cover
Contact Name
Muhammad Hatta
Contact Email
muhammad.hatta@unimal.ac.id
Phone
+6285277684276
Journal Mail Official
jurnalcendekia@lps2h.com
Editorial Address
Jln. Darussalam, No. 31, Desa Kampung Jawa Baru, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kode Pos 24315
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Cendekia: Journal of Law, Social and Humanities
ISSN : -     EISSN : 29859174     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8115579
Law, economics, politics, education, communication, Islamic law, government science, and other social science fields
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora" : 8 Documents clear
Analisis Semiotika Realita Kemiskinan dalam Film Parasite Karya Sutradara Bong Jon Hoo Bustanul Arifin
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422430

Abstract

The research entitled "Semiotic Analysis of the Reality of Poverty in the film Parasite by director Boong Jon Hoo" is qualitative research. Semiotics is the study of signs, the functioning of signs and the production of meaning. The purpose of this research study was to find out the description of the reality of poverty contained in the film Parasite. The researcher chose 12 scenes and analyzed them using semiotics from expert Charles Sanders Peirce which were classified into three parts, namely icons, indexes and symbols. The results of the study show that there are many scenes that contain elements of the reality of poverty including simple, free, dirty, the job of folding pizza boxes, used goods, smelly, dirty, valuables, no money. The number of scenes that show the reality of poverty in the film Parasite, researchers as viewers see that poverty does not only come from individual factors but there are other factors that cannot be separated
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Alvia Rahmah
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422382

Abstract

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan seorang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam aspek pelanggaran HAM berat, pelaku kejahatan kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data dokumentasi teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Aceh dapat melalui dua jalur yaitu litigasi (litigation) dan non-litigasi (non-litigation). Penyelesaian kasus kejahatan kemanusiaan di Aceh secara non-litigasi dilakukan dengan cara penyelesaian non-yudisial terhadap kasus kejahatan kemanusiaan dimasa lalu.
Penanggulangan Tindak Pidana Pembuangan Bayi di Wilayah Hukum Polres Bireun Nurjannah; Johari; Husni
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422454

Abstract

The legal issue in this study is to find out the factors that led to the occurrence of the crime of disposal of babies according to the perspective of criminal law, and to find out the obstacles and efforts to deal with the crime of disposal of babies in the jurisdiction of the Bireuen Police. Based on the results of the research, it shows that the causes of the crime of disposal of babies are promiscuity, free internet access, economic factors, lack of religious knowledge and lack of understanding of the law. Efforts that can be made by law enforcement officials to prevent the crime of disposal of babies from occurring are carried out through pre-emptive, preventive and repressive efforts aimed at reducing the number of cases of crime of disposal of babies
Medical Negligence Concept in Malaysia: A Legal Study Poppy Putri Hidayani; Muhammad Hatta; Sumiadi; Zulfan
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422287

Abstract

Doctors could not guarantee regarding recovery of their patient. Doctors can only work according to the knowledge they have. However, the failure of doctors to cure patients often accused of doing medical negligence. The issue of medical negligence is not a new phenomenon in the doctoral profession, and even medical negligence has become a global issue. Although Malaysia is one of the few countries where medical emergencies occur, but each year the number of medical negligence increases. The Bolam v Friern Hospital Management Committee 1957 case has long been a measure of cases in medical negligence in Malaysia. However, after the Federal Court's decision in the case of Foo Fio Na v Dr Foo Sook Mun & Anor 2007, there was a change in the approach taken by a Malaysian court, which showed that the courts in Malaysia now no longer prioritize the Bolam test in medical negligence cases. In Civil Act 1956 and the Medical Act 1971, medical negligence is only regulated in a civil aspect only so that the guilty physician will be punished to pay compensation to the patient. Generally, medical negligence cases are resolved through court. However, it is difficult to prove the negligence done by the doctor and the length of time needed to tackle the case of medical negligence through the court has prompted physicians and patients to bring their case through the mediation forum
Strategi Komunikasi Pemasaran Akun Instagram @Grosirshop_Stufff dalam Promosi Penjualan Afridatul Jannah; Masriadi; Deddy Satria; Dwi Fitri
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422512

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi keinginan penulis untuk mengetahui startegi komunikasi pemasaran pada akun @grosirshop_stufff. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis komunikasi pemasaran dan faktor penghambat yang terjadi dalam menjalankan komunikasi pemasaran pada akun instagram @grosirshop_stufff dalam promosi penjualannya. Peneliti menggunakan teori Bauran Pemasaran yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini melalui teknik purposive sampling yang terdiri dari seorang key informan yakni pemilik toko @grosirshop_stufff, dan 4 informan pendukung yang merupakan pembeli pada toko tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan penerapan strategi komunikasi pemasaran yang mencakup produk yang menarik dan berkualitas, harga yang kompetitif, penggunaan platform Instagram dan toko offline sebagai tempat promosi, dan taktik promosi melalui fitur-fitur kreatif, akun Instagram @grosirshop_Stufff mengintegrasikan keempat elemen bauran pemasaran dengan baik untuk mencapai tujuan promosi penjualan dan menghadapi persaingan di pasar secara efektif. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam menjalankan strategi komunikasi pemasarannya, baik itu hambatan internal maupun eksternal
Komunikasi Pemerintah Gampong Dalam Pengelolaan Dana Gampong (Studi di Desa Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara) Magfiratul Fitriah; Muhammad Fazil; Dwi Fitri; Bobby Rahman
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422502

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh komunikasi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah gampong belum maksimal dan belum transparan dalam mengomunikasikan tentang perencanaan dan pengelolaan dana anggaran pendapatan dan belanja gampong sehingga ini menghambat tercapainya tujuan komunikasi pembangunan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan beberapa langkah teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan Pemerintah Gampong Alue Leuhob dan masyarakat gampong dilakukan secara langsung dan dengan menggunakan bantuan media. Komunikasi secara langsung yang dilakukan meliputi musyawarah dusun, musyawarah gampong dan rapat-rapat. Sedangkan media yang dipakai oleh pemerintah gampong antara lain baliho/spanduk dan batu prasasti. Selain itu hambatan yang dihadapi pemerintah gampong berupa kurangnya SDM yang terampil untuk mengelola sarana komunikasi website gampong, kurangnya ketertarikan mengenai pengelolaan dana gampong terkait hal-hal yang kurang memberikan bermanfaat bagi sebagian warga, membuat mereka kurang tertarik untuk mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.
A Study of the Legal Control of Euthanasia in China Zheng Yueqi
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422488

Abstract

At one time, the Hippocratic Oath contained a prohibition of euthanasia, which was dictated by the social and human environment of the time. However, with the progress of society and the development of science and technology, euthanasia is not a new topic nowadays, and some countries in the world have legalized euthanasia. However, the issue of legal control of euthanasia is still relatively new in China, where it has not yet been legalised. One of the reasons why this issue has caused great controversy and discussion among all sectors of Chinese society is that euthanasia involves the advancement and development of multiple fields and disciplines such as medicine, law and ethics. One of the main questions is whether it is appropriate for China to legalise euthanasia, and if so, how it will be carried out. From a medical technical point of view, euthanasia already has mature and stable medical technology as a support, and its application is already operable; from a legal point of view, euthanasia has a corresponding legal theory and rights basis, and its legalisation has basically reached a consensus in the academic community; from an ethical and social cognition point of view, euthanasia does not violate traditional ethics and morality, and therefore is gradually being accepted and recognized by the public. After some research and analysis, this study concludes that euthanasia in China already has a theoretical and practical foundation, as well as the relevant scientific and technological conditions, and that giving euthanasia a legal status is of great significance to the social progress of China. The main reason for this is to solve the problems related to the legal control of euthanasia, that is, to legalize euthanasia, China need to consider how to build the legal control mechanism of euthanasia in the first place.
Komunikasi Interpersonal Pramusaji (Waiters) Dalam Pelayanan Di Station Cofee Premium Kota Lhokseumawe Fakhrurrazi; Masriadi
Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2023): Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pusat Studi Sosial dan Humaniora [LPS2H]

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8422482

Abstract

Coffee shop saat ini telah menjadi suatu bisnis yang berkembang dengan pesat. Dalam pelayanan di setiap Caffe di perlukan komunikasi antara pramusaji dengan pelanggan. Peran pelayanan yang menjadi petugas pelayanan merupakan ujung tombak Cafe jasa pelayanan yang akan berhadapan langsung dengan konsumen atau pelanggan Cafe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menekan bahwa penerapan komunikasi interpersonal pramusaji dalam memberika pelayanan di Station Coffee Premium Kota Lhokseumawe sangat baik komunikasi yang terjadi antara pengunjung dan pramusaji cukup baik Pengunjung merasa puas karena pramusaji dapat bersikap ramah, sopa dan mampu berbicara menggunakan bahasa Indonesia ataupun Bahasa Aceh. hal ini tentunya merupakan sebuah hal yang positif karena hal in akan berdampak baik bagi Station Coffee Premium Kota Lhokseumawe. Hambatan dalam penerapan komunikasi interpersonal dalam pelayanan di Station Coffee Premium Kota Lhokseumawe yaitu ada pengunjung yang kurang berinteraksi, ada pengunjung yang memiliki dialek yang berbeda, dan ada pengunjung yang cerewet.

Page 1 of 1 | Total Record : 8