cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Arif Rakhman
Contact Email
agusarifrakhman@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
journal.ifpi@gmail.com
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Published by Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28289153     DOI : 10.55961
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa merupakan media publikasi ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun, periode pertama terbit di Bulan April dan Oktober. JPBJ merupakan media Publikasi online yang dikelola oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023" : 5 Documents clear
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPS LKPP) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Riski Syandri Pratama
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i1.32

Abstract

Pada dasarnya hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan sosial budaya yang terjadi di era sekarang, dengan demikian hukum harus dapat memberikan ruang gerak terhadap perubahan (tempora mutantur, nos et mutamurin Illis), dan bukan sebaliknya. Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LKPP atau LPS LKPP bertujuan untuk mengasistensi pelaku pengadaan dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam sengketa kontrak yang terjadi dengan pihak kedua yaitu Penyedia Barang/Jasa. Penyelesaian permasalahan kontrak PBJ termasuk dalam ranah persoalan perdata, dalam hal ini dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat mengefektifkan pemeriksaan yang dilakukan secara sederhana tidak berbelit-belit, tidak terikat pada suatu aturan yang formal, bersifat sukarela, waktu singkat dan biaya lebih murah.
Model Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan yang Mendukung Peningkatan Kompetensi Manajerial Sastyo Aji Darmawan
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i1.33

Abstract

Penerapan sistem kerja yang kolaboratif dan dinamis sebagaimana diusung di dalam Sistem Kerja Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebenarnya telah lebih dulu diadopsi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa. Keberhasilan pada tahapan pemilihan penyedia barang/jasa sangat berpengaruh terhadap kinerja Organisasi. Oleh karena itu, aspek manajerial pada Pokja Pemilihan sangatlah penting. Sayangnya, model pembentukan Pokja Pemilihan pada setiap UKPBJ belum seragam dan aspek manajerial dalam Pokja Pemilihan belum menjadi perhatian. Menggunakan metode penelitian studi literatur dan survey persepsi Pengelola PBJ tentang kompetensi manajerial, Penelitian ini mencoba untuk mendapatkan pendapat para Ahli tentang pentingnya kompetensi manajerial dalam Pokja Pemilihan dan model pembentukan Pokja Pemilihan yang mendukung peningkatan kompetensi manajerial itu sendiri.
Pelaksanaan Public-Private Partnership dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur Dian Arsita Wardhani
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i1.34

Abstract

Dalam pembangunan infrastruktur saat ini kebutuhan pendanaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri terus meningkat sendangkan sumber dana yang tersedia sangat terbatas sehingga pemerintah membutuhkan keterlibatan penanam modal asing. Pemerintah berupaya mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memberikan kesempatan bagi penanaman modal asing turut terlibat dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satu skema keterlibatan penanaman modal asing pada Proyek Strategis Nasional adalah dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) atau dalam istilah peraturan perundang-undangan di Indonesia disebut Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment) dapat diartikan sebagai kegiatan pengalihan aset berwujud atau tidak berwujud oleh investor asing dari satu negara ke negara lainnya untuk jangka waktu panjang yang dilakukan secara langsung di dalam hubungan suatu bidang usaha di negara tuan rumah yang didalamnya terdapat risiko usaha.Pada penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menjadi bahan dasar untuk penelitian serta menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dalam pelaksanaan PPP/KPBU merujuk pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan KPBU, yaitu perencanaan, persiapan, dan transaksi. Pada pelaksanaan KPBU dalam perspektif Penanaman Modal Asing berdasarkan UUPM, maka akan ditemukan beberapa ketentuan yang bersinggungan dengan kegiatan penanaman modal asing.
Pemecahan Masalah Penugasan (Assignment Problem) melalui Optimalisasi Penugasan Pejabat Pengadaan pada Pelaksanaan Pengadaan Langsung Secara Transaksional Berdasarkan Jenis Pengadaan Menggunakan Metode Hungarian Wahyu Riyanto; Almedista Intan Atmayani
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i1.35

Abstract

Capaian kinerja organisasi akan berjalan dengan baik apabila setiap proses/tahapannya dapat diselesaikan tepat waktu. Namun pada pelaksanaannya masih banyak masalah salah satunya adalah terdapat kendala pada pembagian ketugasan (assignment problem). Permasalahan umum penugasan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kota Yogyakarta diantaranya terkait pembagian ketugasan Pejabat Pengadaan yang hanya menekankan prinsip sama rata tanpa mempertimbangkan prinsip kemampuan dimana setiap Pejabat Pengadaan mempunyai keahlian, kemampuan maupun pengalaman yang berbeda-beda dalam menyelesaikan paket untuk masing-masing jenis pengadaan. Hal ini tidak menjadi masalah apabila paket Pengadaan Langsung masih sedikit, jarak antara waktu pemilihan dengan waktu pelaksanaan kontrak masih panjang. Namun hal ini justru akan menjadi penghambat apabila pada siklus waktu tertentu terdapat banyak paket yang berjalan secara bersama padahal jumlah Pejabat Pengadaan terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian ketugasan yang sesuai agar tercapai waktu yang optimal dengan menggunakan Metode Hungarian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang sama antara analisis secara manual maupun menggunakan aplikasi POM-QM for Windows V5 bahwa diperoleh ketugasan paling efektif yaitu Almedista Intan A. untuk Pekerjaan Konstruksi, Estu Amalia untuk Jasa Lainnya, Irvan Satria P. untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi, Nanda Safrila M. untuk Barang, Putri Kurnia P. S. untuk Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi, dan Wahyu Riyanto untuk paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi. Sehingga dari penelitian diperoleh rekomendasi kepada BPBJ Setda Kota Yogyakarta dalam hal pembagian paket pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing Pejabat Pengadaan. Hasil ini dapat diterapkan apabila dalam siklus waktu tertentu terdapat proses pengadaan yang berjalan secara bersama dengan jenis pengadaan yang bermacam-macam.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Agus Arif Rakhman
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i1.36

Abstract

Jurnal ini merupakan Seri ke-2 dari Seri Jurnal Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sudah ada sebelumnya pada jurnal ini dimana melanjutkan formulasi dokumen perencanaan pengadaan ke dalam suatu Standar Operasional Prosedur sedemikian hingga mudah diimplementasikan ke dalam proses birokrasi administrasi perkantoran atau pemerintahan. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan elemen penting dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencapai efisiensi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan SOP perencanaan pengadaan barang dan jasa untuk pemerintahan maupun sektor publik lainnya yang mencakup identifikasi kebutuhan, identifikasi pengadaan, analisis pasar, penyusunan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja dan perkiraan harganya, dan pengumuman rencana umum pengadaan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan analisis dokumen terkait peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP perencanaan pengadaan barang dan jasa terdiri dari lima tahapan utama: identifikasi kebutuhan, identifikasi pengadaan, analisis pasar, penyusunan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja dan pengumuman rencana umum pengadaan. Implementasi SOP ini melibatkan koordinasi antara berbagai unit kerja dalam instansi pemerintah, seperti unit perencanaan, pengadaan, dan pengawasan. Pelatihan dan sosialisasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami dan menerapkan SOP secara konsisten. Evaluasi dan pengendalian SOP dilakukan untuk memonitor kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mengidentifikasi area perbaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas SOP meliputi kualitas SOP, komitmen pimpinan, kapasitas SDM, dan sistem pengawasan dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas SOP, dukungan dari pimpinan instansi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022