DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam
Delictum: Jurnal Hukum Pidana Islam diterbitkan oleh Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, dua kali setahun pada bulan November dan Mei. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk memfasilitasi penelitian tentang Hukum. Artikel tersebut pada intinya memuat topik tentang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Acara Pidana, Korupsi, Peradilan dan Perlindungan Anak dan perempuan, Pidana Pemilu, Pelanggaran dan Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia dan Pidana Ekonomi.
Articles
17 Documents
<![CDATA[Analysis of Jinayah Fiqh on the Role of Visum Et Repertum in Proving the Crime of Persecution ]]>
<![CDATA[Diah Ayu Lestari]]>;
<![CDATA[Aris Aris]]>;
<![CDATA[Wahidin Wahidin]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (470.581 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3187
<![CDATA[This study aims to determine the role of Visum et Repertum in proving criminal acts in the case of decision no. 141/Pid.B/2020/PN.Pin and to find out the position of Visum et Repertum in Islamic Criminal Law. Visum et Repertum evidence is evidence in the form of a letter, which has the same position as a tool that has the same power at trial. The results of the examination in the form of Visum et Repertum are very important in committing criminal acts, especially criminal acts such as in the case of decision no. 141.B/2020/PN.Pin. Evidence of Visum et Repertum can be interpreted as Qorinah. the position of Visum et Repertum as the application of Ijtihad for judges to get the real truth and also get justice.]]>
<![CDATA[Asset Recovery Corruption by the Heirs ]]>
<![CDATA[zam zyham]]>;
<![CDATA[Andi Marlina]]>;
<![CDATA[Suhartina Suhartina]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.787 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3189
<![CDATA[Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberantasannya, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya tersebut sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Masalah utama dalam penelitian disertasi ini adalah mengenai bagaimana konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik content analysis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Pertama, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materiilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. Kedua, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. Ketiga, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[The Perspective of the People on the Settlement of Criminal Cases Through Penal Meditation at Parepare City ]]>
<![CDATA[Ni'matul Ilmu Tahir]]>;
<![CDATA[Zainal Said]]>;
<![CDATA[Saidah Saidah]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.97 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3190
<![CDATA[This study discusses the public perception of criminal cases through penal mediation in the perspective of jināyah fiqh in the city of Parepare. crime in the perspective of jināyah fiqh. This study uses a descriptive qualitative method that uses a normative and juridical theological approach, while the data sources in this study come from primary data, namely police reports from the Parepare Police and secondary data, namely data relating to documents, books, journals and others. The data collection techniques of this research are in the form of case studies, interviews and documentation. Criminal cases that occurred in Parepare City were caused by perception target factors, namely in the form of events, ways of thinking, and actions as well as public perceptions of criminal cases that were resolved through penal mediation so that it had a positive impact on the community because it was easy to do, benefited all parties, and the process implementation is not long.]]>
<![CDATA[Review of Fiqh Jinayah and Criminal Law on Law Enforcement of Cockfighting Gambling ]]>
<![CDATA[Dedi Bahar]]>;
<![CDATA[Rusdaya Basri]]>;
<![CDATA[Islamul Haq]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.397 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3191
<![CDATA[The results of this study discuss jināyah fiqh and criminal law on cockfighting gambling law enforcement (study of decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre, the main problems in this study are, how is the analysis of the considerations against the perpetrators of cockfighting gambling in the decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre and how is the analysis of jināyah fiqh against cockfighting gamblers in the decision number 45/Pid.B/2016/PN Pre. This type of research uses descriptive qualitative methods, including field research, using normative and juridical theological approaches, while the source of data in this study comes from primary data with the Parepare district court study and secondary data, namely data relating to documents, books, journals and others. Data collection techniques in this research are case studies, interviews and documentation. The results of this study indicate that 1). The judge in sentencing the judges if they saw some mitigating or aggravating considerations for them, so that the judges sentenced them to 3 months and 15 days in prison to be imposed. 2). In Islamic law, gambling crime or also called maysir is included as a jarīmah crime whose punishment provisions are jarīmah ta'zīr, namely the provision of punishment in the form of ta'zīr sanctions provisions depending on the punishment given by the judge or ulil amri/ruler by considering the circumstances of the objectives to have an effect. deterrent not to repeat the action.]]>
<![CDATA[Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of Islamic Criminal Law (Kupa Beach Case Study, Barru District) ]]>
<![CDATA[Lukman Lukman]]>;
<![CDATA[Muzdalifah Muhammadun]]>;
<![CDATA[Budiman Budiman]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (431.955 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3192
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus Pantai Kupa Kabupaten Barru). (Dibimbing oleh Ibu Muzdalifah Muhammadun., dan Ustadz Budiman). Pokok permasalahan dalam penelitian ini tentang bagaimana bentuk perusakan lingkungan dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan serta bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Hasil peneliian ini menyatakan bahwa: bentuk perusakan lingkungan di Pantai Kupa adalah dalam bentuk reklamsi pantai, faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan di Pantai Kupa bermula terdakwa burhaman ingin membangun mushollah dan rest area di Pantai Kupa. penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di Pantai Kupa Kabupaten Barru dalam perspektif hukum pidana lingkungan sebagaiamana bukti yang terungkap di persidangan Hakim Pengadilan Negeri Barru menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 1 (satu) miliar dan 1(satu) bulan kurungan. Dalam hukum pidana islam sanksi terhadap pelaku perusak lingkungan diberi wewenang kepada ulil amri/penguasa yakni Hakim sehingga sesuai amar putusan hakim Pengadilan Negeri Barru dianggap sudah relevan dengan penegakan hukum pidana lingkungan dalam perspektif hukum pidana Islam.]]>
<![CDATA[Analysis of Jinayah Fiqh on Actions Criminal Fraud Through Hypnosis Pinrang District ]]>
<![CDATA[Rahmat Nurul Yakin]]>;
<![CDATA[Mahsyar Mahsyar]]>;
<![CDATA[Rahmawati Rahmawati]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 1 (2022): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.338 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3193
<![CDATA[Fiqhi Jinayah's Analysis of the Crime of Fraud Through Hypnosis in Pinrang Regency, (supervised by Mr. H. Mahsyar, and Mrs. Rahmawati). This study aims to determine the modus operandi of the crime of fraud through hypnosis in Pinrang Regency, to determine the police's efforts in tackling the crime of fraud through hypnosis at the Pinrang Police, and to find out the views of Fiqhi Jinayah regarding the crime of fraud through hypnosis. This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach. The data in this study were obtained from primary data, namely the police at the Pinrang Police and secondary data from the library and the internet. With interview data collection techniques and documentation. The results of this study indicate that 1. the mode used by fraud perpetrators through hypnosis is to trick the victim until the victim is unconscious and surrender all property owned or under at the time the crime took place. 2. In terms of tackling criminal acts of fraud through hypnotic operandi, the Pinrang Police have carried out preventive efforts, namely conducting patrols around the Pinrang district, especially areas where hypnotic fraud has occurred before and made announcements to the public to remain vigilant, as well as repressive efforts in the form of application of the law. 3. Judging from the Jinayah law, hypnosis is a crime that is difficult to prove (Al-bayyinah) because of the lack of guidance (Qarinah) and witnesses (Shahadah), except for the recognition (Iqrār) from the victim and the perpetrator. Fraud can be classified as a punishment imposed by Jarimah ta'zir because it is based on fraud that does not fall into the category of Jarimah hudud or Qisas whose amount has been determined.]]>
<![CDATA[Criminal Acts of Violence by Children against Parents According to Islamic Criminal Law ]]>
<![CDATA[Nirwani Ibrahim]]>;
<![CDATA[Moh. Yasin Soumena]]>;
<![CDATA[Sunuwati]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (339.224 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i1.3411
<![CDATA[Penganiayaan merupakan masalah sering terjadi baik di tengah-tengah masyarakat dan di lingkup keluarga. Tindakan penganiayaan yaitu salah satu kejahatan yang seiring bejalannya berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu contohnya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan hanya orang dewasa tetapi juga tidak di pungkiri dilakukan oleh anak-anak, pelakunya bukan hanya orang lain namun dapat terjadi di di lingkungan keluarga. Pokok permasalahan dalam penilitian ini adalah tentang 1). Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang penganiayaan anak terhadap orang tuanya? 2). Bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak kepada orang tua, dan untuk mengetahui bagaimana analisis fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan anak terhadap orang tuanya. Dari hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim di dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 63/Pid.Sus/2020/PN Pin tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak terhadap ibunya ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim berdasarkan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu yang melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan dengan mempertimbangkan hal yang meringankan serta hal yang memberatkan. Berdasarkan analisis dalam hukum Islam fiqih jinayah terdakwa diberikan saksi ĵarimah penganiayaan yang dilakukan oleh anak kepada ibunya adalah hukum tâ’zir. Dimana hukum takzir ditujukan agar pelaku jera terhadap tindakan yang dilakukan dan tidak mengulanginya. Juga dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa tâ’zir barkaitan dengan kemerdekaan yang berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Jadi majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas ĵarimah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.]]>
<![CDATA[Law Enforcement of Money Laundering Crimes by Umrah Abu Tours Services ]]>
<![CDATA[Andi Marlina]]>;
<![CDATA[Imron Rizki]]>;
<![CDATA[Safri Salam]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.84 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3414
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jasa Umrah Abu Tours, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakuakan jasa umrah Abu Tours, sehingga merugikan komsumen dalam pelaksanaaan ibadah umrah dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu tours. Pencucian uang atau di kenal dengan istilah money laundring, istilah money laundring sudah tidak lazim digunakan dalam menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris. Tipe penelitian ini melakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. This study discusses the money laundering crime committed by the Umrah Abu Tours service, as for the purpose of this study, namely to examine how the legal responsibility for the crime of embezzlement committed by the Umrah Abu Tours service, thus harming consumers in the implementation of Umrah worship and how the process law enforcement against money laundering crimes committed by the Abu tours corporation. Money laundering or known as money laundering, the term money laundering is not commonly used to describe the efforts made by a person or legal entity to legalize the "dirty" money they get from the proceeds of a crime. This research is an empirical research. This type of research conducts field research which is then related to the problems that are the subject of discussion discussed in this research. The types and sources of data used in this study are primary data, namely data obtained or collected by researchers directly from the data source. The author uses data collection techniques through interviews with predetermined sources]]>
<![CDATA[Handling of Crimes of Abuse Committed by Children (Case Study in Parepare City) ]]>
<![CDATA[Renaldi]]>;
<![CDATA[Agus Muchsin]]>;
<![CDATA[Saidah]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.201 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3416
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh jasa Umrah Abu Tours, adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengkaji bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakuakan jasa umrah Abu Tours, sehingga merugikan komsumen dalam pelaksanaaan ibadah umrah dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Abu tours. Pencucian uang atau di kenal dengan istilah money laundring, istilah money laundring sudah tidak lazim digunakan dalam menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor” yang mereka peroleh dari hasil tindak pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris. Tipe penelitian ini melakukan penelitian lapangan yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.]]>
<![CDATA[Settlement of the Crime of Beating through Penal Mediation to Prevent Social Conflict in Manokwari ]]>
<![CDATA[Andi Muliyono]]>;
<![CDATA[Donny E.S. Karauwan]]>;
<![CDATA[Alice Bonggoibo]]>
<![CDATA[ DELICTUM : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol 1 No 2 (2023): DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Parepare ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.795 KB)
|
DOI: 10.35905/delictum.v1i2.3417
<![CDATA[Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Adapun mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penelitian ini membahas mengenai seberapa efektif penyelesaian tindak pidana pengeroyokan dengan menggunakan mediasi penal yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak pelaku dan juga korban. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengkaji efektivitas penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui mediasi penal dalam memberikan kepastian hukum kepada pihak pelaku dan korban. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis terhadap penerapan restorative justice dalam penanganan perkara pidana yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum pidana nasional. Adapun Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi penyidik Polri dalam menerapkan restorative justice pada penanganan perkara pidana.]]>
