cover
Contact Name
Tom Finaldin
Contact Email
mangkusantara@yahoo.com
Phone
+6281386402020
Journal Mail Official
diah.apriliani17@gmail.com
Editorial Address
Panyileukan Asri Residence No. B6 Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Global Mind Jurnal Imliah Hubungan Internasional
Published by Universitas Al-Ghifari
ISSN : -     EISSN : 27750639     DOI : https://doi.org/10.53675/jgm.v4i1.989
Global Mind is a journal managed by the International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Al Ghifari University, Bandung under the guidance of the Al Ghifari University Research and Community Service Institute (LPPM). Thus, the contents of this journal are scientific writings on issues of international relations, both high politics and low politics. This journal covers foreign policy, international politics, diplomacy, dynamics of global political economy, the Asia Pacific region, the Middle East region, environment, culture, international business, Islamic economics, intermestic, etc ... However, we accept writings from various disciplines other as long as it has to do with international interactions.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional" : 5 Documents clear
BALINALE PUBLIC DIPLOMACY THROUGH BALI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL TOWARDS FOREIGN TOURISTS Ali Zahid Habibullah; Chandra Purnama; Teuku Rezasyah
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.474

Abstract

Dalam aktivitas diplomasi publik informasi yang diperoleh oleh publik asing tentang suatu negara sering kali bersumber dari lembaga non-pemerintah. Misalnya, buku, film, program televisi, merek, festival, dan produk barang maupun jasa. Dalam bukunya Leonard (2002) menjelaskan bahwa hubungan antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah menjadi penting dalam rangka menciptakan aktivitas diplomasi publik yang ideal. Apabila tidak terkendali, sumber informasi yang berasal dari lembaga non-pemerintah dapat menimbulkan masalah bagi kepentingan nasional suatu negara. Karena informasi yang tersebar kepada publik internasional tentang suatu negara akan membentuk citra negara terkait. Indonesia merupakan negara yang menjadikan pariwisata salah satu kepentingan nasionalnya. Festival film internasional menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Indonesia dalam melaksanakan aktivitas diplomasi publik. Penelitian ini membahas mengenai keberlangsungan diplomasi publik yang dilakukan oleh Balinale terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Balinale sendiri merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang industri film, khususnya festival film internasional. Teori yang digunakan untuk membahas fenomena tersebut yaitu teori diplomasi publik yang dikembangkan oleh Mark Leonard dengan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitiannya. Penelitian ini memperlihatkan jarak antara realita dan teori berkenaan dengan penggunaan festival film internasional sebagai instrumen dari aktivitas diplomasi publik. Dimana pada keberlangsungannya terdapat perbedaan kepentingan antara festival film sebagai sebuah kesenian dan sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan negara. Perbedaan tersebut menjadikan peran Balinale sebagai instrumen diplomasi publik menjadi tidak maksimal. Sebuah upaya untuk membangun hubungan yang lebih terintegrasi antara Balinale dan pemerintah Indonesia dianggap perlu dalam rangka memaksimalkan peran Balinale baik sebagai sebuah lembaga kesenian maupun sebagai instrumen diplomasi publik.  Kata Kunci: Diplomasi Publik, Festival Film Internasional, Balinale  
PUTUS HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Diah Apriliani; Intan Uswatun Hasanah; Mauliana Komalia
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1064

Abstract

Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia karena ekstradisi yang disetujui oleh pengadilan tinggi Malaysia ke Amerika untuk pencucian uang yang dilakukan oleh pengusaha Mun Chol Myong dari Korea Utara, untuk menghadapi tuduhan pelanggaran dana yaitu pencucian uang terhadap United Nations dan Sanksi dari Amerika Serikat. Pemerintah Malaysia mengusir Diplomat Korea Utara dan memutuskan hubungan diplomatik sesuai dengan Pasal 9 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961. Tidak ada penyelesaian yang baik yang dilakukan oleh kedua negara untuk pemutusan hubungan diplomatik mereka. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas apakah kasus tersebut melanggar hukum internasional atau tidak.Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan melalui interprestasi bahan-bahan dari buku-buku, jurnal, internet, instrumen hukum internasional dan karya tulis ilimiah yang terkait dengan satu tujuan yang dimaksudkan dalam penyusunan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutusan hubungan diplomatik yang terjadi antara Malaysia dan Korea Utara dilandasi oleh kematian saudara tiri dari presiden Korea Utara yakni Kim Jong Nam di bandara Kuala Lumpur. Kematian saudara tiri Kim Jong Nam inilah yang menjadi akar masalah diantara kedua negara sampai akhirnya berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.Namun masalah ini kemudian menjadi lebih besar sampai akhirnya pengusiran Duta Besar masing-masing negara tidak dapat dielakkan. Dan dihentikannya segala hubungan ekonomi dan kerjasama antara kedua negara ini. Lebih lanjut dalam membantu penyelidikan atas kasus pembunuhan tersebut kedua negara tersebut saling menahan warga negara masing-masing di negara penerima yang kemudian semakin memicu konflik diplomatik semakin memburuk sampai akhirnya pelarangan bagi warga negara masing-masing negara untuk saling berkunjung selama pemutusan hubungan diplomatik (Alamsyah Yogyakarta, 2021).Kata Kunci : Hubungan Internasional, Korea Utara, Malaysia, Konfensi Wina, Hukum Internasional.
KERJA SAMA ANTARA INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA DI ASIA TENGGARA MELALUI ASEAN REGIONAL FORUM DALAM BIDANG KEAMANAN SIBER Minsi Lestari; Tom Finaldin
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.987

Abstract

Dalam hubungan internasional, Kerjasama antar negara merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan terutama bagi negara yang memiliki kedaulatan. Indonesia merupakan salah satu negara yang berdaulat dan termasuk anggota bagian dari Organisasi Asia Tenggara. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang melakukan beberapa kerjasama salah satunya ASEAN Regional Forum (ARF). Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya dan peran yang dilakukan Negara Asia Tenggara dalam mengatasi ancaman siber. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kerjasama Indonesia dan Negara-Negara Asia Tenggara di bidang keamanan siber dalam mengatasi ancaman siber. Salah satu teori yang di gunakan oleh peneliti yaitu Kerjasama Internasional yang mana teori ini maknanya dengan memposisikan ASEAN sebagai organisasi yang menghubungkan Negara-Negara Asia Tenggara. Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu metode deskriptif historis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sederhana bagaimana upaya kerjasama ASEAN Regional Forum.Hasil penelitian ini adalah mengetahui penyebab terjadinya kejahatan siber dan upaya dalam peningkatan kerjasama di bidang keamanan siber karena mengingat keamanan siber Indonesia terdapat banyak sela, padahal keamanan sangat bersifat mutlak bagi kebutuhan dan kepentingan nasional maka dari itu perlu melakukan kerjasama keamanan siber demi kepentingan nasional. Komitmen kerjasama seluruh negara ASEAN untuk memperkuat kolaborasi penyelenggaraan keamanan siber melalui berbagai Kerjasama di tingkat regional dan internasional. Kerjasama pertukaran informasi terkait serangan siber, kerja sama cert to cert merupakan program yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki waktu respon penanganan serangan dan kejahatan siber termasuk di sektor Infrastruktur informasi kritikal nasional (IIKN) dan ASEAN sudah memiliki cyber security center of excellence yang ada di thailand dan singapura, hal ini dapat di manfaatkan oleh seluruh negara anggota ASEAN. penelitian ini juga membahas tentang pengusulan fremwork cyber security untuk negara-negara ASEAN.Kata kunci : Kerjasama, ARF, Keamanan siber,  Kejahatan siber.
GENDER DAN FEMINISME: PERKEMBANGAN HUBUNGAN INTERNASIONAL KONTEMPORER Septianis Afipah
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1014

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk membahas mengenai permasalahan gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional, dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang juga cukup besar dalam perkembangan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan gender dan feminisme yang terjadi di dunia internasional, terutama di beberapa negara berkembang. Pendekatan kualitatif menjadi metode penelitian yang digunakaan pada saat ini, hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mendalami subjek permasalahan secara lebih mendalam melalui pemahaman gender dan feminisme dalam Hubungan Internasional. Penjelasan pada penelitian ini juga akan disajikan secara deskriptif, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, yakni menggunakan beberapa sumber literatur seperti buku dan jurnal sebagai bahan untuk mencari data-data yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian. Kesimpulannya, gender dan feminisme tidak dapat dipisahkan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Hal tersebut dikarenakan perempuan juga memiliki peran yang besar dalam perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer, perempuan dengan beberapa aliran feminismenya menginginkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan.
SEKURITISASI PMI DOMESTIC WORKER DI MALAYSIA TAHUN 2017-2020 Agung Prija Utama
Global Mind Vol 4, No 2 (2022): Hubungan Internasional
Publisher : Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53675/jgm.v4i2.1061

Abstract

This essay highlights the problem of Indonesian Migrant Workers in Malaysia by using securitization theory regarding migrant workers in obtaining human rights and examines whether the policies imposed in Malaysia for domestic workers aimed at that have been implemented properly as a concentration of human security. The paper is reviewed by elaborating the literature on foreign workers in Malaysia along with the conditions and policies regarding the restriction of some rights of domestic workers will be described and analyzed under the human rights and government regulations of the two countries in dealing with migrant workers.

Page 1 of 1 | Total Record : 5