cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Gelora Mahardika
Contact Email
ahmad.gelora@uinsatu.ac.id
Phone
+6281392828511
Journal Mail Official
legacy.uinra@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan
Published by Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
ISSN : -     EISSN : 2776205X     DOI : https://doi.org/10.21274/legacy
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
LEGACY: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan is a scientific journal contains original works from lecturers, researchers, students, and other concerned parties who have not been published or are not on the publication in the form of articles on the research and conceptual ideas on the subject of constitutional law. This journal publishes twice in a year on March and August, which spread throughout Indonesia and South East Asia in printed and online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023" : 5 Documents clear
HAK INFORMASI KONSUMEN ATAS BAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA Satrio Wibowo; Nuchraha Alhuda Hasnda
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.016 KB)

Abstract

Masyarakat memiliki hak untuk tahu tentang informasi terkait berbagai macam bahan pangan yang dipakai dalam sebuah produk pangan. Bahan pangan industri dalam skala rumah tangga yang beredar masih banyak yang mengandung bahan kimia yang berbahaya dan belum tentu aman untuk dikonsumsi yang secara umum beredar bebas di masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk tahu tentang informasi terkait berbagai macam bahan pangan yang dipakai dalam sebuah produk pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga tidak mencantumkan semua informasi terkait dengan bahan pangan pada label yang digunakan khususnya untuk bahan tambahan pangan karena kendala SPP-PIRT dan pengaturan label. Konsumen hanya mengetahui bahan yang sudah dikenal secara umum, namun tidak dengan campuran bahan kimia apa saja yang dipakai serta tidak mengetahui secara presisi jumlah besaran campuran bahan tersebut pada makanan atau minuman yang dikonsumsi. Konsumen tidak mengetahui bagaimana pengolahan serta alat yang digunakan belum tentu memenuhi standar higienitas.
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HAK UNTUK DILUPAKAN (RIGHT TO BE FORGOTTEN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Karunia Fitria Ramadaani; M. Darin Arif Muaalifin
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.383 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya problematika yang peneliti temukan dalam pengaturan hak untuk dilupakan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber data utama dari peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dari analisis yuridis pengaturan hak untuk dilupakan dalam UU ITE ini adalah masih banyaknya problematika dalam pengaturan hak untuk dilupakan yang dapat mengganggu penjaminan terhadap penerapan hak untuk dilupakan tersebut. Seperti, masih ada penggunaan frasa yang multitafsir, belum matangnya pengaturan terkait hak untuk dilupakan dilihat dari tidak adanya pengaturan hak untuk dilupakan ini dalam usulan awal naskah akademik, ketidaksinkronan penggunaan bahasa gugatan dan permohonan dalam UU ITE juga peraturan pelaksananya, serta belum spesifiknya peraturan pelaksana yang dibuat. Belum adanya pembatasan yang jelas terkait informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat dihapus dapat menjadikan hak ini melewati batasan hak publik atas informasi dan kebebasan berekspresi
MEWUJUDKAN PARTAI POLITIK YANG DEMOKRATIS MELALUI SISTEM PRIMARY ELECTIONS DI INDONESIA Frenty Oktasari; Abdul Razzak; Fransisca Bella Liza
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.741 KB)

Abstract

Di Negara Indonesia pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang terdapat pada Partai Politik terlihat kurang sistematis dan demokratis. Dimana pengambilan keputusan hanya berdasar kepada ketua umum partai politik saja. Sehingga menyebabkan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih ketua umum partaiv, sering kali tidak sesuai kehendak dan terkesan konstituen. Terdapat beberapa Partai Politik yang mengelola hal tersebut dalam anggaran dasar, akan tetapi ketentuan yang dimaksud tidak mampu melakukanya dengan maksimal yang di sebabkan karena adannya peraturan presidential threshold yang memakssa setiap partai untuk berkoalisi untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden. Yang mana problem tersebut mampu di atasi karena adanya pengaplikasian primary elections seperti yang pernah dilakukan oleh negara-negara demokratis seperti negara Amerika Serikat dan juga negara Prancis. Tujuan dari jurnal penelitian ini untuk mengasumsikan pengaplikasian primary elections di Negara Indonesia dalam mewujudkan Partai Politik yang demokratis. Dalam penelitia ini, artikel yang digunakan di ambil dari sumber-sumber yang relevaan untuk menjelaskan argumentasi penting terkait dengan pengaplikasian primary elections di negara Indonesia. Selain itu artikel juga menggunakan studi komparasi dengan negara Perancis dan negara Amerika Serikat sebagai negara yang telah menerapkan primary elections. Dengan melihat urgensi menerapkan primary elections sangat perlu diterapkan di negara Indonesia ini. Karena searah dengan tujuan dari regulasi, yang mana sebagai salah satu upaya agar terwujudnya perlembagaan Partai Politik yang demokratis dengan mekanisme yang di ambil pada pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih langsung oleh pemilih.
PROBLEMATIKA YURIDIS PENERBITAN SURAT PERINTAH SEBELAS MARET DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.828 KB)

Abstract

Surat Perintah Sebelas Maret merupakan salah satu sejarah ketatanegaraan yang masih menyimpan permasalahan. Hal itu disebabkan Supersemar kerap kali dilihat semata-mata sebagai peristiwa politik yang menandai berakhirnya orde lama dan masuknya orde baru. Padahal, Supersemar sepatutnya harus dinilai secara objektif sebagai produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, sistem ketatanegaraan Indonesia pada era tersebut mempunyai perbedaan yang signifikan dengan kondisi ketatanegaraan era reformasi. Mengkaji fenomena Supersemar sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan akan membawa peneliti untuk memastikan tidak terjadi lagi kecelakaan sejarah yang serupa. Pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah bagaimanakan problematika yuridis penerbitan surat perintah sebelas Maret dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis yang ditemukan adalah Supersemar secara formil ataupun materiil tidak terdapat persoalan, akan tetapi terjadi penyimpangan dalam implementasinya.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PENANGGULANGAN WABAH PANDEMI DENGAN METODE OMNIBUS LAW Ahmad Gelora Mahardika
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023
Publisher : Departement of Constitutional Law IAIN Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.895 KB)

Abstract

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia telah mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia, dengan adanya perubahan tersebut Pemerintah membuat regulasi baru sebagai upaya untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19. Tindakan tersebut didasarkan sebagap upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dimasyarakat. Akan tetapi, problematika terkait penanggulangan wabah pandemi semacam Covid-19 yang mana terjadi dihampir seluruh wilayah Indonesia tidak hanya terbatas pada persoalan karantina dan pembatasan sosial, melainkan terkait pula dengan kebijakan ekonomi, ketenagakerjaaan hingga problematika lainnya sebagai dampak yang diakibatkan wabah pandemi Covid-19. Dari berbagai macam peraturan yang tersedia, diketahui banyak peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, hal ini tentu saja berdampak terhadap ketidakpastian hukum. Oleh karena itulah penataan regulasi menjadi sesuatu hal yang perlu dilakukan, dibutuhkan pengharmonisasian dari semua regulasi yang mengatur terkait penanggulangan wabah pandemi dengan metode omnibus law. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah metode yuridis normatif. Dimana metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan omnibus law. Kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini adalah terjadi disharmonisasi norma terkait dengan wabah pandemi sehingga perlu dilakukan harmonisasi melalui metode omnibus law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2023): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 3 No 1 Tahun 2023 Vol 3 No 2 (2023): Legacy Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 (2022): Legacy : Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 2 No 2 Tahun 2022 Vol 2 No 1 (2022): Edisi Maret Tahun 2022 Vol 1 No 2 (2021): Edisi Agustus 2021 Vol 1 No 1 (2021): Edisi Maret 2021