cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2023): Juni" : 6 Documents clear
Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Memperdagangkan Benih Jagung Bantuan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr) Anggi Syahbani; Eny Suastuti
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.18872

Abstract

Dalam Putusan Nomor 261/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN Gpr, dan Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Gpr, yang mana pelakunya adalah pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan pidana karena memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dan melanggar Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari ketiga putusan tersebut penjatuhan pidana berbeda terutama ukuran sanksi pidana dan yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi dasar pemidanaan hakim dalam ketiga putusan tersebut sehingga menghasilkan pidana yang berbeda. Disparitas putusan pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (sane offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dari ketiga putusan tersebut terjadinya disparitas putusan pidana karena setiap Majelis Hakim memiliki perbedaan dalam membuktikan dan memenuhi setiap unsur dalam pasal tersebut berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terutama jumlah benih jagung bantuan Pemerintah yang diperdagangkan pelaku usaha sebagai dasar pemidanaan. Kemudian Majelis Hakim pada ketiga putusan tersebut juga menggunakan dasar pemidanaan secara non yuridis didasarkan pada tujuan dari pemidanaan dan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pelaku usaha. Maka dari hal tersebut menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan benih jagung bantuan Pemerintah.
Pengaturan Illegal Transhipment Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Fardhan Haidar Rizal; Indra Yulianingsih
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.15957

Abstract

Illegal transhipment adalah sebuah tindakan kriminal yang terorganisasi yang melibatkan kelompok kriminal yang terdiri dari dua atau lebih negara lain. Dilakukan dengan pemindahan muatan ikan dari kapal penangkap kepada kapal asing yang bertugas mengumpulkan atau memuat muatan ikan di perairan negara lain yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dan langsung menuju ke luar negeri yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dan meminimalisir kerugian atau pengeluaran. Tindakan illegal transhipment pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia belum memiliki peraturan-peraturan tentang sanksi pidana denda atau penjara. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk menganilisis peraturan-peratuan hukum yang ada apakah peraturan-peraturan hukum tersebut dapat diterapkan kepada para pelaku illegal transhipment. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan perundang-undangan atau bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan referensi-referensi serta produk-produk hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan peraturan illegal transhipment belum ditemukan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, dalam prosesnya beberapa cara untuk melakukan illegal transhipment telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan apabila cara-cara tersebut dilakukan seperti meminjam dokumen milik kapal lain. Kata Kunci: Peraturan, Illegal transhipment, Zona Ekonomi Eksklusif
Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak Ajeng Pramesthy H.K
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.20213

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Sebagai Warga Negara Indonesia, Notaris juga diperlukan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa yang diberikannya. Namun terdapat kekaburan hukum dan ketidakpastian mengenai kewajiban notaris tersebut dan kategori notarsis yang diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa terkait kewajiban notaris dalam pengenaan PPN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer untuk dianalisa dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum termasuk ke dalam kategori jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut harus terlebih dahulu melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk dapat melaksanakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa yang telah diberikan. Pengenaan pajak tersebut dilakukan dengan prosedur pencatatan dan pelaporan faktur pajak agar pelaksanaannya terintegrasi. 
Urgensi Integrasi Zona Integritas dan Pelayanan Publik Syahrul Husein Al-Farizi; Nunuk Nuswardani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.19928

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis urgensi integrasi zona integritas dan pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik yang baik merupakan harapan setiap masyarakat. Reformasi birokrasi menjadi langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembenahan pada sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien serta lebih baik, sehingga memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang digabungkan dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan zona integritas di Indonesia mengalami beberapa perubahan, Zona Integritas diatur dalam Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Urgensi Integrasi zona integritas di dalam pelayanan publik adalah sebagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi juga sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Integrasi dari dua komponen ini menjadi penghubung setiap sistem penyelenggaraan pemerintah yang meliputi unsur-unsur pelayanan publik, sehingga terjadi harmonisasi antar pembangunan zona integritas dan pelayanan publik. Karena dengan adanya pembangunan zona integritas ini, bukan hanya sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi tetapi juga pelayanan publik yang awalnya banyak proses yang tumpang-tindih, kualitas SDM yang tergolong rendah, terjadinya penyelewengan wewenang, serta pengawasan kurang maksimal menjadi lebih baik. Zona integritas menjadi kewajiban bukan hanya sebagai pilihan. Hal ini akan menjadikan zona integritas sebagai keberhasilan dalam program reformasi birokrasi di Indonesia, terutama dalam sektor pelayanan publik.
Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Warit Aziz; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.19169

Abstract

Tarif pita cukai rokok yang terbilang mahal tidak terjangkau bagi konsumen (masyarakat) dengan pendapatan menengah kebawah sehingga mengakibatkan banyaknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Kabupaten Sumenep merupakan wilayah yang banyak beredar rokok ilegal tanpa cukai. Adapun isu hukum yang perlu dikaji dalam adalah bagaimana pengaturan rokok ilegal tanpa pita cukai di Madura serta implementasi regulasi masyarakat sumenep yg menyebabkan maraknya rokok ilegal dan bagaimana efektivitas kebijakan penanggulangan rokok ilegal tanpa pita cukai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan antropologis. Lokasi Penelitian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Madura, Masyarakat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, dan Pemilik Perusahaan Rokok MDS serta asosiasi perusahaan rokok Kabuapten Sumenep. Data Penelitian data Primer dan sekunder. Analisa data secara deskriptif kualitatif, dengan cara induktif. Dari hasil penelitian dan kajian yang dilakukan di peroleh bahwa (1) Maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai disebabkan oleh tarif cukai yang tidak terjangkau sehingga ditinjau pada teori “Hukum Permintaan” konsumen meminta harga rendah dengan tanpa pita cukai. (2) kurangnya pengawasan mengenai peredaran rokok ilegal di Kabupaten Sumenep dengan letak geografis kantor bea dan cukai berada di kabupaten Pamekasan.
Problematika Mediator dalam menangani Mediasi kasus di Pengadilan Agama Kota Sukabumi Neng Tessa Rahmawati Sapitri; Asti Sri Mulyanti; Prahasti Suyaman
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v4i1.20833

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di hadapi oleh mediator dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama dan bagaimana penerapan hukum mediasi di Pengadilan Agama berlangsung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menganalisis data di peroleh dengan menggunakan analisis data kualitatif, setelah data terkumpul dianalisis menggunakan metode deduksi yaitu dengan menggunakan proses yang diperoleh dari kebenaran umum. Dapat disimpulkan bahwa masuknya mediasi kedalam proses beracara di pengadilan lewat terbitnya SEMA menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan sebagai langkah penyempurna, berdasarkan pengamatan di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, pelaksanaan mediasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada tahap pelaksanaan nya belum berjalan optimal karena mengingat waktu dan banyak nya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kota Sukabumi, serta persepsi dan keinginan para pihak. Kemudian yang menjadi problematika di Pengadilan Agama Kota Sukabumi adalah kurang nya keterampilan mediator, tidak adanya itikad baik dari kedua pihak, persepsi para pihak mengenai mediasi, keyakinan tekad para pihak untuk mengambil jalur litigasi, para pihak enggan mengutarakan masalahnya juga menjadi salah satu kesulitan dalam mendamaikan para pihak.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November