cover
Contact Name
Akhmad Habibullah
Contact Email
igj.upstegal@gmail.com
Phone
+6281272935113
Journal Mail Official
igj.upstegal@gmail.com
Editorial Address
Jalan Halmahera No 1 Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal 52121
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan)
ISSN : -     EISSN : 27211991     DOI : https://doi.org/10.24905/igj
Core Subject : Humanities, Social,
Good Governance; Decentralization and Regional Autonomy; Public Policy;Local Politic; Public Management and Governance; Resolution Conflict; General Election
Articles 64 Documents
Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Agrin Pram Setyaji; Ida Hayu Dwimawanti; Harsono
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273.916 KB) | DOI: 10.24905/igj.5.2.2022.142-149

Abstract

Pelayanan Publik merupakan penyelenggara pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui birokrasi pelayanan publik. Penilaian pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2020 menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Tegal tidak optimal. maka dari itu, penelitian akan mencoba melihat lebih dalam, bagaimana kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, teruatama pada pengurusan Akta dengan beberapa indikator di atas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, Teknik pengumpulan data Dalam penelitian ini melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dilakukan. Hasil menunjukkan, bahwah pelayanan public dari beberapa indikator yang ada masih sangat lemah, dan menghadapai banyak kendala. Butuh peningkayan baik dalam tata Kelola dan SDM pada kedinasan.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016 Erny Rosyanti; Abas Bahar A'rof
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.648 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.1.2018.40-47

Abstract

Pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Impmentasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegaltidak bagus, karena pada tahap pelaksanaan, tidak berjalan dengan efektif, banyak juru parkir yang menaikan retribusi parkir ditepi jalan umum yang bertentangan dengan peraturan daerah yang telah dibuatuntuk mengatur besaran tarif yang harus dibayarsesuai dengan ketentuan yang tertulis. (2) Faktor yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi adalah adanya pihak ketiga yang mengambil alih wilayah parkir di Kota Tegal serta adanya piutang dari pihak ketiga yang sampai akhir tahun 2015 belum terbayarkan dan solusinya yaitu pihak Dinas Perhubungan Sudah memberikan Surat Penagihan Piutang dan tidak lagi menerima pihak ketiga sebagai rekanan
Penerapan KTP-el Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Kota Tegal Erny Rosyanty; Jayanthi Putri Rahayu
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (654.483 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.1.2018.48

Abstract

Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menjabarkan gejala-gejala yang ada atau yang terjadi dalam Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal. Data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan berupa data dari wawancara langsung serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah pustaka, baik melalui buku – buku, jurnal, majalah, tulisan ilmiah, dan akses internet yang dinilai relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Ktp-el Berdasarkan Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Tegal dirasa masih kurang maksimal, karena minimnya fasilitas atau sarana prasarana pendukung dalam Penerapan KTP-el dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-el, serta sangat terbatasnya blangko Ktp-el dan sistem jaringan yang sering mengalami troubel sehingga Penerbitan Dokumen Kependudukandan Data Kependudukan di Kota Tegal dinilai masih sulit dilaksanakan.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Balai Pengelonaa Sumberdaya Air Pemali Comal Kota Tegal Djoko Suyono; Deanada Aniza Putri
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1145.907 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.1.2018.11

Abstract

Pokok permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai balai pengelolaan sumber daya air pemali comal kota tegal. Tipe penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian Kuantitatif yaitu menganalisis yang menggunakan angka-angka. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal Kota Tegal dengan menggunakan teknik data berupa kuisioner.Penelitian ini menggunakan analisi Produck Momen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau hubungan motivasi terhadap kinerja pegawai Balai pengelolaan sumber daya air pemali comal kota tegal. Hasil penelitian ini dapat disebutkan sebagai beriku : a). Adanya pengaruh yang nyata/sognifikan antara motivasi (x)bterhadap kinerja pegawai (y). Maka Hipotesis Nol ( Ho) ditolak dan Hipotesis Alternatif ( Ha) diterima atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.
Implementasi Program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2017 Djo Suy; Fajar Eko Agung Prakoso
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (684.585 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.1.2018.26

Abstract

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa bagian Dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa, paling sedikit 10% secara proporsional pembagiannya untuk setiap Desa. Dengan adanya alokasi dana tersebut, sumber dana untuk pembangunan yang diterima oleh Pemerintah Desa untuk menunjang program-program pembangunan Desa cukup besar dan harus dikelola dengan baik dan benar, sesuai dengan kebutuhan Desa. Lantas penerapan tersebut di tuangkan dalam penelitian karena peneliti menemukan fenomena dalam kenyataan bahwa pengelolaan keuangan desa saat ini belumlah optimal dan belum terlaksana sesuai dengan kebutuhan desa dan tujuan dari otonomi daerah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa hasil observasi dan wawancara sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi dan wawancara berupa dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sudah berjalan baik dengan adanya sosialisasi program siskeudes diharapkan sistem pelaporan bisa terkafer semua.
Analisis Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan Sri Sutjiatmi; Tomy Wijayanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.017 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.1.2018.1

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan dalam undang-undang. Agar penggunaan dana desa dengan jumlah yang cukup besar tidak diselewengkan dan disalahgunakan oleh aparat pemerintah diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa supaya dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 – 2016 Desa Lebakbarang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah cukup baik (2) Pengawasan BPD terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan sudah berjalan dengan cukup efektif, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Pengawasan BPD Terhadap Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2016 Di Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan adalah adalah kualitas sumber daya manusia di BPD desa lebakbarang yang masih tergolong rendah.
Pengaruh Kualitas dan Motivasi Kerja Perangkat Desa Terhadap Pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Sri Sutjiatmi; Jihan Al Khanin
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1384.789 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.2.2018.1

Abstract

Berdasarkan laporan yang bersumber dari keluhan masyarakat yang berdomisili di Desa Tembok Banjaran Kecamatan Adiwerna terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa yang masih perlu ditingkatkan, maka peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh antara kualitas dan motivasi kerja perangkat Desa terhadap pelayanan Prima di Desa Tembok Banjaran. Metodologi yang digunakan adalah dengan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variable, dengan cara data penelitian disajikan berdasarkan jawaban responden yang diolah menggunakan formula relasi ganda guna mengukur pengaruh kualitas dan motivasi kerja terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Hasil penelitian menemukan kualitas serta motivasi dalam meningkatkan mutu pelayanan publik perangkat Desa Tembok Banjaran tergolong baik, serta ada pengaruh yang signifikan antara kualitas dan motivasi kerja perangkat desa terhadap pelayanan prima di Desa Tembok Banjaran. Maka dari itu peneliti menyarankan harus tetap adanya pengarahan dan pengawasan dari Kepala Desa terhadap Kinerja Perangkat Desa sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.
Efektivitas PelayananKantor PertanahanKabupaten Tegal dalam Penertiban Sertifikat Tanah Sri Sutjiatmi; Mia Merlina
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (818.201 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.2.2018.16

Abstract

Banyaknya tuntutan masyarakat luas terhadap prinsipprinsip tranparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana halnya Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selaku badan publik yang pada dasarnya berkewajiban memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Seperti yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BPN R.I No. 1 Tahun 2010 mengenai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan. Bentuk pelayanan prima yang dimaksud berupa efektifitas pelayanan dalam penerbitan sertifikat tanah. Tetapi dalam penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal masih kurang efektif karena kurangnya memberikan informasi tentang kejelasan proses penerbitan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, merupakan penelitian yang mendeskripsikan gambaran mengenai efektifiatas pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dalam penerbitan sertifikat tanah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, pelayanan penerbitan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal kurang efektif. Belum sesuai standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang berlaku. Faktor yang menghambat dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu masyarakat kurang memahanmi persyaratan atau prosedurnya, karena kurangnya sosialiasasi secara langsung dari pihak Kantor Pertanahan kepada masyarakat. Dari hambatan tersebut secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pelayanan dan ketepatan waktu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal. Maka seharusnya Kantor Pertanahan mengadakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai penerbitan sertifikat tanah.
Dampak Klithih Terhadap Pariwisata dan Pendidikan di Kabupaten Sleman Suci Iriani Sinuraya
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.736 KB) | DOI: 10.24905/igj.5.2.2022.129-141

Abstract

Remaja tidak hanya gampang terjerumus pada kejahatan jalanan seperti klithih, namun juga menghadapi sejumlah tantangan permasalahan lain seperti pergaulan bebas, penggunaan obat bius dan narkoba serta minuman keras, yang menyebabkan mereka terpaksa menikah di usia dini, tidak bisa meneruskan pendidikannya dan bermasalah dengan keluarga, sekolah dan atau lingkungan sosialnya. Kejadian klithih di Jalan Kaliurang KM 9, Ngaglik, Sleman di penghujung tahun tanggal 27 Desember 2021 telah mencoreng pariwisata Sleman dan DIY yang sedang menggeliat setelah dorman akibat Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. Dalam upaya menyelesaikan masalah klithih ini, Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang jam istirahat atau jam belajar anak yang dimulai dari pukul 10.00-04.00. Upaya preventif perlu dilakukan, baik melalui Gerakan berbasis masyarakat, selain itu pada bidang pariwisata juga mengalami penurunan pengujung karena wisatan merasa tidak aman.
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan WatukumpulKabupaten Pemalang Djoko Suyono; Rismanto
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.847 KB) | DOI: 10.24905/igj.1.2.2018.26

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.