cover
Contact Name
lilis wahyuni
Contact Email
liliswahyuni6@gmail.com
Phone
+628127520
Journal Mail Official
japabis@stia-lk-dumai.ac.id
Editorial Address
Jl. Gunung Merapi No.1, Bumi Ayu, Kec. Dumai Selatan, Kota Dumai, Riau 28826
Location
Kota dumai,
Riau
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis)
ISSN : 25410989     EISSN : 26566095     DOI : https://doi.org/10.36917/japabis.v4i2.49
Core Subject : Science, Social,
Ruang Lingkup (FOCUS AND SCOPE) 1. ADMINISTRASI PUBLIK 2. ADMINISTRASI BISNIS 3. SOSIAL DAN BUDAYA 4. TENKNOLOGI DAN INFORMASI 5. MANAJEMEN 6. BAHASA INGGRIS
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2022): Maret" : 7 Documents clear
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM UPAYA MELAYANI MASYARAKAT PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI L Wahyuni; Erinaldi
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.753 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.32

Abstract

Administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan negara untuk masyarakat yang berkaitan tentang rangkaian kegiatan penataan, penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan informasi penduduk. penulis menggunakan teori menurut Gespersz dalam Hardiansyah (2011) yang menyatakan bahwa Peningkatan kualitas pelayanan terdiri dari Ketepatan Waktu Pelayanan, Akurasi pelayanan, Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, Tanggung Jawab, Kelengkapan, Kemudahan dalam mendapatkan Pelayanan, Variasi Model Pelayanan, Pelayanan Pribadi, Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan Atribut. Penulis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Proses dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Kemudian data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh model Miles and Huberman dalam Marlinda (2018:24) yaitu meliputi Data Reduction, Data Display dan Conclusion drawing/Verification.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PADA PELAYANAN PEMBUATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI L Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.559 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.34

Abstract

Melalui kebijakan KIA, Pemerintah Kota Dumai mengharapkan dengan adanya program KIA ini mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berikut dengan perlindungannya. Salah satu kebijakan pemerintah tentang kependudukan yaitu kebijakan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, . Penelitian ini fokus pada kebijakan program kartu identitas anak (KIA). Penelitian ini menggunakan jenis penelititan deskriptif dengan analisa kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Nugroho (2014:121) mengemukakan bahwa analisa data kualitatif terdiri dari tiga langkah, yaitu: Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Untuk membahas tentang Implementasi Kebijakan pada Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, maka penulis menggunakan teori menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan yaitu: 1) Komunikasi, 2) Sumberdaya, 3) Disposisi, dan 4) Struktur Birokrasi.
ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS abdul rais; Fara Shaliza
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.634 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.37

Abstract

Pemerintah Desa dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Namun dari hasil pengamatan penulis terlihat bahwa fungsi kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan dalam menjaga dan melestarikan lingkungan cenderung belum begitu baik, karena kurangnya fungsi Kepala Desa dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi masih terbilang sangat rendah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menurut pendapat Pasolong (2013:30-31) ada empat indikator yaitu : Fungsi Perintah, Fungsi Konsultatif, FungsiPartisipatif, Fungsi Delegasi. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Aparatur Desa dan masyarakat dengan jumlah sampel 68 orang.Teknik pengambilan sampel untuk perangkat desa menggunakan Sensus Sampling atau Sampling Jenuh sedangkan untuk masyarakat Desa menggunakan Teknik Purposive. Hasil Penelitian tentang Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis dikategorikan Baik dengan total skor 1746 (71.32%). Dalam penelitian ini yang menjadi Faktor Pendukung Adanya Fungsi Perintah dari Kepala Desa Puteri Sembilan dan Adanya Fungsi Partisifatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis sedangkan yang menjadi faktor Penghambat Masih lemahnya Fungsi Konsultatif dari Kepala Desa Puteri Sembilan dan Masih lemahnya Fungsi Delegasi Kepala Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis.
ANALISIS ASAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR LURAH TELUK BINJAI KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI anisa sepriani; Dila Erlianti; Dewi Jannah
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.34 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.38

Abstract

Keberhasilan Kantor Lurah Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur dalam meningkatkan pelayanan tidak lepas dari su mber daya manusia yang dimiliki dalam meningkatkan keterampilan seperti keramahtamahan dan kelengkapan fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Mahmudi (2015:224) tentang asas pelayanan publik, dengan indikator Transparasi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak dan Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai dan masyarakat Kelurahan Teluk Binjai dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh untuk pegawai dan teknik incidental sampling untuk masyarakat. Jenis Data penelitian ini yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data yaitu Angket dan Wawancara. Dan teknik pengolahan data menggunakan pengukuran Rating Scale. Hasil penelitian menunjukkan kategori Baik. Menggunakan 6 indikator dan 18 sub indikator dengan responden sebanyak 75 orang responden berada pada rentang skor 2.700-4.050 dan total skor 3.103 dengan persentase 76,62%. Adapun Faktor Pendukung dalam penelitian ini yaitu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan legalitas/keabsahan sebagai bukti dari petugas yang berwenang dan Kesadaran pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Sedangkan faktor Penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan organisasi dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan kurangnya kesesuaian antara jadwal jam kerja pegawai yang ditetapkan dengan realisasi dilapangan.
ANALISIS FUNGSI KEPEMIMPINAN KEPALA UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS Agustinawati; hildawati; Latip
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.345 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.40

Abstract

Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan faktor penting yang menentukan atas berhasil atau tidaknya suatu organisasi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Dalam kenyataanya Fungsi Kepemimpinan Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Penulis masih menemukan adanya gejala masalah antara lain masih Kurangnya fungsi kepemimpinan dalam memberikan dukungan kerja kepada pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan pengujian kendaraan bermotor dan masih Kurangnya fungsi kepemimpinan dalam melakukan konsultatif dengan melakukan rapat rutin berkala pegawai untuk penyelesaian permasalahan dan beban kerja.. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Adair (2008:11) tentang fungsi kepemimpinan dengan indicator sebagai berikut Perencanaan, Pemrakarsaan, Pengendalian, Pendukung, Penginformasian dan Pengevaluasian. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 Orang, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sensus, Jenis data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder dengan sumber data angket dan Wawancara, analisa data menggunakan teknik analisis statistik deskriftif melalui skala pengukuran Rating Scale. Hasil penelitian dari 30 Orang responden dapat dikategorikan Baik dengan penilaian tanggapan responden diperoleh jumlah skor1.115.Faktor pendukung Fungsi Kepemimpinan kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis yaitu, adanya Perencanaan, dan adanya Pengevaluasian. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu, masih kurangnya fungsi Pendukung dan fungsi penginformasian.
ASAS- ASAS PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) KLAS IIB DUMAI Doni Saputra; Dede Mirza
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.313 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.42

Abstract

Dalam tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan juga mencangkup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga pemasyarakatan, kliens pemasyarakatan dan masyarakat yang ingin menerima pelayanan. Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Klas IIb Dumai dituntut untuk dapat melakukan pelayanan yang terbaik dengan mengacu pada Undang-undang dan pada asas pelayanan publik. Tujuan Penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pelaksanaan asas pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIb Dumai, 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat asas pelayanan publik pada Rumah Tahanan Negara Klas IIb Dumai. Populasi dalam penelitian ini pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIb Dumai dan Masyarakat yang menerima pelayanan di rutan Klas IIb Dumai. Sebanyak 107 orang terdiri dari 80 orang masyarakat dan 27 orang pegawai di Rutan Dumai dengan menggunakan metode Acciendental Sampling dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu ; 1) Observasi , 2) kuesioner ( angket ). Pelaksanan penganalisaan data akan dilakukan secara statistik diskriptif yaitu mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan indikator – indikator yang akan diteliti dengan menggunakan skala Rating Scale. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan yaitu 1) asas pelayanan publik pada Rumah Tahanan Negara ( Rutan ) Klas IIb Dumai dapat dikategorikan cukup baik, dilihat dari enam indikator ternyata diperoleh rata-rata dari 107 responden penelitian dimana berada dalam kategori cukup baik dengan total skor 3302 (57,14%) dan 2) faktor pendukung yaitu adanya transparansi terhadap pelayanan berupa aturan dan tata tertib pelayanan, adanya akuntabilitas dari pemberi pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana dikantor Rumah Tahanan Negara Klas IIb Dumai sehingga mengakibatkan buruknya pelayanan yang ada di kantor tersebut dan masih terjadi perlakuan diskriminatif terhadap beberapa pengunjung atau penerima pelayanan dan kurang terwujudnya kritik dan saran dari penyamapai ataupun penerima pelayanan.
ANALISIS ASAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS Evasari; sofyan; Dila Erlianti
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 4 No 1 (2022): Maret
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.977 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v4i1.43

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan asas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah asas pelayanan publik menurut Komarudin (2014:26) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan Hak dan Kewajiban. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur dan staff Kantor Desa Sungai Cingam dan masyarakat yang melakukan pengurusan. Penelitian ini mengunakan teknik pengambilan sampel sampling jenuh untuk aparatur berjumlah 19 orang dan sampling insidental untuk masyarakat berjumlah 66 orang dengan jumlah responden 85 orang. Sumber dan jenis data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data mengunakan wawancara dan kuestioner, analisis data mengunakan statistik deskriptif dengan teknik pengukuran Rating Scale. Hasil penelitian asas pelayanan pubik pada Kantor Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis kategori cukup baik dengan total skor 2864 dengan persentase (62,40%) berada pada rentang 1530 - 3060. Adapun faktor pendukung dalam asas pelayanan publik pada Kantor Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu terdapatnya Transparansi dan adanya Kesamaan Hak (tidak diskriminatif) dalam penyelenggaran pelayanan. Sedangkan faktor penghambat adalah masih kurangnya pelaksanaan Kondisional dan Akuntabilitas dalam pemberian pelayanan publik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7