Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS ibnu dedhiyatno
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 1 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang; dan 2) upaya penegakan hukum terhadap dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data up to date terkait topik penelitian, yaitu di Kapolrestabes Semarang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, sehingga sesuai untuk menggambarkan dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, serta upaya penegakan hukum oleh Polrestabes Semarang terhadap peningkatan tindak pidana pembegalan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang mayoritas dilatarbelakangi konsumsi minuman keras oleh pelaku sebelum melakukan aksinya, yaitu sebanyak 63,37 persen. Sebesar 21,78 persen dilatarbelakangi adanya tekanan ekonomi, sebesar 9,90 persen lainnya dilatarbelakangi karena konsumsi narkoba, dan sisanya sebesar 4,95 persen dilat karena gaya hidup yang hedonis dari pelakunya. jumlah kasus tindak pidana begal yang berlangsung di wilayah hukum Polrestabes Semarang, semuanya sudah disidangkan dan berakhir di penjara Abstract The purpose of this study is to explain: 1) the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of burglary in the city of Semarang; and 2) law enforcement efforts on the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of burglary in the city of Semarang. The type of research used is empirical juridical, meaning that the method or procedure used by the author directly goes to the field to obtain up-to-date data related to the research topic, namely at the Semarang Police Headquarters. The research specification is descriptive in nature, so it is appropriate to describe the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of robbery in the jurisdiction of the Semarang Police, as well as the efforts of law enforcement by the Semarang Police to increase the crime of robbery. The results of the study show that 1) the majority of criminal acts of robbery in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes were motivated by the consumption of liquor by the perpetrators before committing the action, which was 63.37 percent. As many as 21.78 percent were motivated by economic pressure, the other 9.90 percent was motivated by drug consumption, and the remaining 4.95 percent was due to the hedonic lifestyle of the perpetrators. From the number of cases of criminal acts of robbery that took place in the jurisdiction of Polrestabes Semarang, all of them have been tried and ended up in prison

PERAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM MEMBANGUN OTONOMI KHUSUS PAPUA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUUXVII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK LOKAL sri Purwanti Budi Utami
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 1 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Upaya Indonesia dalam melakukan reformasi politik yaitu melalui desentralisasi. Desentralisasi asimetris merupakan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Aceh dan Papua guna merangkul kembali daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Permasalahan 1. Bagaimana peran partai politik lokal dalam membangun otonomi khusus papua?, 2. Bagaimana perkembangan pembentukan partai politik lokal di Papua pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVII/2019?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hak yang diperoleh dengan tujuan mensejahterakan masyarakat papua melalui pembentukan partai lokal pasca penerapan otonomi khusus Papua yaitu terbentuknya Lembaga kultural Majelis Rakyat Papua, penerimaan dana anggaran yang naik setiap tahunnya, Pendidikan yang lebih baik didukung dengan program SM3T, Pelayanan pendidikan kesehatan tantang HIV/AIDS dan pembangunan gedung kesehatan, serta memprioritaskan orang asli Papua dalam pengisian jabatan. Karenanya terbentuk Partai Papua Bersatu (PPB) yang telah terbentuk di seluruh Papua dan mendapat pengesahan badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun pada proses verifikasi di KPUD untuk mengikuti proses pemilu 2019, KPUD menolak pendaftaran karena dianggap tidak ada legal standing keberadaan partai politik lokal di Papua. abstrack Indonesia's efforts in carrying out political reform are through decentralization. Asymmetric decentralization is the delegation of authority given to Aceh and Papua in order to re-embrace regions that want to separate themselves from the Republic of Indonesia. Problems 1. What is the role of local political parties in building Papua's special autonomy?, 2. How is the development of the formation of local political parties in Papua after the Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XVII/2019?. This study uses a normative juridical legal research method which is analyzed qualitatively. The rights obtained with the aim of prospering the Papuan people through the formation of a local party after the implementation of Papua's special autonomy, namely the formation of the Papuan People's Assembly cultural institution, the receipt of increasing budget funds every year, better education supported by the SM3T program, health education services about HIV/AIDS and construction of health buildings, as well as prioritizing indigenous Papuans in filling positions. Therefore, the United Papuan Party (PPB) was formed which has been formed throughout Papua and has been approved by the Ministry of Law and Human Rights as a legal entity. However, in the verification process at the KPUD to participate in the 2019 election process, the KPUD refused registration because it was considered that there was no legal standing for the existence of local political parties in Papua..

TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS Purbo Adjar Waskito
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 1 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

The Board of Directors as the organ of the PT is to represent the interests of the PT as an independent legal subject. This is because PT is the cause of the existence (raison d'etre) of the board of directors, because if there is no PT, then the board of directors will never exist. The problems that will be examined are 1. Why do losses occur in the company due to the management of PT?, 2. What is the role of the Board of Directors in managing company losses in the management of a limited liability company? The research method used is normative juridical. The occurrence of losses in the management of PT is caused by froud carried out by the directors, Fraudulent Financial Reporting, Company errors, the Company does not yet have legal instruments in the form of work management. Abuse of Authority of the Board of Directors. The role of the Board of Directors on company losses in managing a limited liability company as described and described, their duties as management of the company have the authority determined and limited by: 1. Legal provisions (Law No. 40 of 2007 and other related laws); 2. Company's Articles of Association; 3. GMS (General Meeting of Shareholders); 4. The “Ultra Virres” Doctrine; 5. Fiduciary Duty Principle. A Director who acts outside the provisions and limitations above, means that he has departed from the legal principle of representation and is qualified to have committed an act of abuse of authority

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ATASWANPRESTASI PADA BISNIS INVESTASI KOPERASI SIMPAN PINJAM Veronika Dwi Mujiyanti
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 1 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang. Permasalah yang akan di teliti 1. Bagaimana perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?, 2. Apa faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam?.3. kendala yang di hadapi dalam perlindungan hukum investor atas wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam. Metode penelitian yang di gunakan untuk menganalisis dengan motode yuridis normatif. Perlindungan hukum kepada investor atas wanprestasi pada perjanjian investasi koperasi simpan pinjam, dapat di lakukan melalui cara-cara preventif dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja koperasi simpan pinjam dengan menggunakan instrument KUHPerdata, Wanprestasi diatur pada Pasal Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Faktor penyebab wanprestasi pada bisnis investasi koperasi simpan pinjam SDM pengurus koperasi tidak kompeten, Pengelolaan koperasi yang tidak professional, Tidak melaksanakan isi perjanjian , Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh yang kmeudian mendorong sesoarang untuk berinvestasi dalam modal penyertaan kepada koperasi sehingga pemodal atau investor berharap akan memperoleh keuntungan seprti yang di janjikan oleh koperasi simpan pinjam. Investment, which is usually called investment, has now become a familiar term in the community. Investment is a commitment to invest a certain amount of funds in one or more assets over some period in the future. Problems that will be examined 1. How is the legal protection of investors against default in the savings and loan cooperative investment business?, 2. What are the factors causing default in the savings and loan cooperative investment business?.3. the obstacles faced in the legal protection of investors against default in the savings and loan cooperative investment business. The research method used to analyze is the normative juridical method. Legal protection to investors for default in the savings and loan cooperative investment agreement, can be done through preventive means by monitoring the performance of savings and loan cooperatives using the Civil Code instrument, Default is regulated in the Default Article regulated in Article 1238 of the Civil Code, the debtor is declared negligent by letter an order, or with a similar deed, or based on the strength of the engagement itself, that is, if this engagement results in the debtor being deemed negligent with the passage of the specified time. Factors causing default in the investment business of savings and loan cooperatives, incompetent human resources of cooperative management, unprofessional management of cooperatives, not carrying out the contents of the agreement, the level of profit to be obtained which then encourages someone to invest in equity participation in cooperatives so that investors or investors hope to gain profits. as promised by the savings and loan cooperative.

PEMBUBARAN ORMAS HTI ( HIZBUT TAHRIR INDONESIA ) DEMOKRASI HUKUM DAN KEKUATAN NEGARA Rozikin Rozikin
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 1 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Tantangan demokrasi sudah mulai muncul sejak awal kemerdekaan Indonesia yakni munculnya DI/TII yang dipimpin Karto Suwiryo, DI /TII ingin mendirikan negara Islam. Selanjutnya, pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada September 1965, PKI menginginkan komunis menjadi idiologi negara Indonesia. Permaslaahn yang diteliti 1.Mengapa pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan ormas HTI ( Hizbut Tahrir Indonesia ?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah eksplanasi. keputusan pemerintah Indonesia sudah final untuk membubarkan HTI karena pemerintah Indonesia menganggap bahwa prinsip idiologi HTI bertentangan dengan demokrasi Pancasila. Kedua, Pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia menjadi gerbang perdebatan public baik kalangan intelektual HTI. Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum memberi kebebasan berserikat dan berpendapat para intelektual sepakat jika permasalahan HTI diselesaikan melalui jalur hukum, bahkan HTI juga menempuh jalur hokum, namun pemerintah lebih mengdepankan kekuatannya untuk membubarkan HTI Abstract Challenges to democracy have started to emerge since the beginning of Indonesia's independence, namely the emergence of DI/TII led by Karto Suwiryo, DI/TII wants to establish an Islamic state. Furthermore, the PKI (Indonesian Communist Party) rebellion in September 1965, the PKI wanted communism to be the ideology of the Indonesian state. Problems studied 1. Why is the Indonesian government final to dissolve HTI organizations (Hizbut Tahrir Indonesia?. This research is a qualitative research and the method used is explanation. The Indonesian government's decision is final to dissolve HTI because the Indonesian government considers that the ideological principles of HTI are contrary to Pancasila democracy. Second, the dissolution of HTI by the Indonesian government has become a gateway for public debate among HTI intellectuals. Indonesia is a democratic country based on law that gives freedom of association and intellectual opinion agrees if HTI problems are resolved through legal channels, even HTI also takes legal channels, but the government prioritizes its power to dissolve HTI

DINAMIKA REGULASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK PASCA PERCERAIAN Amrin Nurfieni
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Kesejahteraan anak setelah perceraian menjadi perhatian di negara berkembang dan maju. Perceraian dalam keluarga mengurangi sumber daya dukungan untuk kesejahteraan anak. Ada dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan anak yang terkena dampak perceraian setiap tahun jika mereka tidak mendapatkan tunjangan perawatan dan dukungan keuangan. Sehingga menarik untuk mempelajari dinamika pengaturan perlindungan hak konstitusional anak setelah perceraian orang tuanya. Aturan yang telah ditetapkan di negara kita tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik; amanat UUD 1945 berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, terutama yang terdampak perceraian. Meski banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sanksi diberikan berdasarkan putusan Mahkamah Agama hanya berupa sanksi perdata untuk memenuhi. Child has the right to survive, grow and thrive optimally and get protection from violence also discrimination. Child welfare after divorce is a concern in developing and developed countries. Divorce in the family reduces support resources for child welfare. There is a significant impact on health and child welfare affected by divorce every year if they do not get care allowance and financial support. So it is interesting to study the dynamics of regulating the protection of children's constitutional rights after their parent's divorce. The rules that have been set in our country are not fully implemented well; the mandate of the 1945 Constitution is related to protecting children's rights, especially those affected by divorce. Although there are many regulations related to the fulfillment of children's rights after divorce, in practice, they cannot be implemented optimally. Sanctions are given based on the Decision of the Religious Court only in the form of civil sanctions to fulfill achievement so that parents' awareness, especially fathers, becomes an essential point in fulfilling children's rights after divorce.

MEMBANGUN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF BATIK SEBAGAI PRODUK KEARIFAN INDONESIA Rubiyanto Rubiyanto; Maridjo Maridjo
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Tujuan penelitian ini adalah untuk, mengiventarisasi motif, menciptakan sistem Perlindungan Hukum motif batik sebagai HKI yang terdaftar pada Dirjen HKI, mengimplementasikan HKI Motif batik Nusantara sebagai kearifan Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Analisis Data menggunakan metode kualitatif, dengan model Content Analysis dan Constant Comparative Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batik merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi sebagai karya seni. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum tergadap motif batik Indonesia sebagai warisan budaya non benda milik bangsa Indonesia diberikan melalui pengakuan hak Kekayaan Intelektual (hak cipta) atas motif batik yang berlaku sebagai legalized monopoly. The purpose of this study is to take an inventory of motifs, create a legal protection system for batik motifs as IPR registered with the Director General of Intellectual Property Rights, and implement IPR with Nusantara batik motifs as Indonesian wisdom. The approach method used in this research is a qualitative research approach. Data analysis uses qualitative methods, with Content Analysis and Constant Comparative Analysis models. The results of the study indicate that copyright is an exclusive right that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of the legislation. Batik is a creation that is protected as a work of art. batik art work is contemporary batik motifs that are innovative, contemporary, and not traditional. The work is protected because it has artistic value, both in terms of images, patterns, and color compositions. Based on the results of the study, it can be concluded that legal protection against Indonesian batik motifs as a non-object cultural heritage belonging to the Indonesian nation is given through the recognition of Intellectual Property rights (copyrights) on batik motifs that act as legalized monopoly. This time are batik’s motive to be intellectual property right have register at Dirjen HKI especially contemporer batiks to show Indonesian wisdom.

DIGITALISASI PELAYANAN PENGURUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM UPAYA MENWUJUDKAN GOOD GOVERMENT Kusworini Kusworini
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui efektifitas pelayanan public berbasis digital dalam menujudkan good government. Ekspansi teknologi informasi kiat massif dalam setiap sector kehidupan manusia tidak terkecuali dalam sendi pemerintahan. Berkembangnya teknologi yang semakin cepat menuntut perubahan paradigma masyarakat tidak terkecuali penyelenggara negara. Bagaimana imlementasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan berbasis digital dalam upaya mewujudkan good goverment. Bagaimana hambatan dan solusi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan berbasis digital dalam upaya mewujudkan good government. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Untuk meberikan pelayanan yang prima terkhusus dalam pelayanan administrasi kependudukan pemerintah daerah berlomba-lomba berinovasi dalam meningkatkan pelayanan public berbasis teknilogi. Dalam penelitian ini mengkaji tentang tranformasi pelayanan pengurusan administrasi kependudukan berbasis digital dalam upaya mewujukan good government. The purpose of this study is to examine and determine the effectiveness of digital-based public services in promoting good government. The expansion of information technology in every sector of human life is no exception in the joints of government. The rapid development of technology demands a paradigm shift in society, including state organizers. How to implement digital-based population administration services in an effort to realize good government. How are the obstacles and solutions for digital-based population administration services in an effort to realize good government. The research method used is normative juridical. To provide excellent service, especially in population administration services, local governments are competing to innovate in improving technology-based public services. In this study, it examines the transformation of digital-based population administration services in an effort to realize good government.

REGULASI KONTEN ILEGAL PADA MEDIA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Siti Mariyam
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana permasalahan dalam pelaksanaan penegakan terhadap konten ilegal saat ini, serta bagaimana tantangan dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, data yang digunaka merupakan data primer dan data sekunder yang dilengkapi oleh data tersier, data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum terhadap konten di Indonesia masih belum dilaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat dibuktikan dengan masih maraknya konten-konten negatif di berbagai media online. Penegakan hukum terhadap konten ilegal yang bermuatan materi negatif saat ini diatur didalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang berbeda, dua peraturan tersebut meliputi Undang-Undang ITE dan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Hambatan yang ada dalam penegakan hukum terhadap konten ilegal disebabkan beberapa faktor seperti Konsistensi Penegakan Hukum Yang Bersifat Represif, Tidak Ada Standar Khusus Kriteria Konten Ilegal, Faktor Sarana Dan Prasarana Serta Manajemen Pengendalian, Faktor Mudahnya Pembuatan Media Sosial dan juga lokasi. Sehingga perlu dilakukan beberapa upaya penyelesaian tentang maraknya konten ilegal yang meliputi Adanya pelibatan pemerintah daerah dalam menegakan hukum terhadap konten ilegal secara prefentif. Adanya persyaratan khusus pembuatan media sosial seperti No id KTP agar pemerintah dapat mengontrol dan melacak apabila pengguna medsos menyebarkan konten-konten negatif. This study aims to find out and analyze about how the problems in the implementation of enforcement of illegal content are currently, as well as how the challenges and efforts that need to be made to overcome these problems, this research is a type of normative juridical research with a statutory approach, the data used are primary data and secondary data equipped with tertiary data, the data obtained in the analysis using the method Qualitative. The results showed that law enforcement on content in Indonesia has not been implemented effectively and efficiently which can be proven by the rampant negative content in various online media. Law enforcement against illegal content containing negative material is currently regulated in 2 (two) different laws and regulations, the two regulations include the ITE Law and the Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of Indonesia Number 5 of 2020 concerning Private Scope Electronic System Operators. Obstacles that exist in law enforcement against illegal content are caused by several factors such as Consistency of Repressive Law Enforcement, No Special Standards for Illegal Content Criteria, Factors of Facilities and Infrastructure and Control Management, Factors of Easy Social Media Creation and also location. So it is necessary to make several efforts to resolve the rampant illegal content, which includes the involvement of local governments in enforcing the law against illegal content preemptively. There are special requirements for creating social media such as ID card so that the government can control and track if social media users spread negative content.

KONSTRUKSI HUKUM EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERBASIS KEPASTIAN HUKUM Sri Mulyani
CITA HUKUM INDONESIA Vol. 1 No. 2 (2022): JURNAL CITA HUKUM INDONESIA
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Empat Pilar Cendikia, Yayasan Tri Dharma Haritsa

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Debitur dan Kreditur. Ketentuan adanya Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas pengikatan obyek jaminan fidusia yang dibiayai oleh Lembaga pembiayaan memberikan kewenangan untuk melakukan Parate Eksekusi atas obyek jaminan fidusia, apabila Debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian kreditnya. Namun demikian ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan pihak debitur juga kreditur terkait dengan eksekusi obyek jaminan fidusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap title eksekutorial pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus. Sumber data sekunder dengan menginvetarisasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan eksekusi jaminan fidusia, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya polemik sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 188/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, sehingga implikasi atau pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terkait adanya Parate Eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Kreditur apabila ada kesepakatan atara kreditur dan debitur terkait cidera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela, maka mekanisme pelaksanaan eksekusi hanya dapat dilaksanakan melalui permohonan fiat eksekusi dan yang berhak melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees provides legal certainty and legal protection for Debtors and Creditors. The provision of an Executory on the Fiduciary Guarantee Certificate for the binding of the object of the fiduciary guarantee financed by the financing institution gives the authority to carry out a Parate of Execution on the object of the fiduciary guarantee, if the Debtor defaults on his credit agreement. However, there are several Constitutional Court rulings that grant debtors as well as creditors related to the execution of fiduciary guarantee objects. The problem in this study is how the Constitutional Court's decision on the executory title in the execution of fiduciary guarantees. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. The purpose of this study is to review and analyze the Constitutional Court's decision on the executory title of the execution of fiduciary guarantees. This research is a normative juridical research with conceptual, statutory and case approaches. Secondary data sources by surveying Constitutional Court decisions related to the execution of fiduciary guarantees, analyzed qualitatively. The results showed that there have been polemics since the Constitutional Court issued Decision Number 188/PUU-XVII/2019 and Decision Number 71/PUU-XIX/2021. so that the implication or implementation of the decision of the Constitutional Court, related to the existence of the Execution Parate can only be carried out by the Creditor if there is an agreement between the creditor and the debtor regarding the default or default and the debtor objects to voluntarily submitting the object of guarantee, then the mechanism for carrying out the execution can only be carried out through an application for execution fiat and the one who has the right to carry out the execution is the District Court.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Adhi Putra Satria

Contact Email
jurnalchi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalchi@gmail.com

Editorial Address
Perum sambiroto baru no . 125, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Adhi Putra Satria

Contact Email jurnalchi@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official jurnalchi@gmail.com

Editorial Address Perum sambiroto baru no . 125, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Adhi Putra Satria

Contact Email
jurnalchi@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
jurnalchi@gmail.com

Editorial Address
Perum sambiroto baru no . 125, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA