian RKK terhadap 5 elemen SMKK.
Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Sunu Ardhi Nugroho
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.444 KB) | DOI: 10.55961/jpbj.v1i2.29

Abstract

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanat dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP2JK yang dibentuk di 34 Provinsi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil lainnya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa memiliki 4 tugas jabatan yang dapat diklaim sebagai angka kredit, yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional di BP2JK, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tantangan dalam pengumpulan angka kredit karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dalam tugas jabatan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya hanya pelaksanaan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi tugas jabatan di bidang perencanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang kewenangannya masih berada di unit organisasi teknis. Selain tantangan di bidang tugas jabatan, terdapat perbedaan beban kerja dan jumlah paket pada BP2JK di setiap provinsi yang berpotensi menyebabkan pemenuhan angka kredit minimal bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK tidak tercapai. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo, dihasilkan konsep strategi pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo dan diharapkan dapat menjadi referensi dan diimplementasikan di BP2JK lain atau unit kerja dengan profil dan kondisi yang sama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022