cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mu'adil Faizin
Contact Email
muadilfaizin27@gmail.com
Phone
+6285783356289
Journal Mail Official
muamalah@metrouniv.ac.id
Editorial Address
St. Ki Hajar Dewantara 15A Iring Mulyo, East Metro, Metro City, Lampung Province, Indonesia, Postcode 34111. Phone : 0725-41507, Fax: 0725-47296
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung
ISSN : -     EISSN : 29864712     DOI : https://doi.org/10.32332/muamalah
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mu`amalah specializes in the study of sharia economic law, as well as conducting scientific publications containing research articles on sharia economic law to support the development of Islamic jurisprudence. This journal is published twice a year in the January-June period and the July-December period by the Metro State Islamic Institute.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
 1   2   3 
JUAL BELI DENGAN KONSEP ALL YOU CAN EAT DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH Fredy Gandi Midhia
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.88 KB)

Abstract

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang paling sering dilakukan masyarakat. Salah satunya Jual beli makanan model all you can eat. Salah satu jual beli yang paling sering dilakukan adalah jual beli makanan. Dalam hal ini peneliti mengkaji jual beli makanan dengan konsep all you can eat di resto Encim Gendut perspektif fiqih muamalah. penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena prasurvei yang menunjukan adanya ketidakjelasan pada objek jual beli tersebut, yakni makanan. Tidak bisa dipastikan berapa takaran atau banyak yang dimakan oleh pembeli.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif analitik dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pemilik resto Encim Gedut dan Pengunjung resto Encim Gendut. Sumber data sekunder penelitian ini meliputi buku, artikel, jurnal, dan sumber- sumber lainya. Sedangka teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatf dengan pendekatan berfikir induktif.Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari perspektif jual beli dalam fiqih muamalah, pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep All You Can Eat di resto Encim Gendut telah memenuhi rukun yaitu terdapat aqidain, shigat, dan ma’qud ‘alaih. Syarat aqidain dan shigat telah terpenuhi hanya saja dalam syarat ma’qud ‘alaih terdapat salah satu poin yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli atau barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya sehingga diindikasi mengandung unsur gharar. Sekalipun demikian ghararnya termasuk ke dalam gharar yasir yaitu gharar ringan yang dapat dimaafkaan sehingga jual beli All You Can Eat ini masih diperbolehkan. Jual beli dengan konsep All You Can Eat ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah yaitu tidak ada dalil yang mengharamkannya, didasarkan suka sama suka, dan mendatangkan maslahat.
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA Suprapdi Suprapdi
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.775 KB) | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.7023

Abstract

This article discusses dispute resolution of the risks faced by parties in securities crowdfunding in Indonesia through Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS). Securities crowdfunding itself is a refinement of equity crowdfunding, which has been running first. This is because equity crowdfunding cannot be utilized by small and medium enterprises (SMEs) or start-up companies because both are not limited liability company (PT) legal entities and only issue stock securities. This research uses normative juridical research methods and a legal research approach. The results of research on securities crowdfunding dispute resolution in Indonesia through LAPS were conducted by BAPMI because securities crowdfunding is included in the capital market sector. Dispute resolution in securities crowdfunding can be through internal dispute resolution forums (settlements are carried out by internal organizers) or external dispute resolution (settlements can be through LAPS and litigation). Keywords: Dispute, LAPS, Securities Crowdfunding.
WAKAF DI INDONESIA Fredy G Midh
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.327 KB) | DOI: 10.32332/muamalah.v1i1.3552

Abstract

Wakaf merupakan bagian dari ajaran islam yang memiliki dampak sosial secara langsung. Dikatakan demikian, karena wakaf merupakan bagian dari muamalah yang diatur sedemikan rupa dalam ajaran islam. wakaf terus berkembangan mengikuti perkembangan zaman, dari yang awalnya hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan misalnya, menjadi wakaf uang, produktif, jasa dan lain sebagainya. Tulisan ini merupakan kajian yuridis normatif, dengan cara pendekatan analisis deskriptif, menggunakan cara berpikir deduktif, dan dianalisis secara kualitatif. Persoalan fiqh muamalah adalah kajian hukum yang tumbuh di masyarakat. Sebagaimana telah diketahui, bahwa Fiqh dan/atau hukum senantiasa berkembang ditengah masyarakat (ius societas ibi ius). Dengan kata lain fiqh dan/atau hukum mengalami perubahan yang selalu menyesuaikan dengan waktu, tempat, situasi, dan kondisi. Persoalan hukum dan fiqh senantiasa berkaitan dengan pelaku, obyek, proses dan pijakan aturan. Demikian halnya dengan wakaf. Secara akidah, wakaf merupakan bendtuk ibadah yang didasarkan pada harapan akan ridho Allah SWT. Sedangkan secara syari’ah wakaf merupakan tatacara memberikan manfaat lebih kepada ummat lewat pemberian barang bergerak maupun tidak bergerak. Perkembangan wakaf di Indonesia terus terjadi mengikuti berbagai macam inovasi yang ada di indonesia dan dunia, yang disertai oleh perkembangan aturan normatif, termasuk aturan normatf tentang wakaf produktif. Karena itu tidak salah bila diasumsikan bahwa wakaf memang memilki posisi yang strategis, sehingga aturan terkait hal ini pun turut mendapat perhatian dari pemerintah.
STUDI KOMPARATIF ANTARA GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN) Sainul .; Raha Bahari
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.714 KB)

Abstract

ABSTRAK: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahhulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelematkannya. Gadai syariah (Rahn) yaitu menahan salah satu harta dari si peminjam yang diperlukan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang komparatif antara gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library reseach) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan gadai konvensional dan gadai syari’ah (rahn). Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah tidak boleh mengambil manfaat barang gadai, hak penerima gadai yaitu memiliki hak untuk menjual atau melelang barang gadai apabila masa peminjaman uang telah habis. Perbedaan gadai konvensional dan gadai syariah adalah dasar hukum yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu KUHP sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh gadai syariah yaitu Fatwa DSN MUI tentang rahn. Akad yang digunakan oleh gadai konvensional yaitu hanya melakukan satu akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan barang yang bergerak jika dilihat dari aspek hukum konvensional. Sedangkan akad yang digunakan oleh gadai syariah yaitu menggunakan dua akad (akad rahn dan ijarah). Bukti perjanjian kredit gadai pada gadai konvensional yaitu Kredit Bukti Surat (SBK) sedangkan bukti perjanjian kredit gadai pada gadai syariah yaitu Surat Bukti Rahn (SBR). Badan Pengawas pada gadai konvensional yaitu Kementerian BUMN sedangkan Badan Pengawas pada gadai syariah yaitu Badan Pengawas Syariah (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beban pada gadai konvensional adalah bunga sedangkan beban pada gadai syariah adalah biaya pemeliharaan. Barang gadai pada gadai konvensional dapat dilelang sedangkan pada gadai syariah barang gadai dapat dijual.
PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT Wihda Yanuar Firdaus
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (749.658 KB) | DOI: 10.32332/muamalah.v1i1.3459

Abstract

Secara realita, ketika konsep pajak diterapkan, tidak terdapat transparansi dalam pendistribusiannya, sedangkan zakat sangat jelas memiliki aturan main yang harus dikeluarkan oleh muzakki dan didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sehingga seseorang dapat memilih apakah harus membayar keduanya atau membayar salah satunya. Setelah diidentifikasi permasalahan tersebut diatas, maka dapat diambil rumusan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat? 2) Bagaimanakah tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat? Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan yaitu; 1) Ingin mengetahui secara logis dan ilmiah mengenai pemberlakuan sistem pengambilan zakat .dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam perspektif fikih. 2) Ingin mengetahui secara mendalam terhadap aturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bernilai maslahat, serta menawarkan sistem penarikan secara legal dan adanya efek jera bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk kajian pustaka (liberary reseach), dengan pendekatan filosofis-yuridis, dalam arti meganalisa aturan khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, untuk menganalisa aturan palaksanaan zakat menuju pajak yang maslahat. Tinjauan maslahat terhadap sistem pengambilan zakat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengaruh Hukum ekonomi syari’ah tentang pengelolaan zakat secara substansial pemikirannya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, bahkan menjadi pencerahan pemahaman substansi Islam di Indonesia. Secara komprehensif baik isinya maupun metode ijtihadnya, nampaknya pemikirannya yang sebenarnya tentang upaya agar setiap orang sadar dan mau membayar zakat adalah yang yang harus dikelola secara benar oleh pemerintah, sehingga orang yang tidak membayar zakat agar dapat ditarik, atau didenda jika tidak membayarnya, karena hal ini merupakan perintah agama yang harus dilakukan
THE PILLARS AND CONDITIONS OF A CONTRACT IN MUAMALAT TRANSACTIONS Ihsan Helmi Lubis
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.289 KB) | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.6983

Abstract

Abstract: Buying and selling transactions are natural occurrences that cannot be avoided by every human being because individuals rely on each other for their survival. For example, a meat seller needs a spice seller to enhance the flavor of their cooking, a lecturer needs patients to develop their knowledge, and so on. However, these transactions are inevitably subject to certain conditions and pillars of the contract, which can determine whether the transaction complies with Islamic law or, conversely, contradicts it. The findings of this study reveal that the pillars are divided into four categories, each with its inherent conditions. The first pillar is the presence of two contracting parties with the conditions of legal capacity and multiple parties. The second pillar is the form of the contract with the conditions of clear understanding, matching offer and acceptance, reflecting the sincerity of the parties involved, and taking place in a single gathering. The third pillar is the subject matter of the contract with the conditions that the transaction object must exist at the time of the transaction, be fully owned by its owner, be capable of transfer, have a clear description, and be pure. The fourth pillar is the purpose of the contract with the condition that it must comply with Islamic law.
EKONOMI GLOBAL PERSPEKTIF KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI A. UMMU FAUZIYYAH SYAFRUDDIN
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.7022

Abstract

This study discusses the urgency of the Global Economy in dealing with the progress of the times which is reviewed based on the principles of Islamic law, namely the orientation of benefit through a review of the Maqashid Syariah concept formulated by Imam Al-Syatibi. This study uses library research methods based on library sources in the form of literature and previous research that has relevance to the topic of global economic discussion which is then reviewed for urgency through the perspective of Maqashid Syariah. The results of the study show that the urgency of the presence of the global economy in people's lives is needed to then support the economy of every country that follows the pace of development by utilizing technological and scientific advances, which are included in the second level of maslahah, namely mashlahah hajiyah which is in the realm of protecting the five elements. The main point of human life is the safety of religion, soul, mind, lineage, and property, considering that the economic aspect is a fairly vital aspect in human life from any part of the country, which if not realized and able to adapt properly, may have an impact on the five basic elements of human life. So that through the presence of a global economy that provides convenience and is a mashlahah that supports the realization and fulfillment of the needs of the five basic elements of human life.
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB RUNTUHNYA BMT L –RISMA DAN BMT SSB LAMPUNG TIMUR Zainal Arifin
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.7058

Abstract

Keberadaan BMT dalam perekonomian Indonesia sangat dibutuhkan,karena tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, yang belum terjangkau oleh Lembaga Keuangan Perbankan. BMT (Bait al-Mal wa at-Tamwil) dapat dijadikan pula sebagai alternatif bagi adanya pengharaman riba dalam bunga bank konvensional, sehingga keinginan umat Islam untuk dapat melaksanakan transaksi keuangan yang bernuansa Islam telah terpenuhi.Tujuan penelitian yaitu untuk memahami faktor yang mengakibatkan tumbangnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-Risma dan Sumber Sejahtera Bersama (SSB) dan untuk mengetahui bagaimana bagaimana status badan hukum dan pengawasan BMT dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder dan tersier.Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Keseluruhan analisa masalah yang penulis peroleh kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif. Hasil penelitian sebagai berikut (a) Faktor-faktor yang menyebabkan tumbangnya BMT di Lampung Timur yaitu BMT L-RISMA dan BMT Sumber Sejahtera Bersama disebabkan oleh 2 faktor yaitu Faktor internal meliputi, seperti penyalahgunaan dana BMT, Pembiayaan pihak 3 yang macet, risiko likuiditas,, risiko pembiayaan, tidak adanya LPS dan pengawasan DPS yang masih lemah. Faktor eksternal meliputi penyaluran produk yang kurang tepat, strategi pemasaran produk yang kurang baik, masih adanya pembiayaan dengan Bank Konvensional dan (b) Status Badan Hukum BMT dalam Undang-undang No 1 tahun 2013 menjadi LKM yang berbasis syariah yang lebih komprehensif Serta dalam segi pengawasan lebih diperketat yang sekarang di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
MANAJEMEN ZAKAT FITRAH PADA MASA COVID-19 DI KELURAHAN SIMANGAMBAT KECAMATAN SIABU MANDAILING NATAL Jureid Jureid
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.6804

Abstract

The management of zakat fitrah during the Covid-19 era is something new. There is a shift from manual to digital patterns. This research wants to see how the management of zakat fitrah in the Simangambat Village, Siabu District during the Covid-19 period. The method that used in this research is descriptive qualitative method, namely by describing the management patterns carried out by zakat managers in the Village. There is a shift in the management pattern of zakat fitrah in Simangambat Village, Siabu sub-district, Mandailing Natal Regency. Before Covid-19 broke out, zakat was distributed manually door to door in the pre-Covid-19 era, namely directly distributed to Mustahik's house by Amil. Meanwhile, during the Covid-19 period, zakat was paid by transfer to an account (digitally) in the form of money for those who have accounts recorded in the Kelurahan Government database as zakat fitrah managers.
IMPLEMENTASI KAIDAH MUAMALAH PADA PERCETAKAN CV. NEKAD ROMO UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS KARYAWAN Singgih Prayogo; Nawa Angkasa
Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/muamalah.v2i1.7293

Abstract

This study is to provide exposure or results of the implementation of Islamic business ethics in an effort to improve employee performance in one's business. This study uses descriptive qualitative methods to determine the perspective of Islamic values in the implementation of Islamic business ethics in employee performance. The object or place taken in this research is World Romo Romo which is engaged in the Romo and advertising business at Jalan Terong Metro Timur Address, Metro City. Data taken using primary data obtained from interviews with business owners, employee representatives and customer representatives by testing the validity of the data using triangulation. Data collection techniques through interviews, observation, and also documentation.

Page 2 of 3 | Total Record : 23

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 1 (2023): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2022): Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah