cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rusmilawati Windari
Contact Email
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Phone
+6285646387243
Journal Mail Official
iniciolegis@trunojoyo.ac.id
Editorial Address
RKB G Lantai 3 Fakultas Hukum UTM Jl Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
Inicio Legis : Jurnal Hukum
Published by Universitas Trunojoyo Madura
ISSN : -     EISSN : 27470164     DOI : https://doi.org/10.21107/iniciolegis
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
nicio Legis is published twice a year in June and November containing articles result of thought and researchs in law. This journal encompasses original research articles and review articles, including: Civil Law Criminal Law Business law Administrative Law International Law Constitutional Law Enviromental and natural resources law Criminology
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Novita Ratna Swari; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.434 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14899

Abstract

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menimbulkan banyak kontroversi di lingkungan masyarakat. Kontroversi tersebut yaitu terkait dengan Pasal-Pasal yang dianggap akan mengganggu kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga dianggap adanya pertentangan norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Sedangkan dalam hal perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan juga dianggap belum terlaksana dengan baik.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan untuk terkait pendekatan yang digunakan adalah menggunakan 2(dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 162 UU Minerba dengan Pasal 66 UU PPLH terjadi pertentangan norma. Sedangkan dalam hal pemberian perlindungan hukum untuk masyarakat disekitar kawasan pertambangan mineral dan batubara, khususunya masyarakat yang terkena dampak dari adanya kegiatan usaha pertambangan dapat diberi perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Kata Kunci : UU Minerba, UU PPLH, Perlindungan Hukum. 
Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka Ferdy Arliyanda Putra; Lucky Dafira Nugroho
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.989 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i1.11081

Abstract

ABSTRAK Model perdagangan saat ini mulai bergeser pada perdagangan melalui sistem elektronik yang biasanya disebut marketplace. Sebelum melakukan transaksi elektronik melalui sistem elektronik biasanya diminta oleh sistem untuk membuat akun atau yang biasa disebut sebagai identitas konsumen. Akun tersebut berisikan identitas, user, dan password untuk dapat melakukan transaksi. Dalam perkembangannya, marketplace tersebut menyediakan sistem paylater yang memudahkan pemilik akun/konsumen untuk membayar tagihan dikemudian hari atau dengan kata lain utang kepada marketplace tersebut. Ada suatu kasus dimana salah satu markeplace, traveloka, disalahgunakan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab yaitu untuk membeli tiket dan menjual tiket dengan menggunakan akun milik orang lain. Dari permasalahn tersebut hendak mencari penyelesaian hukum dengan upaya melindungi konsumen/pemilik akun dan pemulihan kerugian pemilik akun/konsumen tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian hukum. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah perlindungan hukum bagi pemilik akun adalah perlindungan hukum internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal termaktub dalam syarat dan ketentuan yang tercantum dalam aplikasi traveloka yang dapat dijadikan dasar untuk meminta ganti rugi apabila ada penyalhgunaan akun. Selain itu, perlindungan hukum eksternal diatur dalam Pasal 31 PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Upaya pemulihan krugian dapa dilakukan melalui gugatan PMH ke pengadilan negeri. Kata Kunci : perlindungan hukum, penyalahgunaan, akun, transaksi, elektronik
Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Ray Faradillahisari Nursofwa; Moch Halim Sukur; Bayu Kurniadi Kurniadi; Haris .
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 1, No 1 (2020): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.693 KB) | DOI: 10.21107/il.v1i1.8822

Abstract

Pada bulan Desember 2019, wabah pneumonia yang disebabkan oleh virus corona terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh Cina. Wabah ini menyebar begitu cepat hingga ke seluruh dunia. Wabah ini diberi nama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan wabah SARS-CoV-2 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat dari Kepedulian Internasional. Pandemi ini menjadi duka dan beban yang sangat berat bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kasus corona di dunia telah mencapai 5,21 Juta dengan jumlah sembuh 2.05 Juta dan meninggal mencapai 338 Ribu, sedangkan kasus di Indonesia telah mencapai 20,796 kasus dengan jumlah sembuh 5,057 dan meninggal 1,326. Data yang didapat berasal dari beberapa Peraturan dan beberapa peraturan dan kebijakan lainnya, serta fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia sudah mengalami kondisi dimana kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 cukup besar, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan Lockdown, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Awalnya pemerintah tidak mengikuti cara yang digunakan oleh beberapa negara lainnya terkait informasi yang diberikan mengenai virus COVID-19, untuk meminimalisir adanya berita Hoax dari segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.Kata kunci : COVID-19, pneumonia, Lockdown
Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura Dina Lusiana Novita Sari; Aprilina Pawestri
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.582 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.14338

Abstract

ABTRACTThe rights of persons with disabilities are the same as normal human beings in general, so that in its fulfillment the government is prohibited from discriminating between them and even leading to acts of discrimination. Accessibility rights are part of the rights of persons with disabilities. However, these rights still escape the attention of the government, because they are considered not to be part of basic rights that must be made a priority. An example is in Bangkalan, Madura where the right of accessibility for persons with disabilities, especially in public facilities that should be disabled-friendly, is still not given much attention by the government. Therefore, the author is interested in studying how to fulfill the accessibility rights of persons with physical and sensory disabilities in Bangkalan Madura district. This study aims to find out how to fulfill the accessibility rights of persons with physical and sensory disabilities in Bangkalan Madura district.This research is a juridical-empirical research, using a statute approach. After conducting the research, it was found that accessibility in Bangkalan Regency public facilities was considered not yet friendly to persons with disabilities. Because the Government considers that it is more important to fulfill the basic rights of persons with disabilities first, such as the right to education, work, health and others.Keywords : Persons with Disabilities – Accessibility Rights – Basic Rights – Public Facilities
Aturan Pembebasan Narapidana dengan Program Asimilasi dan Integrasi di Tengah Wabah Covid-19 di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 10 Tahun 2020 Halim Dimas Ferdiansyah; Syamsul Fatoni
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (850.158 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.13050

Abstract

ABSTRAKDasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. dengan banyaknya tingkat hunian di penjara, hal ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah. Namun, terpidana yang dibebaskan mengulangi kejahatannya lagi dan menimbulkan kecemasan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dengan Permenkumham Nomor 20 Tahun 2020 dan kesesuaian prinsip pembinaan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pemberian hak asimilasi dan integrasi narapidana dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 diberikan sesuai dengan persyaratan substantif dan administratif secara lengkap. Namun dalam Permenkuham Nomor 10 Tahun 2020 terdapat beberapa perbedaan dalam hal pemberian hak asimilasi dan integrasi, baik persyaratan substantif maupun administratif, sehingga Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 memudahkan narapidana mendapatkan hak asimilasi dan integrasi. serta pelaksanaan ketentuan pemberian asimilasi dan integrasi dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tidak sesuai dengan prinsip pembinaan dalam undang-undang pemasyarakatan. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan adanya narapidana yang kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Pasalnya, program pembebasan hanya berfokus pada pencegahan penularan COVID-19 di lapas Kata kunci: asimilasi, integrasi, narapidana, perbedaan dan kesesuaian Permenkumham ABSTRACTThe basis for the consideration of the issuance of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Requirements for Granting Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the context of preventing and overcoming the spread of COVID-19. with many occupancy rates in prisons, it caused a concern of the government. However, the convict who was released repeated the crime again and caused public anxiety. The purpose of this research was to find out the difference between Permenkumham (Regulation of the minister of Law and human righs) Number 3 of 2018 and Permenkumham Number 20 of 2020 and the suitability of the principles of development with Law Number 12 of 1995 concerning correctionalism. The method used in this research was a type of normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach. The results of this study indicated that the differences in the provision of assimilation rights and integration of prisoners in Permenkumham No.3 of 2018 were given in accordance with the complete substantive and administrative requirements. However, in Permenkuham No.10 of 2020 there are several differences in terms of granting assimilation and integration rights, both substantive and administrative requirements, so that Permenkumham No.10 of 2020 made it easier for inmates to get the right of assimilation and integration. and the implementation of the provisions for assimilation and integration in Permenkumham No.10 of 2020 is not in accordance with the principles of guidance in the correctional law. This mismatch was due to the presence of prisoners who had returned to committing criminal acts, this indicated a failure to provide guidance to prisoners. This was because the release program only focuses on preventing transmisfsion of COVID-19 in prisons. Keywords: Assimilation, Integration, Prisoners, Differences and suitability of Permenkumham
Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Sarah Widyaristanty; Stifani Theresa Berlian
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 1 (2021): juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (808.775 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i1.11010

Abstract

ABSTRAK Dalam era 4.0 ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dialami oleh kalangan orang dewasa saja, akan tetapi penyalahgunaan narkotika pada saat ini juga sudah dialami oleh anak-anak. Akibat dari adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada anak ini adalah dapat mengakibatkan terancam-nya masa depan anak. Dari adanya hal tersebut maka penelitian ini dimaksudkan agar anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak melakukan hal yang sama dengan cara mengetahui faktor apa saja yang kemungkinan terjadi sehingga anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menangani anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Yang mana penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang menjawab permasalahan hukum yang akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masayarakat, maupaun yang berkenaan dalam kenyataan hukum di masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor internal serta faktor eksternal. Dan untuk upaya penanggulangan yang dapat diterapkan sebisa mungkin dilakukan secara non penal hal ini dilakukan untuk melindungi masa depan anak tersebut. Selain itu pencegahan yang paling efektif agar anak tidak terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah pengawasan orang tua. Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Kriminologi, Anak
Implemetasi Child Friendly Tourism Di Pulau Madura (Studi Lapangan Tempat Wisata Di Empat Kabupaten Di Pulau Madura) Sarah Widyaristanty; Rusmilawati Windari
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.593 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i1.14243

Abstract

Anak sebagai generasi emas penerus bangsa sudah sepantasnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Selain wajib mendapatkan hak-haknya, anak tentunya juga harus mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang nantinya dapat menganggu pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwasannya terkait perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga tanggung jawab negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat ini juga mefokuskan pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak terutama dalam ruang lingkup tempat wisata. Hal ini dikarenakan tempat wisata merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh anak. Salah satu hak yang ada dalam Pasal 11 Udang-Undang Perlindungan Anak adalah anak berhak untuk bermain. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dari adannya penelitian ini adalah pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak di tempat wisata yang ada di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura masih kurang, hal ini karena tidak adanya koordinasi antara dinas-dinas yang terkait serta tempat-tempat yang kurang ramah anak kurangnya fasilitas yang ramah dan aman bagi anak.Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Tempat Wisata
Inkonsistensi Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Abd Latif; Indah Cahyani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 2, No 2 (2021): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.22 KB) | DOI: 10.21107/il.v2i2.12675

Abstract

ABSTRAKKetertwakilan perempuan dalam pengisian anggota badan permusyawaratan desa (BPD) diatur didalam  UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni dipasal 56 ayat 1 bahwa pengisian anggota BPD dilakukan secara demokratis selain itu peraturan pelaksananya yakni PP Nomor 43 tahun 2014 juga telah mempertegas yakni dipasal 72 ayat 1 bahwa pengisian keanggotan BPD pelaksaannya itu dilakukan dengan cara demokratis baik secara langsung, ataupun perwakilan dengan tetap terjaminnya kedaulatan rakyat. Terjadi inkonsistensi meteri muatan didalam permendagri Nomor 110 tahun 2016 tepatnya dipasal 8 aat 3 yang menyatakan bahwa pengisian keanggotaan BPD dari keterwakialn perempuan pemilihanya dilaksanakan oleh  perempuan yang mempunyai hak pilih hal justru tidak sejalan dengan UU diatas nya yang menyatakan bahwa konsep demokrasi yang dipakai didalam pengisian keanggota BPD.  berdasarkan isu hukum yang telah dijelas diatas maka didalam penelitian ini akan meneliti apakah pengisian keanggotaan BPD sesuai dengan konsep demokrasi? Serta apakah permendagri Nomor 110 tahun 2016 benar bertentangan dengan UU diatasnya yakni UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014?  Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptua dan pendekatan historis. hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; sebagaimana yang telah ditegaskan didalam pasal 8 ayat (3) Permendagri Nomor 110 Nomor 2016, Hal ini tidak sejalan dan tidak mencerminkan hakekat dari pada sistem demokratis dalam pemilihanya, Karena pada sejatinya sistem politik yang demokratis itu, masyarakat dewasa nya baik baik laki-laki atau pun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan politik baik itu secara langsung ataupun perwakilan. Ditinjuau dari aspek kearifan lokal dimana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik, maka sangat tidak memungkinkan jika keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD pemilihanya hanya dilakuakan oleh perempuan saja.Kata kunci: Inkonsitensi, Keterwakilan Perempuan, Badan Permusyawatan Desa.
Diskirminasi Kaum Muslim Di India Menurut Konvensi Hak Asasi Manusia R. Yahdi Ramadani
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 1, No 1 (2020): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.788 KB) | DOI: 10.21107/il.v1i1.8823

Abstract

Permasalahan hak asasi manusia dapat muncul dikarnakan apabila suatu negara tidak mampun bebuat sesuatu atapun aktif berbuat sesuatu. Orang yang beragama muslim di india mengalami deskriminasi yang berawal dari penerbitan Undang-undang kewarganegaraan yang baru di amandemen dimana hak orang muslim yang seharusnya di akui oleh india keberadaannya kini tidak di akui dengan penerbitan undang-undang tersebut sehingga permasalahan ini menjadi cukup rumit yang harus di selesaikan oleh india dimana india sendiri sejatinya sudah meratifikasi hak asasi manusia yaitu konvensi internasional hak sipil dan politik dan konvensi internasonal lain yang berhubungan dengan perlindungan dan  menjamin kemanan bagi setiap individu ataupun kelompok.Kata kunci: Diskriminasi, Muslim India, Undang-undang Kewarganegaraan
Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense) Vinka Kurnia Dewi; Ferdiansyah Putra Manggala
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 3, No 2 (2022): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.64 KB) | DOI: 10.21107/il.v3i2.17087

Abstract

ABSTRAKPerkembangan digitilasisasi yang semakin maju di Indonesia juga berdampak pada perkembangan peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan-peraturan yang tergolong baru di Indonesia. Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Peraturan tersebut di dalamnya menyatakan bahwa suatu hak cipta berupa konten youtube yang dibuat oleh kreator dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia tersebut dapat dijaminkan baik pada Lembaga keuangan perbankan maupun Lembaga keuangan non bank. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa hasil dari penelitian ini yaitu konten youtube yang telah beriklan dapat dikatakan telah memiliki hak cipta meskipun tidak atau belum didaftarkan tetapi sulit untuk dibuktikan apabila dikemudian hari terjadi sengketa. Bahwa konten youtube yang telah beriklan dapat dibebani dengan jaminan fidusia atas dasar bahwa konten tersebut telah memiliki hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Kerangka pemikiran yang digunakan menggunakan kerangka pemikiran deduktif, kerangka berpikir dari hal yang umum ke hal yang bersifat khusus Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Youtube   Abstract The development of digitization that is increasingly advanced in Indonesia also has an impact on the development of laws and regulations. Many regulations are relatively new in Indonesia. The enactment of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2022 concerning the Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The regulation states that a copyright in the form of youtube content created by a creator can be burdened with fiduciary guarantees. The fiduciary guarantee can be pledged to both banking financial institutions and non-bank financial institutions. Based on this, there are several results from this research, namely Youtube content that has advertised can be said to have owned copyright even though it is not or has not been registered but it is difficult to prove if there is a dispute in the future. That youtube content that has advertised can be burdened with fiduciary guarantees on the basis that the content is copyrighted. The method used in this study uses normative juridical research methods. The approach used is a conceptual approach and a statutory approach. The frame of thought used uses a deductive frame of mind, a frame of thinking from a general thing to a special thing. Keywords : Fiduciary Guarantee, Copyright, Youtube 

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023): November Vol 4, No 1 (2023): Juni Vol 3, No 2 (2022): November Vol 3, No 1 (2022): Juni Vol 2, No 2 (2021): November Vol 2, No 1 (2021): juni Vol 1, No 1 (2020): November