cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Tiara Putri
Contact Email
aditiaraputri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riaulawjournal@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hüküm Universitas Riau Jalan Pattimura Nomor 9. Pekanbaru
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
Riau Law Journal
Published by Universitas Riau
ISSN : 25798669     EISSN : 25798693     DOI : 10.30652
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Riau Law Journal adalah jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Riau. Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan lainnya. Riau Law Journal diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal" : 8 Documents clear
PENYELESAIAN CERAI GUGAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK Muhammad Azani; Hasan Basri
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.689 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6058

Abstract

AbstrakCerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri yang menghendaki  perceraian.  Gugatan perceraian yang terjadi adalah adanya pernikahan yang pernah dilaksanakan hanya beberapa bulan, setelah itu pihak istri mengajukan permohonan cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Tujuan penelitian untuk menganalisis penyelesaian cerai gugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Kecamatan Tualang  Kabupaten Siak. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dipadukan dengan data kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pertama, penyelesaian cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI. Penyelesaian cerai gugat bagi masyarakat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah di Pengadilan Agama (PA) Bengkalis. Kedua, cerai gugat pernikahan atas kehendak orang tua di Kecamatan Tualang Kepada PA Bengkalis   karena kedua belah pihak merasa bahwa sejak awal mereka sama-sama tidak ada kecocokan, meskipun salah satu pihak masih tidak ingin bercerai dengan pasangannya.Kata Kunci: Cerai Gugat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam AbstractDivorce is a divorce filed by the wife who wants a divorce. Divorce lawsuit that occurred was the existence of a marriage that had been held for only a few months, after which the wife filed a petition for divorce in the Religious Court of Bengkalis. The purpose of the research is to analyze the settlement of a claim for divorce based on Law of Number 1 of 1974 and Compilation of Islamic Law in Tualang District, Siak Regency. The research method uses sociological legal research with data collection techniques through interviews combined with library data. The results of the study stated that first, the settlement of the claim for divorce can only be done before a court hearing after the court has not succeeded in reconciling the two parties either regulated by Law of Number 1 of 1974 or Compilation of Islamic Law. The settlement of the claim for divorce for the people of Tualang District, Siak Regency is in the Religious Court (PA) of Bengkalis. Second, the marriage claim divorce on the will of parents in the Tualang Subdistrict To Religious Court of Bengkalis because both parties felt that from the beginning they had no match, even though one party still did not want to divorce their partner. Keywords: Divorce, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law
BATASAN ANTARA PERBUATAN MALADMINISTRASI DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Odie Faiz Guslan
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.659 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.4942

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menentukan batasan-batasan antara perbuatan badan atau pejabat pemerintah (bestuurhandelingen) yang merugikan keuangan negara berkualitas sebagai maladministrasi atau merupakan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak semua perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh pejabat publik yang merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi. Dalam menentukan batasan-batasan antara perbuatan maladministrasi dengan tindak pidana korupsi badan atau pejabat pemerintah harus menghindarkan diri dari tindakan diskresioner yang mengandung nuansa hukum pidana seperti kecurangan, manipulasi, penyesatan, penyembunyian fakta, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.Kata Kunci: Korupsi, Tindak Pidana, Maladministrasi AbstractThe aim of this research is to determine the limitations of the act of government officials (bestuurhandelingen) that inflict state financial loss qualified as maladministration or a corruption offense. The research method used is Juridical Normative. The result of the study shows that, not every act of government officials that inflict state financial loss qualified as a corruption offense. In determining of the limits between maladministration act and corruption offense, the government officials must avoid itself from acts of discretion that containing the nuances of criminal law such as cheating (deceit), manipulation, misrepresentation, concealment of facts, breach of trust, subterfuge, or illegal circumvention.Keywords: Corruption, Criminal Act, Maladministration
THE PURIFIATION THEORY OF JUSTICEE FUNCTIONS: JALAN MENUJU KEHIDUPAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DAN PANCASILAISTIS Herman Bakir
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.383 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6211

Abstract

AbstrakPenelitian eksploratis ini secara khusus dipersiapkan untuk menjawab tentang perlunya penciptaan sebuah forum pemurnian terhadap hukum positif, persisnya, sebuah model pemurnian yang diharapkan dapat menghadirkan  di tengah-tengah kita sebuah sistem hukum dengan level yang lebih tinggi lagi dalam berdemokrasi, Sistem Hukum Pancasilaistis. Pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek yang diteliti adalah, pendekatan yang yuridis-interdisipliner, pendekatan yang lazim digunakan dalam studi-studi Teori Hukum pada umumnya. Sementara itu, metode penelitian yang digunakan pada konteks keseluruhan penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-teoretikal. Inilah sebutan untuk sistem yang akan mengampu penelitian ini untuk memetakan persoalan-inti; menghimpun data; dan, informasi, melakukan analisis, untuk kemudian menarik seperangkat kesimpulan. Hasil penelitian: (a) Lahirnya teori baru dalam diskurus-diskursus hukum pada tataran teoretikal, yakni: The Purification Theory of Justice Functions. Teori ini menawarkan kita sebuah tesis yang berintikan semacam persuasi akan pentingnya forum pemurnian/santification terhadap Fungsi-fungsi Peradilan, terutama dari forum pencampuran antara fungsi peradilan itu sendiri dengan, atau, terhadap potensi terjadinya penetrasi Fungsi Pemerintahan; (b) Jalan teoretis ini merupakan hal yang sedemikian fundamentalnya untuk dipertenggangkan, sebab teori ini diyakini sebagai satu-satunya di antara teori-teori di bidang hukum (yang ada di era kita) yang paling berkemampuan untuk memprakarsai lahirnya sebuah sistem penegakan hukum dengan performa yang jauh lebih meyakinkan, terutama di negara-negara yang sistem hukumnya tengah mengalami problem pembusukan yang sangat serius secara fathomistis; (c) Teori ini tidak sekedar menjanjikan kita sebuah sistem hukum yang dapat bekerja jauh lebih baik di dalam sejarah dan masyarakat, tapi sekaligus menjanjikan lahirnya sebuah Negara yang dioperasionalkan oleh sebuah Sistem Hukum yang sepenuhnya memiliki watak yang demokratis, dan Pancasilaistis.Kata kunci: Teori Hukum; Pemurnian; Hukum Positif; Konsep Kehidupan yang Demokratis, dan Pancasilaistis AbstractThis exploratory research is specifically prepared to answer the need for the creation of a forum for sanctification of positive Lawes, precisely, a sanctification model that is expected to present in our midst a higher level legal system in democracy, a Pancasilaistic Legal System. The approach used to explore the object under the study is a juridical-interdisciplinary approach an approach commonly used in Legal Theory studies in general. Meanwhile, the research method used in the overall context of this study is a normative-theoretical legal research method. This is the terminology to express the system that will control this project to map the core-problems; collect data; and, information, conducting analysis; then, drawing a set of conclusions.  The results: (a) The birth of a new theory in legal discourses at the theoretical level, namely: The Purification of Theory of Justice Functions. This theory offers us a thesis which in essence is a kind of inducement on the importance of the forum for purification/santification of the Judicial Functions, especially on the forum of mixing the function of the judiciary itself with, or, the potential for penetration of Government Functions. (b) This theoretical track has become so important, because it is believed to be the only one among legal theories (in our era) that are most capable of initiating the birth of a law enforcement system with a far more convincing performance, especially in countries whose legal systems are experiencing a fathomistically problem of putrefaction. This theory does not merely pledges us a legal system that can work much better in history, and society, but at the same time pledges the birth of a State that is truly operationalized by a legal system that is extremely democratic and Pancasilaistic.Keywords: Legal Theory; Purification; Law Positive; Concept of Democratic, and Pancasilaistic Social Life
UPAYA HUKUM MASYARAKAT ADAT PETAPAHAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Nabella Puspa Rani; Dedy Felandry
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.281 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6200

Abstract

AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analisis terhadap upaya yang dilakukan oleh masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum. Pendekatan ini berdasarkan pendekatan hukum adat, dengan kajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat hukum adat Petapahan Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Perkembangan arus globalisasi tentunya memberikan dampak terhadap keberadaan lingkungan, tidak terkecuali lingkungan masyarakat adat Petapahan. Semakin banyak persoalan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang berimbas pada kehidupan manusia itu sendiri. Upaya hukum masyarakat adat Petapahan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan dirasakan memberikan dampak positif hingga saat ini bagi masyarakat adat Petapahan dalam menjaga, mengelola dan melindungi lingkungan.Kata Kunci: Hukum Adat, Lingkungan, Kearifan Lokal AbstractThe purpose of this study was to describe the analysis of the efforts made by the indigenous people Petapahan for the management and protection of the environment. The approach used in this study is a sociological approach, namely studies that discuss the enactment of the law. This approach is based on common law approach, the study of local wisdom values on indigenous and tribal peoples Petapahan Kampar district in Riau province. The development of globalization certainly has an impact on the existence of the environment, not least environment of Petapahan indigenous people. The more the problems of pollution and destruction in environmental which impact human life itself. Petapahan indigenous legal remedy against perceived environmental management and protection have a positive impact to this day for indigenous peoples Petapahan in maintaining, managing and protecting the environment.Keywords: Customary Law, Environment, Local Wisdom
KINERJA LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN AKSES KEADILAN GOLONGAN FAKIR MISKIN (STUDI PERAN TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN AKSES KEADILAN FAKIR MISKIN) Elviana Zahara
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.294 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.5277

Abstract

AbstrakBantuan hukum merupakan hak setiap orang. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Terlebih bagi masyarakat yang tidak mampu. Melalui penyelenggara bantuan hukum inilah akses keadilan dapat tersalurkan bagi masyarakat miskin terutama di Jawa Tengah dan salah satunya adalah melalui Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah. Penulisan Hukum ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  socio-legal. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik studi dokumen dan wawancara adalah yang digunakan dalam hal pengumpulan data. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi bantuan hukum bagi kelompok orang miskin belum diimplementasikan dengan baik. Bukan hanya dari keseriusan pemerintah dalam menangani golongan fakir miskin, namun juga sedikitnya pihak penyelenggara bantuan hukum yang berkenan memberikan bantuan hukum secara prodeo.Kata Kunci :  Bantuan Hukum, Prodeo, Golongan Fakir Miskin, Akses Keadilan AbstractLegal aid is the right of every person. As stated in Law No. 16 of 2011 on Legal Aid. Especially for people who can not afford. Not only the people who can not afford economically but also those who are legally blind. In fact, it was found many constraints experienced providers of legal aid in providing legal assistance to community groups, especially the poor. Through these legal aid providers access to justice can be channeled for the poor, especially in Central Java and one of them is through the Legal Aid Society of Central Java. This essay is a qualitative method with socio-legal approach. And it used primary and secondary data. Study of documents and interview techniques are used in data collection. The study concluded that the implementation of legal aid for persons or groups of poor people have not been implemented properly. Not only from the government's seriousness in dealing with the poor classes through its policies, but also at least the organizers are pleased to provide legal aid legal assistance prodeo.Keywords : Legal Aid, Prodeo, Poor, Acces to Justice
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN NOTARIS Nurjannah Nurjannah; Aminuddin Ilmar; Zulkifli Aspan
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.832 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.5965

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan implikasi keputusan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Adanya permohonan pemeriksaan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim maka MKN Wilayah akan membentuk majelis pemeriksa untuk memanggil, memeriksa, dan mendengarkan keterangan langsung dari notaris. Hasil pemeriksaan dari Majelis Pemeriksalah yang kemudian menjadi acuan MKN Wilayah untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan pemanggilan Notaris oleh penegak hukum. Keputusan persetujuan atau penolakan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah merupakan keputusan final dan tidak ada upaya lain yang dapat ditempuh bagi notaris ataupun penegak hukum sehingga akibatnya pihak-pihak terkait harus menjalankan keputusan tersebut. Bahkan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (3) dan (4) UUJN ditentukan bahwa jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. MKN Wilayah tidak memberikan jawaban maka dianggap memberikan persetujuan. Dengan demikian proses pemanggilan harus tetap dilaksanakan. Hal ini dapat merugikan notaris, karena seharusnya MKN Wilayah dapat menyatakan sikap atau pertimbangannya.Kata Kunci: Keputusan, Majelis Kehormatan Notaris, Notaris AbstractThis study aimed to determine and analyze the authority of the Notary Public Honorary Board (MKN) in the investigation of the notary and to know and analyze the implications of the Decision of the Notary Honorary Board in the investigation of notaries. The location of the research was conducted in the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights of South Sulawesi. The results of the study indicate that the Honorary Board of Notary is authorized to conduct an investigation and issue a decision on approval or rejection of a call of a notary by an investigator, public prosecutor or judge. With the existence of an investigation request from the investigator, public prosecutor, or judge then the Regional Notary Honorary Board will form an investigator board to call, examine, and listen to the direct statement from the notary. The result of an investigation from the Investigator Board then becomes the reference of Regional MKN to give approval or reject the request of the notary calling by the law enforcer. The decision of the approval or rejection of the Regional Notary Honorary Board of the Notary is final and there is no other attempt that can be taken by the notary or law enforcers so that the parties concerned must follow the decision. Indeed, based on the provisions of Article 66 Paragraph (3) and (4) of Law on Notary Position (UUJN) it is stipulated that if within 30 (thirty) days. Regional MKN does not give an answer it is considered to give consent. Therefore the calling process must keep running. This may harm notary, because it is supposed that Regional MKN can state its position or consideration.Keywords: Decision, Honorary Board of Notary, Notary
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN KEARIFAN LOKAL DALAM MELESTARIKAN HUTAN, SUNGAI DAN DANAU DESA BULUH CINA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Widia Edorita; Zulfikar Jayakusuma
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.026 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6201

Abstract

AbstrakKearifan lokal merupakan sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi serta lingkungan yang hidup ditengah-tengah masyarakat lokal. Sistem budaya masyarakat Melayu di Riau mempunyai muatan yang baik untuk mengelola lingkungan dengan gaya yang harmonis. Dalam sistem budaya orang Melayu di Riau bisa terbaca dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya mereka memberi pedoman dan arah agar lingkungan terpelihara. Masyarakat Melayu sarat dengan nilai-nilai kearifan budaya dalam memelihara lingkungan. Kearifan pemeliharaan lingkungan berkelanjutan dapat dilihat dalam sistem sosial ekonomi mereka misalnya dalam pemeliharaan hutan tanah ulayat berladang, menangkap ikan, mengambil madu, pemeliharaan sungai, pemeliharaan hutan, ekosistem air dan darat.Kata kunci: Nilai-Nilai Adat; Kearifan Lokal; Pemeliharaan LingkunganAbstractLocal wisdom is a system in the order of social, political, cultural, and economic life and the environment that lives in the midst of local communities. The cultural system of Malay people in Riau has a good content for managing the environment in a harmonious style. In the cultural system of Malays in Riau can be read clearly how their cultural values provide guidance and direction for the environment to be maintained. Malay society is full of cultural wisdom values in preserving the environment. The wisdom of maintaining a sustainable environment can be seen in their socio economic system, for example in maintaining forest, communal land, farming, fishing, taking honey, maintaining rivers, maintaining forest, water and land ecosystem.Keywords: Customary Values; Local Wisdom; Environment Maintained
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKAWINAN MELALUI ITSBAT NIKAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA) Zainuddin Zainuddin; Nur Jaya
Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.213 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v2i2.6086

Abstract

AbstrakSalah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah melalui itsbat nikah yang tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah dalam peraturan perundang-undangan perkawinan memberi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak dicatat. Perkawinan yang tidak dicatat mesti dilakukan penetapan secara administratif melalui lembaga itsbat nikah. Kepastian hukum itsbat nikah terhadap status anak dan harta perkawinan merupakan sarana untuk menegakkan perlindungan harta, dengan itsbat nikah yang berkonsekuensi diakuinya pernikahan secarah hukum formal, maka secara otomatis status anak dan harta perkawinan menjadi diakui, sehingga kepemilikan harta dan hak-hak lain yang berkaitan dapat terpelihara.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perkawinan; Itsbat Nikah  AbstractOne of the government's efforts in providing services to people who do not have a marriage certificate through “itsbat nikah” has a positive aspect in facilitating the public to re-register the marriage that has taken place. The position of “itsbat nikah” in marriage law provides the basis for legal certainty for marriages that are not recorded. Marriage that is not recorded must be determined administratively through the marriage institution. Legal certainty of “itsbat nikah” to the status of the child and marriage property is a means to enforce property protection, with its “itsbat nikah” consequently the recognition of marriage as a formal law, the status of the child and marriage property will automatically be recognized, so that the ownership of property and other related rights can be maintained.Keywords: Legal Certainty, Marriage, Itsbat Nikah

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): Riau Law Journal Vol 6, No 2 (2022): Riau Law Journal Vol 6, No 1 (2022): Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal Vol 4, No 2 (2020): Riau Law Journal Vol 4, No 1 (2020): Riau Law Journal Vol 3, No 2 (2019): Riau Law Journal Vol 3, No 1 (2019): Riau Law Journal Vol 2, No 2 (2018): Riau Law Journal Vol 2, No 1 (2018): Riau Law Journal Vol 1, No 2 (2017): Riau Law Journal Vol 1, No 1 (2017): Riau Law Journal More Issue